Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh kantor Desa Limbatihu, Kecamatan Paguyaman Pantai. Secara lebih rinci, penelitian…
ini ingin memahami bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang mereka terima, baik dari segi persyaratan, sistem & prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, Sarana dan prasarana, Penaganan pengaduan & saran. Subfokus utama penelitian ini meliputi 9 unsur peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Unsur-unsur tersebut meliputi: (1) Persyaratan pelayanan, (2) Prosedur pelayanan, (3) Waktu pelayanan, (4) Biaya atau tarif pelayanan, (5) Produk pelayanan, (6) Kompetensi pelaksana, (7) Perilaku pelaksana, (8) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, (9) Sarana dan prasarana. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pelayanan administrasi di Kantor Desa Limbatihu sudah berjalan sangat baik dan memuaskan masyarakat, terlihat dari persyaratan, prosedur, serta waktu pelayanan yang sederhana, jelas, dan tepat waktu; biaya yang transparan serta tidak memberatkan; hasil pelayanan yang lengkap, sah, dan terjamin mutunya; aparatur yang berkompeten; sarana prasarana yang memadai; serta penanganan pengaduan yang terbuka dan tepat. Meski demikian, masih terdapat kekurangan berupa permintaan berkas yang berulang, alur pelayanan yang kadang berputar-putar, keterlambatan tanpa pemberitahuan, serta sikap sebagian petugas yang kurang ramah, yang perlu diperbaiki agar pelayanan menjadi semakin efisien dan sempurna.
Abstract:Transformasi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia menjadi lebih cepat, instan, dan berbasis platform. Fenomena ini melahirkan konsep “Konsumen 5.0”, yaitu konsumen yang hidup dalam ekosistem digital…
tal yang terintegrasi dengan teknologi cerdas seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan platform e-commerce/fintech. Di sisi lain, risiko konsumen semakin kompleks, mulai dari penipuan online, kebocoran data, produk tidak sesuai deskripsi, hingga manipulasi informasi melalui algoritma dan iklan digital. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak lagi hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui komunikasi dan edukasi yang efektif. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) memiliki peran strategis sebagai lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah serta menerima pengaduan masyarakat terkait perlindungan konsumen. Artikel ini bertujuan menganalisis peran BPKN RI dalam melindungi Konsumen 5.0 melalui pendekatan komunikasi dan edukasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur berbasis yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen, meliputi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dokumen BPKN, serta literatur terkait komunikasi publik dan literasi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa BPKN RI telah mengembangkan berbagai inisiatif komunikasi dan edukasi, seperti website resmi, media sosial, kampanye publik, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi digital masyarakat, perkembangan teknologi yang sangat cepat, dan keterbatasan regulasi masih menjadi hambatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi komunikasi dan edukasi berbasis digital sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan daya kritis Konsumen 5.0. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan komunikasi digital, peningkatan program edukasi konsumen, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan peran BPKN dalam kebijakan nasional perlindungan konsumen di era digital.
Abstract:Penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, menghadapi sejumlah masalah yakni perizinan yang keluar…
luar tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnnya informasi mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan masih lemahnya pemahaman para pelaku usaha dan pentingnya legalitas usaha,selain itu sistem online yang sering tidak dapat di akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan perizinan penanaman modal di DPMPTSP Kota Batam, dengan menggunakan teori Campbell. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,adapun instrument penelitiannya yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online di Kota Batam sudah berjalan dalam memberikan kemudahan perizinan tetapi masih belum efektif. Pada indikator keberhasilan program, masih lemahnya antusias dan pemahaman masyarakat sebagai pelaku usaha terkait dengan OSS, indikator kedua keberhasilan sasaran,masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu pentingnya legalitas bagi pelaku usaha. Pada indikator ketiga kepuasan terhadap program, memiliki nilai hasil indeks kepuasan masyarakat yang bermutu dan pengaduan melalui SPAN Lapor langsung direspon oleh DPMPTSP. Pada indikator keempat input dan output,pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan izin usaha OSS-RBA, selain itu masih adanya perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai SOP karena sistem OSS tidak dapat diakses sehingga DPMPTSP tidak bisa memverifikasi. Pada indikator kelima pencapaian tujuan menyeluruh, perizinan berbasis online sudah tercapai dalam tujuannya meskipun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa kendala.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Abstract; This research aims to create and develop a web application as a place of information and complaints for visitors to the Harau European Village tour, which is located in the Harau Valley, Lima Puluh Kota Regency,…
, West Sumatra. This application was created to make tourists feel safe and comfortable. Its main features include problem reporting and an interactive map connected with Google Maps. This helps users search for nearby services and navigate easily. The system was created using the Agile method which includes planning, design, testing, and implementation stages. This research also includes user needs analysis and system testing with the black box method to ensure all functions work properly. The results showed that this application can work well according to user needs. This application makes it easier to access information, send reports online, and monitor reports directly. This application helps improve digital services at tourist attractions and makes the tourist experience safer and more efficient.
Keywords; web application; tourist report; information service; security; convenience; kampung eropa harau
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengembangkan aplikasi web sebagai tempat informasi dan pengaduan bagi pengunjung wisata Kampung Eropa Harau, yang berada di Lembah Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Aplikasi ini dibuat untuk membuat wisatawan merasa aman dan nyaman. Fitur utamanya termasuk pelaporan masalah dan peta interaktif yang terhubung dengan Google Maps. Ini membantu pengguna mencari layanan terdekat dan menavigasi dengan mudah. Sistem dibuat menggunakan metode Agile yang meliputi tahap perencanaan, desain, pengujian, dan pelaksanaan. Penelitian ini juga termasuk analisis kebutuhan pengguna dan pengujian sistem dengan metode black box untuk memastikan semua fungsi bekerja dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini bisa bekerja dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi ini mempermudah akses informasi, pengiriman laporan secara online, dan pemantauan laporan secara langsung. Aplikasi ini membantu meningkatkan layanan digital di tempat wisata dan membuat pengalaman wisatawan lebih aman dan efisien.
Kata kunci; aplikasi web; laporan wisatawan; layanan informasi; keamanan; kenyamanan; kampung eropa harau
Abstract:Abstract: This research aims to design and develop a web-based information system to improve efficiency and transparency in handling complaints at PERUMDA Air Minum Tirta Silaupiasa. Poor management of customer complaints…
s will hamper the handling process, provide workload, and reduce the company's image due to the lack of transparency of the information provided. The method used in this research is a qualitative approach through observation and interviews. The results showed that the designed system was able to reduce complaint resolution time, provide clear responses to customers, and provide structured reports to the company. This research confirms that the implementation of a web-based information system not only improves the quality of service to customers, but also improves the company's operational efficiency.
Keywords: customer; efficiency; information system; PDAM; web-based reporting
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penanganan keluhan di PERUMDA Air Minum Tirta Silaupiasa. Pengelolaan pengaduan pelanggan yang kurang baik akan menghambat proses penanganan, memberikan beban kerja, hingga menurunnya citra perusahaan akibat tidak transparanya informasi yang diberikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mengurangi waktu penyelesaian keluhan, memberikan respon yang jelas kepada pelanggan, serta memberikan laporan yang terstruktur kepada pihak perusahaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem informasi berbasis website tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, namun memperbaiki efisiensi operasional perusahaan.
Kata kunci: efisiensi; pelaporan berbasis web; PDAM; pelanggan; sistem informasi
Abstract:Abstract: The PPKS task force at Universitas Amikom Purwokerto has been established and is actively implementing various programs. However, complaints regarding cases of sexual violence are currently managed through WhatsApp,…
sApp, with limited guidance on the complaint procedures. As a result, many students are unaware of the PPKS task force or how to report incidents, creating obstacles for both the task force in identifying cases and for students seeking to file complaints. This study aims to provide students with an effective and accessible way to report incidents of sexual violence on campus. To develop the complaint information system, the Scrum methodology was used, involving team collaboration to easily adapt to changes throughout the development process. The resulting complaint information system for the prevention and handling of sexual violence has been successfully implemented and tested with students at Universitas Amikom Purwokerto. This system enables students to submit complaints seamlessly online. Testing results indicate that the system functions as intended and meets the expected outcomes.
Keywords: information system; PPKS; complaint; student; scrum
Abstrak: Satuan tugas PPKS Universitas Amikom Purwokerto sudah berjalan dan membuat program kerja, namun dalam proses pengaduan kasus kekerasaan seksual saat ini hanya menggunakan whatsapp dan kurangnya penjelasan tentang prosedur pengaduan yang ada. Banyak mahasiswa yang belum mengetahui adanya satgas PPKS di kampus dan cara pengaduan kasus. Hal tersebut menjadi kendala bagi satuan tugas PPKS dalam mengetahui kasus yang ada dan mahasiswa saat ingin melakukan pengaduan kasus. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sarana yang efektif dan mudah diakses bagi mahasiswa untuk melakukan pengaduan kasus apabila mahasiswa mengetahui tentang adanya kekerasaan seksual di lingkungan kampus. Tujuan Penelitian adalah untuk membantu memudahkan mahasiswa dalam melakukan aduan tentang adanya kasus kekerasaan seksual di lingkungan Universitas Amikom Purwokerto. Metode dalam pengembangan sistem adalah metode Scrum. Metode Scrum melibatkan keseluruhan tim yang ada di organisasi. Dengan adanya keterlibatan ini maka mudah dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi selama pengembangan sistem. Sistem informasi pengaduan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual berhasil di terapkan dan diujikan kepada Mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Dengan adanya sistem informasi pengaduan ini mahasiswa dapat dengan mudah dalam membuat aduan berbasis sistem. berdasarkan daftar uji yang dilakukan terhadap sistem yang dibuat maka dapat disimpulkan bahwa skenario yang diujikan sesuai dengan hasil yang diharapan.
Kata kunci: sistem informasi; PPKS; pengaduan; mahasiswa; scrum
Abstract:At this time, the management of the Pulo Gebang Integrated Terminal is only receive complaint reports via text message or by phone. Then the management of the Pulo Gebang Integrated Terminal conducts data collection using…
g paper manually. Thus causing the data to be obtained does not have reports or records that can be accounted for by customers and Pulo Gebang Integrated Terminal. In doing This research uses observation methods, interview methods, terature studies, design methods, and test methods. From the description above, it is designed and an application was made to facilitate the process of bus passenger complaints AKAP on Pulo Gebang Integrated Terminal is web-based, using the application created using system modeling using Unifield Modeling Language (UML), and PHP programming language, MySQL database
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.