Abstract:Artikel ini mengeksplorasi perbedaan mendasar antara empat instrumen keuangan yang sering digunakan dalam transaksi perbankan dan perdagangan internasional: bank garansi, letter of credit (LoC), wali amanat, dan kliring.…
Bank garansi berfungsi sebagai jaminan dari bank atas kewajiban debitur, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam hal gagal bayar. Letter of credit adalah instrumen yang menjamin pembayaran kepada penjual, sehingga meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Wali amanat berfungsi sebagai perwakilan untuk menjaga dan mengelola aset pihak ketiga, sering digunakan dalam konteks investasi dan pengelolaan dana. Kliring, di sisi lain, adalah proses penyelesaian transaksi antara bank, yang memungkinkan transfer dana dan penyelesaian kewajiban secara efisien. Dengan memahami karakteristik, fungsi, dan konteks penggunaan dari masing-masing instrumen ini, pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pengelolaan risiko dan optimalisasi transaksi keuangan.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan…
kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Abstract:Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, terutama dengan semakin berkembangnya e-commerce. Di Indonesia, e-commerce menjadi salah satu sektor…
tor ekonomi yang tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi digital. Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang mulai diberlakukan sejak 2015, perdagangan lintas batas antarnegara di kawasan ASEAN menjadi lebih terbuka, sehingga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persaingan di era MEA. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun regulasi regional di tingkat ASEAN. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen, seperti rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya, kesulitan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital, serta belum optimalnya koordinasi antarnegara ASEAN dalam harmonisasi regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mendukung, masih terdapat kelemahan dalam penerapan di lapangan. Dengan adanya MEA, penguatan hukum perlindungan konsumen serta kolaborasi antarnegara ASEAN menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen di era digital ini. Harmonisasi regulasi dan peningkatan kesadaran konsumen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas di kawasan ASEAN.
Abstract:Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas…
as tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Abstract:Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam industri konstruksi yang memerlukan perhatian serius untuk mencegah risiko kecelakaan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang aman dan sehat…
bagi seluruh pekerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian terkait untuk mendukung temuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh penerapan K3 terhadap hasil kerja pekerja industri konstruksi dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan K3 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya proyek, efisiensi pegawai dan keamanan kerja. Informasi K3 berperan penting dalam membentuk perilaku pekerja konstruksi yang aman dan bertanggung jawab. Perencanaan kesehatan dan keselamatan yang cermat, termasuk penilaian risiko, pelatihan keselamatan, dan penggunaan peralatan keselamatan, merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan K3 yang baik dan menyeluruh sangat penting untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan produktivitas pekerja di industri konstruksi. Kerjasama antara manajemen, karyawan dan instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.
Abstract:Apron Movement Control (AMC) adalah staf Bandar Udara yang memiliki lisensi dan rating untuk melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab kegiatan operasi penerbangan, pengawasan, pergerakan pesawat, lalu lintas kendaraan,…
, pergerakan penumpang, dan pemantauan kebersihan di area sisi udara, serta pencatatan data penerbangan di apron. Pengawasan yang dilakukan oleh Apron Movement Control (AMC) bertujuan antara lain untuk memastikan keamanan dan keselamatan dalam kegiatan penerbangan serta menumbuhkan kedisiplinan di antara pengguna jasa, yang dapat mempengaruhi aktivitas di sisi udara. Aspek pengawasan sangat penting karena keselamatan dan keamanan di sisi udara melibatkan banyak hal di sekitarnya, seperti penumpang, personel penerbangan, serta pesawat yang sedang beroperasi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja Unit AMC terhadap tingkat keselamatan dan keamanan di daerah sisi udara. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Unit AMC sangat berpengaruh dalam menjamin keselamatan dan keamanan di daerah sisi udara. Unit AMC melakukan fungsi pengawasan terhadap semua pergerakan lalu lintas di sisi udara serta berkoordinasi dengan pihak terkait dengan penanganan pesawat udara, dimana hal tersebut dapat memengaruhi operasional di sisi udara. Seperti yang diketahui, keamanan daerah di sisi udara sangatlah penting untuk mencapai keselamatan seluruh pengguna sisi udara dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
Abstract:Unit Apron Movement Control bertugas melakukan pengawasan di area apron guna menjamin keselamatan dan keamanan di area sisi udara. Sisi udara adalah bagian penting dari bandar udara yang wajib mendapat pengawasan untuk memastikan…
emastikan pergerakan kendaraan yang beroperasi di area tersebut berjalan semestinya. Kedisiplinan di area apron erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan Unit AMC. Selain itu, peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (GSE) yang digunakan harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Penggunaan GSE yang tidak sesuai standar akan mempengaruhi keselamatan dan keamanan daerah di sisi udara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja yang dilakukan Unit Apron Movement Control dalam pengawasan kelayakan Ground Support Equipment (GSE) di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian, Unit AMC menemukan beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh petugas GSE, seperti kendaraan yang tidak layak beroperasi serta pengemudi kendaraan yang tidak membawa pas bandara. Selain itu ditemukan juga beberapa kendaraan yang terparkir tidak pada tempatnya, seperti di No Parking Area (NPA) dan di bawah fixbridge. Untuk itu, dilakukan evaluasi kinerja unit AMC dalam melakukan pengawasan kelayakan GSE di area apron, yaitu dengan menggunakan metode MBO (Management by Objectives) berdasarkan planning, monitoring, dan reviewing.
Abstract:Alat pelindung diri (APD) merupakan bagian dari pencegahan kecelakaan di tempat kerja. APD adalah alat yang pekerja gunakan untuk melindungi dirinya dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Meskipun APD merupakan…
n langkah terakhir dalam pengendalian dan pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja setelah penerapan tindakan penanggulangan administratif dan teknis, namun potensi penerapannya masih besar. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau analisis literatur. Dimana metode ini melibatkan pencarian, seleksi, dan evaluasi dari beberapa artikel dan jurnal yang telah dipublikasikan dalam lima tahun terakhir ini. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik yang diangkat yang mana untuk memberikan dasar teoritis penelitian yang lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan pekerja konstruksi pada penggunaan alat pelindung diri (APD). Kepatuhan terhadap penggunaan alat pelindung diri termasuk faktor yang membantu mengurangi kecelakaan di tempat kerja. Kecelakaan di tempat kerja terjadi karena kurangnya penyediaan alat pelindung diri (APD) serta kesadaran pekerja mengenai penggunaan APD yang baik menurut standar yang telah ditetapkan dan kurangnya pengetahuan. Penggunaan alat pelindung diri pada industri dimaksudkan untuk menghadirkan tenaga kerja yang produktif dan sehat. Namun menurut pekerja, hal ini tidak menjamin tidak akan terjadi kecelakaan kerja. APD merupakan bagian dari serangkaian tindakan keselamatan untuk meminimalkan dampak risiko kecelakaan kerja.
Abstract:Krisis lingkungan global yang semakin mencekam menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan ekonomi. Ekonomi hijau muncul sebagai solusi holistik yang menjanjikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian…
tarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti ekonomi sirkular, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan, ekonomi hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Namun, transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan yang tepat, insentif finansial, dan peningkatan kesadaran publik untuk mewujudkan visi ekonomi hijau yang mampu menyelamatkan bumi sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh