Abstract:Kondisi jalan merupakan komponen vital dalam sistem transportasi darat yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan sosial. Tujuan penelitiaan ini yaitu, Mengetahui jenis kerusakan ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang…
nrekang Kabupaten Enrekang dengan metode SDI dan Mengetahui cara menentukan jenis penanganan kerusakan jalan berdasarkan hasil analisis metode SDI ruas Jalan Pahlawan Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Jalan Pahlawan yang memiliki panjang sekitar 0,640Km, dari titik awal yaitu di Bambu Runcing (STA 0+00) berakhir di Simpang Empat Jl. Pangeran Hidayat, Jl. Mata Dewa dan Jl. Penja (STA 0+640) menggunakan metode Surface Distress Index (SDI) dengan interval pengamatan setiap 50 meter. Berdasarkan hasil perhitungan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), diperoleh volume lalu lintas sebesar 750,9 smp/hari. Nilai rata-rata SDI pada ruas Jalan Pahlawan dari STA 0+000 sampai STA 0+640 adalah sebesar 51,54%, yang menunjukkan bahwa kondisi jalan berada dalam kategori sedang. Oleh karena itu, jenis penanganan yang direkomendasikan adalah pemeliharaan berkala.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan…
cerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Abstract:Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati serta mendukung pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan wisata berbasis konservasi. Namun,…
amun, pengelolaan kawasan konservasi menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman kerusakan lingkungan, gangguan terhadap kawasan, serta perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian ekosistem. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit dan menganalisis peran ekowisata dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi, proses, dan praktik pengelolaan kawasan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi di TWA Sibolangit dilakukan melalui perlindungan kawasan, konservasi flora dan fauna, rehabilitasi lingkungan, pengelolaan satwa, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ekowisata berperan sebagai sarana edukasi lingkungan, pendukung konservasi, peningkatan kesadaran lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi berbasis ekowisata di TWA Sibolangit membentuk model pengelolaan kolaboratif yang mengintegrasikan fungsi konservasi, edukasi, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pelestarian ekosistem secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan serta mengkaji dampak ekowisata terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara lebih komprehensif.
Abstract:Perang saudara Sudan yang pecah pada April 2023 menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Konflik ini terjadi akibat perebutan kekuasaan antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) dalam…
lam proses transisi politik Sudan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik, dampak kemanusiaan yang ditimbulkan, serta upaya perdamaian global yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal, buku, laporan organisasi internasional, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik Sudan telah menyebabkan pengungsian massal, krisis pangan, kerusakan infrastruktur publik, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika (AU), IGAD, Amerika Serikat, dan Arab Saudi melalui mediasi serta bantuan kemanusiaan. Namun, rendahnya kepercayaan antara pihak yang bertikai dan keterlibatan aktor eksternal masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Sudan.
Abstract:Data Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan kelengkapan alat di Puskesmas Anak Air rendah (48,73%), dengan banyak alat rusak disimpan untuk diperbaiki (ASPAK, 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan logistik…
yang efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air, Kota Padang, tahun 2025. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan pedoman wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 20 Agustus- 2 September 2025 . Data di analisis menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama membutuhkan alat kesehatan yang memadai untuk menunjang pelayanan. Kerusakan atau keterbatasan alat dapat menghambat pelayanan, sehingga pengelolaan logistik menjadi penting. Penelitian ini menganalisis pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air Kota Padang tahun 2025. Hasil menunjukkan SDM mencukupi namun belum mendapatkan pelatihan khusus pengelolaan alat kesehatan dan tahapan proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, inventarisasi dan pelaporan telah diatur dalam SOP. Sarana prasarana tersedia namun terbatas, terutama sterilisasi. Proses logistik berjalan sesuai SOP dengan koordinasi dan pengawasan Dinas Kesehatan. Kendala utama terdapat pada pengadaan dan keterbatasan sarana. Pengelolaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Anak Air masih belum memenuhi standar, sehingga berdampak pada keterbatasan pelayanan. Pengelolaan logistik juga belum optimal, sehingga diperlukan penguatan melalui peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana memadai, Disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas sarana prasarana dan penambahan fasilitas untuk menunjang program ini secara optimal.
Abstract:Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh curah hujan ekstrem serta diperparah oleh degradasi lingkungan dan perubahan tutupan…
pan lahan. Peristiwa ini menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerugian materiil yang signifikan, termasuk korban jiwa, kerusakan permukiman, serta lumpuhnya infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen bencana pasca peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh tahun 2025, dengan meninjau tahapan mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan memanfaatkan data dari laporan resmi pemerintah, regulasi kebencanaan, pemberitaan media nasional, serta pendapat pakar. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan bencana di Aceh telah dilakukan melalui upaya mitigasi struktural dan nonstruktural, respons darurat yang melibatkan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek pengelolaan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penataan ruang berbasis risiko. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah Aceh terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Abstract:Hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak yang demikian diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945…
945 dan diimplementasikan dalam undang-undang organik. Permasalahannya adalah mengenai batu andesit yang merupakan komponen lingkungan hidup dan kekayaan alam yang menjadi hak milik masyarakat ditambang untuk bahan pembangunan bendungan Bener yang mengakibatkan terjadinya kerusakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yang merupakan pemberlakuan ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pembangunan bendungan Bener dengan menambang batu andesit mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak untuk bebas dari kerusakan lingkungan atas harta benda masyarakat (sumber daya alam) yang dimilikinya. Oleh karena itu, terdapat pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda pada masyarakat Wadas. Pembangunan yang dilaksanakan semestinya memberikan hak kepada masyarakat untuk menikmati hasil Pembangunan dengan tidak merusak lingkungan tempat hidup masyarakatnya.
Abstract:Penanganan keluhan pelanggan menjadi aspek penting dalam meningkatkan mutu layanan di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM). Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengaduan pelanggan di PUDAM, mengidentifikasi…
identifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen perusahaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: a) Keluhan pelanggan di PUDAM Cabang Muncar umumnya berkaitan dengan kerusakan atau mati total pada water meter, aliran air yang lemah, air yang kotor, serta kebocoran pipa baik di rumah pelanggan maupun di area jalan. b) Penanganan keluhan oleh PUDAM Cabang Muncar dinilai sangat efektif, terlihat dari kemudahan yang diberikan kepada pelanggan dalam menyampaikan pengaduan. c) Secara umum, proses penanganan keluhan meliputi beberapa tahapan, yaitu evaluasi terhadap keluhan pelanggan, pencatatan dalam surat pengaduan, penerusan laporan ke bagian teknisi dan distribusi, penerbitan surat tugas, serta pelaksanaan penanganan di lokasi secara optimal.
Abstract:Sistem Informasi Arsip Surat Masuk adalah suatu rekaman informasi berupa surat yang sangat berguna bagi suatu instansi, ada juga yang belum menggunakan sistem informasi sebagai pengelolaan surat masuk, di dalam pegarsipan…
n surat masih menggunakan cara manual dan disimpan dalam suatu map besar/stanbook, Namun saat ini dalam pelaksanaannya pengelolaan arsip surat banyak mengalami kendala, seperti pada saat pengagendaan surat masuk yang diterima, penomoran surat sulit dilakukan karena surat dicatat pada buku agenda konvensional faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan bahkan kehilangan surat yang berharga. Penelitian ini guna merancang sistem informasi pengarsipan surat masuk secara terkomputriasi di Kantor Fakultas Sain & Tekhnologi. Penelitian ini memakai dua metode ialah metode pengumpulan data juga metode Waterfall. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan sistem informasi arsip surat msuk berbasis web, meliputi halaman login, halaman beranda, halaman tampilan surat masuk, halaman tambah surat masuk. Mengingat pentingnya peranan pengelolaan arsip surat, sudah seharusnya surat tersebut dikelola dengan baik sejak surat itu diterima. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola kegitan surat menyurat secara terpadu. Diharapkan sistem ini bisa membantu khususnya pada Kantor Fakultas Sains & Tekhnologi
Abstract:Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian…
n yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian berjudul analisis hukum pengecualian risiko, harta benda, dan kepetingan menurut Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian risIko menurut PSKI dan bagaimana pengecualian harta benda dan kepentingan menurut PSKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia(PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang secara langsung yang disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.