Abstract:Abstract: The decision of acquittal from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases is a necessity as long as the act is administrative in nature and does not enter the realm of criminal law so…
that it is not criminal liability but administrative liability with the legal implication that the defendant is released from all legal charges (onslaag van recht vervolging) in corruption cases.T he formulation of the problem in this thesis research is how to prove the determination of the point of contact between civil law and criminal law in the legal system in Indonesia, how are the differences in the elements of state losses referred to in Article 2 and Article 3 of the Corruption Crime Law, what is the basis for the judge's consideration in issuing a verdict of acquittal from all legal charges (onstlag van alle rechtsvervolging) in the Jambi District Court Decision Number 32 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jmb Jo. Supreme Court Decision Number 1675 K / Pid.Sus / 2019 is in accordance with the applicable criminal procedure law. The alleged act is not a criminal act of corruption but rather an unlawful act because the legal relationship that occurred was based on a contractual relationship in the implementation of civil servant housing procurement.
Â
Keywords: Acquittal, Criminal Act, Corruption
Abstrak: Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi merupakan sebuah keniscayaan selama perbuatan tersebut bersifat administratif dan tidak memasuki ranah hukum pidana sehingga bukan pertanggungjawaban pidana akan tetapi pertanggungjawaban administratif dengan implikasi yuridisnya terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pembuktian dalam penentuan titik singgung antara hubungan hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia, bagaimana perbedaan unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) dalam Putusan PN Jambi Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb Jo. Putusan MA Nomor 1675 K/Pid.Sus/2019 sudah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif serta menarik kesimpulan secara deduktif. Perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana korupsi melainkan perbuatan melawan hukum karena hubungan hukum yang terjadi dilandasi suatu hubungan kontraktual pelaksanaan pengadaan perumahan PNS.
Â
Kata kunci: Putusan Lepas, Tindak Pidana, Korupsi
Abstract:Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan…
oleh produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang para pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian. Dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal-balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Dalam penerapan ketentuan yang berada dalam lingkungan hukum privat tersebut, terdapat perbedaan esensial antara tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada wanprestasi dengan tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) terikat suatu perjanjian. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen. Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkan, para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang.
Abstract:Meningkatnya jumlah permintaan handsanitizer oleh operasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan terjadi karena tuntutan kebutuhan menjaga kebersihan tangan dimasa pandemi. Hal ini berakibat pada melonjaknya kebutuhan…
han pengadaan produk handsanitizer di Pemerintah Kota Medan tersebut. Untuk menyiasati peningkatan kebutuhan handsanitizer tersebut, maka pemasok produk perlu melakukan peramalan untuk meredam ketidakpastian yang akan muncul dari penyediaan produk tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode backpropagation pada jaringan syaraf tiruan untuk meramalkan kebutuhan produk tersebut. Pengolahan data hasil arsitektur jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan mengunakan software Matlab 6.1.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2022 sebaiknya di sediakan produk handsanitizer sebanyak 637, 642 dan 636 Pcs permasing-masing bulannya. Hasil peramalan ini menunjukkan nilai MSE setiap periode peramalan sebesar - 0.027, 0.066 dan -0.014. ketiga nilai MSE ini masih lebih kecil dari 10% sehingga hasil ramalan ini masih dapat dikatakan akurat.
Abstract:Abstract: The rapid development of science and technology leads to social change in society with information. increasing public understanding, especially in the health sector, improving health services, including medical…
actions in the practice of the medical profession. Every action in the medical profession has a responsibility and activity has legal consequences. This study uses a normative legal method where the data taken comes from library references and other secondary information. The results of the study indicate that legal liability in medical actions is based on self-competence and the presence or absence of negligence in carrying out medical activities. The incompetence of doctors and their negligence in causing disputes to be resolved are regulated in Law Number 36 Year 2009 through mediation. It is recommended to conduct cross-sectoral evaluations between professional associations and the police, especially in the possibility of criminal violations.
Keywords: law responsibility; medical treatment; medical law; criminal law
Abstrak: Semakin pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menggiring perubahan sosial masyarakat dengan keterbukaan informasi. Peningkatan pemahaman masyarakat terutama dalam bidang kesehatan meningkatkan tuntutan akan pelayanan kesehatan termasuk tindakan medis dalam praktik profesi kedokteran. Setiap tindakan dalam aktivitas profesi kedokteran memiliki tanggung jawab dan memiliki konsekuensi di mata hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dimana data yang diambil berasal dari referensi kepustakaan serta informasi sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dokter dalam tindakan medis berdasarkan komptenesi diri dan ada tidaknya kelalaian dalam melakukan aktivitas profesi kedokteran. Tidak kompetennya dokter dan adanya kelalaian dalam bertugas menyebabkan sengketa yang yang penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni melalui mediasi. Disarankan melakukan evaluasi lintas sektoral antara perhimpunan profesi dan Kepolisian terutama dalam sengketa yang berpotensi terjadi pelanggaran pidana.
Kata kunci: pertanggungjawaban hukum; tindakan medis; undang-undang kesehatan
Abstract:Mahasiswa kepaniteraan klinik menghadapi tuntutan akademik dan klinis yang tinggi sehingga rentan mengalami stres yang berpotensi memengaruhi kemampuan refleksi diri sebagai keterampilan metakognitif penting dalam pendidikan…
ikan kedokteran. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara tingkat stres dan kemampuan refleksi diri pada mahasiswa kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain cross-sectional yang melibatkan 82 mahasiswa kepaniteraan klinik yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling. Tingkat stres diukur menggunakan Medical Student Stressor Questionnaire (MSSQ) dan kemampuan refleksi diri diukur menggunakan Reflection-in-Learning Scale (RLS). Analisis bivariat dilakukan menggunakan uji Fisher-Freeman-Halton Exact Test. Hasil uji bivariat menunjukkan nilai p=0,302 yang menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat stres dan kemampuan refleksi diri pada mahasiswa kepaniteraan klinik. Faktor lain seperti mekanisme koping, dukungan sosial, dan pengalaman klinis perlu dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya.
Abstract:Perkembangan pembelajaran bahasa Arab pada era kontemporer menuntut sistem pengukuran kemampuan berbahasa yang tidak hanya berorientasi pada aspek linguistik, tetapi juga pada kompetensi komunikatif, performatif, dan pemanfaatan…
anfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara teoretis konsep, prinsip, dimensi, serta pendekatan pengukuran maharah lughawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal, dokumen kurikulum, serta hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep pengukuran keterampilan berbahasa Arab. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengukuran dalam pembelajaran bahasa Arab mengalami pergeseran dari paradigma konvensional yang berfokus pada penguasaan unsur kebahasaan menuju paradigma multidimensional yang mengintegrasikan kompetensi linguistik, komunikatif, kognitif, dan performatif. Pengukuran maharah istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah menuntut penggunaan asesmen autentik yang mampu merepresentasikan kemampuan peserta didik dalam konteks komunikasi nyata. Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menjamin validitas, reliabilitas, dan autentisitas proses pengukuran. Kajian ini menegaskan bahwa pengembangan sistem evaluasi bahasa Arab perlu mengombinasikan prinsip-prinsip psikometrik, asesmen autentik, dan teknologi pendidikan secara terpadu. Dengan demikian, pengukuran maharah lughawiyah dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, akurat, dan relevan terhadap tuntutan pembelajaran abad ke-21.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ajaran tasawuf dalam praktik aktivisme lembaga zakat di Jawa Tengah. Tasawuf mengajarkan nilai-nilai seperti keikhlasan, amanah, kesederhanaan, dan kepedulian sosial yang menjadi…
jadi landasan penting dalam aktivitas pengelolaan zakat. Di tengah tuntutan profesionalisme dan pelayanan masyarakat, nilai-nilai tersebut membantu para aktivis lembaga zakat menjalankan tugasnya dengan orientasi ibadah dan pengabdian kepada Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman para aktivis lembaga zakat dalam menerapkan ajaran tasawuf dalam aktivitas sehari-hari. Wawancara di lakukan dengan 3 pengurus lazisnu PC kabupaten Kendal. Dari pengalaman mereka terlihat bahwa ajaran tasawuf berperan dalam membentuk sikap ikhlas dalam bekerja, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap amanah pengelolaan dana zakat, serta menumbuhkan kepedulian yang lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, nilai-nilai tasawuf juga mendorong para aktivis untuk mengutamakan pelayanan, menjaga transparansi, dan menghindari orientasi materialistik dalam menjalankan tugasnya.
Abstract:Perkembangan teknologi digital dan tuntutan pendidikan yang semakin kompleks, sekolah-sekolah Islam di Indonesia dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pendidikan guna menghasilkan generasi yang kompeten…
ompeten dan berakhlak mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen berbasis Islam dalam pengembangan kompetensi guru di SMPIT Manba'ul Ulum di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan guru, serta analisis dokumentasi terkait kebijakan manajemen berbasis Islam yang diterapkan di sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen berbasis Islam di SMPIT Manba'ul Ulum telah dilakukan dengan baik, terutama dalam aspek pengelolaan kurikulum, pengembangan kompetensi guru, dan pengembangan karakter siswa. Namun, terdapat tantangan dalam pelatihan guru mata pelajaran umum yang belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara optimal. Selain itu, evaluasi terhadap penerapan manajemen berbasis Islam masih perlu diperkuat untuk memastikan keberlanjutannya. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pelatihan dan pembinaan guru, serta penguatan sistem evaluasi untuk memastikan bahwa manajemen berbasis Islam diterapkan secara maksimal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan model manajemen pendidikan berbasis Islam yang lebih efektif dan aplikatif dalam konteks era Society 5.0.
Abstract:Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap dunia pendidikan, termasuk tuntutan kompetensi guru sekolah dasar. Guru tidak hanya dituntut menguasai kompetensi pedagogik, tetapi juga memiliki perspektif global agar mampu…
u mengaitkan pembelajaran dengan dinamika dunia yang saling terhubung tanpa mengabaikan nilai lokal dan nasional. Namun, pendidikan guru sekolah dasar masih cenderung berfokus pada kurikulum nasional, sementara penguatan perspektif global belum menjadi perhatian utama. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual penguatan perspektif global dalam pendidikan guru sekolah dasar di era globalisasi, meliputi konsep, tantangan, dan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur terhadap jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perspektif global mencakup pemahaman isu global, kesadaran keberagaman budaya, keterampilan berpikir kritis, serta sikap toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial. Penguatan perspektif global dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum berwawasan global, pembelajaran aktif-kontekstual, dan pemanfaatan teknologi digital.
Abstract:Pengintegrasian nilai-nilai moderasi beragama ke dalam pengajaran Pancasila di sekolah dasar telah menjadi kebutuhan mendesak karena munculnya kecenderungan intoleransi dalam pergaulan siswa, sementara praktik pembelajaran…
an di kelas seringkali tidak memberikan pengalaman yang cukup untuk menumbuhkan sikap moderat. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara tuntutan kurikulum dan implementasi nyata di kelas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi nilai-nilai moderasi beragama, jenis nilai yang diintegrasikan, dan upaya guru dalam mengoptimalkan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada guru dan siswa di sekolah dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moderasi beragama terjadi melalui penguatan diskusi kelas, pembiasaan saling menghormati, dan mengaitkan materi Pancasila dengan situasi sosial yang dekat dengan pengalaman siswa. Guru mengimplementasikan nilai-nilai toleransi, keseimbangan, musyawarah, dan menghargai perbedaan melalui metode bercerita, kerja kelompok, dan pemanfaatan momen-momen insidental dalam dinamika kelas. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan pedoman, variasi kompetensi guru, dan kurangnya evaluasi berbasis karakter moderat. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan model pembelajaran yang lebih sistematis, pelatihan berkelanjutan bagi guru, dan dukungan kebijakan sekolah agar pembelajaran Pancasila dapat menjadi ruang strategis untuk menumbuhkan sikap moderasi beragama sejak dini.