Abstract:Kepuasan pengunjung dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama harga, fasilitas dan kualitas pelayanan pada destinasi wisata Kolam Renang Varia Hills Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki…
potensi ekonomi pariwisata yang cukup besar dengan lokasi yang strategis tetapi belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Pengelola menghadapi berbagai tantangan terutama harga kurang transparan, fasilitas yang kurang memadai dan kualitas pelayanan yang tepat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana pengaruh harga, fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pengunjung pada destinasi wisata Kolam Renang Varia Hills Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif secara deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan survei. Sehingga data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 34.020 pengunjung, dengan menggunakan teknik sampel, menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 113 responden. Pengujian data yang dilakukan adalah uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis linear regresi berganda dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 2.5. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa harga, fasilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung pada destinasi wisata Kolam Renang Varia Hills Kabupaten Bandung Barat.
Abstract:Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa Adat Suwat dalam mengembangkan objek wisata Suwat Waterfall di Kabupaten Gianyar, Bali. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi yang telah diterapkan serta merumuskan…
an rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Adat Suwat menerapkan strategi peningkatan infrastruktur, promosi berbasis media sosial, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan dana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama terletak pada keunikan alam dan aksesibilitas, kelemahan pada keterbatasan SDM, peluang pada perkembangan teknologi dan lokasi strategis, serta ancaman pada persaingan destinasi lain. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, promosi digital yang lebih masif, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Suwat Waterfall berpotensi menjadi destinasi wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Abstract:Pariwisata halal di Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hotel syariah hadir sebagai jawaban atas kebutuhan wisatawan muslim…
slim dengan menyediakan fasilitas ibadah, makanan halal, serta desain yang sesuai ketentuan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap fasilitas dan desain hotel syariah di wilayah Jabodetabek. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melibatkan 150 responden yang pernah menginap di hotel syariah. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan teknik Weighted Mean Score (WMS) untuk mengetahui tingkat penilaian responden pada setiap indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek fasilitas, responden memberikan penilaian sangat tinggi dengan rata-rata skor 4,760 – 4,880. Fasilitas ibadah, termasuk ketersediaan perlengkapan shalat di kamar dan area bersuci, merupakan aspek yang paling diapresiasi. Pada aspek desain, rata-rata penilaian responden berada di atas 4,300, dengan apresiasi tinggi terhadap tata letak yang memperhatikan arah kiblat serta ketiadaan dekorasi berbentuk makhluk hidup. Namun, pemisahan ruang tunggu atau ruang pertemuan pria dan wanita memperoleh skor relatif lebih rendah (4,127). Temuan ini menegaskan bahwa hotel syariah di Jabodetabek telah memenuhi ekspektasi tamu muslim, meskipun masih perlu perbaikan pada aspek diferensiasi gender untuk memperkuat identitas syariah dan meningkatkan daya saing di industri perhotelan.
Abstract:This study explores the application of AI-based technology in assessing students' practical skills through an experimental approach at MI NU Manbaul Huda. The background of this research stems from the challenges of traditional…
itional assessment methods, which are often subjective, time-consuming, and inconsistent. The study aims to evaluate the effectiveness of an AI-based assessment system in improving the accuracy and efficiency of practical skill evaluation. The methodology involves a quasi-experimental design, comparing an experimental group using the AI system with a control group using traditional methods. Data were collected through observation, questionnaires, and interviews with teachers and students. The results show that the AI system achieved an accuracy rate of 89%, significantly higher than the traditional method's 75%. Additionally, 85% of teachers and 90% of students expressed positive perceptions of the AI system. The study concludes that AI-based technology has the potential to transform practical skill assessment by providing objective, real-time feedback. This research contributes to the field of educational technology by demonstrating the feasibility and benefits of AI in primary education, particularly in Islamic-based schools. Recommendations include teacher training and infrastructure improvements to support broader implementation.
Keywords: AI-based assessment, practical skills, primary education, Islamic schools, educational technology.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.
Abstract:This study aims to reveal the relationship between the values contained in the Qur'an and the traditional practice of dowry (mahr) giving, viewed from both religious and cultural perspectives. Using a qualitative approach…
h based on the textual analysis of Qur'anic verses and in-depth interviews with experts in religious studies and cultural anthropology, this research integrates the frameworks of maqasid al-sharia and cultural anthropology theory to analyze the historical and contemporary transformation of dowry practices. The study also explores the symbolic meaning of dowry, not merely as an obligation but as a form of recognition of women's dignity and rights within the family. Furthermore, it examines the socio-economic factors influencing the amount of dowry and how these factors affect social structures and gender relations within society. In addition, comparisons are made with dowry practices in various other cultures and religions, enabling a deeper understanding of both the unique and shared aspects of universal human values. This comprehensive analysis seeks to provide new insights and a concrete contribution to contemporary discussions on the role of religion in social and cultural life, as well as the challenges of integrating tradition with the needs of modern society. The findings indicate that the practice of dowry giving, as prescribed in the Qur'anic verses, possesses profound normative and strategic values in ensuring justice and social balance within the family structure. Every element of the dowry is not merely symbolic but also embodies meanings that reflect responsibility, respect, and commitment in married life. Over time, the understanding and implementation of this tradition have undergone significant changes, influenced by evolving social, economic, and cultural conditions. This highlights the importance of not only preserving the tradition but also adapting it to meet the demands of contemporary society.
Abstract:The agriculture sector plays a strategic role in the national economy and is highly dependent on fertilizer availability on support crop productivity. This study aimed to analyze the effectivenss of subsidized fertilizer…
er distribution and its impact on rice productivity in the tidal lowland areas of Tanjung Lago District, Banyuasin Regency. The research employed both quantitative and qualitative descriptive approaches using a stratified random sampling method involving 60 farmers who received subsidized fertilizer and 30 farmers who did not reveive subsidizer fertilizer. The effectiveness of subsidizer fertilizer distribution was evaluated using a likert scale based on the Six Appropriateness Principles, while the impct on rice productivity was analyzed by comparing the productivity levels of the two farmer groups. The findings showed that the distribution of subsidized fertilizer was generally categorized as moderately effective, with an average effectiveness score of 71,33%. The price compliance indicator was classified as highly effective (91,66%), while location suitability was categorized as effective (81,00%). Meanwhile, quantity appropriateness, fertilizer type suitability, and timeliness of distribution were categorized as moderately effective. The findings showed that the distribution of subsidized fertilizer was generally categorized as moderately effective, with an average effectiveness score of 71.33%. The price compliance indicator was classified as highly effective (91.66%), while location suitability was categorized as effective (81.00%). Meanwhile, quantity appropriateness, fertilizer type suitability, and timeliness of distribution were categorized as moderately effective. In contrast, the fertilizer quality suitability indicator was still considered ineffective, with an effectiveness score of 55%. The use or subsidized fertilizer also contributed positively to rice productivity. Farmers receiving subsidized fertilizer achieved an average rice productivity of 3.77 ton ha⁻¹, whereas farmers who did non receive subsidized fertilizer produced an average productivity of 3.20 ton ha⁻¹. This resulted in a productivity defference of 0.57 ha⁻¹.. equivalent to approximately 17.81%.
Abstract:This service-learning activity was conducted to address the challenges faced by the local business Rumah Madu in Melaka, Malaysia, specifically in maintaining product authenticity, developing innovation, and strengthening…
g branding strategies amidst global market competition. The solution implemented involved a service-learning approach through instructional sessions and direct observation with business managers to understand the production process, marketing strategies, and quality management practices. The purpose of this activity was to identify innovation and branding practices rooted in the authenticity of local products, as well as to provide academic contributions through the application of management theories in real MSME contexts. This program also contributed to the partner by preparing business development recommendations based on innovation and digital marketing. The findings reveal that product innovation utilizing local bee biodiversity, the implementation of ISO-standard quality systems, and the use of digital media have strengthened the brand image and competitiveness of Rumah Madu. This experience demonstrates that service learning serves as an effective approach in bridging academic learning with the enhancement of local business capacity in a sustainable manner.
Abstract:The rapid advancement of digital technology has fundamentally reshaped consumer behavior globally, with social media becoming the primary channel for product information seeking. Approximately 51% of Indonesians rely on…
user reviews before purchasing, and 62% have bought products under the direct influence of Social Media Influencers (SMIs). Despite this, the psychological mechanisms linking influencer characteristics to purchase intention remain fragmented across sectors and platforms. This systematic literature review synthesizes nineteen empirical studies published between 2020 and 2025, spanning beauty, fashion, gadget, and sustainable product sectors across multiple countries, to examine how Source Credibility (attractiveness, trustworthiness, expertise) and Parasocial Interaction (PSI) jointly shape consumer purchase intentions. Three core findings emerge: (1) trustworthiness is the sole credibility dimension that is universally and consistently significant across all contexts, fundamentally challenging assumptions about the equal contribution of the three credibility dimensions; (2) PSI operates not as a single mediator but as a multi-pathway psychological bridge through hedonic value, brand attitude, vicarious experience, and social-personal value whose specific active pathway is contingent on platform, product type, and cultural context; and (3) generational and cultural moderators systematically shape which credibility dimension most powerfully drives PSI. A Proposed Integrative Conceptual Framework and a synthetic cross-study comparison matrix (Table 2) consolidate these findings. Results offer strategic implications for influencer marketing practice and identify priority directions for future research.
Abstract:This study aims to analyze and describe the management accounting practices applied at Imanuel Church in Gorontalo City as a nonprofit organization. The dimensions examined include budget planning, internal control, financial…
ncial reporting, and the evaluation of financial performance and ministry programs. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Research informants consisted of the Head of BPHMJ (Daily Working Body of the Congregation Council), the Treasurer, the Secretary, and Church Officials directly involved in financial management. The findings indicate that management accounting practices at Imanuel Church have not yet functioned optimally: (1) budget planning lacks a structured and documented annual budget system; (2) internal control does not yet apply the principle of segregation of duties and has no formal internal audit mechanism; (3) financial reporting is limited to recording cash inflows and outflows and does not comply with ISAK 35; and (4) performance evaluation does not use measurable indicators and no comparison between budget and realization has been conducted. Strengthening of a structured financial management system in accordance with applicable accounting standards is needed.