Abstract:Rural and Urban Land and Building Tax or what can be called PBB-P2 is one of the revenues included in Regional Original Income (PAD). With the existence of Law Number 23 of 2014 which is an amendment to Law Number 32 of…
2004 concerning Regional Government, and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government which will give authority to the Government Regions to PBB-P2 areas in order to carry out government functions and increase regional income sources. The research method used is descriptive quantitative using several data obtained from research conducted by the Central Statistics Agency from 2017 to 2021. Based on the results of this research, it shows that the level of PBB-P2 effectiveness in Trenggalek Regency is classified as very effective. In contrast to the level of contribution of Rural and Urban Land and Building Tax to PAD, it is actually still not optimal. With this research, it is hoped that Trenggalek Regency can create new strategies and treatments to improve the system for managing Rural and Urban Land and Building Tax revenues in the context of optimizing Original Regional Income in Trenggalek Regency.
Abstract:Halal food means food that is permitted under Islamic law and meets the requirements, namely that it does not contain any ingredients that are not permitted under Islamic law. The absence of information regarding the halal…
al food contained in food sold in Mamuju City means that it is necessary to carry out research that can provide information regarding the halalness of food products sold by traders in Mamuju City, especially instant food or ready-to-eat food that does not have a halal brand, logo or permit. BPOM (Food and Drug Supervisory Agency). This research aims to detect pork contamination in unbranded nuggets and meatballs sold by producers and traders in Mamuju. The method used was to carry out tests using a Porkcine detection kit on unbranded nugget and meatball food samples. The positive control used was a sample of processed meat containing pork. The test results showed that all food samples of nuggets (3 types) and meatballs (3 types) did not contain pork protein (negative results). This way the food is safe for consumption. This way the food is safe for consumption. Even though in this study the food tested negative contained non-halal food ingredients, consumers should still be careful in choosing the food they want to consume, especially products that do not have the product name, list of ingredients used, net weight or net content, name and address of the party. Who produces or imports, halal for those required, production date and code, expiration information, distribution permit number, and the origin of certain food ingredients
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Optimalisasi Sistem Manajemen Persuratan Dalam Meningkatkan Efisiensi Kerja Organisasi Di Ikhwanul Muslimin. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Manajemen surat masuk…
dan surat keluar di Ikhwanul Muslimin melalui Sistem Informasi Surat antara lain: (1) Manajemen surat masuk dan surat keluar di Ikhwanul Muslimin dikelola secara elektronik menggunakan Siradi (Sistem Informasi Surat Dinas), (2) Pada pengelolaan surat masuk, surat diterima secara terpusat pada Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Umum BUHK Ikhwanul Muslimin, (3) Pada tahap pencatatan surat masuk, masih terdapat unit kerja yang membutuhkan buku agenda untuk mencatat surat masuk. Surat masuk yang berbentuk fisik akandiscan terlebih dahulu dan fisik surat akan disimpan oleh pihak yang tertuju dalam surat masuk, (4) Pada tahap penyiapan konsep surat keluar dilakukan secara manual (Fisik) kemudian surat akan diproses melalui Siradi. Surat keluar yang berwujud fisik akan dikirim oleh caraka menggunakan buku ekspedisi, (4) Terdapat kendala seperti faktor jaringan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu masih ada unit kerja yang tidak melakukan digitalisasi pada surat yaitu dengan meng-scan dan mengupload file surat serta kesalahan input dalam memberikan kode klasifikasi / nomor surat.
Abstract:Setiap orang beriman tentu menginginkan keluarga yang damai dan harmonis (sakinah). Namun, mewujudkan keluarga seperti itu tidaklah mudah karena banyak orang kurang memahami konsep keluarga sakinah, yang pada akhirnya dapat…
pat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan tersebut sekaligus memberikan gambaran tentang keluarga sakinah berdasarkan pandangan Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan dua hal penting. Pertama, setiap individu perlu memiliki keinginan kuat untuk membangun keluarga sakinah karena hal ini sangat berpengaruh dalam menciptakan kedamaian dan kenyamanan di dalam rumah tangga. Pilihan terbaik dalam pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai ajaran Al-Qur'an, dengan dasar iman, tanggung jawab, saling memaafkan, dan menjaga hubungan yang baik satu sama lain.Kedua, syarat utama untuk mencapai keluarga sakinah adalah pasangan suami-istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing serta menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain.
Abstract:bahan baku katode baterai Li-NMC. Senyawa nikel yang digunakan dalam bahan katode NMC biasanya dalam bentuk nikel sulfat heksahidrat (NiSO4.6H2O). Untuk memperoleh nikel sulfat dengan kemurnian tinggi, pemrosesan hidrometalurgi…
talurgi dari sumber primer seperti bijih nikel laterit dan mineral nikel sulfide atau sumber sekunder seperti baterai bekas lithium-ion yang mengandung nikel sering digunakan. Pemrosesan hidrometalurgi umum melibatkan praperlakuan, pelindian asam, pemisahan/pemurnian, dan kristalisasi. Pada penelitian ini akan dilakukan studi kristalisasi padatan nikel sulfat menggunakan pelarut organik isopropanol sebagai agen kristalisasi. Prinsip proses kristalisasi ini adalah penambahan pelarut organik yang tepat (jenis dan konsentrasi) pada temperatur rendah (10-15oC), akan membuat larutan menjadi super jenuh sehingga menurunkan kelarutan logam-sulfat dalam larutan. Akibatnya, proses kristalisasi padatan logam terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh beberapa parameter seperti pengaruh perbadingan organik/air dan temperatur mempengaruhi proses kristalisasi. Penelitian ini melalui serangkaian percobaan yang terdiri dari pelarutan, kristalisas dan karakterisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan organik air (OA) 2:1 dan temperatur ruang adalah parameter terbaik dengan persen pengendapan 99% dan persen perolehan 96%. Jenis senyawa pada endapan yang diperoleh adalah nikel sulfat heksahidrat (NiSO4.6H2O) sesuai dengan jenis senyawa yang terdapat pada sampel awal padatan nikel sulfat pro-analisis dengan bentuk butiran endapan tidak teratur.
Abstract:This study investigates the formation and sustenance of a Green Organizational Culture within Islamic schools, focusing on the pivotal role of teachers' akhlak (ethical character) and their exemplary behavior (qudwah hasanah)…
anah) as the primary drivers. A Green Organizational Culture is defined as a shared set of values, beliefs, and practices that prioritize environmental stewardship, sustainability, and ecological responsibility as integral to the school's identity and daily operations. Employing an ethnographic case study approach, this research was conducted at two Islamic secondary schools recognized for their proactive environmental programs. Data were gathered through prolonged observation, in-depth interviews with teachers and students, and analysis of school artifacts. Findings reveal that teacher akhlak—manifested as personal environmental mindfulness, consistency between words and actions, and moral motivation rooted in Islamic teachings—is the cornerstone for authentic cultural change. Teachers who embody green values act as transformative agents, legitimizing environmental norms, inspiring student imitation, and embedding sustainability into the hidden curriculum. The study concludes that institutional green policies are insufficient without the cultivation of akhlak-based environmental ethics among educators. It proposes a model of "Akhlak-Based Eco-Pedagogy" for teacher development.
Abstract:This study explores the model of leadership and decision-making within Eco-Pesantrens (Islamic boarding schools with an ecological focus) in Indonesia. It investigates how Islamic values (e.g., khalifah [stewardship], mizan…
zan [balance], amanah [trust]) are integrated with modern environmental health principles (sustainability, conservation, waste management, ecosystem health) in the strategic and daily decisions of pesantren leaders. Using a qualitative case study approach with in-depth interviews, observation, and document analysis at several pioneering Eco-Pesantrens, this research identifies key leadership paradigms, decision-making processes, and implementation strategies. Findings reveal that successful integration creates a holistic leadership model that aligns spiritual, educational, and environmental objectives. Leaders act as transformative agents, internalizing eco-Islamic theology into institutional policies, curricula, and community practices. The study concludes that the Eco-Pesantren leadership model offers a significant framework for sustainable community development rooted in local religious wisdom. It recommends further development of this paradigm for broader application in Islamic educational institutions and communities facing environmental challenges.
Abstract:Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan…
jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Abstract:Sharing-economy merupakan model ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu, di mana pada awalnya manusia berburu, bekerja sama, dan saling barter selama ribuan tahun. Namun, model tersebut mengalami transformasi yang signifikan…
ifikan ketika teknologi terintegrasi di dalamnya. Hanya dengan satu sentuhan, kebutuhan dan ketersediaan layanan dapat langsung ditemukan. Pada sisi lain, sharing-economy dapat menyebabkan disrupsi pasar, regulasi, dan perlakuan non-diskriminatif (e.g. UMR, cuti, dan keselamatan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan meninjau dampak sharing-economy dari berbagai aspek, seperti ekonomi, regulasi, persaingan usaha, dan inklusi sosial secara holistik melalui Streamlined TPV Blueprint. Kerangka ini mencakup agenda-agenda yang sistematis dan komprehensif berupa model teknologi UTAUT2, teori partisipasi, dan teori value basic. Selanjutnya, penelitian ini memberikan solusi berupa paket kebijakan strategis melalui kolaborasi Hexahelix dan strategi 3H (Hexa: Optimization, Reformation, Acceleration). Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian jenis campuran, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan quantitative descriptive, serta mengelaborasikan elemen-elemen kualitatif yang disajikan melalui pengumpulan informasi. Data dikumpulkan dengan metode triangulasi yang bersumber dari laporan industri, data statistik terkait, OECD, APJII, jurnal terakreditasi, dan internet. Kemudian, dilakukan pengkajian kembali atas data tersebut dalam memproyeksikan output penelitian berupa rekomendasi paket kebijakan ideal atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sharing-economy memberikan manfaat seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan wirausaha, dan inklusi sosial. Namun, sharing-economy juga menimbulkan tantangan seperti persaingan tidak adil dengan bisnis konvensional, polemik regulasi, serta kesejahteraan pekerja yang tidak terjamin. Temuan utama menyoroti perlunya strategi 3H dan kolaborasi Hexahelix untuk mengoptimalkan perkembangan sharing-economy. Keterbaruan penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif dari implikasi sharing-economy di berbagai sektor serta memberikan inovasi rekomendasi paket kebijakan yang holistik pada jangka pendek, menengah, dan panjang.