Abstract:The rapid growth of cryptocurrency transactions presents both opportunities for innovation and risks of cross-border financial crime, including tax evasion and money laundering, which challenge the effectiveness of traditional…
tional regulation. This study aims to analyze the effectiveness of platform-based law enforcement particularly the implementation of the Travel Rule, CARF, and KYC in the Indonesian context. The research employs a qualitative multi-site case study method with data triangulation from international literature (FATF, OECD, IMF, Chainalysis, Cambridge) and national regulations (OJK, PPATK, DJP). The findings indicate that cryptocurrency platforms serve as key actors in detection and enforcement; however, their effectiveness is constrained by the sunrise problem, the migration of illicit activities into DeFi and OTC ecosystems, and legal sovereignty tensions arising from the dominance of global platforms. This study introduces the concept of Platform-Embedded Enforcement as a novel theoretical framework, integrating monitoring and enforcement mechanisms directly into platform architectures, thereby enabling compliance to be enforced automatically, in real time, and across jurisdictions. These findings contribute to the development of more adaptive, holistic, and effective cryptocurrency regulation in emerging markets.
Abstract:Konsep gharar merupakan prinsip fundamental dalam hukum ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan transparansi dalam transaksi. Transformasi konsep ini menjadi penting di era digital karena kemajuan teknologi menghadirkan…
ghadirkan tantangan dan peluang baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis pustaka untuk mengeksplorasi penerapan gharar dalam transaksi modern, khususnya pada teknologi seperti smart contracts, cryptocurrency, dan blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital dapat mengurangi gharar melalui transparansi dan kejelasan data, tantangan seperti ketidakpastian algoritma, volatilitas aset digital, dan literasi pengguna tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi teknologi untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif namun tetap berlandaskan nilai-nilai syariah. Kajian ini menegaskan relevansi prinsip gharar dalam memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi syariah di era digital.
Abstract:Begitu meningkatnya popularitas transaksi cryptocurrency, khususnya bitcoin ,di mana harga Bitcoin yang sangat tinggi di pasar dunia, maka banyak peminat dari kalangan elit hingga rakyat biasa di dunia yang ingin bertransaksi…
ansaksi atau berinvestasi dengan Bitcoin, tidak terkecuali di Indonesia. Sementara di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah Muslim, dan perlunya pemahaman fiqh muamalat dalam konteks tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian transaksi bitcoin yang dilakukan melalui aplikasi Pintu dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara dengan para ahli fiqh dan pengguna aplikasi Pintu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi bitcoin di aplikasi Pintu dapat memenuhi kriteria fiqh muamalat, asalkan memenuhi syarat kejelasan dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman fiqh muamalat dalam bertransaksi bitcoin untuk memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam praktik investasi digital.
Abstract:Artikel ini mengkaji perspektif fiqih muamalat terhadap zakat aset cryptocurrency, yang semakin relevan di era digital. Cryptocurrency, seperti Bitcoin dan Ethereum, telah berkembang pesat sebagai bentuk aset digital yang…
g memiliki nilai ekonomi signifikan. Namun, sifatnya yang desentralisasi, fluktuatif, dan non-fisik menimbulkan berbagai tantangan dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam hal pengenaan zakat. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap literatur fiqih klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa ulama terkait zakat pada aset baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai maal mustafad atau harta yang diperoleh melalui aktivitas baru, yang memiliki nilai ekonomi dan sifat likuiditas. Penentuan wajib zakat pada cryptocurrency bergantung pada pemenuhan syarat-syarat seperti kepemilikan penuh (milk tam), mencapai nisab, dan berlangsungnya satu haul. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jenis zakat yang dikenakan, apakah termasuk zakat perdagangan, zakat emas dan perak, atau bentuk lain. Artikel ini memberikan rekomendasi praktis dalam penghitungan dan pembayaran zakat cryptocurrency untuk membantu umat Islam memanfaatkan teknologi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.
Abstract:Otoritas moneter dan perbankan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Namun, dengan kemajuan teknologi dan perubahan dalam lanskap keuangan global, tantangan baru muncul yang mungkin…
ungkin mempengaruhi peran dan fungsi otoritas moneter dan perbankan di masa depan.Dalam era digital dan kemajuan teknologi finansial (fintech), otoritas moneter dan perbankan dihadapkan pada berbagai isu yang perlu ditangani. Salah satu isu utama adalah perubahan dalam sistem pembayaran yang didorong oleh teknologi seperti blockchain dan mata uang digital. Peningkatan penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency dapat menyebabkan pergeseran dalam dinamika keuangan global dan mengubah cara otoritas moneter dan perbankan mengatur dan mengawasi sistem keuangan.Selain itu, tantangan lainnya adalah perlindungan konsumen dan privasi dalam lingkungan yang semakin terhubung secara digital. Otoritas moneter dan perbankan perlu memperhatikan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk melindungi konsumen dari ancaman keamanan siber dan pelanggaran data, sambil memfasilitasi inovasi teknologi yang dapat meningkatkan layanan keuangan.Selain itu, terdapat juga isu-isu terkait inklusi keuangan dan aksesibilitas. Dalam menghadapi perubahan teknologi, otoritas moneter dan perbankan perlu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan setara terhadap layanan keuangan. Ini bisa melibatkan pengembangan solusi inovatif seperti layanan keuangan berbasis teknologi mobile atau pembiayaan.Dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan ini, otoritas moneter dan perbankan perlu beradaptasi dan mengatur ulang strategi mereka. Kolaborasi dengan sektor swasta, institusi internasional, dan regulator global juga menjadi penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menganalisis virtual cryptocurrency sebagai mata uang e-commerce, terutama Bitcoin, yang digunakan transaksi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji ketentuan yang berhubungan…
an dengan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mata uang virtual cryptocurrency, terutama Bitcoin, sebagai alat transaksi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun minat masyarakat terhadap cryptocurrency cukup tinggi, regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan mata uang virtual kriptografi ini sebagai alat pembayaran masih belum ada yang menjamin kepastian hukum. Kedua, peran Bank Indonesia sebagai regulator keuangan belum cukup kuat mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dampak transaksi menggunakan bitcoin mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia, temuan penelitian bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan lemah secara perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia memerlukan regulasi yang tepat dan tegas. Regulasi yang tepat akan memberikan kepastian hukum, melindungi pihak yang terlibat, serta memastikan penerimaan negara yang adil dan berkelanjutan terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Implikasi regulasi yang tidak cukup jelas dan kurang tegas dalam bisnis transaksi virtual cryptocurrency di Indonesia membuktikan tidak ada kepastian hukum penggunaa virtual cryptocurrency di Indonesia dan belum sah. Resktrukturisasi bagi peraturan Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya perlu mendukung para pengguna virtual cryptocurrency juga bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif. Dengan adanya regulasi yang tepat, cryptocurrency dapat diintegrasikan secara aman, terpercaya, dan dapat diterima secara luas sebagai alat transaksi di Indonesia.