Abstract:Desa Sidoasri, Kabupaten Malang, memiliki potensi ekowisata bahari yang tinggi namun menghadapi tekanan ekologi dan kelembagaan lokal yang terbatas. Program ini bertujuan memberdayakan Pokmaswas dan masyarakat pesisir agar…
ar bertransformasi dari pengguna pasif menjadi pengelola aktif ekowisata berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif berbasis komunitas melalui survei awal, FGD, pelatihan Training Ecodiver (selam dasar, identifikasi biota, pemantauan terumbu, dokumentasi), sarasehan desa, pendampingan intensif, serta evaluasi formatif–sumatif. Hasil menunjukkan: (i) penilaian potensi wisata (panorama pantai, trekking, snorkeling–diving, canoeing, GT fishing) memperoleh skor tinggi pada keunikan ekosistem, keterkaitan antarhabitat, dan keterwakilan ekosistem pesisir; (ii) partisipasi, motivasi, dan kapasitas kelembagaan masyarakat meningkat, tercermin dari keterlibatan dalam pemantauan terumbu, pengelolaan homestay, promosi digital, serta penguatan rencana kerja Pokmaswas; (iii) jejaring komunitas–pemerintah–akademisi menguat dan membuka peluang tindak lanjut. Disimpulkan bahwa konservasi harus menjadi prasyarat pengembangan ekowisata, dengan paradigma “konservasi sebagai investasi” untuk menjaga daya tarik destinasi dan manfaat ekonomi lokal. Ke depan disarankan institusionalisasi SOP dan insentif konservasi, monitoring jangka panjang berbasis komunitas, perluasan kemitraan lintas sektor, serta integrasi adaptasi iklim dan pengendalian spesies invasif dalam paket ekowisata Sidoasri.
Abstract:Perundungan (bullying) pada jenjang pendidikan dasar berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis, iklim kelas, dan capaian belajar siswa. Program pengabdian ini bertujuan mengintegrasikan pencegahan dan penanganan perundungan…
erundungan ke dalam kurikulum satuan pendidikan dasar melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka, serta kolaborasi orang tua–komunitas. Metode meliputi lokakarya desain pembelajaran, penyusunan modul tematik lintas mata pelajaran, pelatihan restoratif (restorative practices), kampanye siswa (student-led campaign), dan sistem rujukan kasus berbasis sekolah. Evaluasi menggunakan pra–pasca asesmen guru, observasi pembelajaran, audit perangkat ajar, serta rekap insiden dan persepsi iklim sekolah. Hasil menunjukkan peningkatan kompetensi guru dalam mengenali/merespons perundungan, bertambahnya praktik pembelajaran sosial-emosional (PSE), dan penurunan laporan insiden di kelas yang mengadopsi strategi secara konsisten. Pembahasan menekankan pentingnya integrasi eksplisit pada tujuan pembelajaran, asesmen formatif nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, serta tata kelola sekolah yang selaras dengan kebijakan pencegahan kekerasan. Disimpulkan bahwa integrasi kurikuler—bukan sekadar kegiatan insidental—lebih berkelanjutan dalam memitigasi perundungan. Disarankan penguatan monitoring berbasis data, pelibatan orang tua secara sistematis, dan dukungan kebijakan sekolah yang konsisten.
Abstract:This Community service program aims to strengthen the Buddhist community's religious, cultural, and spiritual values by implementing Pabbajjā and Upasampadā at Muaro Jambi Temple, a historic Buddhist heritage site in Indonesia.…
ndonesia. The program is motivated by the need for a learning medium integrating Buddhist teachings with direct experience in a religious and cultural environment. The implementation adopted a participatory and collaborative approach, engaging participants particularly university students in ritual activities, Dharma discussions, and the practice of moral precepts (sīla). The selection of Muaro Jambi Temple also served as a strategy to revitalize the site’s function as a center for spiritual cultivation and cultural preservation. The results indicate a significant improvement in participants’ understanding of the Dharma, adherence to moral precepts, and awareness of the importance of Buddhist cultural heritage. The program fostered the development of religious character and cultural identity, enhancing participants’ commitment to preserving the noble values of Buddhism within the local context. Furthermore, it opened opportunities for the development of history-based religious tourism. In conclusion, this PKM effectively integrates religious education, character building, and cultural preservation. Its sustainability requires multi-stakeholder support to ensure that the values, history, and spirituality of the Nusantara heritage are preserved authentically and meaningfully.
Abstract:Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk…
nyata dari pengabdian masyarakat adalah kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran kontekstual di luar kelas. Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidimpuan berkomitmen mengoptimalkan KKL sebagai sarana pengembangan kompetensi akademik dan sosial mahasiswa melalui keterlibatan langsung di tengah masyarakat. Pada tahun 2024, kegiatan KKL dilaksanakan di Desa Siamporik Lombang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dikombinasikan dengan prinsip service learning, mahasiswa dari berbagai program studi melaksanakan program lintas bidang, meliputi pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial-politik, dan teknik. Kegiatan-kegiatan ini mencakup peningkatan literasi anak, inovasi pertanian berbasis sumber daya lokal, pelatihan ekonomi kreatif, pendataan kependudukan, serta perbaikan infrastruktur dan pengenalan teknologi edukatif. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif efektif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan penguatan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga mengembangkan empati, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif. Pelaksanaan KKL ini menegaskan bahwa perguruan tinggi mampu berkontribusi secara konkret terhadap pembangunan masyarakat melalui model pengabdian yang kolaboratif dan transformatif. Harapannya, model ini dapat direplikasi di wilayah lain untuk mendorong masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Abstract:Equivalency education is one of the nonformal education services that plays an important role in expanding educational access for individuals who are unable to complete formal education. The success of equivalency education…
ion programs is determined not only by the availability of educational access but also by learners’ participation in the learning process. This study aims to analyze the strengthening of educational access and learner participation through the equivalency education program at PKBM Minda Utama, Bandung City. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving PKBM managers, tutors, and learners. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that educational access was strengthened through flexible learning schedules, simplified administrative requirements, and continuous program socialization to the community. Learner participation was reflected in active engagement during learning activities, supported by communicative, contextual, and needs-based learning approaches. The success of the program was supported by managerial commitment, tutor competence, and increasing public awareness of the importance of education, while economic constraints, work demands, and limited facilities remained challenges. The study concludes that educational access and learner participation are interrelated dimensions that determine the success of equivalency education programs. Therefore, strengthening both dimensions should be viewed as an integrated effort to improve the effectiveness of equivalency education and support lifelong learning
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru. Kajian penelitian difokuskan pada pengelolaan data dan informasi,…
ormasi, pemanfaatan komunikasi serta kolaborasi digital, otomatisasi layanan administrasi, dan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, operator Sistem Informasi Desa (SID), serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui kegiatan observasi langsung di lapangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi di Desa Pantungo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi di Desa Pantungo telah dimanfaatkan dalam pengelolaan data administrasi, penyebaran informasi melalui website dan media sosial, serta mendukung proses pelayanan dan pengambilan keputusan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, mempercepat pelayanan administrasi, dan mendukung koordinasi antarperangkat desa. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena pengelolaan data masih sebagian dilakukan secara manual, komunikasi digital belum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat, serta pelayanan administrasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital. Analisis penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.