Search Articles & Publications

Showing 146 articles found for "Menjalankan"

Fungsi Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan

Nurrika Septa Alfianti, Rini Puji Astuti, Ummah Habibah, Moh. Yafis Shudur, Dani Triiswanto
Abstract: Bank merupakan salah satu sumber pendanaan utama bagi perusahaan, kegagalan suatu bank juga dapat berdampak pada perusahaan selain perusahaan sektor keuangan . Adapun data hasil  Penelitian ini merupakan jenis penelitian… n yang fokus pada penelitian, pengkajian dan pembahasan literatur klasik dan kontemporer. dalam hal ini penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan mengumpulkan data dari berbagai sumber antara lain buku, penelitian dan sumber lain selaku pengawas dan pengawas perbankan Indonesia. Bank Indonesia tidak mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa memperhatikan tujuan yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.. Satu-satunya bank di Indonesia yang menjalankan tugas bank sentral adalah Bank Indonesia. Faktor penting dan penentu dalam kehidupan perekonomian suatu negara adalah seberapa baik bank sentral menjalankan tugasnya. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian negara. Sebagai pengawas dan pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak lepas dari tujuannya yang diatur secara tegas dalam undang-undang.

Peran Kreditur Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BPR Nur Semesta Indah

Friecillia Eka Setyawati, Alisah Marselia Saputri, Siti Alfiyah
Abstract: Laporan ini secara rinci membahas bagaimana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di PT. BPR Nur Semesta Indah Kantor Kas Balung memainkan peran kunci dalam memajukan usaha mikro. Melalui Program Pengalaman Lapangan, mahasiswa Prodi… rodi Perbankan Syariah terlibat langsung dalam beragam kegiatan operasional BPR, mulai dari pendataan nasabah hingga proses pengajuan kredit. Proses pengajuan kredit melibatkan serangkaian tahapan, termasuk analisis kelayakan dan pencairan dana. Pentingnya modal kerja, baik dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif, disoroti sebagai faktor krusial dalam menjalankan operasional perusahaan. Laporan juga mengulas secara mendalam proses administrasi kredit, persyaratan pengajuan kredit, jenis-jenis kredit yang tersedia, dan peran BPR dalam meningkatkan pendapatan bagi usaha kecil menengah. Di bagian akhir, kesimpulan dan saran ditawarkan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat tentang layanan perbankan serta manajemen modal kerja. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa pentingnya peran BPR dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia.

Analisis Manajemen Kontruksi Pada Proyek Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pada PT. Rajendra Pratama Jaya

Muhammad Dwi Akbar, Siti Alfiyah
Abstract: Manajemen proyek adalah sebuah proses terpadu dimana individu-individu dari suatu organisasi dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan, mengendalikan, dan menjalankan program dengan efisien, efektif, dan tepat waktu. Ada… a 3 kegiatan dari fungsi dasar manajemen proyek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Progres pekerjaan dapat mengalami keterlambatan atau sesuai dengan schedule dan juga bisa lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Maka diperlukan manajemen proyek yang baik agar tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditargetkan. Karena proses perencanaan sebuah proyek konstruksi adalah proses yang paling penting dalam suatu kegiatan proyek konstruksi, karena suatu perencanaan harus dapat mengantisipasi situasi proyek yang belum jelas dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, pada tahapan selanjutnya, masih dibutuhkan penyempurnaan serta tindakan koreksi sesuai dengan perkembangan kondisi proyek. Tujuan utama dari perencanaan konstruksi yaitu untuk memenuhi kriteria spesifikasi proyek yang ditentukan rencana kerja dan spesifikasi yang meliputi mutu, dan waktu ditambah dengan terwujudnya keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, karena cara yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan study pustaka, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan serta metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dalam menganalisa data dan permasalahan melalui sumber- sumber yang di dapat sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan jurnal. Lokasi penelitian yang ditinjau adalah Proyek Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum, yang berlokasi di JL. KH. Ibrohim, Dusun Karang Tengah, Pace, Silo, Kabupaten Jember. Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Mambaul Ulum memerlukan anggaran biaya sebesar Rp.2.177.904.301,78 berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) dengan menggunakan analisis harga satuan dan pekerjaan kabaputen jember tahun 2023.

Penerapan Prinsip Good governance Dalam Pelayanan Publik Di Lingkungan Kantor Kecamatan Tempurejo

Ahmad Fauzi, Intan Fitriani, Risma Maulida, Sri Wahyu Ningsih
Abstract: Pemerintahan kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang amanahnya tidak hanya menjalankan pemerintahan saja tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah… Pemerintah sebagai pelayan masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah dengan memberikan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tempurejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman konteks serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Tempurejo masih perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterlambatan staff, pemadaman listrik, atau jaringan tidak stabil. Namun selain itu, ada beberapa faktor tambahan lain seperti kelengkapan sarana dan prasarana, kapasitas staff, dan keramahan petugas pelayanan yang menjadikannya nilai plus.

Sistem Informasi Akuntansi Pendapatan Penjualan Listrik Pascabayar Pada PT. PLN (Persero) ULP Banyuwangi Kota

Munir Is’adi, Dewi Erma Yunitasari, Shinta Fahma Diana
Abstract: PT Perusahaan Listrik Negara ini ialah suatu industri yang berjalan dalam bagian pelayanan jasa sumber energi listrik yang dimiliki oleh salah satu perusahaan milik negara (BUMN). Studi kasus ini dilakukan sebagai infornasi… asi terhadap sistem infoemasi akuntansi terhadap penghasilan listrik pascabayar PT. PLN (ULP) Banyuwangi Kota. Dimana pendapatan listrik didapat dari sistem pascabayar dan prabayar. Meskipun demikian, penelitian ini hanya membahas pendapatan bulanan pelanggan dari listrik pascabayar. Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan dan penelitian. lapangan, serta pengambilan data primer dan sekunder yaitu melalui wawancara dengan karyawan bagian Transaksi Energi, dan juga pengambilan data terkait sistem informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan data kualitatif karena tidak ada terkait dengan angka Hasil dari pengamatan ini adalah PLN (Persero) ULP Banyuwangi Kota telah menggunakan Aplikasi Pengelolaan dan Pengawasan Arus Pendapatan Secara Terpusat (P2APST), Pelayanan Pelanggan Terpusat (AP2T), dan Sistem Aplikasi dan Produk dalam Pemrosesan Data (SAP) untuk menjalankan sistem informasi akuntansi terkomputerisasi online terpusat telah berjalan baik karena telah diintegrasikan ke dalam sistem.

Analisis Pengakuan Pendapatan dari Pemanfaatan Limbah Produksi PT. SGN PG Glenmore Berdasarkan PSAK 115

Lailatul Farha Nur Hasanah, Luluk Musfiroh
Abstract: Pendapatan merupakan unsur pertama dalam menentukan tingkat keuntungan yang dapat dilihat sebagai pencapaian suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam PSAK No. 115 menjelaskan bahwa pendapatan adalah pendapatan… yang timbul selama aktivitas normal suatu entitas. Pengakuan pendapatan dalam PSAK No. 115 merupakan suatu perjanjian yang mengikat secara hukum antara kedua belah pihak yang disebut dengan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengakuan pendapatan dari pemanfaatan limbah pada PT. Sinergi Gula Nusantara (SGN) Pabrik Gula Glenmore berdasarkan PSAK No. 115. Jenis penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang dibahas dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan perusahaan telah sesuai dengan lima tahapan yang terdapat dalam PSAK No. 115. Dari penjualan blotong tersebut, perusahaan mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain karena blotong bukan merupakan penjualan utama dalam perusahaan. Perusahaan mengakui sebagai pendapatan apabila kewajiban telah dipenuhi atau barang yang dibeli telah diambil oleh pembeli, maka perusahaan akan mengakuinya sebagai pendapatan lain-lain. Sepanjang belum diambil, perusahaan mengakuinya sebagai uang muka.

Problematika Korupsi Kolusi Nepotisme Proyek Pembangunan Jembatan Dalam Novel Orang - Orang Proyek Karya Ahmad Tohari

Nandita Dwi Anggraini, Syaripah Fairus Nasywa, Eva Dwi Kurniawan
Abstract: Pembangunan merupakan proses perbaikan yang harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan berlangsung terus menerus menuju keadaan yang lebih baik. Keberadaan infrastuktur yang memadai diperlukan seiring dengan kebutuhan… uhan masyarakat yang demikian kompleksnya terhadap kebutuhan sarana transportasi misalnya jembatan. Seperti pada novel Orang-orang Proyek  Karya Ahmad Tohari mengisahkan kehidupan orang-orang yang terlibat dalam proyek pembangunan jembatan di Sungai Cibawor. Banyak problematika dalam pembuatan proyek jembatan tersebut. Salah satu problematika dalam proyek pembangunan tersebut adanya tindakan korupsi. Urgensi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika pembangunan proyek jembatan dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari dan hambatan serta tantangan dalam proses menjalankan atau melaksanakan proyek jembatan tersebut. Adapun data dalam penelitian ini berwujud kata, ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan tmetode hermeneutika. Hasil penelitian ini berupa deskripsi mengenai problematika pembangunan proyek jembatan yang ditinjau dari indikator korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hak Dan Kewajiban Majikan Dan Buruh Dalam Perspektif Hadis

Poppy Radana, Azri Fahyuzi, Siti Ardianti
Abstract: Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki hak dan kewajiban majikan dan buruh berdasarkan ajaran Islam dan hadis, serta menggali pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik-praktik yang sesuai dalam dunia kerja. Tujuan utama… ma adalah untuk mempromosikan etika kerja yang seimbang, adil, dan saling menghormati dalam masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Metode penelitian dalam artikel ini melibatkan studi pustaka untuk mengidentifikasi hadis-hadis relevan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban majikan dan buruh dalam Islam. Data dari hadis-hadis ini dianalisis untuk memahami konteks dan implikasi praktisnya dalam hubungan kerja. Artikel juga merujuk kepada teks-teks klasik dan pendapat para ulama dalam mencari interpretasi yang tepat terkait dengan topik ini. Dalam perspektif hadis, ditemukan bahwa hak dan kewajiban dalam hubungan majikan-buruh memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Islam. Majikan memiliki kewajiban memberikan upah yang layak, menyediakan kondisi kerja yang aman, dan memperlakukan buruh dengan adil dan hormat. Di sisi lain, buruh diwajibkan untuk bekerja dengan tekun, berdedikasi, dan menjalankan tugas dengan integritas. Dalam konteks ini, ditemukan bahwa hadis memberikan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa hubungan kerja berjalan secara adil dan seimbang.

Korupsi Di Bidang Pertambangan Transformasi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia

Yuliawati, Lenny, Dwi Tri Wahyuni, Tri Marni Kusuma
Abstract: Perizinan di Indonesia sebenarnya menyisakan banyak sekali tugas. Hal ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala daerah dan pengurus dalam pengurusan perizinan pertambangan, transformasi lahan… dan berbagai permasalahan perizinan lainnya. Cukup banyak kasus perizinan pencemaran nama baik yang ditangani oleh Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK). Lihat saja, jika dilihat dari peringkat kemudahan menjalankan pekerjaan (EoDB) atau kemudahan berusaha pada World Bank Gathering 2016, Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara. Tidak mengherankan bila otoritas publik mencoba "membantu" dengan bekerja berdasarkan kerangka otorisasi. Sebab, jika tidak ditetapkan, maka sistem perizinan di daerah masih merupakan wilayah yang mudah bagi pemerintah setempat untuk memimpin izin pencemaran, sehingga menyulitkan perusahaan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.

Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Chomaria, Eka, Rara Tiara Monica, Seldawati, Yesi Meiliza
Abstract: Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor… 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia .