Abstract:Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong instansi pemerintah untuk mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu implementasinya adalah penggunaan…
n aplikasi E-Kinerja yang bertujuan meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan E-Kinerja dalam peningkatan akuntabilitas di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato yang ditinjau dari aspek akuntabilitas waktu, akuntabilitas hasil, dan akuntabilitas finansial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator sistem, dan staf pelaksana. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato. Pada aspek akuntabilitas waktu, sistem E-Kinerja mendorong kedisiplinan pegawai dalam melaporkan aktivitas kerja secara tepat waktu melalui kewajiban penginputan kinerja harian. Pada aspek akuntabilitas hasil, setiap aktivitas kerja harus sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan didukung oleh bukti fisik yang diverifikasi oleh atasan sehingga hasil kerja menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada aspek akuntabilitas finansial, E-Kinerja meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang didasarkan pada capaian kinerja. Dengan demikian, penerapan E-Kinerja berkontribusi dalam menciptakan sistem penilaian kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna etika bisnis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Ambon melalui pendekatan kualitatif fenomenologi. Fokus utama penelitian difokuskan pada…
ada pemahaman moral, pengalaman menghadapi dilema etis, internalisasi nilai kearifan lokal, serta peran kepercayaan dalam menjamin keberlangsungan usaha. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara semi-terstruktur terhadap informan pemilik UMKM di Kota Ambon yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data didasarkan pada prosedur fenomenologi Moustakas yang mencakup tahapan epoché, horisonalisasi, klaster tema, hingga deskripsi struktural-tekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis dimaknai bukan sekadar sebagai instrumen kepatuhan hukum normatif, melainkan sebagai manifestasi integritas personal dan spiritualitas kerja. Hubungan interaktif bisnis sangat dipengaruhi oleh modal sosial kearifan lokal (seperti semangat kebersamaan berbasis trans-komunitas). Kepercayaan konsumen diidentifikasi sebagai jembatan kritis yang mengaitkan perilaku etis dengan keberlanjutan hidup usaha di Tengah tingginya volatilitas pasar. Temuan ini menyimpulkan pentingnya integrasi nilai moral kultural ke dalam manajemen UMKM guna menciptakan ekosistem bisnis lokal yang resilien dan berkelanjutan.
Abstract:Perkembangan pembelajaran bahasa Arab pada era kontemporer menuntut sistem pengukuran kemampuan berbahasa yang tidak hanya berorientasi pada aspek linguistik, tetapi juga pada kompetensi komunikatif, performatif, dan pemanfaatan…
anfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara teoretis konsep, prinsip, dimensi, serta pendekatan pengukuran maharah lughawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi buku, artikel jurnal, dokumen kurikulum, serta hasil penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik untuk mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep pengukuran keterampilan berbahasa Arab. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengukuran dalam pembelajaran bahasa Arab mengalami pergeseran dari paradigma konvensional yang berfokus pada penguasaan unsur kebahasaan menuju paradigma multidimensional yang mengintegrasikan kompetensi linguistik, komunikatif, kognitif, dan performatif. Pengukuran maharah istima’, kalam, qira’ah, dan kitabah menuntut penggunaan asesmen autentik yang mampu merepresentasikan kemampuan peserta didik dalam konteks komunikasi nyata. Selain itu, perkembangan teknologi digital memberikan peluang sekaligus tantangan dalam menjamin validitas, reliabilitas, dan autentisitas proses pengukuran. Kajian ini menegaskan bahwa pengembangan sistem evaluasi bahasa Arab perlu mengombinasikan prinsip-prinsip psikometrik, asesmen autentik, dan teknologi pendidikan secara terpadu. Dengan demikian, pengukuran maharah lughawiyah dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, akurat, dan relevan terhadap tuntutan pembelajaran abad ke-21.
Abstract:Kemampuan membaca Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah tajwid dan makharijul huruf merupakan kompetensi mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik…
idik yang mengalami kesulitan dalam pelafalan huruf hijaiyah, penerapan hukum tajwid, serta kelancaran membaca Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran program tahsin Al-Qur'an dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara benar, mengidentifikasi metode-metode tahsin yang efektif, serta mengungkap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang didukung oleh data dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema tahsin Al-Qur'an pada kurun lima tahun terakhir, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tahsin Al-Qur'an yang dilaksanakan secara terstruktur, konsisten, dan menggunakan metode yang tepat seperti talaqqi, tikrar, dan pendekatan berbasis makharijul huruf, terbukti efektif meningkatkan kefasihan, ketepatan bacaan, dan kepercayaan diri peserta didik dalam membaca Al-Qur'an. Faktor pendukung utama meliputi kompetensi pengajar, intensitas latihan, dan motivasi peserta didik, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan waktu, latar belakang kemampuan peserta didik yang heterogen, dan minimnya tenaga pengajar yang berkompeten. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan formal maupun nonformal mengintegrasikan program tahsin secara berkelanjutan dengan evaluasi berkala guna menjamin mutu bacaan Al-Qur'an generasi muslim.
Abstract:Pendidikan inklusif pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa memandang kondisi dan karakteristik…
ik yang dimiliki. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyiapkan sarana pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi guru PAUD dalam menyiapkan sarana pembelajaran inklusif di sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui kajian terhadap lima belas artikel jurnal internasional yang dipublikasikan pada periode 2016–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan penyediaan sarana pembelajaran inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima strategi utama yang diterapkan guru PAUD dalam menyiapkan sarana pembelajaran inklusif, yaitu pengembangan media pembelajaran adaptif, penataan lingkungan belajar yang aksesibel, pemanfaatan alat permainan edukatif dan teknologi bantu, penguatan kolaborasi dengan orang tua dan berbagai pihak terkait, serta peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif. Kelima strategi tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sarana pembelajaran inklusif tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup kemampuan guru dalam merancang, memodifikasi, dan memanfaatkan berbagai sumber belajar secara efektif untuk mendukung pembelajaran yang inklusif dan berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pembelajaran motorik dasar yang dihadapi oleh guru PJOK pada jenjang sekolah dasar kelas rendah di MI Baitul Huda Semarang.…
Melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara semiterstruktur dengan guru dan siswa, observasi lapangan yang sistematis, serta dokumentasi kurikulum. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan verifikasi data. Temuan terpenting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pembelajaran berlangsung aktif dan berbasis permainan, terdapat hambatan struktural berupa keterbatasan sarana-prasarana serta hambatan pedagogis terkait heterogenitas kemampuan siswa yang sulit dikondisikan. Lebih lanjut, ditemukan adanya kesenjangan antara aktivitas fisik yang tinggi dengan pemahaman konseptual siswa yang masih rendah, di mana pembelajaran cenderung bersifat intuitif-pragmatis namun belum berbasis pada asesmen diagnostik yang sistematis. Refleksi atas temuan ini mengungkap bahwa ketergantungan pada teacher agency atau kreativitas individu guru dalam memodifikasi alat belum cukup untuk mengatasi persoalan tanpa dukungan kebijakan institusional. Sebagai kontribusi, penelitian ini memberikan peta jalan bagi pengembangan model pembelajaran PJOK yang lebih holistik, yang tidak hanya menekankan pada keaktifan fisik, tetapi juga mengintegrasikan penguatan konsep dan diferensiasi instruksional yang responsif terhadap tahap perkembangan anak. Hasil studi ini diharapkan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam merancang program pendampingan guru dan penataan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran guna menjamin optimalisasi kompetensi motorik dasar pada fase kritis perkembangan anak.
Abstract:Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan bagian dari transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan mutu pelayanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kurangnya…
urangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan KRIS menjadi tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat KRIS, serta menyampaikan 12 kriteria fasilitas rawat inap yang ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan, dari 69% peserta berada pada kategori pengetahuan cukup sebelum sosialisasi menjadi 89% peserta dalam kategori pengetahuan baik setelah kegiatan. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi KRIS mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara efektif. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung keberhasilan implementasi KRIS di masyarakat.
Abstract:Dunia pendidikan saat ini, khususnya di abad ke-21 , membutuhkan cara belajar yang peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan , teknologi, dan berbagai kondisi dunia. Selain itu , cara belajar ini harus bisa mengembangkan kemampuan…
emampuan berpikir kritis, kreatif , berkolaborasi , dan mudah menyesuaikan diri pada diri siswa . Di Indonesia, situasi ini semakin rumit karena kurikulum yang sering berganti dan pengaruh pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar serta penurunan kualitas pengajaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut , pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya pemikiran mendalam , pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang disesuaikan , serta pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini didedikasikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar melalui wawasan literatur . Kajian ini akan membedah cara penerapannya , faktor -faktor penentu keberhasilan, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa dampak yang baik, termasuk kemajuan yang lebih pesat dalam pembelajaran , pemanfaatan cara yang lebih sesuai dengan keadaan , serta peningkatan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Guru pun mendapatkan ruang lebih luas untuk berkreasi dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, penerapan kurikulum ini masih terkendala oleh beberapa hal , seperti pemahaman guru yang belum menyeluruh , tantangan dalam melakukan asesmen awal dan pembelajaran yang beragam , serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan guru, dukungan dari pimpinan sekolah, dan ketersediaan sumber daya yang cukup . Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, dan para guru untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkokoh dukungan fasilitas, serta menjamin adanya kebijakan yang berkesinambungan agar implementasi Kurikulum Merdeka bisa berjalan maksimal dan merata.
Abstract:Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dan institusi pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pegawai menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas…
layanan yang efisien, responsif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rektorat Universitas Pattimura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja menurut Mahsun, yaitu produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai telah memberikan pelayanan yang cukup baik, ditandai dengan kecepatan, ketepatan, keterbukaan terhadap aspirasi stakeholder, dan penggunaan teknologi penunjang seperti SIAKAD. Meski demikian, terdapat hambatan berupa keterbatasan SDM, kendala teknis jaringan, dan disiplin kerja yang belum konsisten. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi, disiplin, serta inovasi pelayanan agar kualitas layanan publik dapat meningkat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.