Abstract:Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum…
ukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interkoneksi antara struktur morfologis Ism Fā'il dengan kaidah al-'ibrah bi 'umum al-lafzh la bi khushush as-sabab dalam metodologi ushulut tafsir. Permasalahan utama yang dikaji…
kaji adalah bagaimana karakteristik linguistik Islam Fā'il mendukung universalitas pesan Al-Qur'an sehingga tidak terjebak dalam batasan historis asbab an-nuzul. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka (library study), penelitian ini membedah sifat tsubut (tetap) dan istimrar (kontinuitas) pada Ism Fa'il sebagai fondasi bahasa bagi keumuman lafaz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Ism Fa'il dalam teks Al-Qur'an, seperti pada lafaz as-sariqu dalam Surah Al-Mā'idah ayat 38, secara inheren menciptakan kategori hukum yang inklusif dan dinamis. Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa interkoneksi ini memungkinkan hukum Al-Qur'an tetap konsisten secara prinsip namun fleksibel dalam operasionalisasinya, menyesuaikan dengan realitas sosial-yuridis yang majemuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur gramatikal Arab merupakan instrumen vital yang menjamin aktualitas pesan Ilahi sepanjang ruang dan waktu.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang larangan berbuat zalim dalam kerangka keadilan sosial melalui pendekatan interdisiplin yang meliputi perspektif sosiologi, filsafat, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Desain penelitian…
sain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana sumber data utama berupa hadis dalam Shahih Muslim beserta syarahnya, serta didukung oleh literatur ilmiah dari bidang sosiologi, filsafat, dan ushul fikih. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan makna hadis dengan konsep keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbuat zalim dalam hadis memiliki dimensi luas, mencakup aspek moral, sosial, dan normatif, yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Pembahasan mengungkap bahwa keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai sistem yang menopang keteraturan masyarakat, menjamin distribusi hak secara proporsional, serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan jiwa dan harta. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif keilmuan dalam membaca hadis secara tematik sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini bagi dunia pendidikan adalah memberikan kerangka analisis yang lebih luas dalam studi hadis, khususnya dalam mengaitkan teks keagamaan dengan realitas sosial, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengembangkan pendekatan interdisiplin dalam kajian keislaman.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Kualitas tenaga pendidik merupakan faktor kunci dalam menjamin mutu proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Oleh karena itu, sekolah perlu memiliki mekanisme evaluasi yang objektif dan terukur dalam menentukan…
guru berkinerja terbaik. Permasalahan yang sering muncul dalam proses penilaian adalah dominasi unsur subjektivitas serta keterbatasan pengolahan data secara manual. Penelitian ini bertujuan merancang sistem pendukung keputusan (SPK) dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk membantu proses seleksi guru terbaik. Metode SAW dipilih karena mampu mengolah multi-kriteria dengan pembobotan yang jelas dan menghasilkan peringkat alternatif secara rasional. Kriteria yang digunakan meliputi tingkat pendidikan, sertifikasi, kehadiran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode SAW mampu memberikan rekomendasi guru terbaik secara objektif dan konsisten berdasarkan nilai preferensi tertinggi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor teknologi di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian…
itian ini adalah adanya tekanan profitabilitas dan fluktuasi Return on Assets (ROA) pada perusahaan teknologi periode 2022–2024 meskipun sektor ini tengah mengalami ekspansi besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal komparatif dengan data sekunder sebanyak 84 observasi yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik mekanisme GCG maupun ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan teknologi. Temuan ini memberikan kebaruan (novelty) bahwa pada industri teknologi, pertumbuhan aset yang masif dan struktur tata kelola formal belum menjadi determinan utama profitabilitas jangka pendek karena karakteristik industri yang lebih berfokus pada strategi pertumbuhan dan penetrasi pasar. Simpulannya, besarnya skala perusahaan dan keberadaan pengawasan formal tidak otomatis menjamin peningkatan efektivitas keuangan pada fase ekspansi perusahaan teknologi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika transformasi digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner melalui analisis netnografi terhadap fenomena "Aldis Burger" oleh Aldi Taher. Di tengah…
gah pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia, sektor kuliner memberikan kontribusi signifikan sebesar 70% dari total unit UMKM, namun menghadapi tantangan adaptasi teknologi yang masif pasca-pandemi. Menggunakan metode netnografi yang dikembangkan oleh Robert Kozinets, penelitian ini menyelami interaksi budaya digital di platform media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk memahami bagaimana viralitas yang dipicu oleh persona publik memengaruhi persepsi konsumen dan keputusan pembelian. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan non-partisipatif terhadap konten video ulasan kuliner, komentar netizen, dan metadata interaksi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi viral marketing Aldis Burger mengintegrasikan elemen social currency, emosi, dan narasi personal yang kuat untuk menciptakan "efek bola salju digital". Meskipun persona Aldi Taher yang dianggap cringe menjadi pemicu awal viralitas, keputusan pembelian konsumen didorong oleh validasi kualitas produk (tekstur roti dan dominansi daging) serta nilai praktis porsi sharing yang ekonomis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital fungsi penjualan yang efektif harus menyeimbangkan antara momentum viralitas dengan konsistensi kualitas produk dan kepercayaan konsumen untuk menjamin keberlanjutan bisnis di pasar digital modern yang dinamis.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Pengaturan ruang digital melalui UU ITE menghadapi kendala pada Pasal 27 ayat (1) terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan…
uan menganalisis kualifikasi tindak pidana tersebut agar sesuai prinsip kepastian hukum (lex certa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan konkret memicu penerapan subjektif, sebagaimana terlihat pada kasus Baiq Nuril dan polemik kritik politik mahasiswi ITB tahun 2025. Peneliti merekomendasikan revisi Penjelasan UU ITE dengan mengadopsi prinsip lex stricta. Batasan "melanggar kesusilaan" harus dikonkritkan secara limitatif pada aspek persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi demi menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor…
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung-gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi mahasiswa disabilitas.