Abstract:pengabdian ini mengkaji penerapan sistem SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dalam pelaporan keuangan Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi,…
asi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKTI telah mengoptimalkan proses pelaporan keuangan sehingga lebih terstruktur, efisien, dan akurat. Sistem ini juga telah meningkatkan proses analisis keuangan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Namun, migrasi data dari aplikasi yang ada ke SAKTI merupakan sebuah tantangan yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Secara keseluruhan, penerapan SAKTI telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap proses pelaporan keuangan Balai Besar Konsevasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, sehingga berkontribusi terhadap pengelolaan dan akuntabilitas keuangan yang lebih baik.
Abstract:Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang menjadi pusat literasi masyarakat. Tim pengabdian berinisiatif untuk membantu dalam menyiapkan informasi yang dapat diakses oleh publik…
tentang siklus penggajian pegawai ASN dan non ASN. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode service learning dengan merefleksikan mata kuliah dengan permasalahan di lokasi pengabdian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk memberikan informasi tentang siklus penggajian pegawai ASN dan non ASN di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember.
Abstract:Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan Pendidikan yang berupa perizinan mendirikan sekolah, perpanjangan izin operasional…
al sekolah terutama di bidang PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Perizinan yang dimaksud berupa Tindakan administrasi negara yang memperkenankan atau memberikan izin suatu Tindakan kepada pemohon atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya adalah suatu Tindakan terlarang, akan tetapi apabila yang dimaksud dilarang, maka harus dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan untuk tujuan memberi perlakuan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak pemohon izin. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso membutuhkan sebuah perangkat lunak yang khusus dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan secara efisien.
Abstract:Keadilan restoratif (restorative justice) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang tidak selalu menerapkan pemidanaan atau pemenjaraan namun, berorentasi pada penyelarasan kepentingan korban dan pertanggung jawaban…
awaban pelaku dalam perkara pidana, tanpa melalui sistem peradilan pidana. Bahkan kebijakan hukum keadilan restoratif telah dikodifikasi dalam Undang Undang No. 1 (2023) Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Untuk diselaraskan dengan nilai budaya bangsanya yang tercermin dalam demokrasi Pancasila. Keadilan Restoratif telah diterapkan dalam proses perkara perkara pidana oleh para penegak hukum pidana, (Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan mendasari pada kebijakan hukum (legal policy) dari masing masing instansi penegak hukum, akan tetapi belum bisa mewujudkan terciptanya keadilan dan kemanfaatan, penelitian yuridis-normatif yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penelitian berupa pustaka yang ada. Pendekatan yuridis-normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan agar adanya dasar hukum bagi lembaga hukum pidana dalam melaksanakan keadilan restoratif
Abstract:Korupsi is an infection pestilence for Indonesia and for the entire world. Defilement is the abuse of cash that is generally completed by specific gatherings. Defilement generally happens inside the extent of organizations…
ns and inside the extent of government, this is on the grounds that they believe they are deficient in what they get from their compensation or pay which not set in stone. Defilement is a wrongdoing or a crook act, it is kept in the law and on the off chance that there is a culprit of debasement there will be sanctions identical to what he has done. Right now regulation masters are less firm in managing difficult issues, for example, defilement cases, they are deficient in dealing with them, one of the variables is on the grounds that there are so many debasement individuals and on the grounds that the implementers are apathetic in taking care of them, they favor their own alternate ways, specifically by going to the sanctuary. -claiming not to realize what truly occurred. At present, there are numerous culprits of debasement, particularly in authoritative circles. They ought to orchestrate funds so they can be conveyed to the local area or to the people who need it more, however by and by this isn't true, they rather meddle with the assets that they ought to circulate to the local area. Regulation implementers are likewise lacking in taking care of debasement cases, particularly in administrative circles since they normally feel they are in a higher position and can play with cash. One might say that when there is cash there is opportunity. The answer for this lies in the public arena, the public requirements to assist with debasement cases, particularly in the regulative body, and full consciousness of regulation implementers or people who are obliged to do their obligations to destroy all instances of defilement, particularly those all through Indonesia.
Abstract:Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berorientasi kepada suatu filosofi yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi Sosial itu sendiri berarti pengembalian seorang narapidana ke dalam masyarakat. Adapun tujuan…
tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana serta apa yang menjadi kendala dan upaya mengatasi dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mixseds method yang berarti penggabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kendala petugas, narapidana, serta kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang program pembinaan. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik kemandirian dan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat peraturan, menyadari kesalahan, serta nantinya bisa kembali ke dalam masyarakat yang berguna dan mandiri, mengikutkan petugas dalm diklat agar menjadi petugas yang baik dan profesional, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagai penunjang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
Abstract:Evaluasi kinerja pegawai honorer di instansi publik seringkali bergantung pada penilaian linguistik yang subjektif, sehingga memicu bias penilai dan keterbatasan akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian…
n ini mengusulkan model hibrida Fuzzy-Weighted Product. Logika Fuzzy diterapkan untuk mentransformasikan istilah linguistik menjadi Triangular Fuzzy Numbers (TFN) dan skor tegas (crisp), sementara metode Weighted Product digunakan untuk mengagregasikan skor tersebut berdasarkan bobot multi-kriteria. Model ini dievaluasi melalui studi kasus yang melibatkan sepuluh pegawai honorer berdasarkan lima kriteria: disiplin, tanggung jawab, kualitas kerja, kerja sama, dan inisiatif. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model hibrida ini berhasil meminimalkan subjektivitas penilai dan menghasilkan perengkingan yang dapat direproduksi secara matematis. Analisis sensitivitas mengonfirmasi stabilitas hasil peringkat akhir, sehingga model Hibrida Fuzzy Weighted Product yang diusulkan ini sangat sesuai untuk digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja di sektor publik.
Performance evaluation of honorary employees in public institutions often relies on subjective linguistic assessments, leading to evaluator bias and limited accountability. To address this, this paper proposes a Hybrid Fuzzy-Weighted Product (Fuzzy-Weighted Product) model. Fuzzy Logic is adopted to transform linguistic terms into Triangular Fuzzy Numbers (TFN) and crisp scores, while the Weighted Product method aggregates these scores based on multi-criteria weights. The model was evaluated using a case study of ten honorary employees across five criteria: discipline, responsibility, work quality, cooperation, and initiative. The experimental results demonstrate that the hybrid model successfully minimizes evaluator subjectivity and delivers mathematically reproducible rankings. A sensitivity analysis confirms the stability of the final rankings, making the proposed Hybrid Fuzzy–Weighted Product model highly suitable as a core framework for decision-support systems in public sector performance appraisal.
Abstract:Program magang merupakan kebijakan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Salah satu implementasinya adalah kegiatan magang di instansi pemerintahan. Penelitian ini disusun…
un berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa selama empat bulan di Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rapat paripurna, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman administratif, tetapi juga mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung layanan administrasi dan publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam Tata Kelola Persidangan dan Komunikasi Publik pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi langsung, keterlibatan aktif dalam tugas, dan komunikasi informal dengan pegawai. Narasumber penelitian ini terdiri dari staf Sub Bagian Persidangan serta staf Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang paripurna. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa magang berkontribusi aktif dalam mendukung administrasi persidangan, penyusunan notulen hasil rapat dan risalah rapat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, serta koordinasi teknis pelaksanaan rapat paripurna. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan rapat paripurna.
The internship program is a policy that provides opportunities for students to gain hands-on experience in the workplace. One implementation is internships in government agencies. This research was compiled based on internship activities carried out by students for four months in the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. Through direct involvement in the implementation of plenary sessions, students not only gain administrative experience, but also develop professional competencies that are relevant to the needs of the world of work, as well as support administrative and publication services. This study aims to analyze the development of student intern competencies through contributions to Trial Governance and Public Communication at plenary sessions of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. The methods used in this activity include direct observation, active involvement in tasks, and informal communication with employees. The sources for this research consisted of staff from the Trial Sub-Section and Public Relations and Protocol staff of the Central Sulawesi Provincial Representative Council who were directly involved in the implementation of the plenary session. Data validity was obtained through source triangulation techniques by comparing the results of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the interns actively contributed in supporting the administration of the trial, preparing meeting minutes and minutes of meetings, managing activity documentation, and technical coordination of the implementation of plenary meetings. In addition, this study shows that the synergy between the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations at the plenary session of the Central Sulawesi Provincial Representative Council is an important factor in supporting the effectiveness of the implementation of plenary sessions.
Abstract:Pelayanan atau yang sering disebut dengan service excelent merupakan sebuah hal atau kemampuan yang pasti dimiliki setiap instansi atau perusahaan. Maka hal tersebut pasti dilaksanakan dan dikembangkan oleh sebuah instansi…
si ataupun perusahaan tersebut demi kemajuan ataupun keberlangsungan perusahaan kedepannya menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Artikel ini dibuat sebagai bentuk hasil dari pengabdian penulis terhadap masyarakat melalui BMT NU Jawa Timur cabang Grujugan. BMT NU Jawa Timur adalah sebuah instansi yang bergerak di bidang lembaga keuangan dengan menggunakan system koperasi yang berbasis syari’ah, yang mana pada instansi tersebut terdapat produk tabungan dan pembiayaan sebagai produk dari instansi tersebut. Dengan adanya service excelentlah instansi tersebut akan tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, tanpa service excelent atau yang sering disebut dengan pelayanan yang prima BMT NU Jawa Timur tidak akan mampu tumbuh dan berkembang serta bersaing dengan kompetitornya di era 5.0 saat ini. Metode yang penulis gunakan dalam memperoleh hasil dan pembahasan yaitu dengan metode survei. Yang mana penulis terjun langsung kelapangan untuk memberikan pertanyaan kepada responden ( nasabah ) di BMT NU cabang Grujugan.
Abstract:Data merupakan bagian yang sangat penting dalam peningkatan kualitas layanan pada suatu instansi, dalam mengamankan suatu data diperlukan pengarsipan yang tertata rapi dan juga aman dari berbagai gangguan ini bertujuan agar…
gar data dapat terjaga dengan baik. Pada kantor Desa Urung Pane Kecamatan Setia Janji dalam pengarsipan data masih menggunakan arsip manual di dalam file box yang disusun di meja atau lemari yang mana masih membutuhkan waktu relatif lama untuk mencari data terlebih data yang disimpan dalam kurun waktu yang sudah bertahun lamanya. Melihat dari permasalah tersebut agar data tersimpan dengan aman maka salah satu solusi yang ditawarkan ialah menyimpan data dengan cara digital dengan memanfaatkan Aplikasi Google Drive diharapkan dengan cara ini data dapat tersimpan dengan rapi, dan juga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.