Abstract:Abstract: The obligation to implement Social and Environmental Responsibility (TJSL) in Indonesia has been regulated by law, but regulations regarding the provision of incentives for companies that implement it have not…
been comprehensively formulated. This situation raises questions about the effectiveness of TJSL policies in encouraging corporate compliance while increasing the attractiveness of national investment. This study aims to analyze the regulation of TJSL incentives in the Indonesian legal system, assess the urgency of providing incentives from the perspective of legal certainty and ease of doing business, and compare them with policies implemented in Singapore. This study is a normative legal study with legislative, conceptual, and comparative approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively using the theory of legal certainty, development law theory, and comparative law theory as analytical frameworks. This study shows that the regulation of TJSL incentives in Indonesia is still limited, not systematically integrated with investment and ease of doing business policies, and has not been designed as a strategic instrument to encourage optimal corporate participation. In contrast, Singapore implements a more structured approach through a combination of fiscal and non-fiscal incentives aligned with sustainable development policies and improving the investment climate. Therefore, reformulating CSR incentive policies in Indonesia is necessary to create legal certainty, increase the effectiveness of CSR implementation, and strengthen national competitiveness and investment attractiveness. The formulation of clear, measurable, and integrated incentives will make CSR not only a legal obligation but also a strategic instrument for sustainable economic development.
Keywords: Social and Environmental Responsibility, Incentives, Legal Certainty, Ease of Doing Business, Comparative Law.
Abstrak: Kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturan mengenai pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakannya belum dirumuskan secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas kebijakan TJSL dalam mendorong kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan insentif TJSL dalam sistem hukum Indonesia, menilai urgensi pemberian insentif dalam perspektif kepastian hukum dan kemudahan berusaha, serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Singapura.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum pembangunan, dan teori perbandingan hukum sebagai kerangka analisis.
Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan insentif TJSL di Indonesia masih bersifat terbatas, tidak terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan investasi dan kemudahan berusaha, serta belum dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong partisipasi korporasi secara optimal. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur melalui kombinasi insentif fiskal dan non-fiskal yang selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan iklim investasi. Atas dasar hal tersebut reformulasi kebijakan insentif TJSL di Indonesia diperlukan guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, serta memperkuat daya saing dan daya tarik investasi nasional. Perumusan insentif yang jelas, terukur, dan terintegrasi akan menjadikan TJSL tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Insentif, Kepastian Hukum, Kemudahan Berusaha, Perbandingan Hukum.
Abstract:Abstract: This paper aims to explore the role of cultural leadership in the SIJORI region (Singapore, Johor, and the Riau Archipelago) in leveraging artificial intelligence (AI) and digital transformation to preserve and…
enrich local cultural identity. As globalization and technological advancements accelerate, cultural leaders in SIJORI face the challenge of upholding cultural values while embracing digital innovation. This paper highlights the core elements of cultural leadership—cultural awareness, empathy, adaptability, inclusive communication, cultural innovation, and community empowerment—and examines how these elements can be strengthened through the use of AI and digital platforms. Under culturally aware leadership, technology can be harnessed to foster cross-cultural collaboration, preserve local heritage, and drive innovation within cultural practices. This study underscores the importance of adaptive cultural leadership in digital strategies, aiming to build communities that are deeply rooted in cultural identity yet prepared to navigate the challenges of the continually evolving digital age.
Keywords: Cultural Leadreship, SIJORI Region, Artificail Intelligence, Digital Transformation, Cross-Cultural Collaboration
Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan budaya di wilayah SIJORI (Singapura, Johor, dan Kepulauan Riau) dalam memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital untuk melestarikan dan memperkaya identitas budaya lokal. Seiring percepatan globalisasi dan kemajuan teknologi, para pemimpin budaya di SIJORI menghadapi tantangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sambil merangkul inovasi digital. Makalah ini menyoroti elemen inti kepemimpinan budaya—kesadaran budaya, empati, adaptabilitas, komunikasi inklusif, inovasi budaya, dan pemberdayaan masyarakat—dan meneliti bagaimana elemen-elemen ini dapat diperkuat melalui penggunaan AI dan platform digital. Di bawah kepemimpinan yang sadar budaya, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi lintas budaya, melestarikan warisan lokal, dan mendorong inovasi dalam praktik budaya. Studi ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan budaya adaptif dalam strategi digital, yang bertujuan untuk membangun komunitas yang berakar kuat dalam identitas budaya namun siap menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.
Kata Kunci: Kepemimpinan Budaya, Wilayah SIJORI, Kecerdasan Buatan, Transformasi Digital, Kolaborasi Lintas Budaya
Abstract:Abstract: This study examines the complexity of policies governing conflicts of interest and corruption between Indonesia and Singapore through a normative juridical approach. The study was conducted by examining the regulatory…
ulatory framework, institutions, and legal implementation in preventing the practice of abuse of public office. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework, although comprehensive, tends to function as a legislative showcase without transformative power because it is trapped in a political dynamic that is permissive towards corruption. Instruments such as the Corruption Law, PP 53/2010, and the code of ethics for public officials are more symbolic than substantive, thus failing to change bureaucratic behavior that is still shaped by a culture of patronage and clientelism. In contrast, Singapore proves that simple but sharp regulations, such as the Prevention of Corruption Act, when supported by an independent anti-corruption agency (CPIB), indiscriminate law enforcement, and integrity-based bureaucratic incentives, can suppress corruption to a minimum level. However, Singapore's system remains subject to criticism, particularly regarding the risk of legal authoritarianism and vulnerability to cross-border global financial issues. Therefore, this study confirms that the effectiveness of corruption eradication is not determined by the number of regulations, but rather by political consistency, independent institutional design, and the internalization of integrity values within the bureaucratic culture. For Indonesia, an important lesson from Singapore is the urgency of simplifying regulations, strengthening the independence of anti-corruption institutions, and fostering a bureaucratic culture that rejects patronage.
Keywords: complexity, nurative, legislative showcase, authoritarianism, internalization, bureaucracy
Abstrak: Penelitian ini menelaah kompleksitas kebijakan pengaturan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, kelembagaan, serta implementasi hukum dalam mencegah praktik penyalahgunaan jabatan publik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung berfungsi sebagai legislative showcase tanpa daya transformasi karena terjebak dalam dinamika politik yang permisif terhadap korupsi. Instrumen seperti UU Tipikor, PP 53/2010, maupun kode etik pejabat publik lebih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga gagal mengubah perilaku birokrasi yang masih dibentuk oleh budaya patronase dan clientelism. Sebaliknya, Singapura membuktikan bahwa regulasi yang sederhana namun tajam, seperti Prevention of Corruption Act. Jika ditopang lembaga antikorupsi independen (CPIB), penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan insentif birokrasi berbasis integritas, mampu menekan korupsi hingga level minimal. Meski demikian, sistem Singapura tetap menyisakan kritik, terutama terkait risiko otoritarianisme hukum dan kerentanan terhadap isu keuangan global lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh konsistensi politik, desain kelembagaan yang independen, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Singapura adalah urgensi menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang menolak patronase.
Kata kunci: kompleksitas, nuratif, legislatif showcase, otoritarisme, internalisasi, birokrasi
Abstract:Abstract: The decision to choose a school, which is a form of consumer behavior related to purchasing decisions, can be influenced by many factors including location, costs, facilities, school image and the quality of education…
ucation provided by the school. This study aims to analyze the partial influence of school location, facilities and quality of education on parents' decisions in choosing an SPK (Cooperative Education Unit) school, with a focus on the Singapore National Academy (SNA) in Sidoarjo. These three factors were chosen because research gaps were found in previous studies that school location was not one of the factors that influenced the decision to choose a school. The research method used was a quantitative approach through questionnaires distributed to 82 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression tests to determine the influence of each variable on parents' decisions. The results of the research show that the three independent variables, namely (1) school location has a significant influence on parents' decisions, (2) school facilities have a significant influence on parents' decisions, and (3) quality of education has a significant influence on parents' decisions in choosing their child's school. Of these three variables, school facilities are the most dominant factor, followed by quality of education, and then school location. This indicates that complete and adequate facilities, as well as superior quality education, are the main considerations for parents in choosing a school for their children.
Â
Keyword: School Facilities, Parental Decisions, Quality of Education, School Location, SPK Schools.
Â
Abstrak: Keputusan memilih sekolah yang merupakan salah satu bentuk perilaku konsumen terkait dengan keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk lokasi, biaya, fasilitas, citra sekolah maupun kualitas pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial faktor lokasi sekolah, fasilitas, dan kualitas pendidikan terhadap keputusan orang tua dalam memilih sekolah SPK (Satuan Pendidikan Kerjasama), dengan fokus pada Singapore National Academy (SNA) di Sidoarjo. Ketiga faktor tersebut dipilih karena ditemukan gap research pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa lokasi sekolah bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan memilih sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui kuesioner yang disebarkan kepada 82 responden. Data dianalisis menggunakan uji regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap keputusan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas, yaitu (1) lokasi sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua, (2) fasilitas sekolah berpengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua, dan (3) kualitas pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua memilih sekolah anaknya. Dari ketiga variabel tersebut, fasilitas sekolah menjadi faktor yang paling dominan, diikuti oleh kualitas pendidikan, dan kemudian lokasi sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas yang lengkap dan memadai, serta kualitas pendidikan yang unggul, menjadi pertimbangan utama bagi orang tua dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka.
Â
Kata kunci: Fasilitas Sekolah, Keputusan Orang Tua, Kualitas Pendidikan, Lokasi Sekolah, Sekolah SPK.
Abstract:A brand as an identifier of the origin of goods or services for producers is a guarantee of the value of production results related to quality and consumer satisfaction. With a brand, a company has built a character for…
its products which is expected to improve the business reputation for the use of the brand. The research method used in this writing is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. IDM000475954 is compared to the variation of the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand above, it is clear that the Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. Registration IDM000475954 is identical to the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand considering the identical writing style and font selection on both brands. In addition, the government should also harmonize the law regarding the criteria for well-known brands by referring to the Paris Convention. Reconstruction of the law regarding the protection of well-known brands against Passing Off Actions, in Indonesia also needs to be done by using the Singapore Trade Marks Act as a reference.
Keyword: Legal Protection, Famous Brand, Jollibee, Passing Off
Abstrak: Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa bagi produsen merupakan jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Dengan merek, sebuah perusahaan telah membangun karakter terhadap produk-produk hasil produksinya yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dibandingkan dengan variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di atas, maka terlihat jelas bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 identik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mengingat gaya penulisan dan pemilihan font yang identik pada kedua merek. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga melakukan harmonisasi hukum menyangkut kriteria merek terkenal dengan merujuk pada Konvensi Paris. Rekonstruksi hukum terkait pelindungan merek terkenal atas Tindakan Passing Off, di Indonesia juga perlu dilakukan dengan menjadikan Singapore Trade Marks Act sebagai rujukan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Jollibee, Passing Off
Abstract:This study investigates the strategic role of Islamic journalistic communication in promoting fraternal compassion and fostering bilateral harmony between Indonesia and Singapore. In an era shaped by digital polarization…
and cultural fragmentation, ethical journalism becomes crucial in constructing inclusive narratives and supporting peaceful cross-border relations. The objective of this research is to identify how Islamic values particularly the principle of rahmatan lil-‘alamin (mercy to all creation) inform journalistic practices that contribute to intercultural understanding and regional diplomacy. Using a qualitative, library-based approach, the study examines comparative media discourse from Indonesia and Singapore to highlight patterns of ethical communication that emphasize compassion, responsibility, and soft power engagement. The results reveal that Islamic journalistic communication offers a transformative model to counter stereotypes, foster mutual respect, and enhance transnational solidarity. This study contributes to the broader academic discourse on Islamic media ethics, intercultural dialogue, and religion-based peacebuilding by proposing a theoretical framework for ethical Islamic journalism applicable in other multicultural societies across Southeast Asia.
Abstract:The Marshall-Lerner Condition is a theory that a trade balance deficit can be eliminated through currency depreciation, if in the long term the absolute number of long-term export and import demand elasticities is greater…
r than one. Initially, exchange rate depreciation will have a negative impact on trade through two methods, namely changes in volume and changes in value. This study aims to test whether the Marshall-Lerner Condition fulfilled in Indonesia's bilateral trade balance with the five largest trading partners using the Ordinary Least Squares method and in the observation period 2010.1-2022.12. The results of the Marshall-Lerner Condition study that one of Indonesia's five largest trading partners, namely China, the Marshall-Lerner Condition is met. While for Indonesia's other four largest trading partners, namely Japan, the US, the European Union and Singapore, Indonesia's largest trading partners are uncertain whether they meet the Marshall-Lerner Condition or not.
Abstract:The healthcare industry has historically been viewed as a non-cyclical, defensive, safe haven for investors. However, the post-pandemic period has revealed the industry's susceptibility to disruptions in global supply chains…
ains and geopolitical tensions. The present research examines the effects of Geopolitical risk (GPR) on the stock performance of 76 publicly listed healthcare companies in Southeast Asia (Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, Vietnam, and Singapore) during 2015-2024. According to the Caldara and Iacoviello GPR Index, this study utilizes Panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) the results show that though general Geopolitical Risk and Inflation are strongly negatively impacting the stock performance, specific Geopolitical Acts (GPRA) and Threats (GPRT) are having a positive response indicating a necessity premium in which investors expect a boom in demand of medical supplies once a conflict is realized. It concludes that the healthcare industry is not a safe haven but a highly fragmented environment in which inflation poses a greater threat to companies than political instability. The study advises that investors should consider a bottom-up approach, specifically micro-resilience screening, and that corporate managers should focus on supply chain decoupling and inflation hedging to address the Resilience Gap identified in the region.
Abstract:Bankruptcy risk is a critical issue for publicly listed companies as it may threaten business sustainability and undermine investor confidence. This study aims to examine the effects of asset growth, revenue growth, market…
et valuation, property, plant and equipment (PPE), goodwill, and research and development expenditure on bankruptcy risk, proxied by the Altman Z-score, among publicly listed companies in ASEAN countries. The study employs a quantitative approach using secondary data obtained from 1,354 non-financial firms listed in Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, and the Philippines over the 2015–2023 period, yielding a total of 7,726 firm-year observations. Data were analyzed using a fixed-effects panel regression model. The findings reveal that asset growth and goodwill exert a positive and significant effect on the Altman Z-score, whereas research and development expenditure has a negative and significant effect. Revenue growth demonstrates a marginally positive influence, while market valuation and PPE do not exhibit a significant effect on bankruptcy risk. These results suggest that corporate financial stability is determined not only by financial factors but also by the quality of strategic resources and firms’ adaptive capabilities. The novelty of this study lies in the integration of the Resource-Based View and Dynamic Capabilities Theory perspectives into a bankruptcy prediction framework for publicly listed companies across ASEAN countries.
Abstract:CV. Singapore Land Waterpark Batu Bara merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang rekreasi (Waterpark) yang di resmikan Bupati Batu Bara Bapak OK Arya Zulkarnaen, SH, MM Pada tanggal 21 Desember 2016. Beralamat…
di Jl. Lintas Sumatera No.KM 141, Perkebunan Sei Balai, Kec. Sei Balai, Kabupaten Batu Bara. Permasalahan yang dialami perusahaan Singapore Land Waterpark adalah penjualan tiket yang masih di pesan ketika pengunjung harus mengantri untuk melakukan pembelian tiket. Hal ini membuat pengunjung tidak nyaman dalam segi waktu juga masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan penjualan tiket sehingga kurang akurat dalam proses pembuatan laporan. Tujuan penelitian ini adalah membantu mempermudah penjuaan tiket dan mengelola informasi apa saja yang ada di dalam Waterpark Singapore Land. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui observasi langsung dan wawancara. Penelitian ini juga didukung dengan metode kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi android pemesanan tiket online dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dikombinasikan dengan aplikasi kodular. Dengan aplikasi ini, Singapore Land Waterpark dapat menjual tiket kepada pengunjung dengan cepat tanpa harus mengantri, membantu pengunjung melakukan pemesanan tiket secara online melalui handphone serta mempermudah pegawai dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan yang akurat.