Abstract:Abstract: The unlawful occupation and conversion of conservation forest areas constitute acts that not only cause state financial losses but also result in environmental degradation and the loss of conservation functions.…
. This study aims to analyze the legal regulation of corruption crimes related to the occupation and conversion of conservation forest areas and to examine judicial considerations in Medan District Court Decision Number 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results indicate that the legal framework governing corruption crimes in the forestry sector is relatively comprehensive; however, challenges remain regarding unclear legal norms and regulatory disharmony. The judges’ considerations in the case were based on the legal status of the conservation forest area, the existence of unlawful acts, state losses, and the environmental damage caused by the defendant’s actions. The court concluded that the defendant had fulfilled the elements of corruption, and therefore the decision was not solely based on juridical considerations but also on environmental protection and broader public interests. This study highlights the importance of strict law enforcement against corruption in the forestry sector to ensure legal certainty, environmental protection, and sustainable natural resource management.
Keywords: Corruption Crime; Conservation Forest; Judicial Consideration; State Losses; Environmental Protection
Abstrak: Penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi secara melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya fungsi konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi dalam penguasaan dan pengalihfungsian kawasan hutan konservasi serta menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di sektor kehutanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan norma dan disharmonisasi peraturan. Pertimbangan hakim dalam putusan a quo didasarkan pada pembuktian status kawasan hutan konservasi, adanya perbuatan melawan hukum, kerugian negara, serta dampak kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana korupsi di sektor kehutanan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.
Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi; Hutan Konservasi; Pertimbangan Hakim; Kerugian Negara; Lingkungan Hidup
Abstract:Abstract: The Angken philosophy is an important part of Lampung's traditional society, governing the relationship between individuals and society. However, the implementation of the Angken philosophy in a modern context…
often faces challenges, particularly in integrating the principles of Islamic law and local wisdom. This study aims to analyze the Angken philosophy within the Lampung traditional community in Kotabumi from the perspective of Islamic law and local wisdom. The research methods used were literature review and interviews with traditional leaders and members of the Lampung traditional community. The results indicate that the Angken philosophy can be integrated with the principles of Islamic law and local wisdom, and plays a significant role in maintaining harmony and balance within Lampung's traditional society. This study concludes that the integration of the Angken philosophy with Islamic law and local wisdom can serve as a model for other traditional communities in managing relationships between individuals and society. The contribution of this research is the development of a conceptual integration of the Angken philosophy with Islamic law and local wisdom, which can be a novelty in the field of Islamic law and local wisdom studies.
Keywords: Angken, Lampung Customs, Islamic Law, Local Wisdom.
Abstrak: Filosofi Angken merupakan bagian penting dalam masyarakat adat Lampung yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Namun, implementasi filosofi Angken dalam konteks modern seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filosofi Angken pada masyarakat adat Lampung di Kotabumi dalam perspektif hukum Islam dan kearifan lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan wawancara dengan pemuka adat dan masyarakat adat Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filosofi Angken dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan kearifan lokal, dan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan masyarakat adat Lampung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi filosofi Angken dengan hukum Islam dan kearifan lokal dapat menjadi model bagi masyarakat adat lainnya dalam mengelola hubungan antara individu dan masyarakat. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan konsep integrasi filosofi Angken dengan hukum Islam dan kearifan lokal, yang dapat menjadi novelty dalam bidang studi hukum Islam dan kearifan lokal.
Kata Kunci: Angken, Adat Lampung, hukum Islam, Kearifan lokal.
Abstract:Abstract: The main challenge in managing the EEZ is law enforcement. Pollution, illegal fishing, and excessive exploitation of resources often occur in this area. Therefore, the state must have sufficient capacity to monitor…
itor and enforce the law to protect the marine ecosystem. Effective law enforcement in the EEZ also requires international cooperation, especially when pollution or resource exploitation issues involve more than one country. The unclear regulation of the area of duty between law enforcement agencies that have similar duties, functions, and authorities in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) has led to disharmony and overlapping authorities in the implementation of law enforcement. This study aims to determine the normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this study has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. The research results indicate that there is overlapping authority in conducting investigations in the EEZ, particularly in cases of pollution caused by the illegal dumping of hazardous waste by foreign vessels carrying out transshipment, which damages the ecosystem. This creates overlapping authority in investigations, necessitating harmonization and clear regulatory reform to determine the authority to conduct investigations in the EEZ.
Keywords: Exclusive Economic Zone, Environmental Pollution, Hazardous Waste
Abstrak: Tantangan utama dalam pengelolaan ZEE adalah penegakan hukum. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sering kali terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum guna melindungi ekosistem laut. Penegakan hukum yang efektif di ZEE juga memerlukan kerjasama internasional, terutama ketika masalah pencemaran atau eksploitasi sumber daya melibatkan lebih dari satu negara. Ketidakjelasan pengaturan wilayah tugas antar lembaga penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan di zee terutama pada kasus pencemaran oleh pembuangan limbah b3 oleh kapal asing yang melakukan transihpment secara illegal yang merusak ekosistem menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan sehingga perlunya harmonisasi dan reformasi regulasi yang jelas untuk menentukan kewenangan melakukan penyidikan di zee
Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Pencemaran lingkungan, Limbah B3
Abstract:Abstract: Diversion can be understood as a process of transferring the resolution of juvenile criminal cases from the formal criminal justice system to mechanisms outside the court process. Its purpose is to promote restorative…
orative justice. Restorative justice directs the resolution of criminal cases by involving the offender, the victim, the families of both parties, and other relevant stakeholders to collectively seek a fair solution that emphasizes restoring the situation to its original condition rather than pursuing retribution (Barda Nawawi Arief, 2008: 45).Based on Article 5 paragraph (2) points (a) and (b) in conjunction with Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA), the processes of investigation, prosecution, and adjudication of cases involving children conducted by the General Courts must be directed toward the pursuit of Diversion. In general, the Diversion process is carried out through a deliberative mechanism that takes into account several aspects, including the interests of the victim, the welfare and responsibility of the child, the avoidance of retaliation, social harmony, as well as propriety, morality, and even public order.However, the Diversion process cannot be applied to child offenders who are charged with crimes punishable by imprisonment of seven (7) years or more, as well as to those who are repeat offenders. Outside of these two conditions, investigators, public prosecutors, and judges are obligated to seek the implementation of Diversion[1]. This study aims to examine the application of Diversion within the juvenile criminal justice system and to assess its effectiveness in realizing restorative justice oriented toward the protection of children’s rights and the recovery of victims. The approach employed is normative juridical, involving the analysis of statutory regulations, legal doctrines, and relevant judicial practices. The findings are expected to provide conceptual and practical recommendations for strengthening the implementation of Diversion so that it becomes more consistent, just, and oriented toward the best interests of the child.
Keywords: Effectiveness, Diversion, Juvenile Justice System, Child Protection.
Abstrak: Diversi dapat diartikan sebagai proses pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghadirkan keadilan restoratif (restorative justice). Keadilan restoratif mengarahkan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Barda Nawawi Arief, 2008: 45). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) poin a dan b ko. Pasal 7 UU SPPA, menjelaskan bahwa proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Umum harus mengarah pada upaya Diversi. Secara umum, proses Diversi dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan memperhatikan sejumlah aspek, antara lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, bahkan ketertiban umum. Namun, proses Diversi sendiri tidak dapat dilakukan kepada terpidana anak yang didakwa penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta terpidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Di luar kedua ketentuan tersebut, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan proses Diversi[1]. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan bagi korban. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik peradilan yang relevan. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi penguatan pelaksanaan Diversi agar lebih konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Kata Kunci: Efektivitas, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak.
Abstract:Abstract: Sexual violence against children constitutes a serious crime that results in multidimensional impacts on victims, including physical, psychological, and social harm. Within the Indonesian criminal justice system,…
m, the handling of child sexual violence cases remains predominantly oriented toward a retributive approach that emphasizes the punishment of offenders. Such an approach often fails to fully consider the best interests of the child as a victim, particularly with regard to psychological recovery and the traumatic effects arising from lengthy and confrontational judicial processes. Repeated examinations, the obligation to recount traumatic experiences, and direct or indirect confrontation with perpetrators may exacerbate the victim’s trauma.
Restorative justice has emerged as an alternative approach to criminal case resolution by prioritizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. However, the application of restorative justice in cases of sexual violence against children remains controversial due to the serious nature of the offense and the vulnerable position of child victims. This article aims to analyze the challenges and prospects of implementing restorative justice in the resolution of child sexual violence cases in Indonesia by examining legal protection mechanisms, the principle of the best interests of the child, and the traumatic impacts experienced by victims within the criminal justice process. This study employs a normative juridical research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although restorative justice has been accommodated within various legal policies in Indonesia, its implementation in child sexual violence cases continues to face juridical, sociological, and psychological challenges. Nevertheless, restorative justice still holds prospects for limited and selective application, provided that it prioritizes victim protection, ensures strict supervision, and involves professional assistance to safeguard the recovery and well-being of child victims.
Keyword: restorative justice, sexual violence against children, legal protection, best interests of the child, psychological trauma.
Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Pendekatan tersebut sering kali belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban, khususnya terkait pemulihan psikologis dan dampak traumatis yang timbul akibat proses peradilan pidana yang panjang dan konfrontatif. Proses pemeriksaan yang berulang, kewajiban memberikan keterangan di hadapan aparat penegak hukum, serta kemungkinan berhadapan langsung dengan pelaku dapat memperparah trauma yang dialami anak.
Restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Namun, penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan perdebatan karena karakteristik tindak pidana yang serius dan posisi anak sebagai korban yang sangat rentan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan prospek penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dengan menelaah aspek perlindungan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi korban, serta dampak traumatis dalam proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice telah diakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum, penerapannya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menghadapi kendala yuridis, sosiologis, dan psikologis. Namun demikian, restorative justice tetap memiliki prospek untuk diterapkan secara terbatas dan selektif dengan pengawasan ketat serta pendampingan profesional guna menjamin perlindungan maksimal bagi korban.
.
Kata kunci: restorative justice, kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum, kepentingan terbaik bagi korban, trauma psikologis.
Abstract:Abstract: Nyongkolan is a typical wedding tradition of the Sasak people in Lombok which involves a bridal procession to the bride's house. In this tradition, communication has an important role in maintaining harmony between…
ween family, society and the bridal couple. This research aims to examine how Islamic communication ethics are applied in the Nyongkolan tradition. The research method used is literature study and observation with a qualitative approach. The research results show that communication ethics in Nyongkolan reflect Islamic principles, such as qaulan sadidan (correct words), qaulan layyinan (gentle words), and qaulan ma'rufan (good words). However, several challenges were also found, such as the use of less polite language in social interactions during the procession. Therefore, education is needed to maintain Islamic values in communication during Nyongkolan so that it continues to reflect good morals.
Â
Keyword: Ethics; Islamic Communication; Nyongkolan Tradition
Â
Abstrak: Nyongkolan adalah salah satu tradisi pernikahan khas masyarakat Sasak di Lombok yang melibatkan arak-arakan pengantin menuju rumah mempelai wanita. Dalam tradisi ini, komunikasi memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antara keluarga, masyarakat, dan pasangan pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana etika komunikasi Islam diterapkan dalam tradisi Nyongkolan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan observasi dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi dalam Nyongkolan mencerminkan prinsip-prinsip Islam, seperti qaulan sadidan (perkataan yang benar), qaulan layyinan (perkataan yang lembut), dan qaulan ma’rufan (perkataan yang baik). Namun, beberapa tantangan juga ditemukan, seperti penggunaan bahasa yang kurang santun dalam interaksi sosial selama prosesi berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan edukasi untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam komunikasi selama Nyongkolan agar tetap mencerminkan akhlak yang baik.Â
Â
Kata kunci: Etika;Komunikasi Islam;Tradisi Nyongkolan
Abstract:Abstract: Islam and tolerance are two things that form a unity that cannot be separated. Tolerance in Islam is formed by the values contained in the Koran and hadith as guidelines for Muslims. These two guidelines serve…
as a bridge to apply the concept of tolerance in the religious pluralism that exists in Indonesia. Islam is a religion of rahmatan lil alamin that upholds the values of tolerance, justice and kindness among followers of other religions. Islamic teachings are teachings that uphold human values, justice, goodness and harmony in society. The aim of this research is to look at the concept of tolerance offered in Islamic teachings in looking at the pluralism of religions in Indonesia and to see how the values of Islamic teachings are applied in creating peace between religious communities. This research is descriptive qualitative with the type of research being a literature study. The results of this research show that responding to religious pluralism in Indonesia must be based on the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet. The tolerance desired by Islam is to allow all their religious activities, namely by not supporting, disturbing the beliefs of, or participating in non-Muslim celebrations. Apart from that, Islam has values in creating harmony and peace between religious communities, namely giving gifts to each other, doing ihsan (good), being fair, and respecting neighbors.
Â
Keywords: Tolerance, Values of Islamic Teachings, Religious Plurality, Indonesia
Â
Abstrak: Islam dan toleransi merupakan dua hal yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Toleransi di dalam Islam terbentuk dengan adanya nilai-nilai yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadits sebagai pedoman umat Islam. Kedua pedoman tersebut dijadikan sebagai jembatan untuk menerapkan konsep toleransi di dalam kemajemukan agama yang ada di Indonesia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebaikan antar pemeluk agama lain. Ajaran Islam merupakan ajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebaikan dan keselarasan di dalam kemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat konsep toleransi yang ditawarkan di dalam ajaran Islam dalam melihat kemajemukan agama yang ada di Indonesia dan untuk melihat bagaimana penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam menciptakan kedamaian antar umat beragama. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literature atau kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menyikapi kemajemukan agama di Indonesia harusalah dilandasi oleh al-Qur’an mapun hadits nabi. Toleransi yang diinginkan oleh Islam adalah membiarkan segala aktivitas keagamaan mereka yaitu dengan tidak mendukung, menggangu kepercayaan, ataupun turut dalam perayaan non-muslim. Selain itu, Islam memiliki nilai-nilai dalam menciptakan keselarasan dan keadamaian antar umat beragama yaitu saling memberi hadiah, berbuat ihsan (baik), adil, dan menghargai tetangga.
Â
Kata Kunci: Toleransi, Nilai Ajaran Islam, Kemajemukan Agama, Indonesia
Abstract:This study investigates the strategic role of Islamic journalistic communication in promoting fraternal compassion and fostering bilateral harmony between Indonesia and Singapore. In an era shaped by digital polarization…
and cultural fragmentation, ethical journalism becomes crucial in constructing inclusive narratives and supporting peaceful cross-border relations. The objective of this research is to identify how Islamic values particularly the principle of rahmatan lil-‘alamin (mercy to all creation) inform journalistic practices that contribute to intercultural understanding and regional diplomacy. Using a qualitative, library-based approach, the study examines comparative media discourse from Indonesia and Singapore to highlight patterns of ethical communication that emphasize compassion, responsibility, and soft power engagement. The results reveal that Islamic journalistic communication offers a transformative model to counter stereotypes, foster mutual respect, and enhance transnational solidarity. This study contributes to the broader academic discourse on Islamic media ethics, intercultural dialogue, and religion-based peacebuilding by proposing a theoretical framework for ethical Islamic journalism applicable in other multicultural societies across Southeast Asia.
Abstract:Balun Village is one of the Pancasila villages in Lamongan Regency. There are three religions practiced by the village community, namely Islam, Protestant Christianity and Hinduism, they apply moderation and tolerance that…
at varies between religious communities as part of the implementation of Pancasila values. Balun Village is located in Turi sub-district, Lamongan district. This village is often visited by Pancasila tourists from various circles, ranging from elementary school, middle school, high school students, even students who conduct research there. It is good in the village. The nickname of the village "Pancasila" for Balun, Turi sub-district, Lamongan regency, East Java, contains the values of Pancasila and tolerance that develop in it. The village, which is 4 kilometers from the city of Lamongan, is inhabited by three religious adherents who not only respect and appreciate each other but also make inter-religious harmony in their society as an identity for their village. The method used in this study is descriptive qualitative. This approach was chosen because in this study the variable is about "Inter-Religious Tolerance" so that in-depth information is needed through the process of observation, interviews, and documentation.
Abstract:This study examines the role of waste banks in enhancing the economic value of household waste while promoting environmental sustainability. Focusing on the waste bank implemented in Susukan Siroto, East Ungaran District,…
, Semarang Regency, Indonesia, the research evaluates its impact on the community's waste management practices and economic potential. The descriptive qualitative method was employed, involving interviews with 30 participants from the Family Empowerment and Welfare Group. Findings reveal that waste banks effectively increase awareness about waste sorting and recycling. Through systematic waste management, including sorting and depositing waste, communities gained both financial benefits and environmental improvements. Data from two implementation phases (June and August 2024) show a significant increase in waste deposits and financial returns for participants. Inorganic waste, such as plastic bottles, used cooking oil, and boxes, were transformed into valuable commodities, demonstrating the circular economy concept. The study highlights the importance of community involvement and education in achieving sustainable waste management. Waste banks not only reduce waste volume at landfills but also contribute to economic resilience, environmental conservation, and social harmony. The findings suggest that waste banks serve as a practical model for waste valorization, aligning with sustainable development goals.