Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Inmates in correctional institutions undergo rehabilitation programs that include the development of skills deemed crucial for their lives after being released from prison. Each prisoner is entitled to receive wages or recognition…
ecognition for the efforts they have put into the work they perform. This study focuses on the regulation of rewards for inmates working in correctional facilities, as well as an evaluation of the fairness aspect in their distribution. The study adopts a normative legal analysis approach, utilizing primary legal sources such as laws and government regulations, as well as additional references discussing inmates’ rights in correctional institutions, particularly those related to the payment system for the work they perform. The study finds that the regulations governing inmates’ rights, including those related to wage distribution, are outlined in Article 14 of Law No. 12 of 1995, Government Regulation No. 32 of 1999, and the Minister of Justice Decree No. M.01-PP.02.01 of 1990. From the researcher’s perspective, the distribution of rewards aligns with the principle of fairness because, in addition to receiving rewards, inmates also receive valuable skill training for their future after leaving the correctional institution.
Abstract:Lembaga Pemasyarakatan Cilegon merupakan lembaga pelatihan penjara sekaligus sarana pelatihan yang melakukan pengawasan terhadap narapidana dengan membekali mereka dengan keterampilan untuk kehidupan di masa depan setelah…
lah menjalani hukuman penjara.
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana program Lapas memberikan kegiatan orientasi kepada narapidana, (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Lapas dalam memberikan orientasi kepada narapidana, (3) Solusi apa yang diterapkan Lapas untuk mengatasi kendala dalam melakukan orientasi terhadap narapidana? proses perkembangan narapidana? Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan wawancara tatap muka dengan petugas dan narapidana atau mantan narapidana Lapas Cilegon. Tujuan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, terutama untuk mengenal sumber informasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan di Lapas Cilegon sudah sesuai dengan UU No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan merupakan peraturan perundang-undangan yang positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Faktor pendukung upaya Lembaga Pemasyarakatan Cilegon dalam mengembangkan keterampilan narapidana antara lain kondisi penjara yang baik, pelatihan narapidana yang bersifat bottom-up, sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan berbasis keluarga dan pemberian gaji. . Faktor-faktor yang menghambat upaya Lembaga Pemasyarakatan Cilegon untuk mengembangkan keterampilan narapidana antara lain kurangnya keterampilan penjaga penjara, terbatasnya pemasaran produk keterampilan dan populasi penjara yang kelebihan kapasitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan cinematherapy sebagai metode pengungkapan emosi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas I Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk intervensi…
i psikososial melalui pemutaran film Miracle in Cell No. 7 yang sarat dengan nilai moral, sosial, dan emosional. Metode yang digunakan meliputi wawancara pendahuluan, pengisian kuesioner sebelum pelaksanaan intervensi, pemutaran film, serta diskusi reflektif bersama peserta. Subjek kegiatan terdiri atas 20 orang WBP laki-laki. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan dalam dinamika emosi peserta, terutama pada aspek emosi sedih, marah, takut, dan harapan. Emosi sedih dan harapan muncul sebagai respons yang paling dominan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan masa depan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali emosi, serta memperkuat komunikasi interpersonal antar peserta. Dengan demikian, cinematherapy terbukti efektif sebagai media alternatif dalam pembinaan psikologis yang mampu memfasilitasi pengungkapan emosi secara positif serta mendukung kesejahteraan mental warga binaan.
Abstract:Kesiapan mental warga binaan perempuan menjelang bebas masih menjadi tantangan dalam proses pemasyarakatan. Minimnya intervensi psikososial seringkali menghambat penerimaan diri dan kesiapan reintegrasi sosial. Kegiatan…
pengabdian LENTERA (Lewati Hari dengan Niat Baru, Temukan Harapan, dan Raih Makna) di Rutan Kelas I Makassar bertujuan memberikan ruang reflektif yang aman melalui media visual Points Of You. Metode ini mengajak peserta mengenali pengalaman hidup dan merancang masa depan secara lebih positif. Hasil Pre-test dan Post-Test dari sepuluh partisipan menunjukkan peningkatan skor refleksi diri, dengan perubahan signifikan pada beberapa individu. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mendorong kesadaran diri, memperkuat harapan, dan menjadi fondasi untuk pemulihan psikologis yang lebih manusiawi menjelang kebebasan.
Abstract:Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran strategis dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi peserta pemasyarakatan melalui pembimbingan dan pengawasan. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan…
n (PK) sering menghadapi tantangan psikologis dan sosial, khususnya dalam menangani konflik yang muncul antara peserta, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan workshop bertema “Peningkatan Kemampuan Profesional dalam Mediasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan” diselenggarakan sebagai upaya untuk membekali PK dengan keterampilan mediasi berbasis pendekatan psikologis dan hukum. Metode yang digunakan berupa psikoedukasi dengan desain pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas peningkatan pemahaman peserta. dalam hasil workshop menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap teknik mediasi dan pendekatan restoratif, yang diukur melalui skor pre-test dan post-test serta respons peserta dalam sesi diskusi. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan PK mampu menjalankan perannya sebagai agen mediasi yang profesional, netral, dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial secara utuh sesuai prinsip keadilan restoratif.
Abstract:Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan ketahanan pribadi warga binaan melalui pendekatan…
ekatan psikoedukasi. Kegiatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam bentuk webinar yang melibatkan 30 warga binaan kasus narkoba. Program ini mencakup sesi pembukaan, ice breaking, penyampaian materi, diskusi, dan refleksi mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak negatif narkoba serta munculnya kesadaran terhadap potensi diri untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu merefleksikan sisi negatif serta positif dari diri mereka sebagai langkah awal transformasi pribadi. Psikoedukasi terbukti efektif sebagai intervensi psikologis dalam membangun pola pikir positif, pengelolaan emosi, dan kesiapan kembali ke masyarakat. Dengan demikian, program ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sebagai wadah rehabilitasi mental melalui pendekatan edukatif yang terstruktur.
Abstract:Program Accarita merupakan inisiatif intervensi psikososial yang dirancang untuk memberikan ruang berbagi bagi warga binaan di Lapas Takalar Kelas IIB Takalar. Program ini bertujuan untuk menyediakan dukungan emosional dan…
an mendorong proses refleksi diri melalui pendekatan yang santai namun terstruktur. Kegiatan dilakukan dalam lima tahap: building rapport, sesi berbagi, sesi refleksi, sesi eksplorasi, dan sesi afirmasi. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta merasa lebih lega, diterima, dan mampu mengelola tekanan emosional setelah mengikuti sesi Accarita. Program ini terbukti efektif dalam memperkuat identitas positif serta menumbuhkan harapan hidup yang lebih baik. Dengan demikian, Accarita berpotensi menjadi program pendampingan psikososial yang berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan.
Abstract:Program psikoedukasi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam mengelola kontrol diri, menghadapi stigma masyarakat, dan mengembangkan pengelolaan emosi menjelang…
kebebasan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain one group pre-test and post-test yang melibatkan 25 responden laki-laki dari Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar. Pelatihan dilaksanakan selama satu hari dan difokuskan pada peningkatan kemampuan pengendalian diri melalui psikoedukasi. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta. Pada aspek kontrol diri, pemahaman peserta meningkat dari 72% menjadi 88%, sedangkan pemahaman tentang stigma masyarakat meningkat dari 36% menjadi 92%. Kemampuan menenangkan diri yang awalnya dimiliki oleh 20% peserta meningkat menjadi 72%, dan kesadaran akan pentingnya dukungan sosial meningkat hingga 96%. Program ini terbukti efektif dalam mendukung WBP mengembangkan kemampuan emosional dan sosial mereka, sehingga dapat mempermudah reintegrasi ke masyarakat dan mengurangi dampak negatif dari stigma sosial. Temuan ini menunjukkan pentingnya psikoedukasi sebagai solusi praktis dalam mendukung rehabilitasi psikologis dan sosial bagi warga binaan menjelang kebebasan mereka.
Abstract:Abstract: Rehabilitation programs are essential in correctional systems to equip inmates with the skills and behavioral readiness required for social reintegration. However, rehabilitation program assignment in many correctional…
ectional institutions remains dependent on manual and subjective assessments, which may result in inconsistent decisions. This study develops a Random Forest–based prediction system to support objective and data-driven rehabilitation program determination. A quantitative approach was applied using historical inmate data from January 2023 to January 2025, comprising 2,023 records. The research process included data preprocessing, an 80:20 training–testing split, model training, and performance evaluation using accuracy, precision, recall, and F1-score metrics. The results show that the model achieved an accuracy of 86.17% during training in Google Colab and 68.83% when deployed within the application system. This performance gap reflects real-world deployment and computational constraints rather than model failure. The proposed system provides consistent and objective rehabilitation program recommendations, thereby supporting more effective rehabilitation planning and decision-making in correctional institutions.
Keywords: correctional institutions; inmate rehabilitation programs; machine learning; random Forest; prediction system
Abstrak: Program pembinaan narapidana memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan serta kesiapan perilaku dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Namun, pada banyak lembaga pemasyarakatan, penentuan program pembinaan masih bergantung pada penilaian manual yang bersifat subjektif, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mengembangkan sistem prediksi program pembinaan narapidana berbasis algoritma Random Forest guna mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan berbasis data. Pendekatan kuantitatif diterapkan menggunakan data historis narapidana periode Januari 2023 hingga Januari 2025 sebanyak 2.023 data. Tahapan penelitian meliputi prapemrosesan data, pembagian data latih dan uji dengan rasio 80:20, pelatihan model, serta evaluasi performa menggunakan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 86,17% pada tahap pelatihan di Google Colab dan 68,83% saat diimplementasikan pada sistem aplikasi. Perbedaan performa tersebut mencerminkan keterbatasan lingkungan operasional, bukan kegagalan model. Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan mampu memberikan rekomendasi program pembinaan yang lebih objektif dan konsisten, sehingga mendukung perencanaan pembinaan yang lebih efektif.
Kata kunci: mesin pembelajaran; program pembinaan narapidana; random Forest; sistem pemasyarakatan; sistem prediksi