Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor teknologi di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian…
itian ini adalah adanya tekanan profitabilitas dan fluktuasi Return on Assets (ROA) pada perusahaan teknologi periode 2022–2024 meskipun sektor ini tengah mengalami ekspansi besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausal komparatif dengan data sekunder sebanyak 84 observasi yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan software SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik mekanisme GCG maupun ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan teknologi. Temuan ini memberikan kebaruan (novelty) bahwa pada industri teknologi, pertumbuhan aset yang masif dan struktur tata kelola formal belum menjadi determinan utama profitabilitas jangka pendek karena karakteristik industri yang lebih berfokus pada strategi pertumbuhan dan penetrasi pasar. Simpulannya, besarnya skala perusahaan dan keberadaan pengawasan formal tidak otomatis menjamin peningkatan efektivitas keuangan pada fase ekspansi perusahaan teknologi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika transformasi digital pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner melalui analisis netnografi terhadap fenomena "Aldis Burger" oleh Aldi Taher. Di tengah…
gah pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia, sektor kuliner memberikan kontribusi signifikan sebesar 70% dari total unit UMKM, namun menghadapi tantangan adaptasi teknologi yang masif pasca-pandemi. Menggunakan metode netnografi yang dikembangkan oleh Robert Kozinets, penelitian ini menyelami interaksi budaya digital di platform media sosial seperti Instagram dan YouTube untuk memahami bagaimana viralitas yang dipicu oleh persona publik memengaruhi persepsi konsumen dan keputusan pembelian. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan non-partisipatif terhadap konten video ulasan kuliner, komentar netizen, dan metadata interaksi digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi viral marketing Aldis Burger mengintegrasikan elemen social currency, emosi, dan narasi personal yang kuat untuk menciptakan "efek bola salju digital". Meskipun persona Aldi Taher yang dianggap cringe menjadi pemicu awal viralitas, keputusan pembelian konsumen didorong oleh validasi kualitas produk (tekstur roti dan dominansi daging) serta nilai praktis porsi sharing yang ekonomis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital fungsi penjualan yang efektif harus menyeimbangkan antara momentum viralitas dengan konsistensi kualitas produk dan kepercayaan konsumen untuk menjamin keberlanjutan bisnis di pasar digital modern yang dinamis.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Pengaturan ruang digital melalui UU ITE menghadapi kendala pada Pasal 27 ayat (1) terkait frasa "melanggar kesusilaan" yang bersifat multitafsir dan mengancam kebebasan berekspresi. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan…
uan menganalisis kualifikasi tindak pidana tersebut agar sesuai prinsip kepastian hukum (lex certa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batasan konkret memicu penerapan subjektif, sebagaimana terlihat pada kasus Baiq Nuril dan polemik kritik politik mahasiswi ITB tahun 2025. Peneliti merekomendasikan revisi Penjelasan UU ITE dengan mengadopsi prinsip lex stricta. Batasan "melanggar kesusilaan" harus dikonkritkan secara limitatif pada aspek persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan pornografi demi menjamin kepastian hukum serta mencegah kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor…
13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung-gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur untuk menjamin hak pendidikan yang setara bagi mahasiswa disabilitas.
Abstract:Perlindungan hak desain industri bertujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional melalui penciptaan iklim yang mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat sebagai bagian dari…
sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjadi penting untuk menjamin terpenuhinya hak pendesain atas karya yang dihasilkannya, mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak desain industri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana dan sanksi dalam perlindungan hak desain industri serta pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana desain industri meliputi pelanggaran hak eksklusif pendesain, penghapusan nama pendesain, serta pembocoran rahasia permohonan. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai UU No. 31 Tahun 2000, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi maupun pengurusnya.
Abstract:Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam…
alam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Bukti digital kini memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran material, terutama pada kasus-kasus yang…
ng melibatkan aktivitas di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan bukti digital di pengadilan Indonesia melalui studi komparatif terhadap kasus keberhasilan dan kegagalan pembuktian digital. Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur akademik, regulasi, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik bukti digital dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bukti digital ditentukan oleh terpenuhinya prinsip autentisitas, integritas, dan chain of custody yang sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 27037:2012. Sebaliknya, kegagalan terjadi akibat lemahnya prosedur akuisisi bukti, keterbatasan ahli forensik digital, serta ketidaksesuaian dengan standar pembuktian hukum acara. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan regulasi teknis, dan pengembangan pedoman nasional pembuktian digital untuk menjamin konsistensi serta keabsahan bukti elektronik di pengadilan Indonesia.
Abstract:Pelayanan kesehatan merupakan hak mendasar setiap manusia, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan…
syarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan tenaga medis, keterbatasan fasilitas, serta prosedur darurat yang lambat dan manual. Sistem penanganan medis yang panjang dan tidak efisien meningkatkan risiko keterlambatan penanganan, terutama pada malam hari. Sebagai solusi, teknologi Tombol Panik Darurat diusulkan untuk mempercepat penyampaian informasi kondisi darurat langsung dari WBP ke petugas terkait tanpa perantara. Sistem ini memungkinkan notifikasi real-time yang mencantumkan lokasi dan waktu kejadian, sehingga petugas dapat merespons lebih cepat dan tepat. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penanganan darurat dan menjamin pemenuhan hak kesehatan Warga Binaan secara optimal.
Abstract:Penyakit tuberkulosis (TB) merupakan penyakit akibat infeksi oleh basil Mycobacterium tuberculosis, yang umumnya menyerang pada organ paru-paru. Efektifnya pengobatan TB paru dibutuhkan pengawas minum obat (PMO) untuk menjamin…
njamin keberlangsungan pengobatan hingga tuntas. Inovasi digital sering dilakukan untuk menunjang pelayan kesehatan, salah satunya penggunaan Whatsapp Group guna mengoptimalkan peran PMO dalam pelayanan Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengawas Minum Obat (PMO) berbasis Whatsapp Group terhadap tingkat kepatuhan minum obat pada pasien TB paru. Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment two group pretest-posttest, dengan melibatkan 46 responden di Puskesmas Muka Cianjur. Intervensi dilakukan selama 3 minggu berturut-turut pada jam yang telah disepakati. Pengukuran variabel independent menggunakan kuesioner PMO yang berisi 15 pertanyaan, sedangkan variabel dependen menggunakan kuesioner MMAS-8 (Morisky Medication Adherence Scale). Hasil uji Paired T Test menunjukan meningkatnya nilai rerata skor tingkat kapatuhan kelompok intervensi dengan rata-rata 5.48 menjadi 6.64, sedangkan kelompok kontrol dari 5.20 menjadi 5.66. Hasil uji Independent T Test menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengawas minum obat (PMO) berbasis whatsapp group terhadap tingkat kepatuhan minum obat pada pasien TB paru (p = .005 (p < 0,05)).