Abstract:This study aims to analyze the role of perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU) in mediating the relationship between financial behavioral biases—namely financial literacy (FL), overconfidence (OC), and…
nd risk tolerance (RT)—and Bitcoin investment decisions among Generation Z in Indonesia, using the Tokocrypto and Indodax platforms. Employing a quantitative approach with a survey of 360 active Generation Z investors, data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The findings indicate that financial literacy, risk tolerance, PU, and PEOU have a direct positive and significant effect on Bitcoin investment decisions. Overconfidence, however, showed no significant direct effect. Furthermore, PU and PEOU partially mediated the relationships between financial literacy and investment decisions, as well as between risk tolerance and investment decisions. Notably, PEOU emerged as the strongest mediating pathway, particularly for risk tolerance. Conversely, neither PU nor PEOU mediated the relationship between overconfidence and investment decisions. This research contributes theoretically by integrating Behavioral Finance theory with the Technology Acceptance Model (TAM) in the context of high-risk digital assets. Practically, it offers insights for platform developers to enhance user experience and design targeted financial education, and for regulators to formulate behaviorally-informed investor protection policies.
Abstract:Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi, dengan munculnya Bitcoin dan aktivitas trading sebagai inovasi utama. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin…
itcoin menawarkan manfaat seperti transparansi, efisiensi, dan akses keuangan yang lebih luas, terutama di tingkat global. Namun, tantangan besar muncul berupa volatilitas harga yang ekstrem, spekulasi yang berlebihan, dan potensi manipulasi yang sering kali menimbulkan risiko besar bagi para pelaku transaksi. Dalam konteks Islam, prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menjadi landasan utama dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan menciptakan transaksi yang diberkahi dan tidak merugikan pihak mana pun, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Al-Bukhari No. 2079.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis relevansi nilai-nilai etika dalam hadis tersebut terhadap aktivitas ekonomi digital modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bitcoin dan trading digital memiliki potensi manfaat besar, penggunaannya sering melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti gharar (ketidakpastian), riba (bunga), dan maysir (perjudian). Pengintegrasian nilai-nilai Islam, seperti keterbukaan dan keadilan, menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih etis dan berkelanjutan. Teknologi seperti smart contracts dapat membantu menjaga transparansi dan meminimalkan ketidakpastian, tetapi tantangan seperti regulasi yang kurang memadai dan sifat transaksi yang anonim masih membutuhkan perhatian khusus. Hadis Al-Bukhari No. 2079 memberikan panduan moral yang relevan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi digital berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mendukung keadilan, dan melindungi pelaku ekonomi dari risiko yang tidak diinginkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam membangun sistem ekonomi digital yang adil, transparan, dan seimbang.
Abstract:Begitu meningkatnya popularitas transaksi cryptocurrency, khususnya bitcoin ,di mana harga Bitcoin yang sangat tinggi di pasar dunia, maka banyak peminat dari kalangan elit hingga rakyat biasa di dunia yang ingin bertransaksi…
ansaksi atau berinvestasi dengan Bitcoin, tidak terkecuali di Indonesia. Sementara di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan perlunya pemahaman fiqh muamalat dalam konteks tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian transaksi bitcoin yang dilakukan melalui aplikasi Pintu dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara dengan para ahli fiqh dan pengguna aplikasi Pintu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi bitcoin di aplikasi Pintu dapat memenuhi kriteria fiqh muamalat, asalkan memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fiqh muamalat dalam bertransaksi bitcoin untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam praktik investasi digital.
Abstract:Artikel ini mengkaji perspektif fiqih muamalat terhadap zakat aset cryptocurrency, yang semakin relevan di era digital. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah berkembang pesat sebagai bentuk aset digital yang…
g memiliki nilai ekonomi signifikan. Namun, sifatnya yang desentralisasi, fluktuatif, dan non-fisik menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam hal pengenaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap literatur fiqih klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa ulama terkait zakat pada aset baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai maal mustafad atau harta yang diperoleh melalui aktivitas baru, yang memiliki nilai ekonomi dan sifat likuiditas. Penentuan wajib zakat pada cryptocurrency bergantung pada pemenuhan syarat-syarat seperti kepemilikan penuh (milk tam), mencapai nisab, dan berlangsungnya satu haul. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jenis zakat yang dikenakan, apakah termasuk zakat perdagangan, zakat emas dan perak, atau bentuk lain. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis dalam penghitungan dan pembayaran zakat cryptocurrency untuk membantu umat Islam memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menganalisis virtual cryptocurrency sebagai mata uang e-commerce, terutama Bitcoin, yang digunakan transaksi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji ketentuan yang berhubungan…
an dengan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mata uang virtual cryptocurrency, terutama Bitcoin, sebagai alat transaksi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun minat masyarakat terhadap cryptocurrency cukup tinggi, regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan mata uang virtual kriptografi ini sebagai alat pembayaran masih belum ada yang menjamin kepastian hukum. Kedua, peran Bank Indonesia sebagai regulator keuangan belum cukup kuat mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dampak transaksi menggunakan bitcoin mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia, temuan penelitian bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan lemah secara perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia memerlukan regulasi yang tepat dan tegas. Regulasi yang tepat akan memberikan kepastian hukum, melindungi pihak yang terlibat, serta memastikan penerimaan negara yang adil dan berkelanjutan terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Implikasi regulasi yang tidak cukup jelas dan kurang tegas dalam bisnis transaksi virtual cryptocurrency di Indonesia membuktikan tidak ada kepastian hukum penggunaa virtual cryptocurrency di Indonesia dan belum sah. Resktrukturisasi bagi peraturan Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya perlu mendukung para pengguna virtual cryptocurrency juga bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif. Dengan adanya regulasi yang tepat, cryptocurrency dapat diintegrasikan secara aman, terpercaya, dan dapat diterima secara luas sebagai alat transaksi di Indonesia.