Abstract:dilakukan guru dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran Geografi di SMA Negeri 11 Medan. Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen pembelajaran dengan narasumber utama Ibu Nurbaiti Panggabean, S.Pd, penelitian…
litian ini menemukan bahwa proses evaluasi mencakup tiga aspek utama yaitu penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah melaksanakan evaluasi secara sistematis dan berkesinambungan, namun masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam perencanaan instrumen penilaian, pelaksanaan observasi lapangan, dan penilaian autentik. Kendala tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, fasilitas pembelajaran, serta perbedaan kemampuan siswa. Guru menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain peningkatan kompetensi melalui MGMP, penerapan teknologi seperti Google Form dan Quizizz, penilaian proyek berbasis autentik, serta penggunaan rubrik penilaian yang lebih objektif. Selain itu, guru mulai mengintegrasikan pendekatan HOTS dan TPACK dalam evaluasi, meskipun masih pada tahap awal. Hasil evaluasi juga dimanfaatkan untuk memberikan umpan balik, perbaikan metode pembelajaran, dan penentuan tindak lanjut akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi evaluasi masih membutuhkan dukungan sistemik dari sekolah, seperti penguatan fasilitas digital, pengembangan bank soal HOTS, peningkatan literasi data guru, dan penyediaan waktu khusus untuk refleksi pedagogik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa evaluasi pembelajaran Geografi akan lebih efektif apabila didukung oleh kompetensi guru, fasilitas memadai, serta sistem kolaboratif yang berkelanjutan..
Abstract:Indonesia sedang memasuki fase bonus demografi yang memberikan peluang besar sekaligus tantangan bagi pembangunan nasional. Namun, masih terdapat kesenjangan keterampilan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan…
industri yang dapat menghambat pemanfaatan peluang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi adaptasi mahasiswa Universitas Negeri Medan dalam menyongsong bonus demografi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menelaah keterampilan, peran organisasi, dan kewirausahaan sebagai bentuk kesiapan mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan subjek 15 mahasiswa FMIPA UNIMED yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui angket terbuka Google Form dan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa melakukan adaptasi melalui peningkatan literasi digital, penguasaan bahasa asing, pengembangan soft skills, serta keterlibatan dalam organisasi, seminar, magang, dan kewirausahaan. Tantangan yang dihadapi mencakup persaingan kerja, keterbatasan lapangan pekerjaan, kesenjangan keterampilan, serta kendala internal seperti manajemen waktu dan kesehatan mental. Keterampilan abad 21 berupa kombinasi hard skills dan soft skills dinilai sebagai bekal utama, sedangkan organisasi kampus dan kewirausahaan berperan penting dalam menyiapkan mahasiswa agar mampu bersaing sekaligus menciptakan lapangan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Medan memiliki kesadaran adaptif yang tinggi, meskipun masih diperlukan perluasan penelitian dengan lingkup yang lebih besar untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga emas global dan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) pada periode 2006–2025. Penelitian menggunakan data runtun waktu tahunan…
unan yang bersumber dari TradingView untuk harga emas global, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia untuk data nilai tukar rupiah dan BI Rate. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS), disertai uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa harga emas global berpengaruh negatif dan signifikan terhadap BI Rate, artinya peningkatan harga emas cenderung diikuti penurunan suku bunga sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, stabilitas nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap BI Rate. Namun, secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap BI Rate.
Abstract:Digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan smart hospital di berbagai negara, termasuk Indonesia. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi menghadapi tantangan…
tangan kompleks terkait koordinasi antar unit, integrasi data, serta efektivitas alur pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi layanan antar unit di RSUD Arifin Ahmad dan menilai kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan kesiapan rumah sakit menuju konsep Rumah Sakit Cerdas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang terkait dengan SIMRS, Rekam Medis Elektronik (RME), serta sistem pendukung digital lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum digitalisasi, layanan antar unit masih didominasi proses manual, yang mengakibatkan tingginya waktu tunggu, kesalahan input, dan koordinasi yang kurang efektif. Setelah implementasi digitalisasi, terjadi peningkatan signifikan pada aspek kecepatan pelayanan, sinkronisasi data real-time, transparansi proses, serta keselamatan pasien. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan seperti variasi literasi digital pegawai, kebutuhan peningkatan infrastruktur TI, resistensi terhadap perubahan, serta isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan antar unit tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental dalam mewujudkan RSUD Arifin Ahmad sebagai Rumah Sakit Cerdas yang adaptif, efisien, dan terintegrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi konsep Technology Acceptance Model, Reinventing Government, dan Smart Hospital Framework sebagai dasar analisis transformasi digital di sektor kesehatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penelitian mengenai Organizational Citizenship Behavior (OCB) selama rentang waktu 2013–2023 melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian dilakukan menggunakan…
menggunakan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) dengan menelusuri artikel yang terindeks Scopus sesuai kriteria inklusi. Dari proses identifikasi dan penyaringan diperoleh 79 artikel yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa anteseden OCB yang paling dominan adalah Corporate Social Responsibility Activities, Job Satisfaction, Organizational Commitment, dan Perceived Organizational Support. Konsekuensi OCB paling banyak mengarah pada peningkatan performance baik individu maupun organisasi. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memetakan perkembangan penelitian OCB, sehingga dapat menjadi acuan akademisi dan praktisi dalam mengembangkan strategi organisasi.
Abstract:Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab…
awab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.
Abstract:Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak…
ak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.