Abstract:This study aims to describe the effectiveness of Services at the Harapan Makmur Village Office. This study was conducted for approximately 3 months, the location of the study was in Harapan Makmur Village, Kurik District,…
, Merauke Regency. The method used in this study is descriptive qualitative with data analysis techniques using sources according to Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The number of informants in this study was 10 informants. research results. Based on the discussion of the three dimensions of tangible public service, reliability, and responsiveness, it can be concluded that public services in Harapan Makmur Village have shown real efforts to meet community expectations, although their implementation still faces various challenges. In terms of tangible, the availability of information boards is quite good physically, but not yet fully effective in conveying messages clearly and inclusively. From the aspect of reliability, the commitment to timely and procedural services is indeed visible, but it is not evenly distributed and there are still complaints regarding inconsistency. Meanwhile, in terms of responsiveness, village officials have shown good intentions to respond to community needs, but consistency in responding to complaints and needs of residents still needs to be improved.
Abstract:Bagian Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas pokok: Protokol, serta penyiapan materi dan Administrasi Pimpinan; Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bindang Komunikasi Pimpinan, Protokol, serta Materi…
teri dan Administrasi Pimpinan dan; Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tupoksi, banyak pegawai yang bekerja tanpa panduan yang memadai, sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan dengan baik sering kali mengalami keterlambatan atau kesalahan. Minimnya supervisi dari atasan memperburuk kondisi belum ada evaluasi yang jelas terhadap kinerja pegawai. Tujuan penelitian menganalisis Kinerja Bagian Administrasi Pimpinan. Dan Faktor mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan. Metode penelitian deskripstif kualitatif, Teknik analisis data merupakan langkah strategis dalam penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian Kinerja pegawai Bagian Administrasi Pimpinan secara signifikan ditentukan oleh efektivitas komunikasi internal, terutama kejelasan informasi, ketepatan disposisi pimpinan, dan kecepatan penyelesaian tugas administratif, yang secara langsung memengaruhi mutu layanan. Pola komunikasi terbuka meningkatkan organizational trust dan konsistensi kinerja, namun masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, rendahnya komunikasi informal, serta perbedaan persepsi lintas unit. Kepatuhan tinggi terhadap SOP berperan sebagai instrumen performance control yang menekan kesalahan kerja, meskipun berpotensi mengurangi fleksibilitas apabila tidak diimbangi ruang diskresi. Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi, tetapi belum optimal akibat kesenjangan kompetensi digital dan keterbatasan pelatihan. Selain itu, motivasi kerja dan ketahanan psikologis menjadi determinan utama keberlanjutan kinerja, sehingga penguatan aspek komunikasi, kapasitas teknologi, dan pembinaan mental kerja merupakan prasyarat strategis bagi peningkatan kualitas layanan administrasi pimpinan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui…
alui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah.
Kata kunci: BBM subsidi, QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan, Merauke, Mazmanian & Sabatier.
Abstract:Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Papua Selatan II/2025 berperan penting dalam mengembangkan dan mengidentifikasi bakat atlet muda di provinsi baru Papua Selatan. Penelitian ini menggunakan studi literatur untuk meninjau…
fungsi Porprov sebagai wadah
pembinaan yang selaras dengan UU No. 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga indikator efektivitas pembinaan kabupaten serta sarana memperkuat sportivitas, persatuan, dan identitas daerah. Dengan demikian, Porprov berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekosistem olahraga Papua Selatan
Abstract:This research aims to analyze the effectiveness of Minimum Service Standards (MSS) implementation at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) in Merauke Regency, South Papua Province. MSS are crucial…
cial instruments for guaranteeing community rights to quality basic services, including civil administration services. Despite their establishment, challenges persist in ensuring that services provided align with the stipulated standards. The research employed a descriptive qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, observation, and document analysis. Key informants included the head of the department, service-providing staff, and representatives of community service users. The findings indicate that MSS implementation at Merauke Disdukcapil has generally been underway, though its effectiveness varies across service types. Some MSS indicators, such as service waiting times and cost certainty, have been well-met. However, challenges are still present in aspects like the availability of adequate human resources, sub-optimal socialization of MSS to the community, and the need for improved supporting infrastructure. Limited access to information and public understanding of service rights also act as inhibiting factors. Thus, the effectiveness of MSS at Merauke Disdukcapil can be enhanced through strengthening human resource capacity, improving facilities and infrastructure, and intensifying socialization efforts. This study recommends the necessity of regular evaluation and continuous improvement to ensure excellent civil administration services for all communities in Merauke.
Abstract:Abstract Women's representation in parliament is an important indicator in realising gender equality and inclusive democracy. To support this, Indonesia has adopted a 30% quota policy for women in legislative candidacy since…
since the 2004 elections. This policy aims to increase women's participation in politics and ensure women's voices are represented in decision-making. However, even though this policy has been implemented, women's representation in parliament is still far from the expected target. In the 2019 elections, women's representation in the People's Representative Council (DPR) only reached 20.5%. This research analyses the implementation and effectiveness of gender quota policies in Indonesia using a qualitative approach. Findings show that the main obstacles to implementing gender quotas include the dominance of patriarchal culture, lack of support from political parties, discrimination against female candidates, and weak supervision and law enforcement. On the other hand, this policy has made a positive contribution in the form of increasing the number of women elected as legislative members, although this contribution is still limited. In conclusion, the effectiveness of the 30% quota policy for women in parliament requires strengthening commitment from various parties, including political parties, society, and election management institutions. Research recommendations include strengthening the capacity of female candidates, increasing supervision of quota implementation, as well as wider outreach about the importance of women's representation in politics. With these steps, it is hoped that gender equality in parliament can be achieved better in the future.
Keywords:, women's representation, parliament, politics, Indonesia.
Abstract:Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Buti Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Distrik Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 8 orang sebagai informan. Data…
ta analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat, kemudian pelaksanaan, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata, selanjutnya, pengorganisasian, Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Serta pengawasan, Hasil positif dari pengelolaan wisata pantai menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang dipimpin Kepala kampung dengan fleksibilitas dalam berkoordinasi.
Abstract:Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency has the task of providing services to all elements of society regardless of social status in order to provide excellent service to the community. One of the problems that…
t occurs in the village office is the poor service so that the community complains about the service provided because the manufacturing process is very convoluted and waits for a long time The purpose of this study is to find out the effectiveness of the work of village officials in improving services in Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection technique uses observation, interview, and documentation techniques. The results of this study illustrate that the effectiveness of the work of village officials in improving services in Yanggandur Village, Sota District, Merauke Regency in the implementation of services has not been carried out effectively. This happens because there is still a lack of government responsibility, especially village officials in providing good services to the community. The lack of initiative of the village officials to adapt to the community environment and also the lack of village office facilities so that all activities do not run well and efficiently. For the Yanggandur village apparatus to be able to improve the quality of service, meet the needs of the community well and also build relationships with a more participatory approach with the community so that the services provided will produce good results.
Keywords: Effectiveness, Service, Village Apparatus
Abstract:Penelitian ini menginvestigasi transformasi implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Merauke dengan fokus pada tantangan dan potensi solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian…
an ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan berkelanjutan serta mengidentifikasi dampaknya terhadap pembangunan lokal dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil temuan menunjukkan variasi dalam efektivitas implementasi kebijakan, dengan beberapa program berhasil meningkatkan kondisi lingkungan dan ekonomi masyarakat, sementara program lain mengalami kendala seperti kurangnya koordinasi dan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan adaptif dan partisipatif yang lebih kuat dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap konteks lokal.
Kata Kunci : Kebijakan pembangunan berkelanjutan; implementasi kebijakan; dampak pembangunan lokal
Abstract:This research aims to evaluate the effectiveness of fulfilling citizens' rights within the public administration system in Merauke Regency, South Papua. The focus of the study is on services related to civil administration,…
on, healthcare, education, and licensing, as well as the challenges encountered in accessing these services, particularly in remote rural areas. The research employs a descriptive qualitative method, collecting data through in-depth interviews, field observations, and document studies. The informants include citizens using public services, government officials, and community leaders.
The findings reveal a significant disparity in access and quality of services between urban and rural areas in Merauke. Residents in remote areas face various challenges, such as limited infrastructure, a shortage of healthcare workers and teachers, as well as geographical barriers that delay the fulfillment of their basic rights, particularly in healthcare, education, and civil administration services. The digitization of services is also uneven, as limited internet access in rural areas hampers licensing services.
Based on these findings, the study proposes a new theory, Geographically Adaptive Public Service, which emphasizes the importance of adapting public services to local geographical and socio-cultural conditions. This theory offers a more flexible and innovative approach to public service delivery in remote areas, aiming to ensure the equitable fulfillment of citizens' rights. In conclusion, service innovation and a more adaptive approach are needed to improve the quality of public services in Merauke Regency, particularly in reaching communities in hard-to-access areas.