Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berkembang sejak era Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Sebagai pedoman hidup yang holistik, hukum ini tidak hanya mengatur aspek keagamaan,…
, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Penelitian ini membahas perjalanan hukum Islam mulai dari penerapan langsung di masa Nabi, perkembangan mazhab-mazhab hukum pada era klasik, hingga tantangan globalisasi di era modern. Mekanisme ijtihad yang diterapkan para ulama menjadi kunci fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman, memungkinkan sistem ini tetap adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya. Pada era klasik, hukum Islam berkembang melalui pembentukan institusi peradilan yang terstruktur dan karya-karya ulama besar, seperti Al-Muwatta dan Al-Umm. Sementara itu, era modern menunjukkan upaya kodifikasi seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, yang menjadi model bagi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di berbagai negara. Selain itu, konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan oleh hukum Islam berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dan potensinya dalam memperkaya sistem hukum global. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu tetap relevan di tengah perubahan sosial dan tantangan global, menjadikannya salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan universal.
Abstract:Sebuah pendidikan wajib memiliki sistem yang mampu mengatur tata kelola jalannya proses pendidikan dengan baik. Dengan menjalankan sebuah pendidikan yang mengacu pada prinsip islam, dapat memberikan dampak yang positif bagi…
agi pendidikan tersebut. Dari hal tersebut maka penulis ingin mengkaji bagaimana konsep pendidikan versi Al Qur’an dalam surat al kahfi kisah nabi khidir dan nabi musa, serta kaitannya dengan manajemen pendidikan islam untuk kurikulum merdeka. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengadopsi metode penelitian kajian kepustakaan atau library research yang berfokus pada ekspolrasi dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber-sumber yang relevan. Peneliti menggunakan metode ini karena objek penelitian yang akan dikaji berhubungan erat dengan telaah data pada sumber-sumber dari penelitian terdahulu, buku maupun keterangan-keterangan lain yang dapat menunjang ketercapaian tujuan penelitian. Dalam analisis datanya, peneliti menggunakan gaya Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan dalam kisah nabi kihdir dan nabi musa bertujuan agar peserta didik dapat memiliki karakterisitik yang baik dan mulia. Adapun dalam segi pengelolaan proses pendidikan tersebut berupa manajemen meliputi perencanaan dengan memperhatikan kondisi fisik tubuh, menteguhkan hati, memahami terkait dengan karater para pelaku pendidikan serta menentukan tujuan pendidikan. Dalam pengorganisasian dan pelaksanaan, adalah melakukan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan pada akhirnya adalah tetap konsisten terhadap tujuan dengan melakukan rencana yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan dalam terapannya, peneliti menyimpulkan bahwa setiap pelaku pendidikan dalam menjalankan konsep pendidikan maupun manajemen tersebut harus dilandaskan pada rasa sabar, kesiapan matang, pengetahuan yang cukup dan melakukan interaksi langsung (luring) dengan para pelaku pendidikan lainnya. Disisi lain perlu ada beberapa prinsip juga yang harus diterapkan.
Abstract:Inflasi merupakan peristiwa keuangan yang menjadi perhatian utama dalam konteks global. Dalam perspektif Islam, pandangan mengenai inflasi tidak hanya bersifat ekonomi, namun juga mencakup dimensi moral dan etika yang mendalam.…
ndalam. Kajian ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang inflasi dari sudut pandang Islam, meliputi definisi, penyebab, dampak, dan solusinya yang selaras dengan prinsip ekonomi Islam. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan literatur, menyelidiki konsep inflasi dalam Islam dan implikasinya terhadap masyarakat Muslim. Dalam diskusi tersebut, mengeksplorasi penyebab inflasi dari perspektif Islam, termasuk riba (bunga), ketidakstabilan pasar, dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Selain itu, menganalisis dampak inflasi terhadap masyarakat, seperti redistribusi kekayaan yang tidak adil dan menurunnya daya beli. Pada bagian akhir, memaparkan solusi-solusi yang diusulkan dalam Islam untuk mengatasi inflasi, seperti mengatur sistem keuangan sesuai syariah, mengendalikan produksi dan distribusi yang adil, serta pendidikan ekonomi yang berbasis moral. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai inflasi dalam perspektif Islam, diharapkan solusi yang diterapkan dapat mengatasi permasalahan inflasi secara efektif dan adil sesuai dengan nilai-nilai agama.
Abstract:Praktik uang panai, yang telah menjadi bagian dari tradisi di beberapa masyarakat, mengundang perdebatan yang menarik dalam konteks hukum Islam. Uang panai merupakan pembayaran sejumlah uang atau barang kepada pihak perempuan…
mpuan sebagai syarat untuk pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang Uang Panai dalam perkawinan adat Bugis. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Bugis, menganggap "Uang Panai" sebagai tradisi penting dalam perkawinan adat mereka. Meskipun Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai Uang Panai, namun memberikan kebebasan (mubah). Agama Islam tidak melarang pemberian Uang Panai dalam tradisi perkawinan adat Bugis walaupun nilai dari uang panai tersebut tinggi karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang terpenting, pemberian Uang Panai tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Islam, tidak ada unsur keterpaksaan, sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, uang panai bukan hanya merupakan kewajiban materi, tetapi juga simbol dari tanggung jawab dan penghargaan dalam hubungan pernikahan yang seimbang dan saling menghormati.
Abstract:Artikel ini membahas dinamika hukum perdagangan internasional dengan fokus pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perkembangan ekonomi dan perdagangan global telah mengikis batas-batas negara melalui perdagangan internasional…
asional dan pola bisnis yang semakin cepat. WTO didirikan pada tahun 1995 sebagai organisasi internasional yang secara khusus mengatur perdagangan global antar negara. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan transparan. Artikel ini juga menjelaskan bagaimana praktik perdagangan internasional saat ini berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin kompleksnya kebutuhan nasional suatu negara. Perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor-impor menjadi sangat penting bagi pembinaan perekonomian negara-negara, baik perdagangan domestik maupun internasional. Namun, hubungan perdagangan internasional tidak selalu berjalan mulus dan sering menimbulkan sengketa yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti politik, strategi militer, ekonomi, maupun yuridis.
Abstract:Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mencakup aspek politik dalam kehidupan bermasyarakat. Politik dalam Islam berawal dari peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik…
olitik yang menyatukan masyarakat Madinah melalui Piagam Madinah. Setelah wafatnya Nabi, para khalifah melanjutkan kepemimpinan ini, membentuk peradaban besar yang berpengaruh di dunia Islam dan Barat. Seiring waktu, sistem politik Islam mengalami berbagai perubahan dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berdirinya dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Setiap periode memberikan pelajaran tentang dinamika hubungan antara kekuasaan, agama, dan masyarakat. Prinsip Syura dan hukum Islam (Syariah) berperan sebagai fondasi dalam menciptakan keadilan, menjaga stabilitas sosial, dan mencapai kesejahteraan umat. Kontribusi politik Islam terhadap peradaban dunia terlihat dalam pengembangan sistem administrasi, toleransi beragama, dan pengelolaan negara multikultural. Abstrak ini menyoroti pentingnya memahami peran politik dalam sejarah Islam dan relevansinya dalam konteks modern untuk membangun peradaban yang adil dan berkelanjutan.
Abstract:Konsep keluarga dalam era modern mengalami tantangan besar akibat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Artikel ini membahas perbandingan pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi dan Emile Durkheim mengenai keluarga.…
uarga. Al-Faruqi, seorang intelektual Muslim, melihat keluarga sebagai unit teologis yang berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, keimanan, dan moralitas dalam masyarakat Islam. Sebaliknya, Durkheim, sosiolog fungsionalis, menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang menjaga kohesi sosial dan mengatur perilaku individu melalui norma dan nilai kolektif. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua tokoh memiliki pandangan yang berbeda terkait struktur keluarga, peran gender, dan fungsi utama keluarga, meskipun keduanya sepakat tentang pentingnya keluarga dalam membangun masyarakat yang harmonis. Artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana agama dan sekularisme membentuk konsep keluarga, serta relevansinya di era globalisasi yang penuh tantangan. Dengan memahami kedua perspektif ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi untuk memperkuat institusi keluarga sebagai pilar utama kehidupan sosial.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.