Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner, termasuk usaha angkringan, menghadapi tantangan dalam menerapkan perencanaan keuangan yang terstruktur. Literasi keuangan yang terbatas dan sistem pencatatan yang…
g tidak terstandarisasi menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan arus kas dan proyeksi keuangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penganggaran komprehensif di Angkringan DD, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan sistem penganggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan sistem anggaran komprehensif yang dirancang mencakup anggaran penjualan yang menargetkan Rp 6.366.000 dari 829 unit, anggaran produksi 861 unit, anggaran bahan baku Rp 3.002.468, beserta anggaran tenaga kerja dan biaya overhead. Proyeksi keuangan menunjukkan margin laba sebesar 19,3 persen dan ROI sebesar 24,7 persen, dengan titik impas tercapai pada 507 unit atau Rp 3,9 juta. Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan penganggaran komprehensif dapat meningkatkan efisiensi manajemen keuangan di UMKM kuliner. Rekomendasi strategis mencakup penerapan sistem penganggaran terstruktur, melakukan analisis varians secara berkala, dan mengembangkan model adaptif untuk mengatasi ketidakpastian pasar.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.
Abstract:Digitalisasi layanan kesehatan telah menjadi fondasi utama dalam pengembangan smart hospital di berbagai negara, termasuk Indonesia. RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru sebagai rumah sakit rujukan tingkat provinsi menghadapi tantangan…
tangan kompleks terkait koordinasi antar unit, integrasi data, serta efektivitas alur pelayanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi layanan antar unit di RSUD Arifin Ahmad dan menilai kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pelayanan dan kesiapan rumah sakit menuju konsep Rumah Sakit Cerdas. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang terkait dengan SIMRS, Rekam Medis Elektronik (RME), serta sistem pendukung digital lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum digitalisasi, layanan antar unit masih didominasi proses manual, yang mengakibatkan tingginya waktu tunggu, kesalahan input, dan koordinasi yang kurang efektif. Setelah implementasi digitalisasi, terjadi peningkatan signifikan pada aspek kecepatan pelayanan, sinkronisasi data real-time, transparansi proses, serta keselamatan pasien. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah tantangan seperti variasi literasi digital pegawai, kebutuhan peningkatan infrastruktur TI, resistensi terhadap perubahan, serta isu keamanan data. Temuan ini menegaskan bahwa digitalisasi layanan antar unit tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan, tetapi juga menjadi prasyarat fundamental dalam mewujudkan RSUD Arifin Ahmad sebagai Rumah Sakit Cerdas yang adaptif, efisien, dan terintegrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis melalui integrasi konsep Technology Acceptance Model, Reinventing Government, dan Smart Hospital Framework sebagai dasar analisis transformasi digital di sektor kesehatan.
Abstract:Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis utama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi, terutama di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis…
teknologi. Perkembangan teknologi seperti Human Resource Information System (HRIS), Human Resource Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan automasi proses administrasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara fungsi Human Resources (HR) menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam praktik HR serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja SDM. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan studi literatur dan temuan empiris dari berbagai organisasi yang telah mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen SDM. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu memberikan efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, dan percepatan proses kerja dalam fungsi HR, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen talenta. HR Analytics berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, memprediksi potensi turnover, serta meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Sementara itu, penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan manajemen kinerja memberikan nilai tambah berupa objektivitas dan konsistensi dalam evaluasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kompetensi SDM, budaya kerja, serta dukungan manajemen puncak. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan digital, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan dalam implementasi optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam praktik HR merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja SDM dan daya saing organisasi. Implementasi teknologi yang tepat, didukung oleh tata kelola perubahan yang efektif, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan HR yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data.
Abstract:Discourse on constitutionalism often emphasizes the existence of a written constitution as the foundation of democratic governance. Yet, constitutionalism is not merely about the text but it is about the lived practices…
that give substance to constitutional ideals. This article interrogates the extent to which participation moves beyond symbolic consultation to become a substantive mechanism that embodies constitutionalism in practice. The central research question is how can meaningful public participation be conceptualized and operationalized as the essence of constitutionalism in legislative processes? It examines constitutional provisions, statutory frameworks, and judicial interpretations in selected jurisdictions. The analysis is enriched by theoretical frameworks of deliberative democracy and participatory constitutionalism, which highlight the normative value of inclusivity, transparency, and accountability in law making. The article concludes that embedding meaningful public participation transforms law-making from a formal exercise of authority into a constitutional practice that legitimizes governance, strengthens democracy.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.
Abstract:Withdrawal of Waqf Assets based on Decision No. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN because the objects which are waqf assets belonging to the Bireueen Islamic Education Society have been misused by the Bireueen Ministry of Religion…
in a dysfunctional manner, namely the waqf objects are recorded as Public Property. In order for the irregularity of the waqf assets to be in accordance with the waqf pledge made, the owner of the waqf rights takes over the waqf assets. The validity of Nazir as the owner of the waqf rights in the event of misappropriation of waqf assets based on Resolution no. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN is reviewed from the provisions of Article 42 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which explains: "It is the duty of nazhir to manage and dispose of waqf assets for their intended use, according to their function and designation." So that the waqf assets that were originally borrowed by the owner of the waqf rights can be disposed of if there is misuse of waqf assets. The Judge's reason for permitting the takeover of misused waqf assets in Decision no. 22/Pdt.G/2017/MS-MEDAN, based on the findings of the facts by the Judge, is of the opinion that legally there is no legal justification for the Defendant/Applicant to hold objects that are unlawfully and unlawfully owned and managed as YPI Bireuen's claim items.
Abstract:This study aims to introduce and implement a visionary leadership style in the Pharmacy Installation of RSUD Soppeng as an effort to improve staff performance and rebuild staff trust. Visionary leadership emphasizes long-term…
-term vision, innovation, and the leader’s ability to inspire and motivate staff to work toward shared goals. The target of this activity was the staff of the Pharmacy Installation at RSUD Latemmamala, who experienced a decline in overall trust due to leadership perceived as lacking firmness in directing the team. The methods employed included direct observation through workplace interactions, interviews with the head and staff of the Pharmacy Installation, and direct observation of real working conditions within the hospital environment. The proposed activities consisted of obtaining permission to conduct the program, organizing workshops or socialization sessions on the application of visionary leadership to support improvements in pharmaceutical service quality, documenting all stages of the activity, and preparing a comprehensive report containing observations, analysis, constraints, and recommendations for future activities. Overall, the results indicate that visionary leadership is highly effective in a dynamic work environment such as the Pharmacy Installation of RSUD Soppeng. The findings reveal a strong relationship between the implementation of visionary leadership and improvements in staff discipline, responsibility, and professionalism. Thus, the leader’s ability to clearly communicate a shared vision and inspire subordinates is a key factor in building a solid pharmacy team that is adaptive to change and oriented toward improving the quality of patient services at RSUD Soppeng.
Abstract:Objective from study This is aim For add outlook about Promotion And Brand in increase Satisfaction Buyer on PT. Alpha Scropii Medan. Study This use data primary population in study This as much as 300 person buyer with…
sample 75 respondents with formula Slovin. Method analysis data Which used is method analysis quantitative that is covering test validity, test reliability, test assumptions classic, analysis regression linear simple, testing hypothesis through t-test And test coefficient determination (R 2 ). Variables Mix Promotion E_Prmsi with t count as big as (-)1,824 with significance 0.072 > 0.05 And t table 1.99346. So t count < t table, that variables Mix Promotion Not yet own contribution to Satisfaction Buyer. Mark t negative show variables Mix Promotion have connection Which No one way with Satisfaction Buyer. Results test partial t show that Brand Company own significance 0.00 < 0.05 so that concluded brand company have contribution in a way partial influential to Satisfaction Buyer, hypothesis study H1 accepted. Results test determination on column R Square as big as 0.495, Because We use 2 direction regression multiple. With thus Influence Mix Promotion And Brand Company to Satisfaction Buyer that is as big as 49.5 % whereas the rest 50.5 % influenced by variables other Which No including in variables study. Recommended to head branch PT. ALPHA SCORPII Medan do Mix Promotion in a way economical, efficiency And effective as well as delivery advertisement Which delivered use media social like Facebook, Instagram, Twitter, or media print Newspaper.
Abstract:The legal provisions governing the marriage contract according to the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 can be carried out after marriage, because the meaning…
ing of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law is interpreted as long as the parties are bound. The agreement of both parties can submit a written agreement that is accepted by the contract drafter or notary. The Judge's opinion that the relevant application is stated in the Applicant's Marriage Agreement and the legal issues are also acceptable. The legal analysis of the permissibility of the marriage contract arises from the perspective of the law of the contract that the legal provisions of the marriage contract also bind third parties, so that the marriage contract must be registered with the Civil Service Secretariat or the Ministry of Religion. Because the MK decision as it is does not mean anything about registration, whether registration must be carried out immediately or wait for further registration/registration laws. Therefore, the legal consequences of a marriage contract can create legal guarantees for others.