Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor…
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung-gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi mahasiswa disabilitas.
Abstract:Penghambat jalannya pembangunan nasional sehingga rusaknya sebuah nilai moral didalam masyarakat merupakan sebuah permasalahan serius karena didalamnya tercermin sifat korupsi. korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan…
atau wewenang demi mencapai keuntungan sendiri sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti adanya penyuapan, penggelapan, pemerasan dan gratifikasi, sehingga mengakibatkan kerugian negara serta kepercayaan publik menurun. Dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi tersebut bukan hanya di lakukan oleh penegakan hukum namun juga perlu adanya sebuah pembangunan karakter antikorupsi yang perlu diberikan oleh para generasi muda,sehingga di dalam peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ada suatu peran penting dalam membangun sebuah karakter generasi muda untuk antikorupsi yaitu dengan melalui pendidikan, sosialiasi serta kampanye dalam membangun integittas. Dalam jurnal ini penelitian bertujuan untuk menganalisis peran KPK dalam membangun antikorupsi generasi muda serta menilai hambatan yang dihadapi untuk menilai struktur pelaksanaannya. jurnal penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan metode pendekatan perundang-undangan secara konseptual yang menghasilkan sebuah penelitian bahwa adanya peran KPK dalam pendidikan antikorupsi dapat berjalan melalui program pendidikan secara formal dan non formal,tetapi dapat dilihat juga bahwa adanya sebuah hambatan tantangan dalam menjangkau kesadaran masyarakat secara utuh. Maka demikian perlu adanya sinergitas antara KPK, lembaga pendidikan dan keinginan masyarakat untuk lebih belajar tentang antikorupsi agar dapat tercapai pembangunan karakter antikorupsi di lingkungan generasi muda.
Abstract:Trauma masa kanak-kanak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku antisosial dan kepribadian psikopat di masa dewasa. Kajian ini menelaah keterkaitan antara pengalaman traumatis awal seperti kekerasan,…
erasan, pengabaian, dan pelecehan dengan kecenderungan melakukan tindakan kriminal melalui lensa teori kriminologi modern, termasuk General Strain Theory (Agnew), teori temperamen (DeLisi & Vaughn), serta hasil penelitian tentang psikopati dan regulasi diri. Trauma berperan sebagai faktor “strain” yang memicu disfungsi emosional, gangguan empati, dan lemahnya kontrol impuls, yang bila tidak dimoderasi oleh ketahanan psikologis atau dukungan lingkungan, dapat berkembang menjadi pola perilaku kriminal dan sifat psikopat. Dengan demikian, pendekatan kriminologis kontemporer menekankan pentingnya intervensi dini yang berfokus pada pemulihan trauma dan penguatan kemampuan regulasi diri guna mencegah siklus kekerasan dan kejahatan yang berulang.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang di PHK serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tenaga kerja terhadap perusahaan yang merugikannya. Penelitian ini…
merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang ada dikaitkan dengan landasan teori yang telah dikemukakan kemudian menarik kesimpulan sehingga bersifat terarah dan sistematis. Adapun temuan dalam penelitian ini adalah pengusaha tetap wajib membayar upah secara penuh berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama tenaga kerja dirumahkan dan wajib memberikan uang pesangon bagi tenaga kerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.Upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja yang merasa dirugikan akibat di PHK adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Pentingnya penelitian ini untuk dikembangkan agar kedepannya hak-hak tenaga kerja baik dari segi upah maupun jaminan sosial dapat terpenuhi jika kembali terjadi situasi bencana alam maupun non alam.
Abstract:Artikel ini membahas tentang analisis risiko yang terkait dengan prinsip perlindungan hak desain industri yang proses pendaftarannya tanpa melalui tahap pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum…
um di negara lain untuk mengetahui apakah ada risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman. Beberapa di antaranya adalah risiko ketidakpastian, risiko duplikasi, risiko ketidaksesuaian, risiko kehilangan hak cipta, dan risiko konflik hak desain industri. Pengaturan Desain Industri di Negara Korea Selatan diharapkan dapat dijadikan acuan Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum Hak Kekayaan Intelektual bidang Desain Insustri di periode yang akan dating. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko yang terkait dengan perlindungan hak desain industri tanpa tahap pengumuman berbeda di setiap negara berdasarkan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.
Abstract:Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Rumah Kebangsaan Pancasila dalam memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila berbasis masyarakat di Kabupaten Bogor. Penelitian ini merespons keterbatasan studi empiris tentang…
entang Rumah Kebangsaan yang selama ini lebih banyak berfokus pada pendidikan formal, lembaga pusat, atau kelompok tertentu, bukan masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif pada Eduwisata Citra Alam Riverside, Kampung Pancasila Gunungputri, dan Kampung Moderasi Beragama Dusun Cikoleang selama Agustus 2025 sampai Januari 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi partisipatif, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ditentukan oleh komunikasi partisipatif, sumber daya sosial berbasis komunitas, disposisi pelaksana yang positif, dan struktur kelembagaan yang fleksibel. Setiap lokus menghidupkan Pancasila melalui pembelajaran pengalaman, praktik sosial, dan moderasi lintas agama. Kebaruan penelitian terletak pada konsep Living Pancasila Berbasis Masyarakat dan model integrasi tri-lokus yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama implementasi. Simpulannya, implementasi berbasis masyarakat lebih adaptif dan efektif daripada pendekatan administratif top-down dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.
Abstract:Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi RS Latemmamala Soppeng melalui penerapan gaya kepemimpinan partisipatif, serta menganalisis pengaruhnya terhadap…
dap kepuasan kerja pegawai. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik survei melalui wawancara kepada pegawai dan tenaga kesehatan. Tahapan kegiatan meliputi persiapan dan koordinasi, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan workshop kepemimpinan partisipatif, evaluasi, hingga penyusunan laporan akhir. Target kegiatan adalah meningkatnya pemahaman pegawai tentang konsep kepemimpinan partisipatif, terjalinnya hubungan kerja sama yang lebih efektif antara pimpinan dan pegawai, peningkatan motivasi dan rasa memiliki terhadap rumah sakit, serta terbukanya peluang pengembangan karir pegawai. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas kepemimpinan dan kualitas pelayanan kesehatan di RS Latemmamala Soppeng.
Abstract:Masa remaja adalah periode perkembangan kritis yang ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang kompleks yang memengaruhi perilaku kesehatan seksual dan reproduksi (KSR). Remaja semakin sering menghadapi…
i tantangan kesehatan seksual dan reproduksi yang rumit, termasuk aktivitas seksual prematur, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), dan kekerasan berbasis gender, yang seringkali saling terkait dengan faktor psikologis seperti sikap, efikasi diri, kesehatan mental, dan keterampilan komunikasi. Kesehatan seksual dan reproduksi yang baik adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Tujuan kegiatan ini adalah memberi pengetahuan dan menumbuhkan sikap yang terarah tentang kesehatan seksualitas dan reproduksi dari segi ilmu pengetahuan dan pendekatan keagamaan. Bentuk kegiatan adalah penyuluhan. Sasaran kegiatan yaitu remaja usia 12-15 tahun, dengan jumlah peserta 30 orang. Kegiatan berlangsung kurang lebih selama 60 menit, di Balai Desa Pulonas Baru. Hasil evaluasi kegiatan diketahui tingkat pengetahuan remaja yang diukur dengan rentang baik (80%). Keaktifan remaja dalam interaksi selama kegiatan berlangsung juga menjadi indikator yang baik sebagai respon dimensi sikap peduli pada kesehatan reproduksi. Saran kegiatan selanjutnya adalah pendidikan kesehatan jiwa untuk menghadapi perubahan hormonal yang mengakibatkan perubahan mental dan perilaku pada remaja.
Abstract:Gerakan radikalisme yang menyasar generasi muda, termasuk di pedesaan Jawa Timur, membutuhkan pendekatan alternatif yang efektif dan sesuai dengan konteks sosio-kultural masyarakat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk…
tuk menerapkan nilai-nilai tafakkur (kontemplasi mendalam) dalam tasawuf sebagai metode preventif dan kuratif dalam program deradikalisasi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, workshop interaktif, pendampingan kelompok, dan pendirian komunitas “Remaja Tafakkur”. Lokasi kegiatan di Desa X, Kabupaten Y, Jawa Timur, dengan melibatkan 30 pemuda. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang moderasi beragama, kemampuan introspeksi diri (muhasabah), serta penurunan ketertarikan terhadap narasi keagamaan yang eksklusif dan konfrontatif. Diskusi menggarisbawahi bahwa pendekatan spiritual-psikologis berbasis kearifan lokal (local wisdom) Islam Nusantara, seperti tasawuf, terbukti efektif membangun ketahanan mental dan spiritual pemuda terhadap paham radikal. Disimpulkan bahwa internalisasi nilai tafakkur tasawuf dapat menjadi model soft approach dalam deradikalisasi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Abstract:Permasalahan kesehatan mental dan spiritual di kalangan mahasiswa meningkat, sementara layanan bimbingan dan konseling konvensional di perguruan tinggi seringkali belum terintegrasi secara maksimal dengan nilai-nilai spiritual…
ritual yang menjadi kebutuhan mendasar sebagian besar mahasiswa Indonesia. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep Tazkiyatun Nafs (penyucian jiwa) sebagai pendekatan integratif dalam layanan Bimbingan dan Konseling Islami (BKI) di perguruan tinggi. Program dilaksanakan di Universitas X melalui serangkaian kegiatan: (1) Pelatihan dan workshop bagi konselor dan peer counselor tentang teknik konseling berbasis Tazkiyatun Nafs, (2) Pengembangan modul panduan singkat, dan (3) Penyediaan layanan konseling kelompok tematik yang mengintegrasikan konsep Muhasabah (introspeksi), Mujahadah an-Nafs (perjuangan melawan hawa nafsu), dan Riyadhah (latihan spiritual). Metode partisipatif digunakan dengan melibatkan 15 konselor/calon konselor dan 30 mahasiswa sebagai klien sukarela. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kompetensi konselor dalam melakukan asesmen spiritual dan pendekatan yang lebih holistik. Mahasiswa peserta konseling melaporkan penurunan gejala stres dan kecemasan, serta peningkatan self-awareness dan ketenangan batin. Diskusi menggarisbawahi bahwa integrasi Tazkiyatun Nafs memberikan kerangka konseptual yang kaya dan praktis untuk memperkuat dimensi psiko-spiritual dalam konseling kampus, sesuai dengan konteks budaya-religius Indonesia. Disimpulkan bahwa implementasi konsep ini dapat mengoptimalkan peran BKI dalam membangun ketahanan mental-spiritual mahasiswa.