Abstract:Ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan yang dinamis seiring perkembangan perekonomian dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan…
n lapangan kerja baru. Angka pengangguran tetap tinggi disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup. Masalah lain yang dihadapi adalah rendahnya kualitas tenaga kerja, yang dapat diukur melalui tingkat pendidikan. Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, yang pada gilirannya mempengaruhi besarnya kompensasi yang diterima oleh karyawan. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguasaan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Kebutuhan akan pekerjaan paruh waktu di Indonesia muncul dari aspek operasional perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan masyarakat yang cepat tidak selalu sejalan dengan perkembangan aturan dan hukum, sehingga penerapannya menjadi sulit. Peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengatur kehidupan masyarakat secara menyeluruh, mengakibatkan ketidaklengkapan dan kurangnya jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting untuk meninjau dan memperbarui regulasi yang ada agar lebih komprehensif dan dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam konteks pekerjaan paruh waktu. Hasil penelitian ini yaitu penerapan asas non-diskriminasi dalam perjanjian kerja part time memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan kerja dan perilaku antara karyawan dan perusahaan. Adanya non-diskriminasi dalam perjanjian kerja membantu menciptakan hubungan kerja yang adil, harmonis, kondusif, dan bermartabat di lingkungan kerja. Dengan tidak adanya diskriminasi, karyawan merasa dihargai dan diperlakukan secara adil tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, atau aliran politik.
Abstract:Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui…
ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menganalisis virtual cryptocurrency sebagai mata uang e-commerce, terutama Bitcoin, yang digunakan transaksi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji ketentuan yang berhubungan…
an dengan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mata uang virtual cryptocurrency, terutama Bitcoin, sebagai alat transaksi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun minat masyarakat terhadap cryptocurrency cukup tinggi, regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan mata uang virtual kriptografi ini sebagai alat pembayaran masih belum ada yang menjamin kepastian hukum. Kedua, peran Bank Indonesia sebagai regulator keuangan belum cukup kuat mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dampak transaksi menggunakan bitcoin mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia, temuan penelitian bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan lemah secara perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia memerlukan regulasi yang tepat dan tegas. Regulasi yang tepat akan memberikan kepastian hukum, melindungi pihak yang terlibat, serta memastikan penerimaan negara yang adil dan berkelanjutan terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Implikasi regulasi yang tidak cukup jelas dan kurang tegas dalam bisnis transaksi virtual cryptocurrency di Indonesia membuktikan tidak ada kepastian hukum penggunaa virtual cryptocurrency di Indonesia dan belum sah. Resktrukturisasi bagi peraturan Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya perlu mendukung para pengguna virtual cryptocurrency juga bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif. Dengan adanya regulasi yang tepat, cryptocurrency dapat diintegrasikan secara aman, terpercaya, dan dapat diterima secara luas sebagai alat transaksi di Indonesia.
Abstract:Terjadi kekurangan pupuk untuk lahan pertanian di beberapa daerah, termasuk di Desa Sannenrejo, Kecamatan Temprejo, Kabupaten Jember. Hal ini tidak hanya mempersulit perolehan pupuk, namun juga membahayakan ketahanan pangan.…
angan. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang beredar secara luas, upaya mencapai perlindungan tersebut, penyebab kelangkaan pupuk, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan.
Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi, pentingnya perlindungan pupuk pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, mewujudkan hak masyarakat atas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Upaya perlindungan aliran pupuk bersifat preventif dan represif. Meski telah dilindungi, kekurangan pupuk masih terjadi. Ada beberapa alasan untuk hal ini. peraturan perlindungan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk untuk keperluan lain, dan rendahnya pendapatan petani. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini: Penyuluhan dan dukungan kepada petani, penggunaan pupuk bersubsidi lebih efisien.
Abstract:Pendidikan akhlak merupakan hal yang penting dalam Islam. Akhlak yang baik merupakan fondasi utama kehidupan seorang muslim, yang menjamin keselamatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Imam Al-Zarnuni merupakan seorang…
g sufi terkemuka yang dikenal dengan penekanannya pada pendidikan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah kitab-kitab karya Imam Al-Zarnuni, terutama kitab Ta'dibuna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Zarnuni memandang pendidikan akhlak sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini, dan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Imam Al-Zarnuni juga menekankan pentingnya keteladanan dalam pendidikan akhlak. Beliau berpendapat bahwa keteladanan merupakan faktor yang paling penting dalam membentuk karakter seseorang. Penemuan penelitian ini memiliki relevansi dengan tantangan moral yang dihadapi umat Islam saat ini. Pemikiran Imam Al-Zarnuni tentang pendidikan akhlak dapat menjadi solusi dan inspirasi dalam mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif, sekaligus mengembalikan kejayaan peradaban Islam yang berlandaskan akhlak mulia.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR). Jenis penelitian ini…
ni adalah penelitian asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung di dalam Indeks LQ-45. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa secara simultan dan parsial variabel Current Ratio (CR), Net Profit Margin (NPM), dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen yang diproksikan dengan Dividend Payout Ratio (DPR).
Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diambil kesimpulan bahwasannya tingkat profitabiltas yang tinggi , likuiditas yang baik dan ukuran perusahaan yang besar tidak menjamin perusahaan akan membagikan dividen pada setiap periodenya. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan kegiatan operasional dibandingkan harus membagikan dividen. Jika perusahaan membagikan dividen maka akan berakibat kepada keuntungan bersih perusahaan berkurang.
Abstract:Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan tetapi mengubah asas legaltias formal yang semula jauh dari rasa keadilan masyarakat, diperluas menjadi asas legalitas materiil yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait dengan asas legalitas materiil sebagai pembaruan dari asas legalitas formil yang bertujuan untuk memperluas daya jangkau asas legalitas di dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari akibat negative yang ditimbulkan dari tindak pidana.
Abstract:Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi…
kependudukannya secara online. J-SIP fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan data penggunanya. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.
Abstract:Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perempuan di Indonesia dengan mengkaji aspek hukum ketenagakerjaan dan prinsip kesetaraan gender. Fokus utama adalah analisis hak-hak tenaga kerja perempuan,…
n, meliputi upah yang adil, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebijakan cuti melahirkan, yang dijamin dalam peraturan ketenagakerjaan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun regulasi mendukung perlindungan ini, pelaksanaan di lapangan masih terkendala diskriminasi gender dan kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ada. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan secara merata dan konsisten.
This research discusses legal protection for female workers in Indonesia by examining aspects of employment law and the principles of gender equality. The main focus is an analysis of women's labor rights, including fair wages, occupational health and safety protection, as well as maternity leave policies, which are guaranteed in labor regulations and international instruments that Indonesia has ratified. The research results show that, although regulations support this protection, implementation in the field is still hampered by gender discrimination and a lack of company compliance with existing regulations. This research recommends increasing supervision, law enforcement and outreach to ensure the fulfillment of women's labor rights evenly and consistently.