Abstract:Penelitian ini mengkaji praktik klaim eksklusivitas nama kuliner daerah oleh organisasi kedaerahan dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dinilai tidak selaras dengan sifat komunal kuliner tradisional dalam…
m rezim indikasi geografis. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan teoretis, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki legitimasi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, prinsip fungsi sosial hak, dan keadilan distributif, serta mencerminkan kesenjangan antara law in books dan law in action. Dengan demikian, klaim eksklusivitas tidak dapat dibenarkan, sehingga diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi merek dan indikasi geografis, serta penguatan kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adil berbasis masyarakat.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan…
cerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Abstract:The legal position between the debtor and the debtor in the bond agreement, where the borrower has the right to return proof of ownership of the collateral after the loan payment, while the borrower has the right to a higher…
gher bond amount, and the billing period in accordance with the guarantor who is entitled to payment plus principal (interest) with the borrower's monthly installments including compensation in the event of late payment. Settlement of disputes related to credit agreements, where the person concerned can arbitrate the agreement in question. Legal observations made by the judge in the decision of Case No. 70 / Pdt.G / 2020 / PN.Mdn, where the judge is of the opinion that the plaintiff has won legally there is no action taken by the Defendant on behalf of Mas Arif Fauzan and verstek. The issuance of this decision is binding on both parties because it has permanent legal force ( incracht ) and has become a new law for the parties. The judge made the decision based on previous legal opinions and the judge's belief that presenting a legitimate and persuasive action is a breach of contract
Abstract:The legal basis of a valid contract according to the Civil Code is regulated in Article 1338 of the Civil Code, namely that all formal contracts apply as law for the parties thereto. From this article it can be concluded…
that there is a principle of freedom of contract, but this freedom is limited by the law of coercion, so that the contracting parties must submit to the law of coercion. The legal consequences of a previous contract for the parties to the contract can be terminated by one of the parties who submits a request for cancellation, a demand for a refund or even a claim for compensation if misstatements and errors are found in the contract and the backdated date. The validity and date of withdrawal of physical evidence of the contract, it is necessary to first examine the conditions for the validity of the contract, which must meet the prerequisites ( agreement of the parties), although Article 1321 of the Civil Code emphasizes the validity of the contract itself, which must not be the result of error, coercion or fraud.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religious…
Affairs in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-Aceh, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim property.
Abstract:The reason for dividing inheritance while the heirs are still alive is to avoid conflicts that will give rise to conflicts between heirs and not contradict Islamic law. The provisions of the Compendium of Islamic Law regarding…
arding the distribution of inheritance to living heirs provide evidence that the condition of the testator's death remains an implicit condition for inheritance of his assets in the form of inheritance. However, the Compilation of Islamic Law provides another way to carry out the distribution of inheritance before the death of the heirs as stated in Article 187 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. The Islamic legal view regarding the distribution of inheritance to living heirs can be taken if there is a risk of disputes and conflicts between heirs that result in losses.
Abstract:Rendahnya keterampilan membaca pemahaman unggah-ungguh Bahasa Jawa pada siswa sekolah dasar menunjukkan perlunya media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk…
uk mengembangkan media ROBIME (Roda Bingo Meme Edukatif) yang valid, praktis, dan efektif pada materi unggah-ungguh Bahasa Jawa serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ASSURE. Subjek penelitian terdiri atas 31 siswa kelas IV SDN 1 Sebalor dan SDN 3 Sebalor. Data dikumpulkan melalui lembar validasi ahli materi dan ahli media, angket respons peserta didik dan guru, serta tes pretest dan posttest. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media ROBIME memperoleh tingkat kevalidan sebesar 100% dengan kategori sangat layak. Tingkat kepraktisan berdasarkan respons peserta didik mencapai 86,90% di SDN 1 Sebalor dan 86,00% di SDN 3 Sebalor, sedangkan respons guru mencapai 96% dan 92% dengan kategori sangat praktis. Keefektifan media ditunjukkan oleh nilai N-Gain sebesar 0,62 pada SDN 1 Sebalor dan 0,47 pada SDN 3 Sebalor dengan kategori sedang. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi roda bingo dan meme edukatif sebagai media pembelajaran interaktif untuk meningkatkan pemahaman unggah-ungguh Bahasa Jawa. Dengan demikian, media ROBIME dinyatakan valid, praktis, dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah dasar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi siswa dan guru terhadap kompetensi mengajar guru Praktik Lapangan Kependidikan (PLK) Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Padang di SMK Negeri 1…
Lintau Buo tahun ajaran 2024/2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Responden terdiri atas 53 siswa kelas XI Teknik Mesin dan 5 guru produktif. Data dikumpulkan menggunakan angket skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis dengan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap kompetensi pedagogik berada pada kategori sangat baik (66%) dan baik (28%), sedangkan guru menilai sangat baik (20%) dan baik (80%). Kompetensi profesional dinilai sangat baik oleh 64% siswa dan 60% guru. Kompetensi sosial memperoleh penilaian sangat baik dari 75% siswa dan 80% guru. Kompetensi kepribadian juga dinilai sangat baik oleh 78% siswa dan 20% guru. Secara umum, kompetensi mengajar guru PLK berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek kepribadian dan variasi metode pembelajaran.