Abstract:Abstract: Effective learning is very important to implement, especially through a contextual approach that is in line with real life, known as Project Based Learning (PBL). This PBL model can improve students' high-level…
thinking skills, especially in learning anecdotal texts. Within the Outcome-Based Education (OBE) curriculum framework, Indonesian language learning begins to focus students on producing products in the form of texts at the end of the learning process. As a facilitator in learning, lecturers must have the competence to guide students in producing products. One strategy that can be taken is to accustom students to interact with learning models that require high-level thinking. This study aims to describe the application of learning models based on high-level thinking skills and steps in learning Indonesian, especially in anecdotal text materials. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative analysis approach. The explanation of the application of this learning model is done descriptively. Based on the results of the analysis, the application of the Project Based Learning model in Indonesian language learning can be done through several steps, including: (1) problem solving, (2) involving students in designing products that are oriented towards reality, (3) planning long-term activities, (4) lecturers monitoring the problem solving process related to the project, (5) students focus on solving problems that are relevant to the project, and (6) students are required to produce anecdotal texts as learning products, which at the same time accustom them to reaching cognitive level C6, namely creating and evaluating learning experiences.
Â
Keywords: project based learning, model, teks anekdot
Abstrak: Pembelajaran yang efektif sangat penting diterapkan, terutama melalui pendekatan kontekstual yang selaras dengan kehidupan nyata, yang dikenal sebagai Project Based Learning (PBL) atau pembelajaran berbasis proyek. Model PBL ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa, khususnya dalam pembelajaran teks anekdot. Dalam kerangka kurikulum Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran Bahasa Indonesia mulai memfokuskan peserta didik untuk menghasilkan produk berupa teks di akhir proses belajar. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dosen harus memiliki kompetensi untuk membimbing mahasiswa dalam menghasilkan produk. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah dengan membiasakan mahasiswa berinteraksi dengan model pembelajaran yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran yang berbasis pada kemampuan berpikir tingkat tinggi serta langkah-langkah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks anekdot. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Penjelasan mengenai penerapan model pembelajaran ini dilakukan dengan cara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain: (1) penyelesaian masalah, (2) melibatkan mahasiswa dalam merancang produk yang berorientasi pada realitas, (3) merencanakan aktivitas jangka panjang, (4) dosen memantau proses penyelesaian masalah yang terkait dengan proyek, (5) mahasiswa fokus pada penyelesaian masalah yang relevan dengan proyek, dan (6) mahasiswa diharuskan untuk menghasilkan teks anekdot sebagai produk pembelajaran, yang sekaligus membiasakan mereka mencapai level kognitif C6, yaitu mencipta dan mengevaluasi pengalaman belajar.
Â
Kata kunci: project based learning, model, teks anekdot      Â
Abstract:Abstract: Good Governance and Clean Government is a collection of functions contained in a series of processes to achieve the goals of an organization, institution or activity (government bureaucracy, companies, environmental…
ental management, etc.) that have been previously determined, through the utilization of existing resources including human resources. Management aims to ensure that all available assets and resources can be utilized in such a way that the expected output and outcome can be obtained. The problem is How is the Management Function of Good and Clean Government, How is Good and Clean Government in the Governance System in Indonesia. The purpose of management can be considered achieved or successful if the output and results obtained are in accordance with the 8 indicators of good governance, namely: based on law (rule of law), accountable, transparent, responsive, inclusive & equitable, consensus, participatory, efficient and effective. Good and clean governance is all aspects related to the control and supervision of the power held by the Government in carrying out its functions through formal and informal institutions. To implement the principles of Good Governance and Clean Government, the Government must implement the principles of accountability and efficient resource management. Improving governance is a long-term effort and requires commitment from the government, society, and non-governmental organizations.
Â
Keywords: Governance, Government
Abstrak: Good Governance and Clean Government merupakan kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (output) maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Adapun menjadi permasalah yaitu Bagaimana Fungsi Pengelolaan good and clean government, Bagaimana Good and clean government dalam sistem Tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tujuan pengelolaan dapat dianggap tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan 8 indikator tatakelola yang baik (good governance), yaitu: berdasarkan hukum (rule of law), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan, konsensus, partispatif, efisien dan efektif. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Memperbaiki tata kelola pemerintahan adalah upaya jangka panjang dan memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Â
Kata kunci: Tata Kelola, Pemerintahan
Abstract:Abstract: Abstract: The state has the responsibility for education for its citizens, this responsibility has been regulated in the 1945 Constitution and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The…
word corruption comes from the Latin corruptio or corruptus. Corruptio has various meanings, namely the act of damaging or destroying. Corruptio is also interpreted as rottenness, ugliness, depravity, dishonesty, can be bribed, immoral, deviation from holiness, words or statements that insult or slander. The problems are: The Urgency of Anti-Corruption Education for the Younger Generation in Achieving a Corruption-Free Indonesia. Challenges in Anti-Corruption Education for the Younger Generation. Corruption is part of the type of crime that can affect various interests concerning human rights, state ideology, economy, state finances, national morals, and so on, it is a criminal behavior that is difficult to overcome. This problem greatly hinders national development and is detrimental to state finances. If this problem occurs continuously, it can eliminate the sense of justice and trust in the law and regulations by the community. Anti-corruption education will be implemented at all levels of education starting from the 2012/2013 academic year. The challenge in implementing Anti-Corruption Education in preventing criminal acts is of course in terms of not yet being a mandatory subject of Anti-Corruption Education (PAK) in Higher Education. Another obstacle is the absence of special TOT training actively and integrated for lecturers in Indonesia, who are truly focused on the anti-corruption movement.
Â
Keywords: Education, Corruption, Young Generation
Abstrak: Negara mempunyai taggung jawab atas Pendidikan bagi warga negaranya, tanggungjawab tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.  Adapun menjadi permasalah yaitu : Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Generasi Muda Dalam Mencapai Indonesia Bebas Korupsi.Tantangan dalam Pendidikan Anti Korupsi Bagi Generasi Muda.Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulangi. Pendidikan Antikorupsi akan diberlakukan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran 2012/2013. Tantangan dalam Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam mencegah Tindak Pidana tentu dalam hal belum menjadi mata kuliah wajib Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Kendala lain belum adanya pelatihan khusus TOT secara aktif dan terapdu terhadap dosen di Indonesia, yang benar-benar fokus dalam gerakan antikorupsi.
Â
Kata kunci: Pendndikan,Korupsi, Generasi Muda
Abstract:Abstract: Corporate Social Responsibility (CSR) is currently the most talked about topic in various places, both in formal and informal forums. The UN with its Global Compact is actively involved in discussing and supporting…
ting Corporate Social Responsibility (CSR) as an effort to contribute to creating welfare for the world community. More theoretically and systematically, the concept of the corporate social responsibility pyramid developed by Archie B. Carrol provides a logical justification for why a company needs to implement CSR for the surrounding community. CSR is a commitment from a company or the business world to contribute to developing a sustainable economy by paying attention to corporate social responsibility and emphasizing the balance between attention to economic, social and environmental aspects. The formulation of the problem is How is the Role of Corporate Social Responsibility in Environmental Responsibility in Indonesia. What are the obstacles in Corporate Social Responsibility in Environmental Responsibility in Indonesia? CSR is applied as a concept because it is expected to be able to provide an alternative path for new breakthroughs in empowering the poor, but the company has not been able to empower the poor or in other words has not been able to empower the poor. The budget is a factor that influences an activity that cannot be carried out properly as planned in advance. This factor can be influenced by both the company itself and those related to the company's involvement.
Keywords: Responsibility; Environment
Abstrak: Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini menjadi bagian yang paling hangat dibicarakan diberbagai tempat, baik di forum formal maupun informal. PBB dengan Global Compact-nya terlibat aktif membahas dan mendukung Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai upaya turut menciptakan kemaslahatan masyarakat dunia. Secara lebih teoritis dan sistematis, konsep piramida tanggung jawab sosial perusahaan yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat di sekitarnya. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Peran Corporate Social Responsibility Dalam Tanggung jawab Lingkungan Di Indonesia. Bagaimana kendala dalam Corporate Social Responsibility Dalam Tanggung jawab Lingkungan Di Indonesia CSR diterapkan sebagai suatu konsep karena diharapkan mampu memberikan jalan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin, namun perusahaan belum mampu memberikan pemberdayaan masyarakat miskin atau dengan kata lain belum bisa memberdayakan masyarakat miskin. Anggaran merupakan faktor mempengaruhi suatu kegiatan tidak dapat terlaksana dengan semestinya yang telah direncanakan pada sebelumnya. Faktor ini bisa dipengaruhi baik dari perusahaan itu sendiri maupun yang menyangkut keterlibatan perusahaan.
Kata kunci: Tanggung jawab; Lingkungan
Abstract:Abstract: The role of the DPR (People's Representative Council) is important in building this country. Law No. 8 of 2012 concerning the Election of DPR Members, in which there is an explanation that the seats in it are 560…
60 seats, which means that only 560 people can be in that place. The term of office of each DPR member is 5 years and ends simultaneously where the new DPR member takes his/her oath as a new DPR member with guidance from the Constitutional Court at a plenary session. In a simple sense, supervision can be interpreted as "an activity to assure and guarantee that the work carried out is in accordance with the established plan". For this reason, supervision must measure what has been achieved, assess activities, take corrective actions and adjustments that are considered necessary. In the decision of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 19 of 1996, it is stated that supervision is the entire process of the object and/or activity that has been carried out in accordance with applicable provisions. Supervision is often interpreted as or identical to an examination or audit so that supervision means an audit. One of the obstacles in budget supervision by the Indonesian House of Representatives is the lack of Government Transparency. Not all budget data can be easily accessed by the Indonesian House of Representatives, especially related to budget use in various ministries and institutions.
Â
Keywords: Supervision, Budget
Abstrak: Peran DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjadi penting perannya dalam membangun negeri ini. Undang Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, didalamnya terdapat penjelasan bahwa kursi yang ada didalamnya ialah sebanyak 560 bangku yang artinya hanya 560 orang yang dapat berada di tempat tersebut. Untuk masa jabatan dari setiap anggota DPR ialah 5 tahun dan berakhir secara bersamaan dimana anggota DPR yang baru mengucapkan janjinya sebagai anggota DPR yang baru dengan panduan dari Mahkamah Konstitusi pada sidang paripurna. Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai “kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkanâ€. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai kegiatan, mengadakan tindakantindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 disebutkan, pengawasan adalah seluruh proses objek dan atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Pengawasan sering diartikan sebagai atau identik dengan pemeriksaan atau audit sehingga pengawasan mempunyai arti audit. Salah satu kendala dalam pengawasan anggaran oleh DPR RI antara lain yaitu kurangnya Transparansi Pemerintah, Tidak semua data anggaran dapat diakses dengan mudah oleh DPR RI, terutama terkait dengan penggunaan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Â
Kata kunci: Pengawasan, Anggaran
Abstract:Money laundering is not just an illegal transaction, but a mechanism that allows criminals to disguise the proceeds of crime so that they can be used without suspicion. Therefore, the crime of money laundering is often closely…
losely related to predicate crimes, such as corruption, narcotics, fraud, and other crimes that are the source of funds for these illegal practices. The research method uses normative legal research, with the nature of analytical descriptive research, with the approach of legislation approach, concept approach, and case approach. Sources include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique is through library research. The data collection tool is document study (documentary research), then analyzed qualitatively. This legal construction has fulfilled the principle of legal certainty because it is formulated clearly and structured in the Money Laundering Law. Law enforcement officers should be more careful in proving the subjective and objective elements of the offense of Article 3 of the TPPU Law, so that criminal liability is not imposed on parties who do not fulfill the elements of actus reus and mens rea in their entirety. The panel of judges in deciding the case does not only adhere to formal interpretation, but also carefully considers the legal facts, as well as substantive justice and proportionality of the defendant's role, so that the decision truly reflects the balance between legal certainty, benefit, and justice.
Keyword: Ratio Decidendi, Money Laundering, Crime, Fraud.
Abstrak: Pencucian uang bukan sekadar transaksi ilegal, tetapi merupakan mekanisme yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan agar dapat digunakan tanpa dicurigai. Oleh sebab itu, tindak pidana pencucian uang sering kali berkaitan erat dengan kejahatan asal (predicate crime), seperti korupsi, narkotika, penipuan, dan tindak pidana lainnya yang menjadi sumber dana bagi praktik ilegal tersebut. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (documentary research), kemudian dianalisis secara kualitatif. Konstruksi hukum ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum karena dirumuskan secara jelas, dan terstruktur dalam Undang-Undang Pencucian Uang. Seharusnya, aparat penegak hukum lebih teliti dalam membuktikan unsur-unsur subjektif dan objektif delik Pasal 3 UU TPPU, agar pertanggungjawaban pidana tidak dijatuhkan kepada pihak yang tidak memenuhi unsur actus reus dan mens rea secara utuh. Majelis hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada penafsiran formil, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara teliti, serta keadilan substantif dan proporsionalitas peran terdakwa, agar putusan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Kata kunci: Ratio Decidendi, Pencucian Uang, Kejahatan, Penipuan.
Abstract:Abstract: This research is titled “Intertextual Study in the The Novel Putri Tidur Tuathina by Mimosa Q and the Novel Jeda Dan Spasi Karya Nisa Rahmahâ€. The formulation of the problem in this research is how is the “Intertextual…
is the “Intertextual Study of the Intertextual Study in the Novel Putri Tidur Tuathina by Mimosa Q and the Novel Jeda Dan Spasi by Nisa Rahmahâ€. And Spaces by Nisa Rahmah? Objective The research objectives in this study are to describe how the Intertextual Study in the Intertextual Studies in the Novel Putri Tidur Tuathina by Mimosa Q and the Novel Jeda Dan Spasi by Nisa Rahmah. And Spaces by Nisa Rahmah. The method in this research uses library research that uses qualitative descriptive techniques. literature research that uses qualitative descriptive techniques. Research approach The research approach uses an objective approach with a comparative literature method. In This research uses several references from the library and texts sourced from the internet which are loaded from various information related to the issues under study related to the issue under study. This research will describe Intertextual Studies in the Novel Putri Tidur Tuathina by Mimosa Q and the Novel Jeda Dan Spasi by Nisa Rahmah. Jeda Dan Spasi by Nisa Rahmah. The similarity of intrinsic elements in the novel Putri Mimosa Q's Putri Tidur Tuathina and Nisa Rahmah's Jeda Dan Spasi, namely characters, time setting, point of view, and language style. As for the differences contained in the novel Putri Tidur Tuathina by Mimosa Q and the novel Jeda Dan Spasi by Nisa Rahmah are the characters, setting, point of view, and language style. Spaces by Nisa Rahmah are theme, plot, setting, and mandate.
Â
Keywords: Intertextual study.  Putri Tidur Tuathina Novel, Jeda Dan Spasi Novel.
Â
Abstrak: Penelitian ini berjudul “Kajian Intertekstual dalam Novel Putri Tidur Tuathina Karya Mimosa Q dan Novel Jeda Dan Spasi Karya Nisa Rahmahâ€. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah “Kajian Intertekstual dalam Novel Putri Tidur Tuathina Karya Mimosa Q dan Novel Jeda Dan Spasi Karya Nisa Rahmah? Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Kajian Intertekstual dalam Novel Putri Tidur Tuathina Karya Mimosa Q dan Novel Jeda Dan Spasi Karya Nisa Rahmah. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan objektif dengan metode sastra bandingan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi dari perpustakaan dan naskah yang bersumber dari internet yang dimuat dari berbagai informasi yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan Kajian Intertekstual dalam Novel Putri Tidur Tuathina karya Mimosa Q dan Novel Jeda Dan Spasi karya Nisa Rahmah. Persamaan unsur intrinsik dalam Novel Putri Tidur Tuathina Karya Mimosa Q dan Novel Jeda Dan Spasi Karya Nisa Rahmah yaitu tokoh, latar waktu, sudut pandang, dan gaya bahasa. Adapun perbedaan yang terdapat dalam Novel Putri Tidur Tuathina Karya Mimosa Q dan Novel Jeda Dan Spasi Karya Nisa Rahmah adalah tema, alur atau plot, latar tempat, dan amanat.
Â
Kata Kunci: Kajian intertekstual. novel Putri Tidur Tuathina. novel Jeda Dan Spasi.
Abstract:Abstract: This study examines the practice of ordering and selling illegal vehicle license plates in Beringin Village, Deli Serdang Regency, using the Sadd Adz-Dzariah approach in Islamic law. Such activities harm state…
finances by reducing potential tax revenues and contributing to increased criminal acts. Although these transactions meet the legal requirements of a sale in Islamic jurisprudence, they involve a high degree of harm (mafsadah). According to the Sadd Adz-Dzariah principle, actions that are originally permissible can become prohibited if they are likely to cause damage. Therefore, despite providing economic benefits for sellers, the sale of illegal license plates is deemed impermissible due to the greater harm it causes compared to its benefits.
Â
Keywords: Sadd Adz-Dzariah, Illegal License Plates, Islamic Law, Muamalah
              Jurisprudence, State Finances, Buying And Selling, Harmful Impacts
Abstrak: Penelitian ini membahas praktik pemesanan dan penjualan plat nomor kendaraan ilegal yang terjadi di Desa Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan Sadd Adz-Dzariah dalam hukum Islam. Aktivitas ini dipandang merugikan keuangan negara karena menghilangkan potensi penerimaan pajak kendaraan serta berkontribusi terhadap peningkatan tindak kriminalitas. Meskipun dari segi jual beli, transaksi ini memenuhi rukun dan syarat sah menurut fiqih, praktiknya mengandung unsur kemafsadatan yang tinggi. Dalam prinsip Sadd Adz-Dzariah, tindakan yang semula mubah bisa menjadi haram bila berpotensi menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, penjualan plat nomor ilegal ini, meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha, tetap dipandang tidak diperbolehkan karena lebih banyak membawa kerugian daripada kemaslahatan.
Â
Kata kunci: Sadd Adz-Dzariah, Plat Nomor Ilegal, Hukum Islam, Fiqih Muamalah, Keuangan Negara, Jual Beli, Dampak Kemafsadatan
Â
Â
Abstract:requirements for the recognition of Customary Law Communities. Customary land has its own regulations regarding land registration, which are contained in Permen ATR/BPN No.14 of 2024. The identification activities carried…
d out are useful as a benchmark in the stages of recognizing and protecting Customary Law Communities. The problems studied in this study are How is the Recognition and Protection of Customary Law Communities in Langkat Regency after Perda No. 2 of 2019, How is the Process of Identification and Registration of Customary Law Community Land Rights in Langkat Regency, and What are the Obstacles in Optimizing Customary Law Land Registration in Langkat Regency. This study uses the Normative Legal Research method supported by Interviews. The nature used in this study is descriptive analytical. Data Collection Techniques in this study through literature studies accompanied by interviews with several related informants. The data obtained will be analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The findings of the identification of customary law communities in Langkat Regency are the Langkat Sultanate, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, and Kedatukan Besitang. Although they exist, the customary law communities in Langkat Regency are only part of the ceremony and the registration of customary land rights of customary law communities in Langkat Regency has never occurred because proof of customary land in this Regency is difficult to do, thus hampering the administration and registration of customary land rights. In addition, there has been no follow-up after the issuance of the Regional Regulation until now the Regent's Decree concerning the Customary Law Community has never been issued and no Customary Law Community has ever registered its customary land with the National Land Agency in Langkat.
Â
Keywords: Urgency Of Registation, Communal Land, Langkat.
Abstrak: Pasal 3 UUPA Jo. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur terkait persyaratan diakuinya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat memiliki peraturannya tersendiri menyangkut pendaftaran tanah, hal itu terdapat di Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024. Adanya kegiatan identifikasi yang dilakukan berguna sebagai tolak ukur dalam tahapan untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat setelah Perda No. 2 Tahun 2019, Bagaimana Proses Identifikasi dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Langkat, dan Apa Kendala dalam Optimalisasi Pendaftaran Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang didukung dengan wawancara. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan disertai dengan wawancara dengan beberapa informan yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan di tarik kesimpulan secara deduktif. Temuan hasil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat ialah Kesultanan Langkat, Kejuruan Stabat, Kedatukan Secanggang, dan Kedatukan Besitang. Meskipun eksis, Masyarakat Hukum Adat yang berada di Kabupaten Langkat hanyalah sebagai bagian dari ceremonial saja dan Pendafataran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kab.Langkat belum pernah terjadi karena pembuktian tanah ulayat di Kabupaten ini sulit dilakukan sehingga menghambat pengadministrasian dan pendaftaran tanah hak ulayat. Selain itu juga, tidak ada tindak lanjut pasca lahirnya Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum pernah diterbitkan SK Bupati mengenai Masyarakat Hukum Adat dan belum pernah ada Masyarakat Hukum Adat yang mendaftarkan tanah ulayatnya ke Badan Pertanahan Nasional di Langkat.
Â
Kata kunci: Urgensi Pendaftaran, Tanah Ulayat, Langkat
Abstract:Abstract: In a legal marriage, there are legal consequences, where the legal consequences are the emergence of property in the marriage. Joint property is regulated in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning…
ning marriage which states that "property acquired during marriage becomes joint property. Based on this article, it can be formally understood that the definition of joint property is the property of husband and wife obtained in marriage. The problems in this study include How is the Legal Regulation of Husband and Wife Property After Divorce, Control of Personal Property After Divorce and What are the Legal Consequences of One Party Who Considers There is a Joint Right to Property Acquired During Marriage Still Ongoing in Decision Number 87/Pdt/2017/PT.Dps and Supreme Court Decision Number 1470K/Pdt/2018. The research method used in this writing is a normative legal research type. The nature of this research is descriptive analytical. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is Library Research in the form of documentary studies. Data analysis in this study is qualitative analysis, so that the conclusion in this study uses a deductive method. The assets owned by the husband and wife during marriage and after divorce should not mix the assets so that there is no conflict during divorce. It is better to anticipate if a divorce occurs to make a marriage agreement to help prevent disputes in the future.Â
Keyword: Property, Personal Property, Divorce.Â
Abstrak: Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat(1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal ini secara formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan dalam perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Pengaturan Hukum Harta Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian, Penguasaan Harta Milik Pribadi Setelah Terjadinya Perceraian dan Bagaimana Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Library Research berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.. Harta bawaann yang dimiliki oleh suami-istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur harta tersebut sehingga tidak terjadinya konflik pada saat perceraian. Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadi perceraian melakukan perjanjian perkawinan untuk membantu agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari.
Â
Kata kunci: Harta, Milik Pribadi, Perceraian.