Abstract:Pertumbuhan saham dalam Daftar Efek Syariah (DES) ditentukan melalui evaluasi OJK dan penelaahan insidentil berdasarkan kriteria syariah yang ketat. Perusahaan layak masuk daftar ini jika memiliki bisnis utama yang halal,…
, rasio utang berbasis bunga maksimal 45% dari total aset, serta proporsi pendapatan non-halal tidak melebihi 10% dari total pendapatan. Menjaga nilai perusahaan di pasar modal sangat krusial untuk menjamin kelancaran operasional dan menjaga kepercayaan investor. Melalui pemberian capital gain dan dividen yang maksimal, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan investor yang berdampak positif pada peningkatan kinerja. Selain itu, investor dapat memantau kesehatan perusahaan secara berkala melalui berbagai indikator penilaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ROA, ROE, DER dan EPS terhadap harga saham lembaga keuangan syariah yang terdaftar di BEI periode 2022–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan regresi data panel menggunakan software Eviews 12, di mana data yang dianalisis berasal dari laporan keuangan bulanan tujuh perusahaan sektor keuangan syariah yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, ROA dan EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, yang berarti bahwa peningkatan ROA dan EPS cenderung diikuti oleh kenaikan harga saham. Sebaliknya, ROE dan DER menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan nilai ROE dan DER justru berkorelasi dengan penurunan harga saham. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, yang menunjukkan bahwa faktor-faktor fundamental perusahaan berperan penting dalam menentukan pergerakan harga saham lembaga keuangan syariah.
Abstract:Akses sanitasi aman merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Cakupan akses sanitasi aman baik di tingkat global, nasional maupun lokal masih sangat rendah khususnya…
snya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis dan sosial ekonomi tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi akses sanitasi aman di Desa Lambuluo, Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara tahun 2025. Penelitian menggunakan desain observasional deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Populasi sekaligus sampel penelitian adalah seluruh rumah tangga di Desa Lambuluo yang berjumlah 67 rumah tangga, dengan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dan lembar observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 73,1% rumah tangga telah menggunakan jamban, dan 95,9% di antaranya merupakan jamban milik pribadi. Namun demikian, masih terdapat 28,9% rumah tangga yang belum menggunakan jamban dan melakukan praktik buang air besar sembarangan. Selain itu, meskipun 70,1% responden menyalurkan tinja ke septic tank, masih ditemukan pembuangan tinja ke laut, sungai, sawah, dan kebun. Pengelolaan lumpur tinja juga tergolong sangat rendah, ditunjukkan oleh hanya 4,1% responden yang melakukan pengosongan septic tank dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan jamban belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya sanitasi yang dikelola secara aman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akses sanitasi aman di Desa Lambuluo belum optimal sehingga diperlukan penguatan edukasi masyarakat, peningkatan layanan pengelolaan lumpur tinja, serta dukungan kebijakan untuk mewujudkan sanitasi aman yang berkelanjutan.
Abstract:Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, namun keterbatasan tenaga konselor di sejumlah sekolah menyebabkan fungsi layanan tersebut tidak optimal.…
ptimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fleksibilitas peran kesiswaan dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe, serta menganalisis mekanisme koordinasi dan dampaknya terhadap efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru kesiswaan, wali kelas, dan perwakilan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan bidang kesiswaan sebagai perpanjangan tangan guru BK. Kesiswaan berperan sebagai mediator konflik, pelaksana penanganan kasus bullying, penggerak perubahan perilaku, serta menjadi titik kontak utama siswa dalam menghadapi permasalahan. Fleksibilitas ini muncul karena kebutuhan sekolah untuk menutupi kekosongan peran konselor profesional, dan didukung oleh pendekatan emosional yang humanis serta penerapan prosedur disiplin yang jelas. Meskipun model ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan keterbukaan siswa, tantangan tetap ada pada konsistensi perilaku siswa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ruang privat untuk konseling. Dengan demikian, fleksibilitas peran kesiswaan dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan sumber daya terbatas, dengan catatan perlu adanya pelatihan dasar konseling bagi guru non-BK dan penyediaan fasilitas yang menjamin asas kerahasiaan layanan.
Abstract:Kasus pelecehan seksual terhadap puluhan santri di Pondok Pesantren MTI Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada tahun 2024, menjadi sorotan nasional karena melibatkan dua orang guru yang memanfaatkan posisi otoritatif…
atif mereka untuk melakukan kekerasan seksual secara sistematis. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk mengkaji pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam kasus tersebut, dengan fokus pada hak anak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas rasa aman dan perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan yang aman dan bermartabat. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif berbasis kajian dokumen dan regulasi nasional maupun internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pelaku melanggar ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 76D dan 76E UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 81 dan 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM. Selain itu, lemahnya pengawasan eksternal terhadap lembaga pendidikan keagamaan, relasi kuasa yang timpang antara guru dan santri, serta budaya diam di lingkungan pesantren menjadi faktor yang memperburuk situasi. Penanganan kasus ini harus melibatkan pendekatan multidisipliner yang mencakup penegakan hukum, pemulihan korban, serta reformasi struktural pesantren untuk menjamin perlindungan hak anak di masa depan.
Abstract:Penelitian ini membahas implementasi sistem rights-based approach dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,…
pendudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya judicial review dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.
Abstract:Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, memiliki peran penting sebagai ideologi dan sistem etika politik. Pancasila bukan hanya sekadar pedoman hukum dan tata pemerintahan, tetapi juga sebagai landasan moral…
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara yang diterapkan dalam kehidupan politik, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konstitusi dan dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dalam pengambilan keputusan politik, kebijakan publik, dan interaksi antar komponen bangsa. Lima sila Pancasila, yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi prinsip etika yang relevan untuk membangun kehidupan politik yang adil dan beradab. Pancasila juga berperan dalam menjamin persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti pengaruh globalisasi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, serta krisis moral dan etika yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman dan implementasi Pancasila agar tujuan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif.
Abstract:Integrasi akuntansi manajemen pada sistem pengupahan PT Benih Citra Asia Jember sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan administrasi keuangan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan…
kan dengan tepat permasalahan pada struktur upah saat ini dan menunjukkan seberapa baik teknologi berbasis akuntansi manajemen berfungsi sebagai solusinya. Untuk mengumpulkan informasi terkait mengenai sistem pengupasan lapisan tanah di perusahaan, digunakan teknik-teknik seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan studi ini menunjukkan kelemahan sistem pengupahan manual yang lama, termasuk ambiguitas dalam proses pengupahan, keterlambatan pembayaran gaji, dan kesalahan pencatatan. Penerapan sistem berbasis teknologi telah terbukti meningkatkan kebahagiaan karyawan, efektivitas administrasi, transparansi manajemen kompensasi, dan akurasi pencatatan. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pembayaran dan perlunya penilaian berkelanjutan untuk menjamin kemanjuran sistem tersebut dalam jangka panjang.
Abstract:Artikel jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengecualian risiko, harta benda, dan kepentingan menurut Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSKI) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Metode penelitian…
n yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data-data dari berbagai sumber kepustakaan yang berhubungan dengan materi penelitian berjudul analisis hukum pengecualian risiko, harta benda, dan kepetingan menurut Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia (PSKI). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian risIko menurut PSKI dan bagaimana pengecualian harta benda dan kepentingan menurut PSKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Polis Standar Asuransi kebakaran Indonesia(PSKI) menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda atau kepentingan yang dipertanggung jawabkan yang secara langsung yang disebabkan oleh : kebakaran, yang terjadi karena kekuranghati-hatian atau kesalahan pihak lain dari tertanggung, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam polis termasuk akibat dari: menjalarnya api yang timbul sendiri (self combustion), hubungan arus pendek (short circuit), atau karena sifat barang itu sendiri dan kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan, yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
Abstract:Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin…
in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Abstract:Penelitian Perdagangan internasional adalah salah satu fondasi utama ekonomi global, memungkinkan negara-negara untuk bertukar barang dan jasa. Dalam hal ini, Latter of Credit ( L/C) berperan penting sebagai alat keuangan…
n yang menjamin pembayaran kepada eksportir dan memastikan pengiriman barang kepada importir.L/C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) yang menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir) asalkan syarat dan ketentuan dalam L/C tersebut dipenuhi. Penggunaan L/C dalam perdagangan internasional menawarkan berbagai keuntungan, seperti mengurangi risiko pembayaran, meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dan memfasilitasi transaksi yang lebih aman dan efisien. Proses penggunaan L/C melibatkan beberapa tahap, mulai dari permintaan pembukaan L/C oleh importir, penerbitan L/C oleh bank penerbit, pengiriman barang oleh eksportir, hingga penyerahan dokumen dan pembayaran oleh bank penerima. Selain itu, ada berbagai jenis L/C yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi, seperti Revocable L/C, Irrevocable L/C, dan Cornfirmed L/C, yang masing-masing menawarkan tingkat keamanan dan fleksibilitas yang berbeda. Dalam praktiknya, L/C tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga membantu mengelola kebutuhan modal kerja dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.Oleh karena itu, latter of credit menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung perdagangan internasional, memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi lintas negara dengan lebih percaya diri dan aman. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme dan manfaat L/C bagi para pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan global. Keywords: Latter of credit, perdagangan internasional, dan ekonomi global.