Abstract:Transformasi digital di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal dalam mengembangkan ekonomi kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan…
uan untuk mengidentifikasi potensi, peran, dan tantangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke dalam mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan anggota KIM, tokoh adat, serta pelaku ekonomi kreatif lokal. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Marind, seperti gotong royong, solidaritas sosial, dan keberlanjutan alam, menjadi fondasi utama dalam membangun identitas ekonomi kreatif lokal yang berkelanjutan. KIM berperan penting sebagai fasilitator literasi digital, mediator komunikasi pembangunan, serta penghubung antara masyarakat dan ruang ekonomi digital yang lebih luas. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya kapasitas teknologi, dan minimnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam proses pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital di wilayah ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara kearifan lokal dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat 3T. Penguatan kapasitas digital KIM dan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kabupaten Merauke.
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan dan model kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sawit swadaya di Papua Selatan. Pengelolaan sawit swadaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan…
hteraan masyarakat lokal, namun dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang lemah, rendahnya kapasitas petani, serta keterbatasan akses terhadap rantai pasok berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Model kolaborasi multi-pihak yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, kepercayaan antar-aktor, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kajian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koperasi berbasis digital (smart cooperative) yang mampu menjamin transparansi dan ketertelusuran (traceability) rantai nilai sawit swadaya di Papua Selatan.
Abstract:Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serve as strategic partners of the government in disseminating information to the public, particularly in remote and rural areas. In the era of digital transformation, the role of KIM…
is increasingly crucial in promoting digital literacy to enhance access, understanding, and utilization of information technology among communities. This study aims to examine and optimize the role of KIM in improving digital literacy in Merauke Regency. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis with several active KIM groups in Merauke. The results show that although KIM holds great potential as agents of digital literacy, limitations in human resource capacity, technological infrastructure, and lack of training are the main challenges. Therefore, optimizing the role of KIM requires regular training, cross-sector collaboration, and regulatory and budgetary support from the local government. Thus, KIM can become key drivers in building an inclusive and competitive digital society in Merauke.
Abstract:The establishment of the South Papua Province is a strategic step to address the development inequality that exists in Papua. This study examines the role of various stakeholders in the process of regional expansion using…
g a qualitative literature review. The results of the study highlight the importance of an approach that involves participation, protection of indigenous peoples rights, and transparent budget management. The suggestions provided include gradual expansion and the establishment of an independent supervisory board. This study contributes to the literature on regional autonomy by combining the perspectives of various actors involved.
Keywords: Regional Autonomy, Development Inequality, Role of Stakeholders, Rights of Indigenous Peoples, Budget Transparency
Abstract:This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sumber Rejeki Village by assessing aspects such as policy objectives and targets, resources, organizational characteristics, implementer attitudes,…
ttitudes, inter-organizational communication, as well as the economic, social, and political environment. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews conducted with key informants, including policy implementers, PKH assistants, and beneficiaries. The findings indicate that the PKH policy's objectives are well understood by the target community, but there are challenges related to uneven aid distribution, leading to social injustice among more vulnerable groups. The available resources, while adequate, have not been optimally utilized to reach all impoverished communities, especially those in remote areas. The characteristics of the implementing organization show good coordination, but improvements are needed in transparency and communication with the public, particularly those not registered as beneficiaries. The professional and empathetic attitude of the implementers greatly supports the program's success, although there are shortcomings in communication and outreach to the general public. The economic, social, and political environment plays a significant role in the successful implementation of PKH, with challenges such as social jealousy and local political factors affecting aid distribution. Therefore, it is recommended to enhance transparency in the data collection and aid distribution processes, strengthen the capacity of social assistants, and expand outreach efforts to ensure that the PKH program is more equitable and effective in achieving its goals.
Abstract:E-KTP is one of the innovations in population administration services based on electronics. This study aims to analyze the application of electronic-based identity card (E-KTP) making services. The method used is a qualitative…
tative method. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Meanwhile, data analysis uses: data reduction, data presentation, and conclusion drawn. Based on the results of the study, it shows that the service of making an electronic-based identity card (E-KTP) at the Merauke Regency Population and Civil Registration Office has not been maximized in its application. This can be seen from: The creativity of employees in working has been good but has not been maximized, often running out of money in making digital ID cards. The agency has not been able to protect the need for ID card blanks. The new innovation developed, namely the digital population system, is transformed into a smartphone for each individual. . The responsiveness carried out in anticipating every form of change that occurs, both in terms of policies, laws, and community demands in the service of making ID cards at the population and civil registry offices has been running well.
Abstract:The aim of this research is to evaluate the PBB P2 acceptance procedures at the Merauke Regency Bapenda based on the government's internal control system policy. The type of research used is qualitative research with a…
descriptive approach and data obtained through interviews and documentation. The results of the research show that internal control at the Regional Revenue Agency of Merauke Regency in the procedures for receiving Rural and Urban Land and Building Tax is implemented well because there are several components that are optimal, namely in the control environment where the registration, data collection and functional human resources are there so that there are multiple tasks. , risk assessment where the Merauke Regency Bapenda is still carrying out passive data collection due to a lack of functional assessors, and a lack of monitoring of PBB P2 collection which has not fully carried out direct monitoring of taxpayers so that there are still many taxpayers who have not carried out their obligations in paying PBB P2. In other cases, officers have not implemented the SOP in implementing the PBB P2 collection system. It cannot be denied that this is very important for tax officers and taxpayers to follow in order to ensure that the PBB collection process runs smoothly and transparently in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
Abstract:This study aims to analyze the implementation of e-Government in enhancing technology-based public services in Merauke Regency. The primary focus of this research is to identify the challenges and benefits derived from implementing…
mplementing the e-Government system across various local government agencies. The benefit of this research lies in providing recommendations for local governments to improve efficiency, transparency, and accountability in public services through the utilization of information technology.
The research problem addressed is how the implementation of e-Government in Merauke Regency can improve the quality of public services and what obstacles are encountered during its implementation. The research employs a qualitative approach with a case study design, where data is collected through interviews with local government officials, direct observations in several agencies implementing e-Government, and document analysis related to policies and system implementation.
The findings indicate that while the implementation of e-Government in Merauke has improved the accessibility and efficiency of public services, several challenges remain, including inadequate technological infrastructure, limited human resource capacity, and low levels of digital literacy among the population. However, positive outcomes were also noted, such as the reduction of bureaucracy, acceleration of service processes, and increased transparency in public administration management. This study recommends that the Merauke government strengthen technological infrastructure, provide continuous training for government officials, and raise public awareness regarding the importance of utilizing digital systems.
Keywords: e-Government, public services, information technology
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa di Kampung Kweel, Kabupaten Merauke. Masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kapasitas…
sitas SDM dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perencanaan serta pengelolaan anggaran secara efektif, yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan desa. Studi ini mengisi celah (gap) penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada aspek regulasi dan struktur kelembagaan tanpa mengeksplorasi kapasitas individu dalam proses anggaran desa.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen anggaran desa. Informan penelitian terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Analisis data dilakukan melalui teknik triangulasi untuk memastikan validitas temuan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM di Kampung Kweel menghadapi sejumlah kendala, seperti minimnya pemahaman terhadap regulasi keuangan desa, rendahnya keterampilan teknis dalam menyusun dan mengelola anggaran, serta keterbatasan akses pelatihan dan pendampingan. Temuan ini menegaskan perlunya program peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, penyediaan panduan teknis, dan supervisi berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Dengan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan perencanaan dan pengelolaan anggaran desa dapat lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Anggaran, Kampung Kweel, Kabupaten Merauke.