Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perancangan sistem informasi pelayanan surat menyurat yang ada di Mts Al-Jihad. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada artikel ini…
yaitu secara observasi dan dokumentasi ke lapangan serta kepustakaan yang mencakup rujukan jurnal, buku, dan artikel lainnya. Dapat diketahui bahwa di era digital seperti saat ini, perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasisangat berpengaruh dan berperan penting terhadap proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga instansi pendidikan,terutama untuk mempermudah dalam proses pelayanan surat-menyurat. Kecepatan pengolahan data sertapenyampaian informasi memiliki peran yang penting untuk memudahkan kinerja yang ada di suatu lembaga pendidikan. Dengan menggunakan proses kinerja pelayanan surat-menyurat yang sudah dilakukan dengan cara melalui sistem aplikasi yang lebih modern akan dapat menunjang proses kinerja lebih baik lagi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi sumber daya perikanan tangkap di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe memiliki potensi kelautan yang besar dan beragam, namun penelitian tentang sumber…
daya perikanan tangkap di daerah ini masih terbatas. Dalam penelitian ini, dilakukan survei lapangan dan pengumpulan data melalui wawancara dengan nelayan setempat serta analisis data sekunder yang terkait dengan produksi perikanan tangkap. Metode pengumpulan data meliputi survei lapangan dan wawancara dengan nelayan yang aktif di Kabupaten Konawe. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang spesies ikan yang ditangkap, alat tangkap yang digunakan, musim penangkapan, dan hasil tangkapan per unit upaya (CPUE). Selain itu, data sekunder tentang produksi perikanan tangkap di daerah ini juga dikumpulkan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang signifikan. Ditemukan berbagai spesies ikan yang ditangkap, termasuk ikan pelagis dan ikan karang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Alat tangkap yang umum digunakan oleh nelayan lokal meliputi jaring, pancing, dan bubu. Musim penangkapan yang paling produktif adalah pada saat musim kemarau. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Konawe cenderung bervariasi dari tahun ke tahun. Faktor-faktor seperti fluktuasi iklim, perubahan suhu air laut, dan aktivitas manusia dapat mempengaruhi hasil tangkapan. Upaya-upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di daerah ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kabupaten Konawe memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang signifikan. Namun, upaya pengelolaan yang berkelanjutan harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap ini. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Konawe.
Abstract:Sistem Manajemen aset merupakan sebuah sistem informasi manajemen untuk melakukan pendataan aset inventaris secara terintegrasi pada sebuah instansi dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dan pendataan…
barang. Permasalah yang terjadi pada PT. MICE Edutainment Media adalah belum terdapat sistem informasi manajemen aset pada PT. MICE Edutainment Media sehingga proses pengelolaan aset menjadi tidak optimal, aktivitas manajemen aset belum tersimpan dengan baik karena sistem yang masih melalui pembukuan sehingga membuat karyawan kesulitan dalam pengelolaan aset perusahaan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah UML (Unified Modeling Language), sistem informasi manajemen aset yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan MySQL. Hasil dari penelitian ini ialah tercatat dalam pengujian black box dengan 13 tes valid. Dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu PT. MICE EDUTAINMENT untuk mempermudah dalam penyimpanan data aset.
Abstract:Halal food means food that is permitted under Islamic law and meets the requirements, namely that it does not contain any ingredients that are not permitted under Islamic law. The absence of information regarding the halal…
al food contained in food sold in Mamuju City means that it is necessary to carry out research that can provide information regarding the halalness of food products sold by traders in Mamuju City, especially instant food or ready-to-eat food that does not have a halal brand, logo or permit. BPOM (Food and Drug Supervisory Agency). This research aims to detect pork contamination in unbranded nuggets and meatballs sold by producers and traders in Mamuju. The method used was to carry out tests using a Porkcine detection kit on unbranded nugget and meatball food samples. The positive control used was a sample of processed meat containing pork. The test results showed that all food samples of nuggets (3 types) and meatballs (3 types) did not contain pork protein (negative results). This way the food is safe for consumption. This way the food is safe for consumption. Even though in this study the food tested negative contained non-halal food ingredients, consumers should still be careful in choosing the food they want to consume, especially products that do not have the product name, list of ingredients used, net weight or net content, name and address of the party. Who produces or imports, halal for those required, production date and code, expiration information, distribution permit number, and the origin of certain food ingredients
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Transformasi digital merupakan elemen kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah…
dalam mendorong transformasi digital pada UMKM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta instansi pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inklusi teknologi pada UMKM. Meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, dan kurangnya pendampingan teknis masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal menjadi faktor penting dalam mempercepat proses transformasi digital yang berkelanjutan.
Abstract:Dalam era digital di zaman sekarang, media sosial telah menjadi alat utama yang terpenting untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa tawaran yang menggoda berupa…
erupa kebebasan tanpa batas, individualisme, pragmatisme, budaya instan, hedonisme, konsumerisme, serta budaya kapitalisme yang bersifat global, sehingga nilai-nilai kearifan tradisional yang bersifat lokal seolah tercampur menjadi satu. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif berbasis teks hadits dan relevansi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadits Nabi dalam etika dalam bermedia sosial. Hadits Nabi memberikan panduan universal dalam menjaga etika di media sosial. Prinsip-prinsip ini relevan untuk mengatasi tantangan digital di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika dalam hadits Nabi, seperti amar ma’ruf nahi munkar, tabayyun (klarifikasi), dan menjaga kehormatan orang lain, memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi tantangan etika di era digital. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk perilaku bermedia sosial yang lebih sehat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tuntunan Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Padang dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Ombudsman, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan…
publik, memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan pejabat Ombudsman, serta analisis data kasus maladministrasi yang ditangani oleh lembaga ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Padang telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi tentang hak-hak masyarakat, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penerapan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari beberapa instansi pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi Ombudsman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pelayanan publik yang benar-benar bebas dari maladministrasi, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Penelitian…
nelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program KTP Digital telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur, sumber daya manusia, keamanan data, penerimaan masyarakat, serta kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa atau instansi tertentu mengenai kebijakan baru terkait aktivasi KTP digital, sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya KTP digital. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi E-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rekomendasi kinerja audit terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah.. Audit kinerja merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang berperan memberikan…
berikan umpan balik strategis bagi instansi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Capaian IKU merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, dan data dikumpulkan melalui kuesioner serta dokumentasi pada lembaga yang telah menerima rekomendasi minimum audit setelah dua tahun penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi kinerja audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian IKU, dengan koefisien regresi sebesar 0,893 dan tingkat signifikansi 0,0000 (< 0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi audit dapat menjelaskan 66,4% variasi capaian IKU. Akibatnya, IKU lembaga pemerintah menjadi semakin mampu menerapkan rekomendasi audit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pekerjaan audit sebagai alat evaluasi sekaligus cara untuk mengukur pertumbuhan pekerjaan organisasi sektor publik. Rekomendasi audit yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan kinerja organisasi.