Abstract:Meningkatnya minat terhadap investasi aset riil tidak terlepas dari karakteristiknya yang memiliki nilai melekat pada bentuk fisik serta kemampuannya menjaga kestabilan nilai di tengah fluktuasi pasar keuangan. Kondisi ini…
ni mencerminkan adanya kecenderungan investor untuk beralih dari instrumen keuangan menuju aset berwujud, seperti properti, lahan, emas, dan logam mulia, sebagai upaya diversifikasi portofolio sekaligus perlindungan terhadap tekanan inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, karakteristik utama, manfaat, dan potensi risiko investasi aset riil dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari berbagai referensi ilmiah yang relevan, meliputi buku akademik, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Temuan kajian menunjukkan bahwa aset riil memiliki keunggulan berupa daya tahan nilai dalam jangka panjang, peran sebagai instrumen lindung nilai, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam karena didasarkan pada kepemilikan nyata dan terhindar dari praktik spekulatif maupun unsur perjudian. Meskipun demikian, investasi pada aset riil juga menghadapi keterbatasan, terutama terkait rendahnya likuiditas dan besarnya kebutuhan modal awal. Oleh karena itu, aset riil dapat dipandang sebagai alternatif investasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang Partnership for the Goals, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-17, dengan fokus pada peran utang dari luar negeri, investasi asing, dan bantuan dari luar negeri dalam mendukung pembangunan…
ngunan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga instrumen tersebut berfungsi sebagai sumber dana dan saluran kerja sama internasional, tetapi juga bisa menyebabkan ketergantungan ekonomi serta ketidakseimbangan kekuasaan antara negara pemberi bantuan dan negara penerima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengirimkan kuesioner kepada 23 responden di Kota Medan yang memahami isu kemitraan global, pembangunan, dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat utang luar negeri, investasi asing, dan bantuan luar negeri sebagai alat penting untuk mempercepat pembangunan, selama dikelola secara transparan, bermanfaat, dan sesuai dengan kepentingan negara. Responden juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat dan risiko ketiga instrumen tersebut agar tidak menyebabkan ketergantungan ekonomi yang terlalu lama. Selain itu, persepsi responden terhadap kemitraan global (SDG 17) menunjukkan sikap positif terhadap kerja sama internasional yang fokus pada transfer teknologi, inovasi, dan pertumbuhan yang inklusif, namun tetap menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa Partnership for the Goals hanya akan berhasil jika dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang baik, prinsip kesetaraan, serta komitmen bersama untuk mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Abstract:Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang keuangan pribadi agar terhindar dari pengeluaran yang boros saat membangun anggaran gaya hidup digital mereka. Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip syariah sangat…
penting dari sudut pandang Islam. Studi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gaya hidup keuangan mahasiswa dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang ekonomi Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mensurvei peserta menggunakan pertanyaan pilihan ganda. Kami menggunakan pengambilan sampel bertujuan untuk memilih responden kami, dan kami menggunakan statistik deskriptif untuk memahami hasilnya. Temuan studi ini memberikan bukti bahwa mahasiswa dapat memperoleh manfaat dari pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi Islam dengan mempraktikkan pengelolaan uang yang lebih terorganisir, hati-hati, dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.
Abstract:Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia telah mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beradaptasi dengan teknologi finansial, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).…
S). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat penggunaan, manfaat yang dirasakan, kemudahan, sikap, dan minat UMKM terhadap implementasi QRIS di Desa Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS dinilai bermanfaat karena mempercepat transaksi, meningkatkan keamanan, menyederhanakan pencatatan keuangan, dan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen digital yang semakin meningkat. Namun, masih terdapat kendala, terutama terkait jaringan internet yang belum stabil, literasi digital yang rendah, dan pemahaman yang belum merata tentang penggunaan QRIS. Kebijakan pemerintah melalui penetapan tarif MDR dan regulasi sistem pembayaran juga telah mendorong adopsi QRIS di kalangan UMKM. Dengan demikian, dukungan edukasi, infrastruktur digital yang lebih baik, dan pendampingan yang intensif diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan QRIS di lingkungan UMKM.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana emosi dan gaya hidup memengaruhi konsumsi kopi kekinian di kalangan generasi Z. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini melibatkan 25 responden berusia antara 18 hingga…
ngga 26 tahun untuk mengkaji motivasi, pola konsumsi, dan pengaruh sosial yang berkaitan dengan perilaku konsumsi kopi. Temuan menunjukkan bahwa keputusan untuk mengonsumsi kopi lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dan social, seperti kebutuhan untuk relaksasi, penghargaan diri, dan tekanan dari lingkungan social dibandingkan dengan pertimbangan fungsional semata. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perilaku konsumsi di kalangan generasi Z dan menyarankan pengembangan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan efektif untuk produk kopi kekinian.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun…
ahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengawasan dilakukan melalui langkah preventif dan kuratif, namun kewenangan Bawaslu dalam penjatuhan sanksi bersifat rekomendatif kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat pembina kepegawaian. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, rendahnya kesadaran netralitas ASN, serta kompleksitas pembuktian pelanggaran, khususnya melalui media sosial. Efektivitas penegakan netralitas ASN sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi guna menjaga integritas demokrasi lokal.
Abstract:Kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering tidak diakui sebagai tindak pidana, baik secara sosial maupun budaya. Penelitian ini bertujuan…
an untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan seksual dalam perkawinan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, dan keretakan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih efektif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta pendidikan kesetaraan gender dalam masyarakat.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang…
entang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai milliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.