Abstract:Abstrak Penelitian ini menganalisis kepemimpinan transformasional Fadly Amran dalam pengambilan keputusan penataan Kota Padang modern. Latar belakang penelitian ini adalah semakin intensifnya tekanan perubahan global dan…
bal dan tuntutan demokratisasi lokal yang mendorong transformasi mendasar dalam paradigma kepemimpinan pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan perkotaan berbasis smart city. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dimensi kepemimpinan transformasional Fadly Amran dan pola pengambilan keputusan dalam modernisasi Kota Padang. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepemimpinan transformasional berdasarkan dimensi Four I's Bass dan Avolio (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration), teori pengambilan keputusan bounded rationality, serta konsep tata kelola perkotaan modern dengan pendekatan smart city. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review sistematis terhadap literatur nasional dan internasional periode 2022–2026, dengan teknik pengumpulan data melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis artikel dari jurnal bereputasi yang diperoleh dari basis data Google Scholar, Garuda, dan Semantic Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Fadly Amran berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan pembangunan kota melalui kemampuannya membangun visi strategis, mendorong inovasi tata kelola, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan responsivitas pelayanan publik berbasis teknologi. Program Padang Melayani, Padang Amanah, Padang Rancak, dan Jelajah Padang menunjukkan integrasi modernisasi kota dengan kearifan lokal Minangkabau.
Abstract:This study aims to examine the effect of implementing the Sam'iyah Syafawiyah method based on a communicative approach on students' self-confidence in speaking Arabic through a library research approach. The study employs…
s a qualitative method with a systematic literature review, analyzing and synthesizing scientific sources including books, international and national journals, articles, proceedings, and relevant research findings. Data sources were obtained from scientific databases such as Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, ERIC, and national digital repositories. The findings consistently demonstrate that the Sam'iyah Syafawiyah method integrated with the communicative approach has a positive and significant influence on students' self-confidence in speaking Arabic. This effect operates through four main mechanisms: (1) repetitive drilling builds mastery experience; (2) native speaker audio models provide vicarious experience; (3) the communicative approach reduces affective filters; and (4) intensive practice promotes automaticity in Arabic speech production. This study concludes that the integration of both methods constitutes an effective and recommended pedagogical strategy for improving self-confidence in Arabic speaking.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penerapan metode Sam'iyah Syafawiyah berbasis pendekatan komunikatif terhadap kepercayaan diri peserta didik dalam berbicara bahasa Arab melalui pendekatan library research (studi kepustakaan). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan kajian literatur sistematis, yakni menganalisis dan mensintesis berbagai sumber ilmiah berupa buku, jurnal nasional dan internasional, artikel, prosiding, dan hasil penelitian yang relevan. Sumber data diperoleh dari berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, JSTOR, ScienceDirect, ERIC, dan repositori digital nasional. Hasil kajian secara konsisten menunjukkan bahwa metode Sam'iyah Syafawiyah yang diintegrasikan dengan pendekatan komunikatif memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan diri peserta didik dalam berbicara bahasa Arab. Pengaruh ini bekerja melalui empat mekanisme utama: (1) latihan drill berulang membangun mastery experience; (2) model audio native speaker memberikan vicarious experience; (3) pendekatan komunikatif menurunkan filter afektif; dan (4) latihan intensif mendorong otomatisasi produksi ujaran bahasa Arab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kedua metode tersebut merupakan strategi pedagogis yang efektif dan direkomendasikan untuk meningkatkan kepercayaan diri berbicara bahasa Arab.
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Pendidikan memiliki peran yang strategis dan tak tergantikan dalam membentuk individu yang toleran, berpikiran terbuka, dan mampu hidup secara harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks bangsa yang pluralistik…
seperti Indonesia — yang menaungi ratusan kelompok etnis, lebih dari 700 bahasa daerah, dan enam agama yang diakui secara resmi oleh negara — menumbuhkan toleransi antar umat beragama bukan sekadar tujuan pendidikan, melainkan sebuah keharusan nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dua pilar penting yang saling melengkapi dalam upaya tersebut. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berfungsi untuk memperkuat keimanan dan praktik ibadah, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang (rahmah), saling menghormati (ihtiram), keadilan ('adalah), dan etika hidup berdampingan secara damai (tasamuh) di antara berbagai komunitas agama. Fondasi ini berpijak pada konsep Islam rahmatan lil 'alamin — rahmat bagi seluruh alam — yang memberikan landasan teologis yang kuat bagi pembentukan karakter toleran dan inklusif. Bersamaan dengan itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menekankan nilai-nilai kebangsaan, prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan penghormatan mendalam terhadap keberagaman sebagai unsur konstitutif dari identitas kewarganegaraan dan konstitusional Indonesia. Melalui integrasi sistematis nilai-nilai tersebut dalam proses pembelajaran — khususnya melalui pedagogik yang dialogis, reflektif, berbasis proyek, dan pengalaman nyata — peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap inklusif yang autentik, menghargai dan merayakan perbedaan, serta secara aktif menolak segala bentuk diskriminasi, prasangka, dan intoleransi. Penelitian ini, dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur sistematis, mengidentifikasi tiga model integrasi PAI-PKn yang efektif: (1) Pembelajaran Tematik Lintas Pelajaran, (2) Proyek Sosial Kolaboratif, dan (3) Refleksi Teologis-Kewarganegaraan. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan bersifat fundamental dalam membangun kesadaran toleransi yang berkelanjutan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Penelitian ini menyelidiki dominasi produk impor fashion aksesori China di Indonesia setelah diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis…
alisis bagaimana kebijakan perdagangan bebas ACFTA melemahkan daya saing industri lokal dan mendorong impor aksesori lebih banyak dari China. Untuk menjelaskan ketimpangan struktural antara Indonesia dan China, teori seperti Dependensi, Integrasi Ekonomi, dan Perdagangan Internasional digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital yang agresif, harga terjangkau, dan produksi yang efisien memengaruhi dominasi produk China. Sebaliknya, keterbatasan teknologi, biaya produksi, dan inovasi menghalangi produsen lokal. Agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi pasif dalam hubungan ekonomi kawasan, penelitian ini merekomendasikan kebijakan perdagangan yang fleksibel dan strategi untuk mengembangkan industri domestik.
Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:Degradasi moral dan etika sosial di kalangan peserta didik menjadi tantangan signifikan dalam pendidikan nasional saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas integrasi nilai-nilai Pancasila…
ila dalam Kurikulum Merdeka dalam upaya penguatan etika sosial siswa. Kurikulum Merdeka, dengan pendekatannya yang fleksibel dan berpusat pada peserta didik, menawarkan ruang yang lebih luas untuk penggabungan karakter dan kompetensi dasar. Integrasi ini diharapkan dapat menjadi benteng moral bagi siswa, memungkinkan mereka menyaring pengaruh budaya luar tanpa kehilangan identitas kebangsaan, serta menumbuhkan sikap toleransi dan gotong royong. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, artikel ilmiah, buku, dan sumber teoretis relevan yang mencakup konsep Kurikulum Merdeka, nilai-nilai Pancasila, dan penguatan etika sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menyediakan kerangka kerja yang kondusif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara holistik ke dalam berbagai mata pelajaran dan kegiatan kokurikuler, seperti melalui proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Nilai-nilai seperti keadilan sosial, penghargaan terhadap keragaman, dan musyawarah telah diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran dan bahan ajar. Namun, efektivitas penerapan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan pembelajaran masih memerlukan penyesuaian dan kolaborasi yang lebih erat antara guru, orang tua, dan komunitas. Kesimpulannya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk membentuk karakter dan kepemimpinan generasi muda yang berlandaskan moral dan etika sosial yang kuat. Paradigma pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter yang relevan dengan kebutuhan zaman.