Abstract:Peran Satpol PP memiliki korelasi kuat dengan Penegakan Perda, sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satpol PP memiliki tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan…
n masyarakat. Peran Satpol PP ini dapat diketahui dengan menggunakan teori peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) dengan indikator yaitu (1) Peran Antar Pribadi (2) Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (3) Peran Pengambil Keputusan. Penelitian ini, Menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif. Artinya metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selain keterangan narasumber, juga didapat dari studi lapangan, dan dokumentasi, Hasil penelitian dan data yang ada menunjukan, baik dari observasi lapangan maupun wawancara sama - sama menyebutkan bahwa memang diakui bersama peran Satpol PP dari ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) terdapat satu indikator yaitu Peranan Pengambil Keputusan yang belum maksimal dalam peranan pengambil keputusan sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima tidak menggunakan sanksi yang ada di Perda K3 No. 4 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran Perda sementara. Pembinaan dan arahan perlu terus dilakukan agar dalam setiap diri personil Satpol PP tumbuh rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
Abstract:Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan…
tan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yag di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.
Abstract:Pelaksanaan kurikulum MBKM diuniversitas tidak hanya berpengaruh pada pihak internal, tetapi juga pada pihak eksternal atau mitra eksternal. Pihak eksternal turut terlibat dalam pelaksanaan program dari kurikulum MBKM. Tujuan…
ujuan dari penelitian ini untuk melihat respon pihak eksternal terhadap kurikulum MBKM melalui analisis kepuasan. Program MBKM yang dilaksanakan diFakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Kuantan Singingi adalah program KKN Tematik. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Instrumen yang digunakan berupa angket kepuasan mahasiswa dan mitra berdasarkan Indikator terdiri dari Tangibles, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Berdasarkan hasil analisis angket kepuasan oleh mitra eksternal, diketahui bahwa rata-rata 91,5% respon mitra puas terhadap implementasi program MBKM melalui kegiatan KKNT yang dilaksanakan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program MBKM terletak pada persamaan persepsi pelaksanaan program KKN tematik dengan mitra eksternal. Implementasi MBKM melalui program KKN Tematik membantu mahasiswa mengembangkan berbagai keterampilan, terutama kemampuan berinovasi dan beradaptasi secara kolaboratif dalam lingkungan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, menghadapi sejumlah masalah yakni perizinan yang keluar…
luar tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnnya informasi mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan masih lemahnya pemahaman para pelaku usaha dan pentingnya legalitas usaha,selain itu sistem online yang sering tidak dapat di akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan perizinan penanaman modal di DPMPTSP Kota Batam, dengan menggunakan teori Campbell. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,adapun instrument penelitiannya yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online di Kota Batam sudah berjalan dalam memberikan kemudahan perizinan tetapi masih belum efektif. Pada indikator keberhasilan program, masih lemahnya antusias dan pemahaman masyarakat sebagai pelaku usaha terkait dengan OSS, indikator kedua keberhasilan sasaran,masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu pentingnya legalitas bagi pelaku usaha. Pada indikator ketiga kepuasan terhadap program, memiliki nilai hasil indeks kepuasan masyarakat yang bermutu dan pengaduan melalui SPAN Lapor langsung direspon oleh DPMPTSP. Pada indikator keempat input dan output,pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan izin usaha OSS-RBA, selain itu masih adanya perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai SOP karena sistem OSS tidak dapat diakses sehingga DPMPTSP tidak bisa memverifikasi. Pada indikator kelima pencapaian tujuan menyeluruh, perizinan berbasis online sudah tercapai dalam tujuannya meskipun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa kendala.
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa tematik pada tema cita–citaku pada siswa kelas IV SD 153074 Pinangsori 3 dan Untuk mendeskripisikan penggunaan Model Pembelajaran Scramble…
Scramble dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas IV SD 153074 Pinangsori 3. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK), objek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD 153074 Pinangsori 3. Selanjutnya ditetapkan subjek sebanyak 10 orang. Instrumen yang digunakan sebagai alat pengumpul data adalah tes, observasi dan dokumentasi. Kemudian data hasil penelitian diolah dengan teknik analisa data yaitu penggunaan model pembelajaran Model Scramble materi cita-citaku di kelas IV SD 153074 Pinangsori 3, Untuk meningkat ditandai dengan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran Scramble di kelas IV SD 153074 Pinangsori 3, kemudian hasil observasi guru yang dilakukan pada setiap siklusnya dapat dilihat hasilnya yaitu siklus I pertemuan I memperoleh persentase 59,37% pertemuan II 65,62% dan pada siklus II guru lebih meningkat menjadi pertemuan I sebesar 75,00% dan pertemuan ke II sebesar 84,37% dilihat dari indikator keberhasilan maka guru mengalami peningkatan sebesar 18,75%, dan hal ini telah mencapai indikator yang ditetapkan kemudian hasil observasi aktivitas siswa juga mengalami peningkatan, dimana pada siklus I pertemuan I memperoleh persentase sebesar 47,22% pertemuan II 63,88% dan siklus II pertemuan I sebesar 66,66% dan pertemuan II sebesar 91,66%.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Papua Selatan II/2025 berperan penting dalam mengembangkan dan mengidentifikasi bakat atlet muda di provinsi baru Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk meninjau…
fungsi Porprov sebagai wadah
pembinaan yang selaras dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga indikator efektivitas pembinaan kabupaten serta sarana memperkuat sportivitas, persatuan, dan identitas daerah. Dengan demikian, Porprov berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem olahraga Papua Selatan
Abstract:Efektivitas pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran merupakan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik di Kabupaten Pangandaran. Tujuan dari penelitian…
nelitian ini untuk mengetahui bagaiaman Efektivitas Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan hasil penelitian di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangandaran bahwa efektivitas pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator yang belum optimal yaitu pada indikator stuktur organisasi yaitu stuktur yang masih mengikuti stuktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan, indikator lingkungan interen yaitu mengenai belum optimalnya sumber daya manusai yang ada, dan indikator keterbukaan informasi masih belum optimalnyaa sosialisasi kepada masyarakat mengenai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pangndaran. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sutrisno (2018:90) yaitu Karakterisitk Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakterisitik Karyawan, dan Kebijakan Praktik Manajemen. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.