Abstract:Desa Suak Lanjut di Kecamatan Siak telah mengimplementasikan teknologi berbasis web dan aplikasi Desaku untuk layanan administrasi, namun penerapan e-government belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian…
tian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Desa Suak Lanjut, mengetahui kondisi pelayanan administrasi yang berlangsung, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori indikator sukses implementasi e-government menurut Indrajit (2002) yang meliputi support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan regulasi pendukung telah tersedia, tetapi komitmen politik pimpinan desa belum kuat, alokasi sumber daya belum terealisasi, sosialisasi belum berjalan maksimal, ketersediaan anggaran masih terbatas, dan manfaat layanan digital belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Partisipasi warga dalam penggunaan layanan digital juga masih rendah sehingga tujuan e-government untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah belum tercapai sepenuhnya.
Abstract:Overweight dan obesitas pada anak usia 24–59 bulan merupakan masalah gizi yang terus meningkat dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai salah satu daerah…
daerah dengan prevalensi overweight dan obesitas balita tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan kejadian overweight dan obesitas pada anak usia 24–59 bulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional dan memanfaatkan data sekunder Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Sampel penelitian berjumlah 584 anak usia 24–59 bulan. Variabel independen meliputi jenis kelamin, riwayat berat badan lahir, kelengkapan imunisasi, serta konsumsi makanan manis, minuman manis, dan makanan berlemak. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik sederhana untuk memperoleh nilai Odds Ratio (OR) dan interval kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi overweight dan obesitas sebesar 11,8%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki berhubungan signifikan dengan kejadian overweight dan obesitas (OR=1,78; IK 95%=1,06–2,98; p<0,05). Sementara itu, riwayat berat badan lahir, kelengkapan imunisasi, serta konsumsi makanan manis, minuman manis, dan makanan berlemak tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan faktor determinan utama kejadian overweight dan obesitas pada anak usia 24–59 bulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperlukan intervensi gizi preventif sejak dini yang terintegrasi dengan pemantauan pertumbuhan balita.
Abstract:Hipertensi merupakan penyebab utama komplikasi serius seperti stroke dan gagal ginjal yang banyak menyerang lansia. Salah satu strategi pencegahan adalah penerapan perilaku CERDIK (Cek kesehatan, Enyahkan asap rokok, Rajin…
in aktivitas fisik, Diet sehat, Istirahat cukup, dan Kelola stres), belum semua lansia menerapkan perilaku CERDIK secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku CERDIK dalam upaya pencegahan hipertensi pada lansia di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi adalah seluruh lansia yang berumur 60-74 tahun yang berkunjung ke Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang dengan sampel sebanyak 96 orang dipilih secara accidental sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus, pengumpulan data pada tanggal 26 Mei - 5 Juni 2025. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner melalui wawancara langsung dan dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,8% lansia memiliki perilaku CERDIK kurang baik, 37,5% lansia memiliki tingkat pengetahuan rendah, 47,9% lansia memiliki akses informasi yang kurang baik dan 37,5% lansia memiliki dukungan keluarga yang kurang baik. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (p = 0,00) dan akses informasi (p = 0,026) dengan perilaku CERDIK. Namun, tidak terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku CERDIK (p = 0,669).
Tingkat pengetahuan dan akses informasi merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku CERDIK dalam upaya pencegahan hipertensi pada lansia. Diperlukan peningkatan edukasi dan penyediaan informasi kesehatan yang mudah diakses bagi keluarga lansia sebagai bagian dari intervensi promotif di tingkat puskesmas.
Kata Kunci : Hipertensi, lansia, perilaku CERDIK
Abstract
Hypertension is a non-communicable disease that often attacks the elderly and is the main cause of serious complications such as stroke and kidney failure. One of the prevention strategies recommended by the government is the implementation of CERDIK behavior (Check health, Eliminate cigarette smoke, Be diligent in physical activity, Healthy diet, Get enough rest, and Manage stress). However, not all elderly people implement this behavior optimally. This study aims to determine the factors related to CERDIK behavior in efforts to prevent hypertension in the elderly at the Lubuk Buaya Health Center, Padang City.This research is a quantitative study with a cross sectional design. The population was all elderly people aged 60-74 years and over who visited the Lubuk Buaya Health Center, Padang City with a sample of 96 elderly people selected by accidental sampling. The research was conducted in March-August. Data collection was carried out on 25 Mei – 6 Juni 2025. Data were collected using a questionnaire through direct interviews and analyzed using univariate and bivariate analysis with the chi-square test.The results of the study showed that 45.8% of elderly people had poor CERDIK behavior, 37.5% of elderly people had low levels of knowledge, 47.9% of elderly people had poor access to information and 37.5% of elderly people had poor family support. The results of statistical tests showed that there was a relationship between the level of knowledge (p = 0.000) and access to information (p = 0.026) with CERDIK behavior. However, there was no relationship between family support and CERDIK behavior (p = 0.669). Knowledge and access to information are factors associated with CERDIK behaviors in preventing hypertension in the elderly. Improved education and the provision of easily accessible health information for families of the elderly are needed as part of promotive interventions at the community health center level.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:This study aims to describe, identify, and analyze in depth the manifestation of ethos, pathos, and logos in Ustaz Abdul Somad's lecture on the importance of maintaining morals. The research method applied is a qualitative…
ve approach with a descriptive type to systematically outline linguistic facts and communication strategies. The data collection process relies on literature review techniques to gather trusted supporting scientific literature. Data reduction, data presentation, and conclusion drawing are utilized as analytical stages to dissect the entire lecture recording based on Aristotle's rhetorical triangle theory. The results show that the element of ethos or credibility is built through the adjustment of local sarong clothing, a humble attitude toward elders, respectful etiquette toward Madurese kiai, and authoritative hadith references. The element of pathos or emotional appeal is manifested through dramatic narratives of a mother's struggle in giving birth, the physical sacrifice of a father in the orchard, the story of his own mother's passing, and the analogy of an old Quranic mushaf for the elderly to arouse the congregation's pity and regret. The element of logos or logical argument is proven through the syllogism of moral priority over material wealth, the law of direct causal retribution for rebellious children, and textual historical proof regarding the inclusivity of the prophet's social relations with non-Muslims. The synchronization of these three rhetorical elements successfully packages weighty morality material into a logical yet deeply touching spiritual presentation for the congregation.
Abstract:The Tudang Sipulung tradition represents the crystallization of deliberative consensus values that persist within the agrarian communities of South Sulawesi. This study aims to describe and analyze the implementation process…
cess of the Tudang Sipulung custom in Marannu Village, Maros Regency. Employing a qualitative research method with a distinct anthropological approach, data were gathered through participant observation and in-depth interviews with key informants. The findings reveal that the execution of Tudang Sipulung in Marannu Village is not merely a ceremonial ritual but a structured forum for collective decision-making. This procession involves a synergy between traditional leaders, village government officials, agricultural extension workers, and the farming community, particularly in preparation for the rice planting season. The primary agenda includes determining planting schedules, selecting seed varieties, and managing irrigation systems to minimize the risk of crop failure. Anthropologically, this tradition serves as a medium for social integration, bridging local wisdom with technical government policies. This study concludes that the sustainability of Tudang Sipulung is a crucial factor in maintaining food security and social harmony within the Marannu Village community.
Abstract:Employment is an activity undertaken by individuals to earn income in order to sustain a decent standard of living. Employment relationships are established through agreements between employers and workers, and such agreements…
ements should ensure decent work conditions. However, in reality, there is insufficient government supervision in ensuring the fulfillment of workers’ rights in accordance with Law No. 13 of 2003. The distribution of rights for female workers is also not optimally implemented. In addition, workforce skills remain a concern, as many workers only possess primary to junior secondary education. Furthermore, freelance work has become increasingly popular due to its flexibility in time and location.
Therefore, solutions are needed to address employment issues in Bengkulu Province. Data collection in this study was conducted through interviews with the Bengkulu Provincial Manpower Office. Data analysis employed a qualitative approach. The findings indicate that many workers are engaged in seasonal sectors with unstable income. The Bengkulu Provincial Manpower Office has implemented programs such as job fairs, vocational training and education, and occupational health and safety socialization. Generation Z is perceived as less loyal and tends to frequently change jobs, showing a strong preference for freelance work due to its flexibility. Policy development is needed to provide legal protection for workers. Recommended actions include stricter enforcement against companies violating labor rights, particularly those committing violence against female workers, conducting awareness programs in collaboration with the Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection and labor protection institutions, and optimizing integrated reporting systems to accelerate the resolution of such cases.
Abstract:Sharia insurance in Indonesia is growing, because along with the increasingly complex disputes between parties, which cannot be avoided between Islamic insurance companies and policyholders, this is even though both of them…
hem help and protect each other. The problem is regarding the legal basis for sharia insurance dispute resolution which is still scattered in several laws and regulations. This has become a discourse and issue of legal norms for sharia arbitration as an option for sharia insurance dispute resolution, and so far the resolution of sharia insurance disputes through sharia arbitration is regulated by Supreme Court Regulation Number 14 of 2016. The research method used is descriptive normative. The research method used is descriptive normative by analyzing regulations laws governing sharia dispute resolution. The results of this study explain that state policy in managing sharia insurance disputes is still a discourse, so that constitutional authority still uses Article 58 of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, it is necessary to amend Law No. 30 of 1999, specifically regarding the article regarding the District Court, which must be supplemented by the Religious Courts and procedures for resolving disputes through sharia arbitration.
Abstract:Kemampuan pemecahan masalah merupakan keterampilan penting dalam pembelajaran abad ke-21, khususnya pada pembelajaran IPA, karena mendukung kemampuan berpikir kritis dan sistematis siswa. Namun, pembelajaran konvensional…
yang berpusat pada guru belum optimal dalam mengembangkan keterampilan tersebut, sehingga diperlukan penerapan model pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran model pembelajaran inovatif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa melalui pendekatan studi literatur review. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis 20 artikel ilmiah nasional yang dipublikasikan pada rentang tahun 2013–2025 dan relevan dengan topik penelitian. Artikel yang direview mencakup berbagai model pembelajaran inovatif, antara lain Problem Based Learning (PBL), Problem Solving, Project Based Learning (PjBL), Discovery Learning, serta pengembangan bahan ajar berbasis masalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum model pembelajaran inovatif berperan signifikan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada pembelajaran IPA di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Model Problem Based Learning menjadi model yang paling dominan dan konsisten memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah, terutama ketika dipadukan dengan bahan ajar dan pendekatan kontekstual. Selain itu, penerapan model pembelajaran inovatif juga berkontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inovatif efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA untuk mendukung pengembangan kemampuan pemecahan masalah siswa.
Abstract:Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy; however, tax compliance, particularly related to Income Tax Article 21, remains relatively low. The main challenges faced by MSME…
E actors include limited tax literacy, complexity in tax calculations, and insufficient understanding of recent regulatory changes. To address these issues, the government introduced the Average Effective Rate (TER) scheme as an administrative simplification for calculating Income Tax Article 21. Nevertheless, the implementation of this scheme has not been fully understood by MSMEs at the village level. This study aims to conduct socialization and training on Income Tax Article 21 based on the TER scheme for MSMEs in Watesprojo Village and to evaluate its effectiveness in improving tax understanding and technical capability. The research method involved initial observation, regulatory socialization, practical tax calculation training, and participant evaluation. The results indicate a noticeable improvement in MSME actors’ understanding of the legal basis of Income Tax Article 21, the changes in the calculation scheme, and the practical application of the TER mechanism without disrupting business activities. Overall, the socialization and training activities proved effective in enhancing tax literacy and supporting sustainable tax compliance among MSMEs.