Abstract:Program Ketahanan Pangan Desa adalah inisiatif strategis yang mewajibkan penggunaan minimal 20% Dana Desa (sesuai Permendes No. 2 Tahun 2024) untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan warga secara…
ecara mandiri dan berkelanjutan. Program ini berfokus pada nabati/hewani, pengelolaan lumbung, dan penguatan BUMDes. Susu kambing adalah alternatif susu sapi yang kaya nutrisi, lebih mudah dicerna, dan mengandung protein, kalsium, serta prebiotik tinggi untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan pencernaan. Budidaya melon premium (seperti varietas Inthanon, Kinanti, atau Fujisawa) sangat diminati karena menawarkan harga jual jauh lebih tinggi, rasa jauh lebih manis dan renyah, serta keamanan konsumsi (rendah/bebas pestisida) dibandingkan melon konvensional. Dengan mendasarkan beberapa alasan di atas, KUB ( Kelompok Unit Bersama ) Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal memanfaatkan dana pada program ketahanan pangan desa untuk petermakan kambing dan budidaya melon premium. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Penelitian bertujuan untuk Untuk mengkaji proses perencanaan dan implementasi pemanfaatan dana desa, untuk mengetahui seberapa efektif program peternakan kambing perah dan budidaya melon premium dalam peningkatan pengembangan ekonomi pedesaan dan untuk menelaah peran dan kontribusi kedua kegiatan peternakan kambing perah dan budidaya melon dalam pengembangan pembangunan desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai proses perencanaan dan implementasi pemanfaatan dana desa serta menjadi dasar bagi pemanfaatan program dana desa lainnya kedepannya
Abstract:Identifikasi golongan dan jenis BTP pada jajanan UPF di lingkungan sekolah penting dilakukan sebagai dasar pengawasan keamanan pangan dan edukasi pemilihan jajanan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan jenis…
s jajanan UPF serta golongan dan jenis bahan tambahan pangan yang terdapat pada jajanan UPF yang tersedia di kantin SD Negeri 56 Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif observasional yang dilaksanakan di SD Negeri 56 Kendari pada tahun 2026. Sampel penelitian sebanyak 28 produk jajanan UPF yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan identifikasi komposisi pada label pangan. Produk diklasifikasikan berdasarkan sistem NOVA, sedangkan bahan tambahan pangan diidentifikasi mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok jajanan yang paling banyak tersedia adalah biskuit/wafer, diikuti snack, mi instan, permen, minuman, cokelat, dan produk olahan lainnya. Golongan bahan tambahan pangan yang paling banyak ditemukan adalah pengemulsi, diikuti perisa, pewarna, penguat rasa (MSG), pengawet, pemanis, pengatur keasaman, dan pengembang. Jenis bahan tambahan pangan yang teridentifikasi antara lain lesitin kedelai, perisa sintetik, perisa identik alami, monosodium glutamat, tartrazin, kalium sorbat, sulfit, karmin, beta-karoten, annatto, asam sitrat, gelatin sapi, pektin, dan vanila. Jajanan yang tersedia di kantin SD Negeri 56 Kendari didominasi oleh produk UPF yang mengandung beragam golongan dan jenis bahan tambahan pangan. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi sekolah dan pemangku kepentingan dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan serta meningkatkan edukasi pemilihan jajanan yang lebih sehat bagi anak sekolah.
Abstract:Peningkatan pendapatan melalui produk permen pinang (PERANG) di Desa Teluk Sentosa bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang potensi besar produk lokal, terutama pinang, yang dikenal memiliki…
i manfaat kesehatan dan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan pelatihan pembuatan permen pinang yang dilakukan secara partisipatif, di mana seluruh proses pengolahan dilakukan bersama-sama dengan panduan dari para ahli. Kegiatan ini dimulai dengan pengenalan manfaat pinang, baik dari sisi kesehatan seperti kandungan antioksidan yang tinggi, maupun dari sisi ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Melalui kegiatan pelatihan ini, warga desa diajak untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menciptakan varian produk yang lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan produk permen pinang ini dapat masuk ke dalam jaringan distribusi yang lebih besar, termasuk pasar modern dan online, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat Desa Teluk Sentosa. Program ini juga berencana untuk melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dalam pelatihan lanjutan, sehingga lebih banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat ekonomi dari produk inovatif.
Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:The conflict surrounding the Rempang Eco-City National Strategic Project (PSN) on Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province, is one of the most complex development policy crises of the past decade. This study analyzes…
lyzes the neglected environmental disaster mitigation dimensions in the acceleration of the Rempang Eco-City PSN from nine environmental perspectives, while evaluating whether the cancellation of this strategic development policy is a normatively and empirically justifiable choice. Using a qualitative research approach with a case study design, the study combines regulatory analysis based on legal documents including Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations, Environmental Impact Assessment (AMDAL) documents, and the Batam City Spatial Plan (RTRW) with field data from secondary sources compiled between 2023–2025. The findings reveal four main conclusions: (1) regulatory incoherence exists between Permenko Ekuin No. 7/2023 and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) as well as Law No. 27/2007 on Coastal Zone Management; (2) the AMDAL process was carried out procedurally without participatory substance and was only initiated after the conflict erupted; (3) environmental impacts including threats of deforestation of protected forests, mangrove ecosystem degradation, and sea sand exploitation have not been adequately mitigated; and (4) resistance from approximately 80% of affected residents indicates a failure of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle. The most recent development shows that through Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2025, signed by President Prabowo Subianto on February 10, 2025, Rempang Eco-City is no longer listed among the 77 national strategic projects. This study recommends a comprehensive policy evaluation for Rempang Island development based on an independent AMDAL review, fulfillment of the rights of the Malay indigenous community, and a moratorium on all construction activities until legal certainty is established.
Abstract:This research comprehensively analyzes the glass industry development policy on Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province, using an environmental risk mitigation approach. Employing a descriptive qualitative method…
od with a case study design and library research, this study examines five main dimensions: the chronology of the Rempang Island case, policy conflicts and controversies, the government regulatory framework, disaster risk analysis from nine environmental perspectives, and overall policy evaluation. The findings reveal that the Rempang Eco City project, designated as a National Strategic Project (PSN) through Permenko for Economic Affairs Number 7 of 2023, triggered prolonged agrarian conflict due to the absence of meaningful participation from indigenous Malay communities who have inhabited 16 ancient villages on the island since 1834. The project implementation was marked by forced evictions, repeated acts of violence, and non-transparent environmental impact assessment (AMDAL) processes. Disaster risk analysis from nine environmental perspectives covering air quality, water quality, coastal and marine ecosystems, sand mining and geological degradation, biodiversity, community health, social-cultural impacts, climate change vulnerability, and environmental governance consistently produces high-risk assessments, affirming that Rempang Island as a small island ecosystem lacks adequate carrying capacity for large-scale glass industrial development without permanent and irreversible ecological damage. Although Presidential Regulation Number 12 of 2025 de facto removed Rempang Eco City from the list of 77 National Strategic Projects under President Prabowo Subianto’s administration, the absence of an explicit revocation of Permenko Number 7 of 2023 creates ongoing legal ambiguity for affected communities. This research concludes that Indonesia urgently requires fundamental reform in its investment-based development policy paradigm, encompassing strengthened indigenous community participation mechanisms, elevation of AMDAL as a non-circumventable legal requirement prior to investment designation, and application of the ecological precautionary principle in small island development.
Abstract:This study examines the readiness of accountants in implementing the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) at the Ponuwa Cooperative of Gorontalo State University using a descriptive qualitative approach…
proach through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the cooperative is administratively ready to prepare financial statements in the form of Business Income (PHU), capital change reports, and balance sheets in accordance with the SAK EP, which is mandatory under Permenkop UKM No. 2 of 2024. Accountants have accounting competencies and practical experience, supported by local IT systems and Excel, as well as internal supervision from supervisory bodies and university facilities. The main obstacles include uncollectible receivables due to double borrowing by members and a tax system based on the previous year's PHU. Overall, the implementation of SAK EP has effectively improved the transparency and accountability of small savings and loan cooperative financial management.
Abstract:Regulasi mengenai pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa telah diatur di Kementerian Dalam Negeri. Menjadikan peraturan tersebut menjadi acuan standar dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki tujuan…
untuk melihat dan memahami dan melihat penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bakalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan Pengamatan, Tanya Jawab, Pencatatan terhadap pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif karya Miles dan Huberman. Penelitian mengungkapkan bahwa Desa Bakalan telah menggunakan Siskeudes dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansinya. Juga dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Bakalan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendgri No. 20 Tahun 2018. Serta penerapan asas pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan asas-asas yang ada yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatf, tertib dan disiplin anggaran.
Abstract:Aula Bale Nyak Syeckh merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki Universitas Abulyatama yang difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya acara-acara penting. Selain kenyamanan aula, perlu diperhatikan juga keselamatan orang-orang…
rang-orang yang beraktifitas di sana, salah satunya adalah dari bahaya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Aula Bale Nyak Syeckh guna mendapatkan masukan untuk perbaikan kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi pada Gedung Aula Nyak Syeckh Universitas Abulyatama Aceh. Adapun objek yang diamati terbatas hanya pada sirkulasi jalur evakuasi bencana kebakaran dan peralatan pendukungnya. Berbagai objek yang diamati kemudian akan diidentifikasi keberadaannya, untuk kemudian dideskripsikan kesesuaian kondisinya berdasarkan Permen PU no. 26, Permen PU no.45, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan tinjauan pustaka oleh Frick, Heinz; dkk (2008). Jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Aula Bale Nyak Syeckh Unaya sudah memadai karena sebagian besar standar yang ditetapkan sudah terpenuhi. Aula Bale Nyak Syeckh Unaya telah memiliki beberapa saranan penyelamatan bahaya kebakaran seperti tangga, pintu, dan adanya exhaust/turbin ventilator, namun Aula Bale Nyak Syeckh Unaya masih belum memiliki beberapa kelengkapan seperti alarm, lampu darurat, sprinkler, detektor asap dan detektor panas.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.