Abstract:Pemanfaatan energi terbarukan merupakan salah satu strategi penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan…
eningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Tanjung Laut, Kota Bontang, dalam memanfaatkan energi surya melalui pelatihan dan pendampingan pemasangan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sederhana. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif partisipatif yang meliputi observasi awal, koordinasi dengan pemerintah kelurahan, penyampaian materi, demonstrasi, praktik perakitan PLTS, diskusi, serta pendampingan teknis. Peserta memperoleh pemahaman mengenai prinsip kerja PLTS, fungsi setiap komponen, teknik instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, dan aspek keselamatan penggunaan sistem. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merancang, merakit, serta mengoperasikan sistem PLTS sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik alternatif untuk kebutuhan rumah tangga. Selain memberikan transfer pengetahuan dan teknologi, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan energi bersih, mendukung program Energi Baru Terbarukan (EBT), serta mendorong terbentuknya kemandirian energi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Abstract:Kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas administrasi dan koordinasi kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan…
rtujuan menganalisis kemampuan komunikasi interpersonal pegawai Kantor Pertanahan Kota Serang sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian berjumlah 102 pegawai, dengan sampel sebanyak populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator komunikasi interpersonal menurut DeVito, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Hasil uji instrumen menunjukkan seluruh item pernyataan valid dengan nilai corrected item-total correlation di atas 0,349 serta reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,969. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal pegawai berperan penting dalam memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kejelasan informasi, serta mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Komunikasi interpersonal yang efektif mendorong terciptanya pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Kantor Pertanahan Kota Serang.
Public trust is a crucial factor in the successful implementation of public services, including the land administration sector, which is characterized by complex administrative processes and extensive work coordination. This study aims to analyze the interpersonal communication competence of employees at the Serang City Land Office as an effort to build public trust in the quality of public services provided. This research employed a quantitative method with a survey approach. The study population consisted of 102 employees, all of whom were included as the research sample using a total sampling technique. Data were collected through a questionnaire developed based on DeVito’s interpersonal communication indicators, namely openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality. The instrument testing results indicated that all questionnaire items were valid, with corrected item-total correlation values exceeding 0.349, and reliable, with a Cronbach’s Alpha coefficient of 0.969. The findings reveal that employees’ interpersonal communication plays a significant role in strengthening internal coordination, improving information clarity, and minimizing the potential for miscommunication that may influence public perceptions of land services. Effective interpersonal communication contributes to more transparent, responsive, and accountable public services, thereby enhancing public trust in the Serang City Land Office.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja pegawai di BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dilihat dari aspek; (1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) tercapainya tujuan dan (5)…
) perubahan nyata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, bahwa peningkatan efektivitas kinerja pegawai BAPPPEDA Provinsi Gorontalo bahwa,(1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) pencapaian tujuan, dan (5) perubahan nyata telah menunjukkan hasil yang baik, berbagai kendala teknis dan budaya kerja masih perlu dibenahi secara berkelanjutan. Dukungan kualitas Sumber Daya Manuasia, kolaborasi yang sinergis, dan komitmen pimpinan, organisasi diharapkan mampu memperkuat transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti (evidencebased policy).
Abstract:Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 7 orang…
ang yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang Perpustakaan, Pustakawan Ahli Madya, Admin/Staf IT, dan Pemustaka/Pengguna Masyarakat. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi iArPusGorontalo sebagai inovasi layanan publik berbasis e-government secara keseluruhan belum berjalan secara optimal. Dari sisi persepsi kegunaan, fitur-fitur aplikasi dinilai memadai secara fungsional, namun kesenjangan besar antara koleksi digital yang tersedia sekitar 2.000 judul dengan kebutuhan ideal 40.000 judul menyebabkan manfaat aplikasi belum dirasakan secara penuh oleh pemustaka, yang tercermin dari penurunan jumlah pengguna aktif dari 215 pengguna pada tahun 2024 menjadi 172 pengguna pada tahun 2025. Dari sisi persepsi kemudahan penggunaan, pustakawan menilai aplikasi mudah dipelajari, namun pemustaka masih menghadapi hambatan pada proses login, pendaftaran akun, pemuatan konten, serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet dengan kapasitas bandwidth hanya sekitar 50 Mbps dari kebutuhan ideal 100 Mbps dan hanya tersedianya 6 unit komputer untuk pemustaka. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo segera memprioritaskan penambahan koleksi digital secara terencana, meningkatkan kapasitas bandwidth minimal hingga 100 Mbps, menambah perangkat komputer bagi pemustaka, mengembangkan media pembelajaran seperti tutorial video, memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat, serta mengintegrasikan fitur bantuan teknis langsung ke dalam aplikasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan perpustakaan digital secara optimal dan inklusif.
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur pengelolaan yang memadai menjadi salah satu permasalahan lingkungan utama di Indonesia. Bank sampah hadir sebagai solusi berbasis komunitas, namun keberlanjutannya…
lanjutannya sering kali terbentur keterbatasan modal dan manajemen. Program Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki potensi strategis untuk mengatasi kendala tersebut, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penerapan CSR pada bank sampah di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama yang menghambat efektivitas program tersebut. Metode yang digunakan adalah [kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Sampah X / metode tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review)]. Data dikumpulkan melalui [wawancara mendalam dengan pengelola bank sampah dan perwakilan perusahaan, serta analisis dokumen laporan CSR]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CSR telah memberikan kontribusi positif dalam bentuk penguatan infrastruktur (seperti penyediaan mesin pencacah plastik dan kendaraan angkut) serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pembukuan. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan krusial, meliputi sifat program CSR yang masih bersifat filantropi jangka pendek, kurangnya monitoring berkala dari pihak korporasi, dan terjadinya penurunan partisipasi warga akibat ketergantungan pada insentif program. Kesimpulannya, keberhasilan jangka panjang CSR pada bank sampah memerlukan transformasi model dari bantuan karitatif menjadi kemitraan strategis yang berfokus pada kemandirian ekonomi sirkular masyarakat.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna etika bisnis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon melalui pendekatan kualitatif fenomenologi. Fokus utama penelitian difokuskan pada…
ada pemahaman moral, pengalaman menghadapi dilema etis, internalisasi nilai kearifan lokal, serta peran kepercayaan dalam menjamin keberlangsungan usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur terhadap informan pemilik UMKM di Kota Ambon yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data didasarkan pada prosedur fenomenologi Moustakas yang mencakup tahapan epoché, horisonalisasi, klaster tema, hingga deskripsi struktural-tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis dimaknai bukan sekadar sebagai instrumen kepatuhan hukum normatif, melainkan sebagai manifestasi integritas personal dan spiritualitas kerja. Hubungan interaktif bisnis sangat dipengaruhi oleh modal sosial kearifan lokal (seperti semangat kebersamaan berbasis trans-komunitas). Kepercayaan konsumen diidentifikasi sebagai jembatan kritis yang mengaitkan perilaku etis dengan keberlanjutan hidup usaha di Tengah tingginya volatilitas pasar. Temuan ini menyimpulkan pentingnya integrasi nilai moral kultural ke dalam manajemen UMKM guna menciptakan ekosistem bisnis lokal yang resilien dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Fenomena greenwashing semakin marak di dunia bisnis modern seiring meningkatnya tekanan pasar terhadap klaim keberlanjutan lingkungan. Di Indonesia, regulasi berbasis lingkungan seperti POJK No. 51/2017 belum mampu sepenuhnya…
uhnya mencegah praktik tersebut. Tujuan: Artikel ini bertujuan mengkaji greenwashing dari perspektif moralitas dan etika bisnis, mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk-bentuknya, menganalisis dampaknya, serta merumuskan upaya pencegahan yang komprehensif. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis konten terhadap sumber ilmiah tahun 2021-2026. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) serta triangulasi sumber. Hasil: Greenwashing didorong oleh tekanan persaingan pasar, motivasi reputasi, asimetri informasi, lemahnya regulasi, dan tekanan pemangku kepentingan. Bentuknya mencakup klaim tanpa bukti, citra visual menyesatkan, pengungkapan selektif, pelaporan keberlanjutan tidak akuntabel, dan sertifikasi mandiri tidak terverifikasi. Ditinjau dari etika bisnis, greenwashing melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Simpulan: Dampak greenwashing bersifat merugikan konsumen, perusahaan, dan lingkungan. Pencegahannya memerlukan penguatan regulasi, sertifikasi independen, audit berkala, peningkatan literasi konsumen, dan internalisasi nilai etika dalam tata kelola perusahaan.