Abstract:Abstract: Currently, the increasing needs of the community to obtain efficient, effective, transparent and accountable public services. Various applications are designed in order to realize a transparent work system of accountable…
ccountable funds and an increase in work processes that are fast, precise, and accurate. Therefore, local governments are now developing e-Government or in the Indonesian government known as the Electronic-Based Government System (SPBE). In running SPBE, the Central Lombok Regency Government, especially the Department of Communication and Informatics, participates in developing SPBE, one of which is in the Informatics Application Division which has an Informatics Application Management Program. This research aims to support SPBE-based informatics application management services for OPDs in Central Lombok Regency and the public. This SPBE design adopts the TOGAF 9.2 approach, and is also adjusted to the Presidential Regulation on Electronic-Based Government Systems in designing. This research focuses on the Informatics Application Management Program with business process architecture domain, service architecture domain, data and information architecture domain, application architecture domain, and technology (infrastructure) architecture domain. The result of this research is a blueprint that will be used as a solution or support for the running of SPBE in the Informatics Application Management Program.
Keywords: electronic-based government system, department of communication and informatics, informatics application management program, togaf 9.2
Abstrak Saat ini, meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel publik. Berbagai aplikasi di rancang agar dapat mewujudkan sistem kerja yang transparan dana akuntabel serta adanya peningkatan proses kerja yang cepat, tepat, dan akurat. Maka dari itu, Pemerintah daerah kini mengembangkan e-Government atau di pemerintahan Indonesia dikenal sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam menjalankan SPBE Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika ikut serta mengembangkan SPBE salah satunya pada Bidang Aplikasi Informatika yang memiliki Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjang layanan pengelolaan aplikasi informatika berbasis SPBE bagi OPD yang ada di Kab. Lombok Tengah dan juga publik. Perancangan SPBE ini mengadopsi pendekatan TOGAF 9.2, dan juga di sesuaikan dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam melakukan perancangan. Penelitian ini berfokus pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur layanan, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur ap-likasi, dan domain arsitektur teknologi (infrastruktur). Hasil dari penelitian ini yaitu suatu blueprint yang nantinya akan dijadikan solusi ataupun penunjang berjalannya SPBE dalam Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
Kata kunci: aplikasi informatika, program pengelolaan aplikasi informatika, enterprise architecture, togaf 9.2
Abstract:Abstract: Attendance is evidence of the presence of an activity carried out by an employee. The attendance system at the Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan office is currently still manual, namely by signing an attendance…
endance form. This raises various problems namely; data input errors, attendance manipulation, inefficient recapitulation processes, and waste in the use of paper. This study aims to apply the codeigniter framework to the attendance system that uses QR Code at the Communication and Information Office of South Labuhanbatu Regency. The system development applies the Waterfall method, and the design uses the UML modeling language. This system is designed to make the attendance process effective for employees at the Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan office. From the results of the study, it was found that the codeigniter framework can be applied to an attendance system that uses a QR Code with a more efficient program code processing process.
Keywords: attendance; codeigniter; information system; qr code; web
Abstrak: Absensi merupakan bukti kehadiran dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Sistem absensi pada kantor Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan saat ini masih manual yaitu dengan menandatangani formulir absensi. Hal ini menimbulkan berbagai masalah yakni; kesalahan penginputan data, manipulasi absensi, proses rekapitulasi yang tidak efisien, serta pemborosan dalam penggunaan kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan framework codeigniter pada sistem absensi yang menggunakan QR Code di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pengembangan sistem menerapkan metode Waterfall, dan perancangan menggunakan bahasa pemodelan UML. Sistem ini dirancang untuk membuat efektif proses absensi kehadiran karyawan pada kantor Diskominfo Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa framework codeigniter dapat diterapkan pada sistem absensi yang menggunakan QR Code dengan proses pengerjaan kode program yang lebih efisien.
Kata kunci: absensi; codeigniter; qr code; sistem informasi; web
Abstract:Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas…
s Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.
Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.