Abstract:Perundungan (bullying) pada jenjang pendidikan dasar berdampak langsung pada kesejahteraan psikologis, iklim kelas, dan capaian belajar siswa. Program pengabdian ini bertujuan mengintegrasikan pencegahan dan penanganan perundungan…
erundungan ke dalam kurikulum satuan pendidikan dasar melalui penguatan kompetensi guru, pengembangan perangkat ajar berbasis Kurikulum Merdeka, serta kolaborasi orang tua–komunitas. Metode meliputi lokakarya desain pembelajaran, penyusunan modul tematik lintas mata pelajaran, pelatihan restoratif (restorative practices), kampanye siswa (student-led campaign), dan sistem rujukan kasus berbasis sekolah. Evaluasi menggunakan pra–pasca asesmen guru, observasi pembelajaran, audit perangkat ajar, serta rekap insiden dan persepsi iklim sekolah. Hasil menunjukkan peningkatan kompetensi guru dalam mengenali/merespons perundungan, bertambahnya praktik pembelajaran sosial-emosional (PSE), dan penurunan laporan insiden di kelas yang mengadopsi strategi secara konsisten. Pembahasan menekankan pentingnya integrasi eksplisit pada tujuan pembelajaran, asesmen formatif nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila, serta tata kelola sekolah yang selaras dengan kebijakan pencegahan kekerasan. Disimpulkan bahwa integrasi kurikuler—bukan sekadar kegiatan insidental—lebih berkelanjutan dalam memitigasi perundungan. Disarankan penguatan monitoring berbasis data, pelibatan orang tua secara sistematis, dan dukungan kebijakan sekolah yang konsisten.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam…
pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.
Abstract:In the era of artificial intelligence (AI), the rise of pornographic deepfakes poses a serious threat to human dignity, privacy, and social stability. This phenomenon exploits deep learning technology to manipulate individuals’…
iduals’ faces into non-consensual pornographic content, often targeting women and public figures. This paper examines the ethics of Ibn Miskawayh, a 10th-century Muslim philosopher, specifically the concept of hifz al-nasl (preservation of lineage) as one of the five maqasid al-shari’a (Islamic principles), to address this issue. Hifz al-nasl emphasizes the protection of human lineage, including family honor, women’s dignity, and social integrity, which are relevant to the psychological damage, trauma, and moral degradation caused by deepfakes. Through an analysis of the texts Tahdhib al-Akhlaq and Al-Fauz al-Asghar, this concept is outlined as a preventive and curative principle: prevention through strengthening individual morals and regulating technology, and treatment through restorative justice. Ibn Miskawayh combines Aristotelian philosophy with Islam, making hifz al-nasl a collective obligation to maintain the balance of the soul (nafs) and society. Its applications to deepfakes include: (1) ethical use of AI based on piety and ‘adl; (2) legal regulations that protect privacy as an extension of preserving lineage; and (3) moral education to build digital resilience. This study concludes that Ibn Miskawaih’s approach offers a holistic framework, integrating spiritual, ethical, and legal dimensions, that is more adaptive than technological solutions alone. Recommendations include the development of contemporary fatwas and ethical AI platforms for the digital age.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.
Abstract:This background is based on the importance of the effective leadership role of madrasah principals in improving teacher performance, particularly at Padangsidimpuan State Islamic Junior High School. Challenges such as lack…
ck of teacher motivation, minimal professional training, and suboptimal communication between leaders and staff are factors that hinder performance improvement. Therefore, adaptive and innovative leadership strategies are needed to create a conducive work environment and encourage improvements in the quality of education. Methodology: This research uses a descriptive qualitative approach with data collection methods through participant observation, in-depth interviews, and documentation studies at MTsN 1, MTsN 2, and MTsN Preparatory State Islamic Junior High School 3. Padangsidimpuan. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study showed that the madrasah principal implemented eight main strategies in building effective leadership to improve teacher performance; (1). Coaching strategy, through training, individual mentoring, and Professional Learning Community (PLC). (2). Supervision strategy, based on participatory academic supervision and constructive feedback. (3). Motivation strategy, through verbal appreciation, emotional support, and professional development. (4). Reward strategy in the form of certificates, incentives, and additional task trust. (5). Discipline strengthening strategy with a systemic, restorative approach, and based on a collective work culture. (6). Family gathering strategy to build emotional bonds and social capital in the madrasah environment. (7). Structured academic supervision strategy through a cycle Collaborative planning, observation, and reflection. (8) Lesson Study strategy as a vehicle for developing distributive leadership and improving the quality of learning. Effective leadership of madrasah principals is built through a holistic approach that integrates administrative, pedagogical, and relational aspects. The implemented strategy has proven significant in improving teacher performance through increased competence, motivation, collaboration, and a positive work culture. This study recommends the need to strengthen teacher development programs and leadership training based on Islamic values for the sustainable improvement of educational quality in madrasahs.
Abstract:This study aims to analyze the urgency and mechanisms of implementing Restorative Justice in resolving family conflicts from the perspective of Islamic Family Law. Amid the high rates of divorce and domestic violence, formal…
rmal litigation approaches often fail to repair fractured relationships among family members. This research employed a qualitative method with a normative juridical approach. Data were collected through literature studies of Islamic legal texts, Indonesian statutory regulations, and related literature on Restorative Justice. The findings indicate that the concept of Restorative Justice has strong relevance to the principle of Ishlah (reconciliation) in Islamic Family Law. Unlike the retributive approach, which focuses on punishment, Restorative Justice prioritizes relationship recovery, forgiveness, and collective welfare. In practice, instruments such as mediation in Religious Courts and the role of Hakam (peace mediators) represent clear manifestations of these restorative values. The study concludes that integrating Restorative Justice into the family law system is not only effective in reducing divorce rates but also capable of preserving the psychological well-being of family members, especially children. The academic contribution of this study lies in providing a theoretical foundation for the development of positive law in Indonesia to become more accommodative toward non-litigation dispute resolution based on religious values and local wisdom. The researcher recommends strengthening technical mediation regulations so that they do not merely become procedural formalities in court.
Abstract:Justice collaborators, or "crown witnesses," have become essential in modern criminal justice systems, particularly in dismantling organized crime and uncovering complex murder cases. This study explores the legal protections…
tions afforded to justice collaborators in Indonesia through a doctrinal analysis of the Supreme Court Decision No. 1704 K/PID.SUS/2022, commonly known as the Richard Eliezer verdict. The objective is to critically examine the adequacy and application of legal safeguards provided to individuals who cooperate with law enforcement while implicated in serious crimes. Employing normative legal research methods and a statutory and case approach, the paper reveals discrepancies in the implementation of protections for justice collaborators. While the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK) offers procedural protections, this analysis identifies significant gaps in enforcement, judicial interpretation, and institutional coordination. The findings underscore a need for stronger legislative frameworks and consistent judicial standards to uphold the rights and safety of justice collaborators. The implications extend to criminal law reform and the balancing of retributive justice with restorative mechanisms. This study contributes to the legal discourse on human rights protections in criminal procedure, particularly concerning vulnerable individuals assisting the justice system under duress or threat.
Abstract:This study examines the fulfillment of remission rights for drug offenders in Indonesia following the enactment of Government Regulation No. 99 of 2012, which introduced restrictive provisions inconsistent with the rehabilitative…
ilitative vision of Law No. 12 of 1995. The research problem lies in the normative contradiction between correctional laws oriented toward behavioural reform and derivative regulations that prioritise punitive measures. The study aims to evaluate the implementation of remission regulations and their alignment with principles of justice and human rights. Employing a normative legal research design, it analyses statutes, judicial decisions, doctrines, and comparative law. Findings reveal that remission has shifted from a universal right to a conditional privilege, disproportionately affecting low-level drug offenders, exacerbating prison overcrowding, and weakening legal certainty. The study concludes that policy reform is necessary through individualised assessments, restorative justice integration, independent oversight, and regulatory harmonisation to restore fairness and uphold human rights.