Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Berdasarkan data BPBD Kota Padang, tercatat 198 kasus kebakaran pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memegang peran penting dalam pencegahan, penanggulangan,…
angan, hingga penyelamatan korban kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam manajemen bencana kebakaran tahun 2025, yang mencakup aspek input (personel, sarana prasarana, pendanaan, dan kebijakan), proses (pra, saat, dan pasca bencana), serta output yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, yaitu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Komandan Plenton. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang telah berjalan cukup efektif, dengan koordinasi lintas instansi yang optimal. Kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang belum terpenuhi, serta banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai dan sulit mendapatkan suku cadangnya. Ketersediaan dana juga terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Penanganan saat bencana berlangsung cukup terarah, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan alat, akses jalan yang sempit, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, kendala terkait keterbatasan armada, alat rescue, akses jalan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam setiap tahapan manajemen bencana.
Abstract:Abstrak merupakan ringkasan singkat dari makalah untuk membantu pembaca cepat memastikan masalah utama Pengelolaan aset desa memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,…
ik, dan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berdasarkan lima tahapan teori manajemen aset menurut Doli D. Siregar yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, serta pengawasan dan pengendalian aset. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri atas aparatur Desa Ciburial yang terlibat dalam pengelolaan aset desa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inventarisasi aset telah dilakukan melalui SIPADES dan dokumen inventaris aset desa sehingga data aset dapat terdokumentasi dengan baik. Legalitas aset pada umumnya telah didukung oleh dokumen kepemilikan yang jelas, sedangkan penilaian aset dilakukan melalui pencatatan nilai perolehan dan penyusutan aset. Optimalisasi aset dilaksanakan melalui pemanfaatan aset untuk menunjang pelayanan publik, kegiatan masyarakat, serta penyertaan modal pada BUMDes. Pengawasan dan pengendalian aset dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pencocokan data administrasi, pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta audit dari instansi terkait. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas administrasi aset, dan terbatasnya aset yang dapat dikembangkan secara produktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa Ciburial telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan kapasitas pengelola dan optimalisasi pemanfaatan aset guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset desa.
Abstract:Tujuan penelitian ini yaitu untuk menelaah fungsi mediator hubungan industrial sebagai instansi yang menyelesaikan masalah sengketa hubungan industrial serta berhasil atau tidaknya mediator mediasi dalam merelai perselisihan…
isihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung. Metode yang peneliti digunakan yaitu penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif serta bersifat deskriptif. Data yang didapat berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini dengan menggunakan studi lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan hingga mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian di dapatkan fungsi mediator diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Pembinaan Hubungan Industrial, Pengembangan Hubungan Industrial serta Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pelaksanaan Teknis Mediasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Permenaker Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial cukup berhasil dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial baik dilihat melalui indikator substansi hukum, struktur hukum, atau budaya hukumnya.
Abstract:This study examines the relationship between sustainability practices and corporate performance in the global context. In an era of rapid technological advancements and heightened environmental awareness, companies are increasingly…
ncreasingly integrating sustainability strategies, such as Corporate Social Responsibility (CSR), environmental management, and sustainable financial policies, into their operations. The research identifies the main issues faced by businesses in implementing these practices and explores the impact of sustainability on both financial and non-financial performance. The findings indicate that companies adopting sustainability practices show improvements in profitability, efficiency, customer loyalty, and employee satisfaction. For instance, companies in sectors such as energy and manufacturing experienced a notable increase in Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE) after integrating sustainability efforts. Furthermore, the study highlights the significant role of external factors such as government policies and corporate culture in the success of sustainability initiatives. The results contribute to the understanding of how businesses can leverage sustainability to achieve competitive advantage while addressing environmental and social challenges.
Abstract:Arsip merupakan sumber informasi yang memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran administrasi dan manajemen suati instansi. Pengelolaan arsip, khususnya arsip surat, perlu dikendalikan dengan baik supaya dapat memudahkan…
emudahkan dalam proses pencarian ketika suatu waktu arsip tersebut dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip surat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi. Berdasarkan hasil pengamatan pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi sistem pengarsipan surat yang berjalan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien dan berpotensi memperlambat pelayanan administrasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat mmbantu menangani permasalahan dalam pengelolaan arsip surat yang kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang antarmuka sistem informasi arsip surat pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi dengan menggunakan metide Prototype dan di desain menggunakan aplikasi Figma. Hasil rancangan ini diharapkan dapat mendukung digitalisasi arsip secara efisien dan meningkatkan kecepatan layanan administrasi surat menyurat dengan pendekatan berbasis pengguna. Sistem ini dirancang tidak hanya fungsional tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam mendukung pendataan serta evaluasi kegiatan edukasi politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)…
gpol) Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini diharapkan mampu membantu Bakesbangpol dalam mengelola data kegiatan dengan lebih efisien, menghasilkan laporan otomatis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program edukasi politik. Selama ini, proses pendataan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, serta tidak memungkinkan pemantauan data secara real-time.
Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem dirancang dengan antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan input data, pemantauan, serta pengolahan informasi. Fitur utama meliputi manajemen data kegiatan, pencatatan peserta, penyusunan laporan hasil, serta panel admin yang berfungsi untuk mendukung proses evaluasi. Dengan adanya sistem ini, pimpinan dapat memantau pelaksanaan maupun capaian kegiatan secara terstruktur dan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pelaporan, serta keterlibatan pegawai dalam pendataan kegiatan. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, antara lain belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian, belum tersedia modul evaluasi peserta, serta belum dilengkapi manajemen anggaran kegiatan.
Secara keseluruhan, sistem informasi berbasis website ini diharapkan menjadi salah satu solusi digital yang mendukung transformasi instansi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program edukasi politik di Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.
Abstract:Sistem Informasi Arsip Surat Masuk adalah suatu rekaman informasi berupa surat yang sangat berguna bagi suatu instansi, ada juga yang belum menggunakan sistem informasi sebagai pengelolaan surat masuk, di dalam pegarsipan…
n surat masih menggunakan cara manual dan disimpan dalam suatu map besar/stanbook, Namun saat ini dalam pelaksanaannya pengelolaan arsip surat banyak mengalami kendala, seperti pada saat pengagendaan surat masuk yang diterima, penomoran surat sulit dilakukan karena surat dicatat pada buku agenda konvensional faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan bahkan kehilangan surat yang berharga. Penelitian ini guna merancang sistem informasi pengarsipan surat masuk secara terkomputriasi di Kantor Fakultas Sain & Tekhnologi. Penelitian ini memakai dua metode ialah metode pengumpulan data juga metode Waterfall. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan sistem informasi arsip surat msuk berbasis web, meliputi halaman login, halaman beranda, halaman tampilan surat masuk, halaman tambah surat masuk. Mengingat pentingnya peranan pengelolaan arsip surat, sudah seharusnya surat tersebut dikelola dengan baik sejak surat itu diterima. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola kegitan surat menyurat secara terpadu. Diharapkan sistem ini bisa membantu khususnya pada Kantor Fakultas Sains & Tekhnologi
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam menangani permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang memerlukan peran aktif pemerintah dalam penyelenggaraan…
lenggaraan kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki berbagai program untuk menangani kemiskinan, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teknik purposive sampling untuk memperoleh data. Data diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait serta sumber sekunder seperti publikasi BPS dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program Dinas Sosial dalam mengatasi kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan sumber daya, validasi data yang kurang optimal, serta koordinasi antar instansi yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung program kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, diharapkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember dapat terus berkurang dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan.