Abstract:Pembuktian suatu tindak pidana salah satunya dapat melalui bukti alat elektronik. Suatu peraturan yang mengatur alat bukti yang digunakan masih berlaku dalam hal pembuktian kejahatan apapun yang membutuhkan bukti secara…
digital. Pada perkembangannya alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, terkait perluasan jenis alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci termasuk alat bukti hasil penyadapan masih samar, sebab penyadapan sendiri lebih dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi alat bukti elektronik dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini meneliti aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.
Abstract:Pada era digitalisasi dan modernisasi ini masing-masing perusahaan akan terus melakukan perubahan ataupun inovasi-inovasi terbaru untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain agar produk yang akan dipasarkan menjadi produk…
k yang selalu dominan diminati dan dicari. Salah satu caranya adalah menerapkan otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran merupakan bentuk perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh setiap Perusahaan. Yang mana sistem ini akan mengubah pekerjaan karyawan dimulai dari teknologi sederhana (manual) menjadi teknologi yang serba otomatis. Otomatisasi perkantoran ini juga dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur’an. Badan Wakaf Al-Quran (BWA) merupakan sebuah lembaga filantropi islam di Indonesia yang aktivitas utamanya adalah sebuah proses penggalangan dana wakaf yang dikumpulkan dari kaum muslimin atau dari para donatur lainnya, setelah itu dilanjutkan dengan penyaluran melalui program-program wakaf yang unik dan solutif yang sudah tersebar di seluruh penjuru nusantara.
Abstract:Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan medis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan individu untuk hidup sehat demi mencapai tingkat kesehatan optimal, yang merupakan…
erupakan bagian dari kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan malapraktik mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi pasien atau keluarganya sebagai korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber bahan hukumnya mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan dengan meneliti, mencatat, dan merujuk pada literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat ahli, skripsi, serta materi lain yang relevan dengan topik penelitian. Disimpulkan bahwa hukum yang mengatur persyaratan izin praktik yang diperlikan untuk menjalankan praktik kedokteran berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Sedangkan untuk penerapan sanksi pidana terhadap praktik kedokteran tanpa izin diatur dalam pasal 75, pasal 76, pasal 79 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan untuk pertanggungjawaban dokter yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian pasien, bentuk pertanggungjawaban dokter disini bisa dipertanggungjawabkan jika ada unsur kelalaian sebenarnya mengandung dua hal yaitu, kelalaian yang diakibatkan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan dan kelalaian yang diakibatkan karena tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya dilakukan.
Kata Kunci : Malapraktik, Hukum, Tanggungjawab
Abstract:Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai transaksi jual beli alat bantu sex (sex toys) di market place menurut undang-undang pornografi serta pengaruh transaksi jual beli alat bantu…
tu sex terhadap berkembangnya tindak pidana pornografi. Metodelogi penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, atau wujud hukum yang ada pada suatu peristiwa sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang akan dilaksanakan. Penelitian hukum normatif Suatu tinjauan singkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh undang-undang yang relevan dengan permasalahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai kebijakan penggunaan sex toys. Sex toys juga memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia sendiri, sudah banyak masyarakat yang merupakan pengguna alat bantu seks (Sex Toys).
Abstract:This study aims to determine the application of the elements of the crime of premeditated murder under Article 340 of the criminal code in Decision No : W20.U1/25 / AT.05.02/12/2019 and to find out the legal considerations…
ns of the panel of judges in the imposition of penalties against perpetrators of premeditated murder in the decision No. W20.U1/25 / AT.05.02/12/2019.The method used in this study is the technique of data collection by way of research study of documents conducted in the Gorontalo District Court and reading literature and other reading sources as well as interview techniques in which the authors conduct direct questioning to the parties concerned in this case Gorontalo District Court judges, prosecutors and legal experts concerning the object research. The results of this study showed that the application of elements of the crime of premeditated murder law and Decision No: W20.U1/25 / AT.05.02/12/2019 is accurate.the public prosecutor uses the indictment of the first indictment primair Article 340 of KUHP ,indictment subsidiair 338 of KUHP indictment more subsidair 351 paragraph(3) of KUHP and the second indictment 285 of KUHP
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Desa di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Populasi yang digunakan dalam penelitian…
n ini adalah Masyarakat Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 responden dengan metode pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Desa Di Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Dengan hasil ini diharapkan desa Sei Lama diharapkan melakukan pemekaran.
Abstract:Peningkatan produktivitas dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan hal krusial untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing. Penelitian ini menjelaskan dampak positif pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan…
ngan memanfaatkan perencanaan produksi digital melalui Google Spreadsheet dalam meningkatkan produktivitas UMKM.Melalui metode penelitian lapangan dan studi kasus pada beberapa UMKM, ditemukan bahwa integrasi Google Spreadsheet memungkinkan UMKM mengoptimalkan alokasi tenaga kerja, merinci perencanaan produksi, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Ketersediaan data real-time memungkinkan pemilik UMKM untuk merespons dinamika pasar dengan lebih cepat dan efisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi perencanaan produksi digital mencapai peningkatan produktivitas yang signifikan. Meskipun terdapat beberapa tantangan terkait pemahaman teknologi dan keamanan data, manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing UMKM menjadi lebih nyata. Penelitian ini memberikan landasan bagi UMKM untuk menggabungkan pengelolaan SDM dan perencanaan produksi digital dengan Google Spreadsheet sebagai solusi praktis untuk meningkatkan produktivitas. Rekomendasi disampaikan agar UMKM menyediakan pelatihan teknologi kepada karyawan, serta memperhatikan kebijakan keamanan data untuk memastikan keberlanjutan penerapan perangkat lunak tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi praktis untuk memperkuat daya saing UMKM melalui efektivitas pengelolaan SDM dan perencanaan produksi digital.
Abstract:Pengabdian ini berjudul Penerapan Efisiensi Sumber Daya Manusia Pada UMKM yang berada di Bawah Pelayanan PT. BPR Dana Mandiri Bogor Jawa Barat. Tujuan Umum dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Memberikan…
Pelatihan dan Edukasi secara Praktis Ilmu Manajemen dalam Pengembangan UMKM dalam mengatasi Permasalahan utama dalam membangun UMKM Khusunya di sektor Manajemen Sumber Daya Manusia. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi mengenai manajemen, Mengelola SDM, dan Penerapan SDM pada UMKM di Lingkungan Masyarakat. Penjelasan pentingnya UMKM, penjelasan pentingnya manajemen dalam UMKM, terutama manajemen sumberdaya manusia,. Dengan mengukur Efisiensi maka dapat diketahui tingkat kebutuhan akan sumber daya manusia serta kemampuan personil setiap umkm sehingga dapat mewujudkan efisiensi. UMKM juga penting dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik dan membantu masayrakat sekitar dalam penyediaan lapangan kerja. Kesejahteraan umkm harus ditingkatkan karena UMKM memaikan peranan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan, Efektivitas Pengawasan dan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. Data yang…
g berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan teknis analisis kualitatif deskriptif melalui langkah – langkah,atau komponen-komponen analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dimana, terhadap pihak – pihak yang dipandang dekat dan mengetahui secara langsung data dan informasi mengenai masalah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berjumlah 11 orang. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa efektivitas pengelolaan dana desa, efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa berada dalam kondisi cukup baik, hal ini didukung oleh faktor kebijakan pemerintah daerah, dan faktor SDM, faktor Anggaran serta faktor sarana dan prasarana berada pada kondisi kurang mendukung.
Abstract:For the sake of realizing a prosperous, just and prosperous Indonesian society based on Pancasila and the 1945 Constitution. The quality of Indonesia's human resources must be continuously improved for national development…
nt capital and making Indonesia a developed country. It also includes attention to youth and children as the next generation, so that one day they can bring Indonesia into a developed country. Talking about the problem of adolescents and children is an interesting subject to be discussed and discussed hotly these years of years the level of juvenile delinquency in narcotics abuse, brawl that leads to criminal acts, more specifically criminal acts of theft perpetrated by children. In the current era, we hear a lot of theft, both adults and young children. According to article 1 number 1 of the Child Protection Act, "a child is someone who is not yet 18 years (eighteen) years old, including those still in the womb". In juvenile criminal law, hereinafter referred to as Delinquency / (crime) against several acts that are against the law. According to Romli Atmasasmit Juvenile (15), Delinquency is any act or behavior of a child under the age of 18 years and has not married which is a violation of applicable legal norms, and can endanger the child's personal development.