Abstract:Peningkatan pendapatan melalui produk permen pinang (PERANG) di Desa Teluk Sentosa bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang potensi besar produk lokal, terutama pinang, yang dikenal memiliki…
i manfaat kesehatan dan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan pelatihan pembuatan permen pinang yang dilakukan secara partisipatif, di mana seluruh proses pengolahan dilakukan bersama-sama dengan panduan dari para ahli. Kegiatan ini dimulai dengan pengenalan manfaat pinang, baik dari sisi kesehatan seperti kandungan antioksidan yang tinggi, maupun dari sisi ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Melalui kegiatan pelatihan ini, warga desa diajak untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam menciptakan varian produk yang lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Sebagai langkah selanjutnya, diharapkan produk permen pinang ini dapat masuk ke dalam jaringan distribusi yang lebih besar, termasuk pasar modern dan online, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat Desa Teluk Sentosa. Program ini juga berencana untuk melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dalam pelatihan lanjutan, sehingga lebih banyak keluarga yang dapat merasakan manfaat ekonomi dari produk inovatif.
Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:The conflict surrounding the Rempang Eco-City National Strategic Project (PSN) on Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province, is one of the most complex development policy crises of the past decade. This study analyzes…
lyzes the neglected environmental disaster mitigation dimensions in the acceleration of the Rempang Eco-City PSN from nine environmental perspectives, while evaluating whether the cancellation of this strategic development policy is a normatively and empirically justifiable choice. Using a qualitative research approach with a case study design, the study combines regulatory analysis based on legal documents including Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, Ministerial Regulations, Environmental Impact Assessment (AMDAL) documents, and the Batam City Spatial Plan (RTRW) with field data from secondary sources compiled between 2023–2025. The findings reveal four main conclusions: (1) regulatory incoherence exists between Permenko Ekuin No. 7/2023 and Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (PPLH) as well as Law No. 27/2007 on Coastal Zone Management; (2) the AMDAL process was carried out procedurally without participatory substance and was only initiated after the conflict erupted; (3) environmental impacts including threats of deforestation of protected forests, mangrove ecosystem degradation, and sea sand exploitation have not been adequately mitigated; and (4) resistance from approximately 80% of affected residents indicates a failure of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle. The most recent development shows that through Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2025, signed by President Prabowo Subianto on February 10, 2025, Rempang Eco-City is no longer listed among the 77 national strategic projects. This study recommends a comprehensive policy evaluation for Rempang Island development based on an independent AMDAL review, fulfillment of the rights of the Malay indigenous community, and a moratorium on all construction activities until legal certainty is established.
Abstract:This research comprehensively analyzes the glass industry development policy on Rempang Island, Batam City, Riau Islands Province, using an environmental risk mitigation approach. Employing a descriptive qualitative method…
od with a case study design and library research, this study examines five main dimensions: the chronology of the Rempang Island case, policy conflicts and controversies, the government regulatory framework, disaster risk analysis from nine environmental perspectives, and overall policy evaluation. The findings reveal that the Rempang Eco City project, designated as a National Strategic Project (PSN) through Permenko for Economic Affairs Number 7 of 2023, triggered prolonged agrarian conflict due to the absence of meaningful participation from indigenous Malay communities who have inhabited 16 ancient villages on the island since 1834. The project implementation was marked by forced evictions, repeated acts of violence, and non-transparent environmental impact assessment (AMDAL) processes. Disaster risk analysis from nine environmental perspectives covering air quality, water quality, coastal and marine ecosystems, sand mining and geological degradation, biodiversity, community health, social-cultural impacts, climate change vulnerability, and environmental governance consistently produces high-risk assessments, affirming that Rempang Island as a small island ecosystem lacks adequate carrying capacity for large-scale glass industrial development without permanent and irreversible ecological damage. Although Presidential Regulation Number 12 of 2025 de facto removed Rempang Eco City from the list of 77 National Strategic Projects under President Prabowo Subianto’s administration, the absence of an explicit revocation of Permenko Number 7 of 2023 creates ongoing legal ambiguity for affected communities. This research concludes that Indonesia urgently requires fundamental reform in its investment-based development policy paradigm, encompassing strengthened indigenous community participation mechanisms, elevation of AMDAL as a non-circumventable legal requirement prior to investment designation, and application of the ecological precautionary principle in small island development.
Abstract:This study examines the readiness of accountants in implementing the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) at the Ponuwa Cooperative of Gorontalo State University using a descriptive qualitative approach…
proach through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the cooperative is administratively ready to prepare financial statements in the form of Business Income (PHU), capital change reports, and balance sheets in accordance with the SAK EP, which is mandatory under Permenkop UKM No. 2 of 2024. Accountants have accounting competencies and practical experience, supported by local IT systems and Excel, as well as internal supervision from supervisory bodies and university facilities. The main obstacles include uncollectible receivables due to double borrowing by members and a tax system based on the previous year's PHU. Overall, the implementation of SAK EP has effectively improved the transparency and accountability of small savings and loan cooperative financial management.
Abstract:Regulasi mengenai pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa telah diatur di Kementerian Dalam Negeri. Menjadikan peraturan tersebut menjadi acuan standar dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki tujuan…
untuk melihat dan memahami dan melihat penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bakalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan Pengamatan, Tanya Jawab, Pencatatan terhadap pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif karya Miles dan Huberman. Penelitian mengungkapkan bahwa Desa Bakalan telah menggunakan Siskeudes dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansinya. Juga dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Bakalan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendgri No. 20 Tahun 2018. Serta penerapan asas pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan asas-asas yang ada yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatf, tertib dan disiplin anggaran.
Abstract:Aula Bale Nyak Syeckh merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki Universitas Abulyatama yang difungsikan sebagai tempat dilaksanakannya acara-acara penting. Selain kenyamanan aula, perlu diperhatikan juga keselamatan orang-orang…
rang-orang yang beraktifitas di sana, salah satunya adalah dari bahaya kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Aula Bale Nyak Syeckh guna mendapatkan masukan untuk perbaikan kedepannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi pada Gedung Aula Nyak Syeckh Universitas Abulyatama Aceh. Adapun objek yang diamati terbatas hanya pada sirkulasi jalur evakuasi bencana kebakaran dan peralatan pendukungnya. Berbagai objek yang diamati kemudian akan diidentifikasi keberadaannya, untuk kemudian dideskripsikan kesesuaian kondisinya berdasarkan Permen PU no. 26, Permen PU no.45, SNI 03-1746-2000, SNI 03-6574-2001, dan tinjauan pustaka oleh Frick, Heinz; dkk (2008). Jalur evakuasi bencana kebakaran pada sirkulasi Aula Bale Nyak Syeckh Unaya sudah memadai karena sebagian besar standar yang ditetapkan sudah terpenuhi. Aula Bale Nyak Syeckh Unaya telah memiliki beberapa saranan penyelamatan bahaya kebakaran seperti tangga, pintu, dan adanya exhaust/turbin ventilator, namun Aula Bale Nyak Syeckh Unaya masih belum memiliki beberapa kelengkapan seperti alarm, lampu darurat, sprinkler, detektor asap dan detektor panas.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Abstract: Clean water availability plays an important role in supporting sanitation, environmental health, and educational activities in schools. SMP Negeri 1 Cangkringan has a natural spring water source containing iron…
(Fe) levels of 1–2 mg/L, exceeding the water quality standard stipulated in Indonesian Ministry of Health Regulation No. 32 of 2017. This community service program aimed to improve water quality through the implementation of a simple treatment system based on aeration, sedimentation, and filtration, while also supporting the Adiwiyata School Program. The implementation method applied a participatory approach involving teachers, students, and educational staff through several stages, including identification of water quality problems, initial water quality testing, design of aeration and filtration systems, installation of the water treatment unit, post-treatment water quality testing, as well as monitoring and evaluation of program sustainability. The filtration system utilized gravel, silica sand, activated carbon, and zeolite stone as filter media. Water quality testing was conducted before and after treatment to evaluate the effectiveness of Fe reduction. The results showed that the aeration and filtration system successfully reduced Fe concentrations from 1–2 mg/L to 0.5–1 mg/L with an efficiency of 50–75%, thereby meeting the hygiene and sanitation water quality standards. In addition, the program enhanced environmental awareness among school members through practice-based learning activities.
Keywords: aeration; community service; filtration; iron (Fe); spring water quality; sustainability education.
Abstrak: Ketersediaan air bersih memiliki peran penting dalam mendukung sanitasi, kesehatan lingkungan, dan aktivitas pendidikan di sekolah. SMP Negeri 1 Cangkringan, Yogyakarta memiliki sumber mata air alami dengan kandungan zat besi (Fe) sebesar 1–2 mg/L yang melebihi baku mutu berdasarkan Permenkes RI No. 32 Tahun 2017. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kualitas air melalui penerapan sistem pengolahan sederhana berbasis aerasi, sedimentasi, dan filtrasi sekaligus mendukung program Sekolah Adiwiyata. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan guru, siswa, dan tenaga kependidikan melalui tahapan identifikasi permasalahan kualitas air, pengujian awal kualitas air, perancangan sistem aerasi dan filtrasi, implementasi instalasi pengolahan air, pengujian kualitas air pasca pengolahan, serta monitoring dan evaluasi keberlanjutan program. Sistem filtrasi menggunakan media kerikil, pasir silika, arang aktif, dan batu zeolit. Pengujian kualitas air dilakukan sebelum dan sesudah pengolahan untuk mengetahui efektivitas penurunan kadar Fe. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sistem aerasi dan filtrasi mampu menurunkan kadar Fe dari 1–2 mg/L menjadi 0,5–1 mg/L dengan efisiensi sebesar 50–75%, sehingga memenuhi baku mutu air higiene sanitasi. Program ini juga meningkatkan kesadaran lingkungan warga sekolah melalui pembelajaran berbasis praktik.
Kata kunci: aerasi; filtrasi; pengabdian kepada masyarakat; peningkatan kualitas air; Sekolah Adiwiyata; zat besi (Fe).
Abstract:Abstract:The 2009 Permenpan-RB on Sustainable Professional Development is not only aimed at PNS teachers but teachers in general. Members of the GTT-PTT Honorary Staff Forum at Secang District have a strong desire to be…
able to arrange the classroom action research (CAR). However, this desire is constrained by the limited opportunities given to them attending CAR training. Most of them do not have enough knowledge about CAR preparation. In addition to being unfamiliar with research methods, they also lack knowledge of how to plan and compile their reports. Seeing this problem, this dedication activity became a concrete effort to help teachers, especially members of the Secang GTT-PTT Honorary Forum at Secang District, to provide training and mentoring for the preparation of CAR increasing the knowledge about CAR development. This community service was carried out within 4 months. This activity was attended by 25 participants. The method of activities carried out to resolve partner problems was through training and mentoring divided into 5 meetings at the SDN 2 Secang hall. Material presented at the first meeting were: (1) PTK concept; (2) preparation of background, problem identification and formulation of topics and problems; (3) looking for sources of reference related to the topic, as well as the design of the CAR implementation; (4) preparation of results and discussion; and (5) finalization of the report.
Keywords:Community Services, Training, Action Research
Abstrak: Permenpan-RB Tahun 2009 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) tidak hanya ditujukan kepada guru PNS saja namun guru secara umum. Anggota Forum Tenaga Honorer GTT-PTT Kecamatan Secang memiliki keinginan yang kuat untuk mampu menyusun PTK. Namun, keinginan tersebut terkendala dengan terbatasnya kesempatan yang diberikan kepada mereka untuk mengikuti pelatihan PTK. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penyusunan PTK. Selain awam dengan metode penelitian, mereka juga tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana merencanakan dan menyusun laporannya. Melihat masalah tersebut, kegiatan pengabdian ini menjadi upaya konkret dalam membantu guru terutama anggota Forum Tenaga Honorer GTT-PTT Kecamatan Secang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan penyusunan PTK dalam meningkatkan pengetahuan tentang penyusunan PTK. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam waktu 4 bulan. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta. Metode kegiatan yang dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahanmitra adalah dengan pelatihan dan pendampingan yang dibagi menjadi 5 pertemuan bertempat di aula SDN 2 Secang. Materi yang disampaikan dalam pertemuan pertama adalah: (1) konsep PTK; (2) penyusunan latar belakang, identifikasi masalah serta perumusan topik dan masalah; (3) mencari sumber rujukan terkait topik, serta desain pelaksanaan PTK; (4) penyusunan hasil dan pembahasan; dan (5) finalisasi laporan.
Kata kunci : Pengabdian Masyarakat, Pelatihan, Ptk