Abstract:Pelaku usaha di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, memerlukan penguatan kesiapan pengembangan usaha yang tidak hanya mencakup promosi digital, tetapi juga identitas usaha, penentuan harga, visual produk, media komunikasi,…
kasi, dan transaksi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai branding dan marketing digital melalui pembelajaran yang terintegrasi dan praktis. Kegiatan dilaksanakan pada 25 Juli 2026 di Balai Desa Ketandan dan diikuti oleh 38 peserta. Program mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan booklet digital, pretest, penyampaian materi dan demonstrasi, diskusi dan tanya jawab, posttest, serta evaluasi deskriptif. Booklet digital merangkum delapan topik praktis, yaitu branding dan kesiapan produk, keunggulan produk dan target konsumen, penentuan harga dasar, foto produk, akun Instagram usaha, perencanaan konten, WhatsApp Business, dan QRIS. Evaluasi menggunakan sepuluh pernyataan dengan cakupan materi yang setara pada pretest dan posttest dan dianalisis terhadap 35 peserta dengan data berpasangan lengkap. Rata-rata skor meningkat dari 94 menjadi 98. Karena skor awal peserta sudah tinggi, hasil tersebut diinterpretasikan secara deskriptif sebagai penguatan pemahaman yang telah dimiliki, bukan sebagai bukti pengaruh kausal. Booklet menjadi luaran edukasi tambahan yang mendukung ketersediaan materi setelah kegiatan. Program terutama berkaitan dengan SDG 8 dan SDG 9, serta secara tidak langsung dengan SDG 1.
Abstract:Kepercayaan publik merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas administrasi dan koordinasi kerja yang tinggi. Penelitian ini bertujuan…
rtujuan menganalisis kemampuan komunikasi interpersonal pegawai Kantor Pertanahan Kota Serang sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap kualitas layanan yang diberikan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian berjumlah 102 pegawai, dengan sampel sebanyak populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disusun berdasarkan indikator komunikasi interpersonal menurut DeVito, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Hasil uji instrumen menunjukkan seluruh item pernyataan valid dengan nilai corrected item-total correlation di atas 0,349 serta reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,969. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal pegawai berperan penting dalam memperkuat koordinasi internal, meningkatkan kejelasan informasi, serta mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Komunikasi interpersonal yang efektif mendorong terciptanya pelayanan yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel sehingga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap Kantor Pertanahan Kota Serang.
Public trust is a crucial factor in the successful implementation of public services, including the land administration sector, which is characterized by complex administrative processes and extensive work coordination. This study aims to analyze the interpersonal communication competence of employees at the Serang City Land Office as an effort to build public trust in the quality of public services provided. This research employed a quantitative method with a survey approach. The study population consisted of 102 employees, all of whom were included as the research sample using a total sampling technique. Data were collected through a questionnaire developed based on DeVito’s interpersonal communication indicators, namely openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality. The instrument testing results indicated that all questionnaire items were valid, with corrected item-total correlation values exceeding 0.349, and reliable, with a Cronbach’s Alpha coefficient of 0.969. The findings reveal that employees’ interpersonal communication plays a significant role in strengthening internal coordination, improving information clarity, and minimizing the potential for miscommunication that may influence public perceptions of land services. Effective interpersonal communication contributes to more transparent, responsive, and accountable public services, thereby enhancing public trust in the Serang City Land Office.
Abstract:Pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa memandang kondisi dan karakteristik…
ik yang dimiliki. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyiapkan sarana pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi guru PAUD dalam menyiapkan sarana pembelajaran inklusif di sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian terhadap lima belas artikel jurnal internasional yang dipublikasikan pada periode 2016–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penyediaan sarana pembelajaran inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi utama yang diterapkan guru PAUD dalam menyiapkan sarana pembelajaran inklusif, yaitu pengembangan media pembelajaran adaptif, penataan lingkungan belajar yang aksesibel, pemanfaatan alat permainan edukatif dan teknologi bantu, penguatan kolaborasi dengan orang tua dan berbagai pihak terkait, serta peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif. Kelima strategi tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sarana pembelajaran inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kemampuan guru dalam merancang, memodifikasi, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif untuk mendukung pembelajaran yang inklusif dan berkualitas.
Abstract:Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, dengan tujuan untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Anak melalui penerapan pendekatan partisipatif…
f berbasis komunitas. Desa Ponggi dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki potensisosial dan semangat gotong royong yang tinggi, namun masih menghadapi berbagai persoalan seperti kurangnya kesadaran terhadap perlindungan anak, rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, serta minimnya kegiatan edukatif yang mendukung tumbuh kembang anak secara sehat dan aman. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program utama yang dilaksanakan meliputi pembenahan taman kanak-kanak (TK), Festival Anak Ceria, senam sehat mingguan, penyuluhan anti-bullying dan KDRT, serta kampanye kesehatan reproduksi yang seluruhnya dilaksanakan secara kolaboratif dengan perangkat desa, guru, dan ibu-ibu PKK. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran sosial masyarakat terhadapi superlindungan anak dan kesetaraan gender. Ibu-ibu mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan publik, anak-anak menjadi lebih percaya diri dan peka terhadap empati sosial, serta lingkungan belajar menjadi lebih bersih dan nyaman. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam memperkuat kohesisosial, menumbuhkan rasa memiliki terhadap program, serta menciptakan keberlanjutan kegiatan setelah PKM berakhir. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi mampu menjadi strategi efektif dalam mewujudkan desa yang inklusif, aman, dan ramah bagi perempuan dan anak.
Abstract:Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan bagian dari transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan mutu pelayanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kurangnya…
urangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan KRIS menjadi tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat KRIS, serta menyampaikan 12 kriteria fasilitas rawat inap yang ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan, dari 69% peserta berada pada kategori pengetahuan cukup sebelum sosialisasi menjadi 89% peserta dalam kategori pengetahuan baik setelah kegiatan. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi KRIS mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara efektif. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung keberhasilan implementasi KRIS di masyarakat.
Abstract:Equivalency education is one of the nonformal education services that plays an important role in expanding educational access for individuals who are unable to complete formal education. The success of equivalency education…
ion programs is determined not only by the availability of educational access but also by learners’ participation in the learning process. This study aims to analyze the strengthening of educational access and learner participation through the equivalency education program at PKBM Minda Utama, Bandung City. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving PKBM managers, tutors, and learners. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that educational access was strengthened through flexible learning schedules, simplified administrative requirements, and continuous program socialization to the community. Learner participation was reflected in active engagement during learning activities, supported by communicative, contextual, and needs-based learning approaches. The success of the program was supported by managerial commitment, tutor competence, and increasing public awareness of the importance of education, while economic constraints, work demands, and limited facilities remained challenges. The study concludes that educational access and learner participation are interrelated dimensions that determine the success of equivalency education programs. Therefore, strengthening both dimensions should be viewed as an integrated effort to improve the effectiveness of equivalency education and support lifelong learning
Abstract:Non-formal education plays an important role in providing educational services to communities unable to complete formal education. One form of non-formal education that serves as an alternative education is the Package C…
Equivalency Education Program. This study aims to analyze the implementation of the community empowerment management function through the Package C Equivalency Education Program at PKBM Buana Mekar Baleendah using the POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) management approach. The study used a descriptive qualitative method with the research location at PKBM Buana Mekar, Bandung Regency. The research subjects consisted of PKBM managers, tutors, and Package C learners. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis used the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the planning function has been carried out through identifying community needs and preparing flexible learning programs. The organizing function is seen from the division of tutor tasks and a clear organizational structure. The implementation function is carried out through andragogy-based learning with lectures, discussions, questions and answers, and skills practice methods. Meanwhile, the supervisory function is carried out through learning evaluation, attendance monitoring, andsupervision of skills practice. Although the program's implementation has been quite successful, several obstacles remain, such as limited digital learning media, unstable student attendance rates, and suboptimal utilization of practical facilities. Overall, the Package C Program at Buana Mekar Community Learning Center (PKBM) has systematically implemented management functions to support the community empowerment process through equivalency education
Abstract:Gunung Fuji merupakan gunung berapi tertinggi di Jepang yang memiliki empat jalur pendakian utama. Di antara keempat jalur tersebut, Yoshida dan Fujinomiya menjadi pilihan paling populer di kalangan pendaki dari berbagai…
penjuru dunia. Penelitian ini bertujuan mengkuantifikasi tingkat kemiringan masing-masing jalur dengan memanfaatkan konsep gradien dalam kerangka kalkulus peubah banyak. Data elevasi setiap stasiun serta panjang segmen antar-stasiun dikumpulkan dan diolah untuk memperoleh nilai kemiringan per segmen maupun kemiringan rata-rata keseluruhan jalur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jalur Yoshida memiliki kemiringan rata-rata sebesar 23,36% (setara 13,15°), sedangkan jalur Fujinomiya mencatat kemiringan rata-rata yang lebih tinggi, yakni 31,54% (setara 17,50°). Segmen paling curam pada jalur Yoshida terletak di antara Stasiun 5 dan Stasiun 6 dengan kemiringan 45,45%, sementara segmen paling curam pada jalur Fujinomiya berada di antara Stasiun 8 dan Stasiun 9a dengan kemiringan 65,69%. Temuan ini mengindikasikan bahwa jalur Yoshida lebih sesuai bagi pendaki pemula, sedangkan jalur Fujinomiya menuntut kondisi fisik yang lebih prima.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Pendidikan kemasyarakatan merupakan bentuk pendidikan di luar sistem formal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran partisipatif dan kontekstual. Pendidikan masyarakat secara menyeluruh…
merupakan proses pembentukan manusia yang beriman secara sosial yang berlandaskan nilai nilai secara komprehensif dan kemanusiaan. Artikel ini mengkaji tentang konsep pendididkan secara teks dan konteks kemasyarakatan serta ditinjau dari Alhussunah wal jamaah NU. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai sumber seperti Al-Qur’an, Hadis, buku ilmiah, dan jurnal terindeks untuk menganalisis konsep pendidikan kemasyarakatan dalam perspektif Islam, khususnya dalam wacana pluralitas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan kemasyarakatan dalam Al-Qur’an dan Hadis menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan toleransi sebagai landasan pembentukan masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Nilai-nilai seperti ta’awun (tolong-menolong), tasamuh (toleransi), dan keadilan sosial menjadi prinsip utama yang memperkuat fungsi pendidikan sebagai sarana transformasi moral dan sosial di tengah keberagaman. Kesimpulannya, pendidikan kemasyarakatan berbasis nilai-nilai Qur’an dan Hadis berperan strategis dalam membangun masyarakat madani yang inklusif, harmonis, dan berkeadaban.