Search Articles & Publications

Showing 74 articles found for "Menjamin"

Hubungan Antara Stres Kerja dengan Kinerja Perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta

Ramadhani, Annis Kurnia, Vitri Dyah Herawati, Indriyati
Abstract: Kinerja perawat merupakan faktor penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perawat adalah stres kerja. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak pada&#8230; penurunan produktivitas dan kualitas pelayanan keperawatan. Mengetahui hubungan stres kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan deskriptif korelasional menggunakan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan sebanyak 54 responden. Instrumen penelitian menggunakan DASS (Depression Anxiety Stress Scale) untuk mengukur stres kerja dan Kuesioner Kinerja Perawat. Analisis univariat meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja, status kepegawaian, stres kerja dan kinerja. Analisis bivariat menggunakan Uji Kendall Tau. Hasil penelitian didapatkan stres kerja mayoritas pada kategori stres sedang sebanyak 33 responden (61.1%). Kinerja perawat mayoritas pada kategori kinerja sedang sebanyak 28 responden (51.9%). Hasil Uji Kendall Tau didapatkan nilai p value 0,00 < 0,05 dengan hasil korelasi positif 0.676, hal ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki hubungan yang kuat antara stres kerja dengan kinerja perawat. Terdapat hubungan antara stres kerja dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta.

PENINGKATAN KAPASITAS PENJAMAH MAKANAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN KERACUNAN DI SPPG KUTA CINGKAM KECAMATAN LAWE ALAS KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

Inneke Mutiara Amelia, Mutiara Hikmah, Nur Triningtias, Nelly Masna Barus, Khalikul Fadli
Abstract: Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kejadian ini sering terjadi pada penyelenggaraan makanan skala kelompok akibat rendahnya penerapan prinsip&#8230; nsip higiene dan sanitasi oleh penjamah makanan. Penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan keracunan makanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah makanan dalam pencegahan keracunan di SPPG Kuta Cingkam Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, dan pendampingan intensif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, serta penilaian perubahan perilaku. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan penjamah makanan. Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 56,3 menjadi 85,7. Perubahan perilaku terlihat pada peningkatan praktik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengolahan makanan yang lebih higienis. Selain itu, terjadi perbaikan pada kondisi sanitasi lingkungan dapur. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas penjamah makanan. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui monitoring dan kebijakan untuk mempertahankan perubahan perilaku.

Pengaturan Hukum tentang Sistem Keuangan Digital Syariah di Indonesia

Haryo Pamungkas, Triwibowo, Nur Shadiq, Yahya, Ria Armayani Hasibuan, Reni
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya&#8230; transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.

Urban Farming Solusi Ketahanan Pangan Rumah Tangga Perkotaan Di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai

Regina Florince, Putri Dwita, Elly Nielwaty, Dwi Herlinda
Abstract: Pertanian perkotaan urban farming telah muncul sebagai solusi alternatif yang kreatif untuk mengatasi tantangan urbanisasi, khususnya terkait ketahanan pangan rumah tangga di wilayah perkotaan seperti Pekanbaru, yang menghadapi&#8230; ghadapi kendala berupa keterbatasan lahan, pertumbuhan penduduk, dan tingginya permintaan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pertanian perkotaan melalui studi kasus di Jalan Pandak, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai, serta mengeksplorasi potensinya dalam menjamin ketahanan pangan rumah tangga di lingkungan perkotaan. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan warga yang aktif dalam kegiatan pertanian perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanian perkotaan dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga, mengurangi pengeluaran untuk pangan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pemanfaatan lahan terbatas secara produktif. Selain itu, kegiatan pertanian perkotaan mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan pengetahuan teknis, kurangnya sumber daya produksi, dan belum memadainya dukungan pemerintah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mengoptimalkan pengembangan pertanian perkotaan sebagai strategi berkelanjutan bagi ketahanan pangan perkotaan.

Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang Di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir Tahun

Fitriani, Eri Wahyudi, Wilda Tri Yuliza
Abstract: Capaian higiene sanitasi depot air minum isi ulang (DAMIU) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2023 adalah 87%, dengan capaian terendah ketiga berada di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir (21,62%) dari 32&#8230; 2 DAMIU. Kurangnya penerapan higiene sanitasi dapat menyebabkan kontaminasi mikrobiologi yang berdampak pada kesehatan. Sebanyak 25,3% depot air minum masih tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan higiene sanitasi DAMIU di wilayah kerja Puskesmas Padang Pasir tahun 2025. Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dan sampel berjumlah 38 karyawan DAMIU dengan teknik total populasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner dan observasi pada 2–15 Juli 2025. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 50,0% responden tidak memenuhi syarat higiene sanitasi. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (p=0,000), sarana prasarana (p=0,001), dan pengawasan (p=0,000) dengan higiene sanitasi DAMIU. Disimpulkan bahwa pengetahuan, sarana prasarana, dan pengawasan berhubungan dengan higiene sanitasi. Diharapkan pemilik dan karyawan depot meningkatkan pengetahuan, melengkapi sarana prasarana sesuai standar, serta memperketat pengawasan untuk menjamin kualitas air minum isi ulang.

Analisis Pengaruh ROA, ROE, DER dan EPS terhadap Harga Saham Lembaga Keuangan Syariah yang terdaftar di BEI Periode 2022 – 2024

Putri Intan, Sutan Emir Hidayat
Abstract: Pertumbuhan saham dalam Daftar Efek Syariah (DES) ditentukan melalui evaluasi OJK dan penelaahan insidentil berdasarkan kriteria syariah yang ketat. Perusahaan layak masuk daftar ini jika memiliki bisnis utama yang halal,&#8230; , rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dari total aset, serta proporsi pendapatan non-halal tidak melebihi 10% dari total pendapatan. Menjaga nilai perusahaan di pasar modal sangat krusial untuk menjamin kelancaran operasional dan menjaga kepercayaan investor. Melalui pemberian capital gain dan dividen yang maksimal, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan investor yang berdampak positif pada peningkatan kinerja. Selain itu, investor dapat memantau kesehatan perusahaan secara berkala melalui berbagai indikator penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, ROE, DER dan EPS terhadap harga saham lembaga keuangan syariah yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel menggunakan software Eviews 12, di mana data yang dianalisis berasal dari laporan keuangan bulanan tujuh perusahaan sektor keuangan syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ROA dan EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, yang berarti bahwa peningkatan ROA dan EPS cenderung diikuti oleh kenaikan harga saham. Sebaliknya, ROE dan DER menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan nilai ROE dan DER justru berkorelasi dengan penurunan harga saham. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor fundamental perusahaan berperan penting dalam menentukan pergerakan harga saham lembaga keuangan syariah.

Akses Sanitasi Aman Di Desa Lambuluo Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

Listy Handayani
Abstract: Akses sanitasi aman merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Cakupan akses sanitasi aman baik di tingkat global, nasional maupun lokal masih sangat rendah khususnya&#8230; snya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses sanitasi aman di Desa Lambuluo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2025. Penelitian menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh rumah tangga di Desa Lambuluo yang berjumlah 67 rumah tangga, dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan lembar observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 73,1% rumah tangga telah menggunakan jamban, dan 95,9% di antaranya merupakan jamban milik pribadi. Namun demikian, masih terdapat 28,9% rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan melakukan praktik buang air besar sembarangan. Selain itu, meskipun 70,1% responden menyalurkan tinja ke septic tank, masih ditemukan pembuangan tinja ke laut, sungai, sawah, dan kebun. Pengelolaan lumpur tinja juga tergolong sangat rendah, ditunjukkan oleh hanya 4,1% responden yang melakukan pengosongan septic tank dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan jamban belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya sanitasi yang dikelola secara aman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses sanitasi aman di Desa Lambuluo belum optimal sehingga diperlukan penguatan edukasi masyarakat, peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja, serta dukungan kebijakan untuk mewujudkan sanitasi aman yang berkelanjutan.

Fleksibilitas Peran Kesiswaan dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Al-Muslih Telukjambe

Sa'adah, Naila Waridatus, Ihsan, Fatihul Noer, Mustafidah, Hidayatul, Arrayyan, Muhammad Faisal, Farida, Nur Aini
Abstract: Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, namun keterbatasan tenaga konselor di sejumlah sekolah menyebabkan fungsi layanan tersebut tidak optimal.&#8230; ptimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fleksibilitas peran kesiswaan dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe, serta menganalisis mekanisme koordinasi dan dampaknya terhadap efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru kesiswaan, wali kelas, dan perwakilan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan bidang kesiswaan sebagai perpanjangan tangan guru BK. Kesiswaan berperan sebagai mediator konflik, pelaksana penanganan kasus bullying, penggerak perubahan perilaku, serta menjadi titik kontak utama siswa dalam menghadapi permasalahan. Fleksibilitas ini muncul karena kebutuhan sekolah untuk menutupi kekosongan peran konselor profesional, dan didukung oleh pendekatan emosional yang humanis serta penerapan prosedur disiplin yang jelas. Meskipun model ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan keterbukaan siswa, tantangan tetap ada pada konsistensi perilaku siswa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ruang privat untuk konseling. Dengan demikian, fleksibilitas peran kesiswaan dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan sumber daya terbatas, dengan catatan perlu adanya pelatihan dasar konseling bagi guru non-BK dan penyediaan fasilitas yang menjamin asas kerahasiaan layanan.

Studi Literatur: Kasus Pelecehan Seksual terhadap Santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Agam, Sumatera Barat

Natasya Regina Putri, Suryani Fadilla, M.Daffa, Yosi Lara Jenita
Abstract: Kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2024, menjadi sorotan nasional karena melibatkan dua orang guru yang memanfaatkan posisi otoritatif&#8230; atif mereka untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan fokus pada hak anak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas rasa aman dan perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian dokumen dan regulasi nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pelaku melanggar ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM. Selain itu, lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan keagamaan, relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penanganan kasus ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup penegakan hukum, pemulihan korban, serta reformasi struktural pesantren untuk menjamin perlindungan hak anak di masa depan.

Studi Kritis Terhadap Sistem Rights-Based Approach Dalam Aksesibilitas E-Ktp Bagi ODGJ Dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Fadly, Muh. Bambang Taufik, Eril, Andi Muh. Taqiyuddin BN
Abstract: Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,&#8230; pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.