Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bogor. Penyalahgunaan narkoba…
di Kabupaten Bogor menjadi masalah serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan stabilitas sosial. Melalui berbagai program dan kegiatan, Bakesbangpol berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta memberdayakan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi untuk menggali data dari pelaksana kebijakan serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan, masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya sumber daya dan koordinasi antar instansi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan strategi penanggulangan narkoba di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap prestasi akademik Generasi Z dengan melihat tingkat penggunaan, dampak terhadap motivasi dan perilaku belajar, serta hubungan antara pola penggunaan…
aan media sosial dan capaian belajar. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, penelitian ini menggali secara mendalam pengalaman dan aktivitas digital siswa Generasi Z dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dua sisi pengaruh. Di sisi positif, media sosial menyediakan akses informasi yang luas, mendukung pembelajaran berbasis multimedia, serta mempermudah komunikasi akademik melalui platform digital. Namun, di sisi lain, penggunaan yang berlebihan menimbulkan distraksi, menurunkan fokus belajar, memicu kebiasaan belajar instan, dan mengurangi alokasi waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan akademik. Dampak negatif tersebut terbukti memengaruhi kualitas proses belajar dan berdampak pada menurunnya prestasi akademik. Penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh media sosial sangat bergantung pada pola penggunaan: produktif jika diarahkan dengan benar, tetapi merugikan apabila digunakan tanpa kontrol. Oleh karena itu, literasi digital, manajemen waktu, dan pendampingan dari guru maupun orang tua sangat diperlukan agar media sosial dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung prestasi akademik Generasi Z.
Abstract:Financial independence remains a critical challenge for Islamic educational institutions, primarily due to their persistent reliance on external funding sources. Such dependency not only undermines financial stability but…
t also constrains institutional autonomy and long-term sustainability. This article aims to conceptually examine pathways toward financial independence in Islamic educational institutions through a zero capital approach. Employing a qualitative library research design, this study critically analyzes scholarly books and peer-reviewed journal articles related to Islamic education management, social entrepreneurship, and non-profit organizational governance. The findings reveal that financial independence is not solely determined by the availability of financial capital, but rather by the institution’s capacity to optimize non-financial assets, including social capital, intellectual capital, and symbolic capital. The zero capital approach emerges as a transitional strategy that encourages the effective utilization of internal resources, competency-based productive innovation, and operational efficiency through digitalization. The novelty of this article lies in repositioning financial independence as a structural, asset-based process aligned with Islamic values, rather than as an instant outcome driven by monetary capital. This study contributes to the advancement of Islamic education management discourse and offers strategic insights for institutional leaders seeking sustainable financial independence under resource constraints.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Payment ID merupakan bagian integral dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang dirancang sebagai kode unik sembilan karakter berupa kombinasi huruf dan angka. Sistem ini memiliki tiga fungsi utama: identifikasi…
tifikasi profil pelaku sistem pembayaran secara spesifik, otentikasi data transaksi, dan konektivitas data antara individu dan catatan transaksi secara rinci. Implementasi sistem serupa di negara lain telah menunjukkan dampak ekonomi positif yang substansial. India, melalui kombinasi UPI dan Aadhaar, berhasil menghemat lebih dari $9 miliar dari eliminasi fraud dalam program bantuan sosial. Sistem UPI India kini menangani 18 miliar transaksi bulanan dengan nilai mencapai Rs 24 lakh crore, menguasai 85% ekosistem pembayaran digital nasional. seperti PayNow di Singapura, membuktikan pentingnya landasan hukum yang jelas. PayNow, yang diatur dalam Payment Services Act 2019 dan diawasi oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), mengintegrasikan sistem perbankan dan dompet digital melalui satu ID berbasis nomor ponsel atau NRIC, dengan dukungan Personal Data Protection Act (PDPA) 2012 yang kuat. Keberhasilan ini didorong oleh regulasi yang komprehensif, standar keamanan yang ketat, serta pengawasan yang terintegrasi. Regulasi ini menjadikan PayNow sebagai sistem pembayaran instan berbasis identitas tunggal yang dapat dipercaya, dengan proteksi hukum dan keamanan yang terjamin. Sistem ini menghubungkan nomor ponsel, NRIC, atau nomor bisnis dengan rekening bank secara aman, memungkinkan transaksi real-time dan interoperabilitas lintas platform. Dengan demikian, Indonesia perlu memperkuat landasan hukumnya dengan membentuk kerangka hukum nasional yang komprehensif, meliputi aspek perlindungan data pribadi, interoperabilitas, tata kelola teknologi, mekanisme pengawasan, dan pemberdayaan pengguna, agar implementasi Payment ID dapat terlaksana secara aman, inklusif, dan berkelanjutan
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi mangrove sebagai bahan pewarna alami batik, menganalisis strategi pemberdayaan perempuan pesisir melalui inovasi batik mangrove, dan mengkaji kontribusinya terhadap…
pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian dilaksanakan pada 25 April 2026 di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap satu narasumber kunci yaitu Ibu Hamida (42 tahun), pemilik usaha Sima Batik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan mangrove Tanjung Rejo seluas 600–602 hektar memiliki potensi besar sebagai sumber pewarna alami batik dari bagian akar, batang, dan dahan yang mengandung tanin tinggi. Dengan efisiensi bahan baku 10 kg per tahun, usaha ini menghasilkan rata-rata 20–30 lembar kain batik per bulan dengan harga jual Rp250.000 per lembar, melibatkan 6 tenaga kerja perempuan lokal, dan menjangkau konsumen dari instansi pemerintah pusat hingga wisatawan. Analisis SWOT menunjukkan bahwa keunggulan utama produk terletak pada keunikan pewarna alami dan nilai ekologisnya, meski terkendala keterbatasan tenaga kerja dan ketergantungan cuaca. Usaha batik mangrove ini terbukti berkontribusi nyata terhadap SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 8 (pekerjaan layak), SDG 12 (konsumsi dan produksi bertanggung jawab), SDG 14 (kehidupan bawah laut), dan SDG 15 (kehidupan di darat), menjadikannya model pemberdayaan berbasis ekosistem yang relevan untuk dikembangkan di wilayah pesisir lainnya.
Abstract:Transformasi digital pelayanan publik mendorong instansi pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi pelayanan kepegawaian…
awaian melalui aplikasi E‑Kinerja terhadap efektivitas proses kenaikan pangkat guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel 100 guru SMP. Hasil penelitian menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,920) dengan kontribusi pengaruh sebesar 85%. Implementasi E‑Kinerja terbukti meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, dan kepuasan pengguna.