Abstract:Kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering tidak diakui sebagai tindak pidana, baik secara sosial maupun budaya. Penelitian ini bertujuan…
an untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan seksual dalam perkawinan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, dan keretakan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih efektif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta pendidikan kesetaraan gender dalam masyarakat.
Abstract:Perkembangan financial technology (fintech) khususnya layanan pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana secara cepat melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi penagihan…
gihan hutang oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan penagihan hutang sebelum jatuh tempo serta akibat hukum yang timbul dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan hutang sebelum jatuh tempo bertentangan dengan Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena hak kreditur untuk menagih baru lahir setelah utang mencapai waktu jatuh tempo. Tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Selain itu, praktik tersebut juga melanggar prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Namun dalam…
alam praktik penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa tindakan kekerasan, penyiksaan, dan pemaksaan pengakuan oleh aparat penegak hukum. Padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menegaskan asas praduga tak bersalah serta larangan tekanan dalam pemeriksaan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka ditinjau dari instrumen hak asasi manusia nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hak tersangka telah memadai, namun implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan komitmen aparat penegak hukum.
Abstract:Advances in information and communication technology have spurred substantial changes in legal transaction procedures in Indonesia, primarily through the utilization of electronic agreements. Agreements that were previously…
sly made in traditional paper formats are now frequently conducted digitally, raising legal concerns regarding their legality, validity, evidence, and legal protection for the involved parties, particularly consumers. Although electronic agreements are normatively recognized in the Civil Code (KUHP) and the Law on Electronic Information and Transactions, practical implementation issues persist, leading to legal uncertainty. This research employs a normative legal methodology utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data was obtained through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to electronic agreements and civil legal protection. Qualitative descriptive analysis was conducted to investigate the legal status of electronic agreements and the legal protection available for the parties within the Indonesian legal framework. The discussion results indicate that electronic agreements possess legal validity and binding force equivalent to traditional agreements, provided they meet the criteria for a valid agreement as outlined in Article 1320 of the Civil Code and the provisions of the Information Technology Law. Legal protection in electronic agreements encompasses legal certainty, the recognition of electronic document and signature evidence, and consumer protection against detrimental standard clauses. Nevertheless, challenges remain in establishing party identification, ensuring the integrity of digital contracts, and addressing power imbalances between commercial entities and consumers. This study concludes that while electronic agreements are legally recognized under Indonesian civil law, enhancing legal protection requires strengthened regulations, consistent law enforcement, and improved legal and digital literacy among the public to ensure secure, fair, and equitable electronic transactions.
Abstract:Pisah ranjang pada masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, sebagai solusi sementara dalam mengatasi konflik rumah tangga yang dipengaruhi faktor budaya, sosial, dan agama dalam menentukan durasi, pola, dan dampaknya…
nya pada hubungan suami istri. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil, memahami peran keluarga dan tokoh-tokoh terkait dalam proses tersebut, serta menganalisis dinamika tersebut memengaruhi keputusan pasangan untuk memilih rujuk atau bercerai. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, dan menganalisis data dengan analisa tematik. Temuannya, praktik pisah ranjang dalam masyarakat tersebut mencerminkan dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh faktor emosional, sosial, dan keluarga. Tindakan berfungsi sebagai solusi sementara untuk introspeksi dan perbaikan hubungan, terlihat pada kasus HT berkat dukungan keluarga. Namun, pada kasus lain, seperti AS, HR, dan SL, ketidakmampuan menyelesaikan konflik mendasar mengarah pada perceraian, ini dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga dan ekonomi serta faktor internal seperti komunikasi yang buruk menjadi pemicu utama, sementara dukungan keluarga dan tokoh masyarakat dalam mediasi sangat signifikan, praktik ini juga berdampak pada anak-anak, yang sering kali mengalami tekanan dan emosional akibat ketegangan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, praktik pisah ranjang dalam masyarakat Muslim Madura di Desa Punggur Kecil dapat berhasil dalam beberapa kasus, terutama dengan adanya dukungan keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam. Namun, dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik justru berujung pada perceraian.
Abstract:Pengabdian masyarakat sebagai pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi menempatkan kampus sebagai agen perubahan sosial melalui implementasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang menjembatani pengetahuan akademik dengan kebutuhan…
an riil masyarakat. Berdasarkan observasi di Desa Kesamben, teridentifikasi persoalan krusial berupa belum optimalnya pembentukan karakter anak usia dini akibat rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh efektif. Pada fase golden age (0–6 tahun), fondasi kognitif, sosial, dan emosional anak berkembang sangat pesat, namun praktik pengasuhan di rumah kerap tidak selaras dengan upaya pendidikan di sekolah. Kondisi ini tampak pada tiga lembaga mitra—TK PGRI 1 Kesamben, PAUD Kasih Bunda, dan RA Muslimat Dewi Masyithoh—di mana inkonsistensi pola asuh otoriter, permisif, maupun abai masih ditemukan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan karakter melalui pemberdayaan orang tua, dengan fokus pada penguatan pemahaman perkembangan anak, penerapan authoritative parenting, serta pembangunan jejaring dukungan antarkeluarga. Metode yang digunakan bersifat partisipatif dan integratif melalui tahap persiapan (identifikasi kebutuhan dan koordinasi), pelaksanaan (presentasi interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok), serta evaluasi proses dan hasil. Kegiatan melibatkan 67 orang tua dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran peran sebagai teladan, konsistensi disiplin positif, serta pentingnya kolaborasi rumah–sekolah. Selain menghasilkan perubahan kognitif dan sikap, program ini membentuk jejaring peer support lintas lembaga dan menawarkan model pengabdian kolaboratif berbasis desa yang replikatif dan berkelanjutan.
Abstract:This study aims to introduce and implement a visionary leadership style in the Pharmacy Installation of RSUD Soppeng as an effort to improve staff performance and rebuild staff trust. Visionary leadership emphasizes long-term…
-term vision, innovation, and the leader’s ability to inspire and motivate staff to work toward shared goals. The target of this activity was the staff of the Pharmacy Installation at RSUD Latemmamala, who experienced a decline in overall trust due to leadership perceived as lacking firmness in directing the team. The methods employed included direct observation through workplace interactions, interviews with the head and staff of the Pharmacy Installation, and direct observation of real working conditions within the hospital environment. The proposed activities consisted of obtaining permission to conduct the program, organizing workshops or socialization sessions on the application of visionary leadership to support improvements in pharmaceutical service quality, documenting all stages of the activity, and preparing a comprehensive report containing observations, analysis, constraints, and recommendations for future activities. Overall, the results indicate that visionary leadership is highly effective in a dynamic work environment such as the Pharmacy Installation of RSUD Soppeng. The findings reveal a strong relationship between the implementation of visionary leadership and improvements in staff discipline, responsibility, and professionalism. Thus, the leader’s ability to clearly communicate a shared vision and inspire subordinates is a key factor in building a solid pharmacy team that is adaptive to change and oriented toward improving the quality of patient services at RSUD Soppeng.
Abstract:Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan tahapan penting guna mendukung siswa baru mengenal lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan kemampuan sosial pada tahap awal pendidikan dasar. Namun, pelaksanaan MPLS…
di wilayah kepulauan dan pulau terpencil sering menghadapi keterbatasan sarana serta pendekatan pembelajaran yang kurang kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendekatan outdoor learning dalam kegiatan MPLS sebagai upaya meningkatkan kepercayaan diri dan interaksi sosial siswa di SDN 12 Kapoposang. Metode dan pendekatan yang digunakan adalah campuran (mix method) dan deksriptif dengan cara mengukur sebelum dan sesudah MPLS berbasis outdoor learning. Subjek penelitian adalah siswa kelas I yang mengikuti kegiatan MPLS selama satu minggu dengan pengamatan lanjutan selama tiga minggu. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh aspek yang diteliti, yaitu kepercayaan diri, interaksi sosial, partisipasi kegiatan, dan adaptasi sekolah. Skor rata-rata kelas meningkat dari 1,57 sebelum kegiatan menjadi 3,78 setelah kegiatan dengan selisih peningkatan sebesar 2,21 poin. Selain itu, secara kualitatif siswa menunjukkan perubahan perilaku yang lebih aktif, berani berinteraksi, serta lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan outdoor learning dapat menjadi strategi pembelajaran kontekstual yang efektif dalam mendukung proses adaptasi serta pengembangan kemampuan sosial siswa, khususnya pada sekolah dasar di wilayah pulau terpencil.
Abstract:BUMDes memegang peran penting dalam penguatan ekonomi desa, namun tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sistem pelaporan non-finansial (kinerja layanan, kualitas program, dampak sosial, kepuasan masyarakat, dan…
n tata kelola) yang mudah dipahami publik. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan sosial dan menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi BUMDes dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas non-finansial melalui penyusunan indikator kinerja, SOP pelaporan, serta pengembangan dashboard sederhana yang menampilkan capaian kinerja dan layanan publik secara periodik. Metode pelaksanaan meliputi: (1) asesmen awal kebutuhan dan kesiapan data; (2) penyusunan indikator kinerja non-finansial dan format laporan; (3) pelatihan pengelola BUMDes; (4) pembangunan dan uji coba dashboard; (5) pendampingan pengisian data dan publikasi ringkasan informasi; serta (6) evaluasi pemahaman dan keberterimaan sistem. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya dokumen indikator kinerja non-finansial, SOP dan template pelaporan, serta dashboard yang dapat digunakan untuk monitoring internal dan transparansi publik. Peserta (pengurus BUMDes, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat) menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas, serta kemampuan mengoperasikan dashboard untuk input dan rekap laporan bulanan. Rekomendasi tindak lanjut meliputi penguatan disiplin input data, penetapan jadwal publikasi informasi, dan integrasi layanan pengaduan/aspirasi masyarakat.