Abstract:Filsafat pendidikan merupakan fondasi krusial dalam menentukan arah, tujuan, dan metode pembelajaran, terutama pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan…
dan menganalisis perbandingan antara aliran filsafat idealisme versus realisme, serta pragmatisme versus positivisme, beserta implikasinya terhadap pengembangan pembelajaran di PGMI. Hasil kajian menunjukkan bahwa idealisme menekankan pada pembentukan karakter spiritual dan nilai moral yang berakar pada ide , sementara realisme menitikberatkan pada penguasaan ilmu pengetahuan objektif yang bersumber dari realitas alam dan pengalaman inderawi. Di sisi lain, pragmatisme memandang kebenaran berdasarkan manfaat praktis dan tindakan nyata , sedangkan positivisme mengutamakan metode ilmiah, logika, dan verifikasi empiris. Implikasi bagi PGMI adalah perlunya integrasi antara nilai-nilai moral-spiritual (idealisme) dengan keterampilan praktis dan penguasaan fakta nyata (realisme, pragmatisme, positivisme) guna melahirkan calon guru madrasah yang berakhlak mulia, terampil, dan mampu mengaitkan teori dengan realitas kehidupan
Abstract:Idealism and realism are two opposing philosophies that have shaped the field of education for centuries. These two philosophies have significantly influenced educational practices and curriculum development, with educators…
ors often incorporating elements of both idealism and realism into their teaching methods. The method used in this study is a literature review, which involves searching for literature from both international and national sources using tools like QuillBot. This literature study examines the relationship between relevant writings and supporting literature, such as books, journals, articles, theses, and other relevant sources found on the internet. The results of this study show that the integration of idealism and realism in education is crucial to providing students with a comprehensive and effective learning experience. By balancing a focus on ethical values and practical skills, educators can help students develop the tools they need to thrive in both academic settings and the real world.
Abstract:Idealism has made a significant contribution to the development of modern education, particularly in shaping curricula, learning orientations, and the reinforcement of moral values that foster students’ character formation.…
tion. The shift in educational paradigms that increasingly emphasizes intellectual and ethical dimensions demonstrates the relevance of idealist thought as a philosophical foundation that views reality as grounded in ideas, concepts, and rational consciousness. This study addresses the question of how the essence of idealism is philosophically understood and how its implications extend to religion, economics, politics, and education as spheres of human praxis. The research employs a literature review method through critical analysis of various scholarly articles discussing idealism as a philosophical school of thought and its contemporary relevance. The findings indicate that idealism posits ideas as the fundamental reality, while matter is understood as the outward manifestation of deeper inner dimensions such as mind, soul, and values. This perspective affirms that education should not merely focus on material and pragmatic aspects, but rather on the formation of character, morality, and spiritual awareness. The novelty of this study lies in its comprehensive synthesis between the metaphysical concepts of idealism and their multidimensional application in religion, economics, politics, and education, thereby offering an integrative perspective that underscores the urgency of ideal values in building a civilization grounded in thought and ethics.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis transformasi sistem ekonomi sosial Indonesia periode 1945-1960 sebagai fase krusial membangun kemandirian ekonomi nasional di tengah warisan struktur kolonial. Menggunakan metode kualitatif deskriptif…
skriptif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian mengkaji lima fase: warisan ekonomi kolonial, rekonstruksi ekonomi nasional (1945-1950), era Demokrasi Liberal (1950-1959), implementasi prinsip gotong royong, dan ekonomi berdikari (1959-1960). Hasil menunjukkan Indonesia mewarisi kondisi paradoks kaya sumber daya namun terbelenggu kemiskinan struktural akibat dualisme ekonomi kolonial. Upaya rekonstruksi menghadapi hyperinflasi, defisit anggaran kronis, dan infrastruktur hancur. Para pendiri bangsa merumuskan alternatif ketiga antara kapitalisme dan sosialisme melalui ekonomi gotong royong yang diinstitusionalisasikan dalam Pasal 33 UUD 1945. Periode Demokrasi Liberal ditandai Program Benteng yang belum optimal, sementara Demokrasi Terpimpin menekankan ekonomi berdikari melalui Manipol-USDEK. Meskipun idealisme kuat secara filosofis, implementasi menghadapi kendala teknis-manajerial. Penelitian menyimpulkan periode 1945-1960 meletakkan fondasi identitas ekonomi Indonesia yang menekankan keseimbangan efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, dengan relevansi nilai gotong royong terhadap prinsip ekonomi Islam seperti ta'awun dan keadilan sosial.