Abstract:Penelitian ini membahas komunikasi konflik antara kurir Shopee Instan dengan konsumen akibat ketidaksesuaian titik lokasi pengiriman di Bandung Kulon, Kota Bandung. Konflik terjadi ketika titik lokasi yang ditampilkan pada…
da aplikasi tidak sesuai dengan alamat tujuan sebenarnya, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi antara kurir dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika komunikasi dalam perkembangan konflik serta gaya manajemen konflik yang digunakan kurir dan konsumen dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis dan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap lima informan, yang terdiri atas tiga driver Shopee Instan dan dua konsumen. Analisis penelitian menggunakan teori manajemen konflik Thomas dan Kilmann yang mencakup gaya kompotisi, kolaborasi, kompromi, akomodasi, dan menghindar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik berkembang dari ketidaksesuaian informasi, kemudian menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi, sebelum akhirnya diselesaikan melalui klarifikasi, pertukaran informasi, dan komunikasi dua arah. Dari lima gaya manajemen konflik, kolaborasi menjadi gaya yang paling dominan. Gaya kompromi dan akomodasi juga ditemukan sebagai pendukung penyelesaian konflik, sedangkan kompotisi dan menghindar muncul pada situasi tertentu dan tidak menjadi pendekatan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang terbuka, saling memahami, dan kooperatif berperan penting dalam menyelesaikan konflik serta menjaga kelancaran proses pengirima.
Abstract:Adanya ketidaksesuaian informasi yang diberikan dengan produk yang diterima serta persepsi daya saing harga yang masih beragam dialami oleh mahasiswi Administrasi Bisnis di Universitas Wanita Internasional Bandung sehingga…
ga dapat memengaruhi kepuasan konsumen. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen mahasiswi Administrasi Bisnis di Universitas Wanita Internasional Bandung pada produk fashion di Shopee Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantiatif dengan sampel 92 orang mahasiswi Administrasi Bisnis di Universitas Wanita Internasional Bandung. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling karena sampel dianggap memahami informasi yang dibutuhkan terkait objek penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner melalui google form. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga memiliki pengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepuasan konsumen terhadap kepuasan konsumen mahasiswi Administrasi Bisnis di Universitas Wanita Internasional Bandung pada produk fashion di Shopee.
Abstract:Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional untuk mempercepat pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Pelaksanaannya yang bersifat massal berpotensi…
menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis yang dapat memengaruhi keabsahan sertipikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis dalam pelaksanaan PTSL, akibat hukumnya terhadap keabsahan sertipikat hak atas tanah, pihak yang berpotensi bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dokumentasi kasus pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data fisik berupa perbedaan luas, batas, dan tumpang tindih bidang, serta ketidaksesuaian data yuridis berupa kekeliruan identitas, alas hak, dan klaim ganda berpotensi menimbulkan cacat administratif maupun cacat yuridis pada sertipikat. Panitia Ajudikasi PTSL berkedudukan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama secara kelembagaan, dengan dukungan Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis; Kantor Pertanahan dan pemohon dapat pula dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian atau kesalahan terbukti. Penyelesaian dilakukan secara bertahap sesuai jenis permasalahan, mulai dari pembetulan data dan mediasi hingga pembatalan sertipikat melalui mekanisme administratif atau peradilan.
The Complete Systematic Land Registration (PTSL) program is a national strategic program intended to accelerate land registration and realize legal certainty over land rights. Its mass implementation may result in discrepancies between physical and juridical data that can affect the validity of land title certificates. This study analyzes the forms of physical and juridical data discrepancies in PTSL, their legal consequences for certificate validity, potentially liable parties, and available settlement mechanisms. This normative juridical study employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches by examining primary, secondary, and tertiary legal materials supported by case documentation from the Serang Regency Land Office. The findings indicate that discrepancies in physical data, including differences in area, boundaries, and overlapping plots, as well as discrepancies in juridical data, including identity errors, defective bases of title, and multiple claims, may result in administrative and/or juridical defects in certificates. The PTSL Adjudication Committee bears primary institutional responsibility, assisted by the Physical and Juridical Task Forces, while the Land Office and applicants may also be held responsible where negligence or fault is proven. Settlement is conducted progressively according to the nature of the problem, ranging from data correction and mediation to certificate cancellation through administrative or judicial mechanisms.
Abstract:Penelitian ini mengkaji bagaimana SAK ETAP diimplementasikan dalam proses penyusunan laporan keuangan pada BUMDes Pujasera Katerungan Kecamatan Krian. Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan…
ngan teknik penghimpunan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya pengimplementasian SAK ETAP pada BUMDes tersebut belum terpenuhi, karena laporan keuangan yang disusun masih sebatas laporan laba rugi maupun posisi keuangan sederhana, sementara laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan belum dibuat. Tidak hanya itu, pencatatan keuangan masih dilaksanakan dengan manual sehingga sering terjadi ketidaksesuaian data antarunit usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya implementasi SAK ETAP belum optimal. Sehingga, BUMDes perlu merancang laporan keuangan dengan lengkap sesuai SAK ETAP agar informasi keuangan yang diberikan lebih transparan, akuntabel, maupun bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
Abstract:Abstract This study aims to analyze the implementation of the Integrated Licensing Service Information System (SIPINTER) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Tangerang Regency. The research…
earch is grounded in issues of low institutional responsiveness in following up on complaints, mismatches between actual service completion time and the Standard Operating Procedure (SOP), and uneven public socialization of the system. This study employs a descriptive method with a qualitative approach, using 3-dimensional e-government success model, namely Support, Capacity, and Value, as the analytical framework. Data were collected through field observation, regulatory documentation review, and in-depth interviews. The findings indicate that the Support dimension is backed by strong political will, allocated funding, and multi-channel socialization that has driven growth in registered users, though technical assistance responsiveness outside office hours remains weak. The Capacity dimension shows adequate human resources and staff competence, but the technological infrastructure remains prone to disruptions such as OTP delivery failures and server downtime. The Value dimension has produced tangible benefits in efficiency and service transparency, yet this value is undermined by document processing delays exceeding SOP standards, driven by a "digital red tape" practice among internal verification officers. This study recommends strengthening online technical support and adopting contingency resource mechanisms to improve service.
Keywords: SIPINTER, e-government, licensing service, DPMPTSP, Support-Capacity-Value model
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPINTER) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh masih rendahnya responsivitas instansi dalam menindaklanjuti laporan, ketidaksesuaian durasi penyelesaian layanan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta sosialisasi yang belum merata kepada masyarakat. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis berlandaskan model keberhasilan e-government tiga dimensi yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi Support telah didukung oleh political will yang kuat, alokasi anggaran, dan sosialisasi multikanal yang mendorong pertumbuhan pengguna terdaftar, namun masih lemah dalam responsivitas bantuan teknis di luar jam kerja. Dimensi Capacity menunjukkan kecukupan sumber daya manusia dan kompetensi petugas, tetapi infrastruktur masih rentan mengalami gangguan teknis seperti kegagalan pengiriman OTP dan server down. Dimensi Value menghasilkan manfaat nyata berupa efisiensi dan transparansi pelayanan, namun nilainya terdegradasi akibat keterlambatan penyelesaian dokumen yang melampaui SOP, yang dipicu oleh praktik birokrasi digital (digital red tape) di tingkat verifikator internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dukungan teknis daring serta penerapan mekanisme kontingensi sumber daya untuk meningkatkan layanan.
Kata Kunci: SIPINTER, e-government, pelayanan perizinan, DPMPTSP, model Support-Capacity-Value
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:Keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk kualitas produk dan kualitas pelayanan. Escort Bags menghadapi beberapa permasalahan yaitu seperti keterlambatan pengiriman barang, perbedaan produk yang…
ang diterima dengan yang dipesan, serta pelayanan yang kurang responsif, ini menjadi salah satu penyebab menurunnya minat konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan konsumen, sehingga perlu diteliti lebih lanjut.
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana kualitas produk dan pelayanan kepada konsumen di Escort Bags Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif secara deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner. Sehingga data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian di Escort Bags Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung pada tahun 2024, maka populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 114 orang, dengan menggunakan teknik sampel, menggunakan rumus lemeshow sehingga diperoleh sampel sebanyak 54 orang. Pengujian data yang dilakukan adalah uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji kolerasi, uji analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25.
Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian di Escort Bags Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Bababakan Ciparay Kota Bandung.
Abstract:Artikel ini menyoroti peran strategis magang mahasiswa dalam mendukung peningkatan layanan kesejahteraan masyarakat melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa berperan sebagai pelaksana sekaligus agen…
en perubahan sosial yang mendorong efisiensi birokrasi dan memperkuat pelayanan publik. Meski berdampak positif, pelaksanaan program masih menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian kompetensi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan kurangnya sistem evaluasi. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah diperlukan melalui perencanaan program yang terarah, integrasi kurikulum, dan evaluasi berkelanjutan agar magang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Abstract:Abstrak: Malang Regency is an area that has a lot of natural resource potential, especially in the field of fisheries, both capture fisheries, and aquaculture. One of the aquaculture activities carried out by the community…
ty in Malang Regency, especially in Bantur Village is catfish aquaculture. This aquaculture activity is experiencing obstacles, namely the large proportion of operational costs for feed (> 60%) and the incompatibility of semi-intensive aquaculture practices that are applied, in which the absence of water quality monitoring has an impact on fish growth is not optimal. The purpose of this community service activity is to provide knowledge to catfish cultivators in Bantur Village about semi-intensive aquaculture systems and the manufacture of fish feed independently through training on pellet making machine technology applications. The socialization and training activities carried out have proven to be able to increase the knowledge of cultivators so that they can become their provisions to improve the quality and quantity of aquaculture products.
Keywords: catfish; self-feed production; semi-intensive aquaculture; water quality;
Abstract: Kabupaten Malang merupakan wilayah yang memiliki banyak potensi sumberdaya alam terutama dalam bidang perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Salah satu kegiatan perikanan budidaya yang dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Malang, khususnya desa Bantur adalah budidaya Ikan Lele. Kegiatan budidaya ini mengalami kendala yaitu proporsi biaya operasional untuk pakan yang besar (> 60%) dan ketidaksesuaian praktik budidaya semi-intensif yang diterapkan, di mana ketiadaan pemantauan kualitas air yang ber-dampak pada pertumbuhan ikan menjadi tidak optimal. Metode dalam penelitian ini berupa konsultasi dengan Sosialisasi dan penyuluhan tentang teknologi budidaya benih Ikan Lele menggunakan sistem semi intensif, dan Pendampingan aplikasi teknologi mesin pembuat pellet untuk men-dukung budidaya benih Ikan Lele semi intensif di Pokdakan Banturo-no Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada para pembudidaya Ikan Lele di desa Bantur mengenai sistem budidaya semi-intensif dan pembuatan pakan ikan secara mandiri melalui pelatihan aplikasi teknologi mesin pembuat pellet. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan terbukti dapat menambah pengetahuan pembudidaya, sehingga dapat menjadi bekal mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil budidaya.
Kata kunci: budidaya semi-intensif; ikan lele; kualitas air; pakan mandiri.
Abstract:Meningkatnya permintaan akan sumberdaya pangan laut di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah menambah produksi pangan laut dengan mengembangkan budidaya perikanan air payau di wilayah pesisir.…
ir. Salah satunya dengan pengembangan usaha tambak masyarakat sistem terpal bundar. Pemilihan sistem terpal bundar dianggap salah satu solusi yang cukup efektif dan efisien mengingat adanya beberapa kendala atau keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat khususnya di Desa Paluh Manan. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah keterbatasan jumlah dan kesesuaian lahan, modal, kualitas benur, pertumbuhan penyakit, informasi dan teknologi. Selain itu, adanya anggapan di masyarakat bahwa budidaya udang vaname akan menguntungkan jika dibudidayakan secara semi intensif dan intensif yang dalam pengoperasiannya memerlukan investasi cukup besar. Menjawab permasalahan ini, melalui penerapan budidaya udang vaname menggunakan terpal bundar maka masyarakat secara langsung sudah memangkas biaya pembelian lahan dan pembuatan tambak. Selanjutnya, melalui penerapan teknologi pendeteksi kualitas air pada aplikasi probiotik maka kekhawatiran akan tingkat keberhasilan yang rendah karena benur rentan mati baik akibat ketidaksesuaian air maupun akibat penyakit (virus dan bakteri) dapat diminimalisir semaksimal mungkin.