Abstract:Penelitian ini mengkaji standar pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember tentang prosedur pengajuan paspor, dengan menekankan efisiensi waktu dan biaya pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi…
migrasi Kelas 1 TPI Jember telah mencapai standar pelayanan dengan waktu pengerjaan maksimal 4 hari kerja, serta melakukan inovasi untuk mempercepat pengurusan paspor menjadi 1 hari. Pemohon wajib menanggung biaya yang ditetapkan oleh kantor imigrasi kelas I TPI Jember untuk permohonan paspornya, karena paspor sangat penting untuk perjalanan internasional. Hambatan terbesar dalam proses pelayanan adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kelengkapan dokumen yang diperlukan, padahal sarana, prasarana, dan personel yang kompeten telah memadai. Kajian ini menawarkan analisis mendalam mengenai operasionalisasi proses pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dan bagaimana dampaknya terhadap kepuasan masyarakat. Studi tambahan dapat menyelidiki metode yang berhasil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menilai dampak peningkatan percepatan paspor terhadap kualitas layanan dan kepuasan pengguna.
Abstract:Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan…
dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.
Abstract:Penelitian ini didasari keinginan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Public Speaking yang digunakan oleh Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah untuk Membentuk Kepercayaan Diri Santri dalam Berdakwah. Bagaimana penyusunan strategi…
rategi tersebut, penerapannya serta faktor penghambat dan juga pendukung yang dihadapi oleh Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah dalam mengembangkan Public Speaking para santri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi di kalangan para santri dan alumni pesantren saat ini. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan atau narasumber dari Ustadz dan Ustadzah Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah, santri dan para alumni.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah menyusun beberapa strategi dalam mengembangkan public speaking para santri dan membentuk kepercayaan diri mereka saat berdakwah melalui proses berikut, penekanan bagi santri/wati untuk memahami pesan dakwah yang ingin mereka sampaikan, mengobservasi para mad’uw sebelum didakwahi, melakukan latihan rutin untuk meningkatkan kepercayaan diri, serta teliti dalam mempersiapkan materi.
Langkah-langkah penerapan dari pada perencanaan tersebut ialah membentuk kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler dan pemberian tanggung jawab sebagai pengurus asrama. Selanjutnya kegiatan pelatihan tersebut dilakukan secara bertahap dari kelas 1 tsanawiyah hingga kelas 1 aliyah. Beberapa faktor pendukung dalam penerapan strategi tersebut ialah lingkungan pesantren yang mendukung, adanya pelatihan public speaking, pemberian reward dan apresiasi. Adapun faktor penghambat dari strategi tersebut ialah kurangnya motivasi ekstrinsik dari pengajar ahli, kurangnya bekal kakak pembimbing muhadhoroh serta keterbatasan waktu.
Abstract:Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Seiring perkembangan zaman, pesantren dituntut tidak hanya fokus pada aspek pendidikan keagamaan,…
n, tetapi juga mampu mandiri secara ekonomi untuk mendukung keberlangsungan program-programnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pesantren Awwalu Ihya'i Daril Amanah (AIDA) membangun perekonomian mandiri, serta strategi yang dapat diterapkan guna mengembangkan usaha yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan pengurus pesantren yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terkait biografi pesantren dan sistem perekonomian yang ada di pesantren, serta melakukan observasi untuk memperoleh data dan informasi secara langsung mengenai kondisi nyata di lapangan guna mendukung data yang diperoleh berdasar hasil wawancara dalam penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan diperoleh bahwasanya salah satu upaya pesantren dalam mewujudkan kemandirian di bidang ekonominya adalah pemanfaatan lahan pesantren yang disewakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mana ditemukan bahwasanya usaha ini dapat meningkatkan pendapatan pesantren dan memperkuat hubungan sosial-ekonomi dengan masyarakat sekitar. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari sistem keuangan yang sedang beroperasi. Untuk memaksimalkan potensi lahan yang belum dimanfaatkan, studi ini juga menyarankan pembentukan toko buku dan toko percetakan serta pembangunan pom mini. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan memiliki efek positif pada komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya.
Abstract:Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi…
kependudukannya secara online. J-SIP fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan data penggunanya. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.