Abstract:Abstract: The utilization of Information Technology (IT) in higher education institutions is crucial for supporting academic and administrative activities. The Data and Information Center (PUSDATIN) of UBP Karawang manages…
es various IT services, such as Sistem Informasi Perguruan Tinggi (SIPT), e-learning Buana Online Course (BOC), and others. This study aims to evaluate the maturity level of IT governance at UBP Karawang to ensure alignment with the university's strategic goals and identify areas requiring improvement. The research employs a quantitative descriptive method based on COBIT 2019, with data collected from 92 respondents, analyzed through goals cascade mapping and maturity level measurement. The evaluation results across 14 COBIT 2019 domains indicate that the IT governance maturity level at UBP Karawang is at Level 4 (Quantitatively Managed) with a score of 3.86 and an average gap of 1.13 from the expected level. The findings suggest that while IT governance at UBP Karawang is well-managed, there is still room for improvement. Therefore, several recommendations are proposed to optimize IT governance effectiveness, ensure regulatory compliance, and support the achievement of the university's strategic objectives.
Keywords: COBIT 2019; IT evaluation; IT governance; maturity level.
Abstrak: Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di perguruan tinggi sangat krusial untuk mendukung aktivitas akademik dan administratif. Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) UBP Karawang mengelola berbagai layanan TI, seperti Sistem Informasi Perguruan Tinggi (SIPT), e-learning Buana Online Course (BOC) dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan tata kelola TI di UBP Karawang guna memastikan keselarasan dengan tujuan universitas serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif berbasis COBIT 2019, dengan data diperoleh dari 92 responden, dianalisis melalui pemetaan goals cascade dan pengukuran maturity level. Hasil evaluasi pada 14 domain COBIT 2019 menunjukkan tingkat kematangan TI UBP Karawang berada di Level 4 (Terkelola secara Kuantitatif) dengan skor 3.86, serta rata-rata gap 1.13 dari tingkat yang diharapkan. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola TI di UBP Karawang telah terkelola dengan baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi diajukan guna mengoptimalkan efektivitas tata kelola TI, menjamin kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis universitas.
Kata kunci: COBIT 2019; evaluasi TI; maturity level; tata kelola TI.
Abstract:Abstract: The rapid growth in the use of online loan applications makes protecting consumer data a crucial issue. Current online loan application data protection regulations need to be updated to ensure consumers' personal…
al data is protected from potential misuse. This study aims to analyze the urgency of updating data protection regulations for users of online loan applications through a normative-juridical approach. The results of the study found that more comprehensive new regulations were needed to keep pace with the rapid development of technology in the financial sector. The findings of this study emphasize the importance of protecting personal data in applications that offer online loan services, especially with the increasing number of cases of breaches of personal data. The results of the study conclude that updating personal data protection regulations is very important to ensure the security and safety of consumer data in applications that offer online loan services.
Keywords: application; online loans; personal data protection; regulation; privacy;
Abstrak: Pesatnya pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman online membuat perlindungan data konsumen menjadi isu krusial. Regulasi perlindungan data pengajuan pinjaman online saat ini perlu diperbarui untuk memastikan data pribadi konsumen terlindungi dari potensi penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan regulasi perlindungan data bagi pengguna aplikasi pinjaman online melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa diperlukan regulasi baru yang lebih komprehensif untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online, terlebih dengan semakin banyaknya kasus pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembaharuan regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan data konsumen di aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online.
Kata kunci: aplikasi; perlindungan data pribadi; pinjaman online; privasi; regulasi
Abstract:Abstract: The government continues to adopt various technologies to ensure effective and efficient public services in the new normal era. This study discusses the use of the TELOS method in measuring the feasibility level…
l of e-government services through a review of five main feasibility dimensions, including technical feasibility, economic feasibility, legal feasibility, operational feasibility and schedule feasibility. This study identifies opportunities for developing village information system projects. The data collection process involved 15 users of e-government services. The results of this study indicate that based on the number of feasibility factors generated by the information system, it is 7.20 and is within the feasible threshold for development. The value of the system development risk obtained is quite low. It is necessary to add interactive features so that it can increase community participation in community services in the future.
Keywords: e-Government; feasibility Analysis; TELOS method;
Abstrak: Berbagai adopsi teknologi terus dilakukan pemerintah untuk menjamin pelayanan publik yang efektif dan efisien di era normal baru. studi ini membahas tentang Penggunaan Metode TELOS dalam pengukuran tingkat Kelayakan layanan e-government melalui peninjauan lima dimensi kelayakan utama antara lain kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan hukum, kelayakan operasional dan kelayakan jadwal. Studi ini mengidentifikasi peluang pengembangan proyek sistem informasi desa. Proses Pengumpulan data melibatkan 15 pengguna layanan e-government. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan jumlah factor kelayakan yang dihasilkan sistem informasi tersebut sebesar 7,20 dan berada dalam ambang batas layak untuk dikembangkan. Nilai resiko pengembangan sistem yang diperoleh cukup rendah sehingga perlu adanya penambahan fitur-fitur yang bersifat interaktif untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap layanan kemasyarakatan dimasa mendatang.
Kata kunci: Analisis Kelayakan; e-Government; Metode TELOS
Abstract:Abstract: Higher education is an institution engaged in services that provides services to internal and external consumers consisting of students, stakeholders and alumni both academically and non academically. The services…
ces provided determine the satisfaction of consumers. Higher education values are manifested in the form of accreditation. The value of accreditation is expected to be in accordance with the quality culture that runs in universities. To ensure customer satisfaction, universities must always evaluate the service policies provided based on established university standards. Evaluation is done by conducting an internal university quality audit. In the future, this activity will be routinely carried out to ensure that activities in higher education are in accordance with the standards set as a process for implementing a higher education quality culture. This is expected to be able to encourage the superior value of higher education accreditation by conducting analysis, costs and providing advice to support decisions by the highest leadership. The application of this framework analysis uses the Actor Network Theory approach to see the relationship between actors in the application of information technology so that the resulting information system is acceptable and in accordance with existing business processes at universal universities. The results of this study are a framework for making information systems based on the results of web-based ANT analysis.
Keywords: actor network theory; audit; iaps 4.0; it framework; internal quality of PT
Abstrak: Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang jasa yang memberikan pelayanan kepada para konsumen internal dan eksternal yang terdiri dari mahasiswa, stakeholder dan alumni baik secara akademik dan non akademik. Pelayanan yang diberkan menentukan kepuasan para kosumen. Nilai perguruan tinggi diwujudkan dalam bentuk akreditasi. Nilai akreditasi diharapkan sesuai dengan budaya mutu yang berjalan didalam pergurua tinggi. Untuk menjamin kepuasan konsumen maka, perguruan tinggi harus selalu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pelayanan yang diberikan berdasarkan standar perguruan tinggi yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara melakukan kegiatan audit mutu internal perguruan tinggi. Kegiatan ini kedepannya secara rutin dilakukan untuk memastikan aktivitas didalam perguruan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan sebagai proses untuk menerapkan budaya mutu perguruan tinggi. Hal ini diharapkan mampu mendorong nilai unggul akreditasi perguruan tinggi dengan melakukan analisis, penilaian dan pemberian saran sebagai pendukung pengambilan keputusan oleh pimpinan tertinggi. Penerapan analisis kerangka kerja ini menggunakan pendekatan Actor Network Theory untuk melihat hubungan antara actor dalam penerapan teknologi informasi sehingga system informasi yang dihasilkan dapat diterima dan sesuai dengan bisnis proses yang ada pada universitas universal. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerangka pikir untuk pembuatan system informasi berdasarkan hasil analisis ANT berbasis web.
Kata kunci: actor network theory; audit; iaps 4.0; kerangka kerja ti; mutu internal PT
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan tindak pidana penipuan online oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi…
agi korban, serta untuk merumuskan strategi penanggulangan penipuan online yang efektif guna menjamin perlindungan hukum yang maksimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis hukum kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penipuan online oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses hukum serta adanya hambatan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan akibat regulasi yang ketat dan prosedur birokrasi yang panjang. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh kepastian hukum maupun kejelasan terkait kompensasi atau pemulihan kerugian yang dialami, sehingga hak-hak mereka belum terpenuhi secara optimal.
Abstract:Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan…
an hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Dalam sistem ekonomi Islam, aktivitas Ekonomi diatur dengan cara proporsional sehingga individu memiliki kebebasan bertindak, namun tetap diikat oleh batasan tertentu sedangkan pemerintah mengatur kebijakan berdasarkan aspirasi…
spirasi masyarakat. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur. atau dokumen. Dalam perspektif ekonomi Islam, peran dan fungsi pemerintah sangat krusial dalam mengatur dan mengembangkan perekonomian yang seimbang dan berkelanjutan. Negara memiliki kewenangan untuk terlibat dalam aktivitas Individu memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. dilakukan oleh individu. Cakupan Pemerintah memiliki peran yang sangat dominan dalam sistem ekonomi yang bersifat sosialis, tetapi memiliki keterbatasan yang lebih besar dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sifat kapitalistik. Beberapa fungsi utama negara dalam Islam mencakup menjamin keamanan dan pertahanan, menyelenggarakan peradilan, mengelola ekonomi dan keuangan, serta memberikan pelayanan publik.
Abstract:Penulisan ini mendeskripsikan tentang peradaban Islam pada masa khulafaur Rasyidin. Fokus penulisan materi ini membahas tentang Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan pada masa khalifah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali, serta…
kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Hasil dari materi ini antara lain: Pertama, Khulafa Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Penggagas nama Khulafa Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Empat tokoh sepeninggal Rasul itu merupakan orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Kedua, dalam kepemimpinan Abu Bakar, ia melaksanakan kekuasaannya bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Ia juga melaksanakan hukum, dan selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Kepemimpinan Umar bin Khattab menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga Negara. Kepemimpinan Ustman membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Prestasi yang terpenting masa Khalifah Ustman adalah menulis kembali al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar.
Kata Kunci: Sejarah, ma khulafaur rasyidin
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal…
sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.