Abstract:Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Keberhasilan pengembangan pariwisata…
riwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengelola objek wisata, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah berjalan cukup baik. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian saran, usulan, dan aspirasi terkait pengembangan destinasi wisata. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan fasilitas, serta mendukung promosi destinasi wisata. Pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi pemanfaatan fasilitas wisata agar tetap berfungsi dengan baik. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pengembangan pariwisata sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, pemikiran, serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pengembangan objek wisata.Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing destinasi, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi informasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru. Kajian penelitian difokuskan pada pengelolaan data dan informasi,…
ormasi, pemanfaatan komunikasi serta kolaborasi digital, otomatisasi layanan administrasi, dan berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, operator Sistem Informasi Desa (SID), serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, data pendukung diperoleh melalui kegiatan observasi langsung di lapangan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi di Desa Pantungo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi di Desa Pantungo telah dimanfaatkan dalam pengelolaan data administrasi, penyebaran informasi melalui website dan media sosial, serta mendukung proses pelayanan dan pengambilan keputusan desa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, pemanfaatan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, mempercepat pelayanan administrasi, dan mendukung koordinasi antarperangkat desa. Namun, penerapannya belum berjalan optimal karena pengelolaan data masih sebagian dilakukan secara manual, komunikasi digital belum dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat, serta pelayanan administrasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem digital. Analisis penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan teknologi informasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sistem pelayanan digital yang lebih terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan sarana dan prasarana teknologi informasi guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah terdapat pengaruh pola interaksi dalam keluarga terhadap kematangan emosi remaja yang tinggal di Kota Kupang. Pendekatan kuantitatif diterapkan dengan melibatkan 35 orang remaja berusia…
erusia 17 hingga 21 tahun yang dipilih secara keseluruhan karena jumlah populasi yang terbatas. Data dikumpulkan melalui daftar pernyataan berjenjang yang diisi langsung oleh responden, kemudian diolah menggunakan program statistik SPSS versi 22. Hasil gambaran umum menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kualitas komunikasi keluarga dan tingkat kematangan emosi keduanya tergolong baik. Pengujian regresi memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,426 yang lebih besar dari batas kesalahan 5%, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik. Besaran peran pola komunikasi keluarga hanya mencapai 1,9%, sedangkan sisanya sebesar 98,1% dipengaruhi oleh aspek lain di luar ruang lingkup penelitian. Meskipun demikian, arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa interaksi keluarga yang baik tetap berperan mendukung perkembangan emosi yang sehat. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada kualitas alat ukur dan jumlah sampel, sehingga disarankan bagi penelitian mendatang untuk menggunakan instrumen yang lebih teruji dan melibatkan jumlah responden yang lebih banyak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Desa Buba’a, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo. Fokus penelitian ini meliputi…
i aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan masyarakat penerima manfaat, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Buba’a belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan masih kurang meratanya komunikasi dan sosialisasi program kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pendampingan, serta adanya kendala koordinasi dan pelaksanaan tugas antar pelaksana program. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana dalam menindaklanjuti keluhan dan pembaruan data penerima bantuan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian, Program Keluarga Harapan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Buba’a telah memberikan manfaat bagi masyarakat, namun efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan koordinasi birokrasi. Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan intensitas sosialisasi program, penguatan kapasitas dan jumlah sumber daya pelaksana, peningkatan responsivitas pendamping dan aparat desa terhadap kebutuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi antar pihak terkait guna mewujudkan pelaksanaan program yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode pembiasaan oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam pembentukan karakter Islami peserta didik di SDN 1 Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menganalisis…
dampaknya, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembiasaan dilakukan melalui kegiatan rutin, spontan, terprogram, dan keteladanan. Bentuk kegiatan tersebut meliputi doa sebelum dan sesudah belajar, zikir bersama, tadarus, literasi Al-Qur’an, shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah, infak, kegiatan sosial, serta pembinaan adab sehari-hari. Dampak penerapan metode pembiasaan terlihat pada meningkatnya religiusitas, sopan santun, kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, empati, dan kepedulian sosial peserta didik. Faktor pendukung meliputi kebijakan sekolah, sarana prasarana, keterlibatan guru, budaya sekolah, dan dukungan orang tua. Adapun hambatannya meliputi pengaruh gadget, pergaulan teman sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pembiasaan perlu dilaksanakan secara konsisten melalui kerja sama sekolah dan keluarga.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pembinaan qori’ dan qori’ah, mengidentifikasi faktor pendukung dan…
ung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi pembinaan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LPTQ serta qori/qori’ah yang mengikuti pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPTQ memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan MTQ, seleksi peserta, pelaksanaan training center, pendampingan kafilah, serta penguatan nilai-nilai Qur’ani di masyarakat. Pembinaan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan tajwid, tahsin, fashahah, lagu, suara, serta pembentukan karakter Qur’ani peserta. Faktor pendukung pembinaan meliputi adanya pelatih, dukungan pemerintah daerah, Kementerian Agama, TPQ, sekolah, pesantren, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, pelatih profesional, kendala geografis, dan pembinaan yang belum sepenuhnya rutin sepanjang tahun. Oleh karena itu, optimalisasi peran LPTQ perlu dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih, penguatan anggaran, penyediaan fasilitas, pemetaan kader, serta penerapan sistem zonasi atau rumah tahsin.