Abstract:Hutan mangrove adalah tempat yang penting bagi ekosistem kelautan dan sebagai penjaga pantai dari abrasi. Salah satu daerah yang mempunyai hutan mangrove dan cukup rentan dengan terjadinya abrasi adalah Desa Kuala Merbau…
di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang pentingnya mangrove dalam mencegah terjadi abrasi. Kegiatan ini melibatkan Siswa SMP Negeri 2 pulau merbau kelas VIII Secara umum, kegiatan ini berjalan dengan lancar diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat Desa Kuala Merbau dapat memahami dan mengambil manfaat besar yang dimiliki oleh mangrove serta mencegah Desa dari abrasi.
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract:Keadaan Pendidikan yang ada di Desa Mapur bahwasanya pendidikan yang ada di Desa Mapur khususnya tingkat SD dan SMP di Mapur masih minim, belum memiliki fasilitas yang baik. Selain fasilitas yang menjadi alasan, kesadaran…
n orang tua dan juga anak-anaknya sangat minim terhadap pentingnya Pendidikan, maka diperlukan peran dari Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan Pendidikan di desa tersebut. Secara esensi tujuan Pendidikan menjadi pembentukan manusia yang hanya bukan dapat menyesuaikam diri, hayati dalam masyarakat melainkan, lebih asal itu yang bagaimana mampu menyumbang perubahan bagi masyarakat serta memiliki sebagai orang penyeimbang masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Biddle dan Thomas uang menggunakan empat indicator, yakni harapan, norma, wujud perilaku, evaluasi dan sanksi, jensi penelitian yangdigunakan adalah penelitian desktrifif kaulitatif. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dinas Pendidikan yang berperan dalam menangani kesenjangan Pendidikan di desa mapur, kecamatan bintan pesisir kabupaten bintan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa harapan dari para wali murid dan para tenaga pendidik yaitu adanya penambahan guru bahasa inggris dan alat transprotasi yang diharapkan bisa beroperasi jalan setiap hari. Dalam melaksanakan peran Dinas Pendidikan mengutamakan norma dan berpegang teguh kepada Undang-Undang 23 Tahun 2014. Wujud nyata yang terlihat jelas yaitu adanya pembagian baju seragam gratis, apembagian alat tulis gratis serta adanya kartu Indonesia pintar bagi siswa siwsi yang kurang mampu. Evaluasi dan sansksi para wali murid mengnaytakan bahwa dinas pantas mendapatkan penilain yang positif dan juga para tenaga Pendidikan berkata demikian bahwa dinas layak mendapatkan penilaian yang positif hanya saja ada beberapa hal yang harus di evaluasi.
Abstract:Cultural Heritage in Lingga Regency is spread in several areas, which requires attention. The Cultural Heritage is managed by the Lingga Regency Cultural Office by involving programs, activities sub-activities and at the…
same time coordinating with other related parties to succeed the management of Cultural Heritage in Lingga Regency. The purpose of this study is to analyze the Governance of Cultural Heritage in Lingga Regency using the theory of governance from Widyananda (2008) with four indicators. The method used is qualitative descriptive with 10 informants and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study found that in the management of Cultural Heritage in Lingga Regency that the Cultural Office involved related parties, namely the Cultural Preservation Agency, cultural activists and regional and provincial apparatus organizations to succeed in management, in its management the Lingga Regency Cultural Office encountered problems regarding geographical location, lack of budget and weak human resources owned, knowing this, the Cultural Office carries out policies to overcome these problems by submitting proposals to the National Research and Development Agency for Culture, collaborating with other related agencies and by conducting routine mutual assistance to Cultural Heritage. In the process of Cultural Heritage Governance in Lingga Regency, it can be said that there is less role in technology in the media social sector.
Keywords: Lingga Regency, Governance, Cultural Heritage
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi (kompetensi intelektual dan fisik) baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten…
n Lampung Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah menerima pelayanan dari para pegawai kantor Kelurahan Karang Anyar yang berjumlah 105 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 83 orang. Alat analisis data yang digunakan untuk menguji kuesioner adalah uji validitas reliabilitas serta normalitas, sedangkan untuk menguji sampel menggunakan uji hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil uji simultan menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan nilai F tabel, yaitu 88,427 > 3,11 sehingga variabel kompetensi intelektual dan fisik secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil uji parsial untuk variabel kompetensi intelektual adalah sebesar 5,127 dan variabel kompetensi fisik sebesar 3,656 keduanya lebih besar dibandingkan dengan t tabel yaitu 1,990. Hal ini berarti variabel kompetensi intelektual dan fisik memberikan pengaruh sebesar 51,2% dan 36,5% terhadap kinerja pegawai. Besar koefisien determinasi kedua variabel adalah 0,689, hal ini menunjukkan bahwa 68,9% kinerja pegawai dipengaruhi oleh kompetensi intelektual dan fisik sedangkan sisanya 31,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Abstract:Simatorkis merupakan salah satu Kabupatenyang berada di Tapanuli Selatan,kecamatan angkola barat provinsi ,Sumatera Utara .Mata pencarian dari desa si matorkis kebanyakan bertani,berkebun,dan berdagang ,dan kegiatan…
tan sosial yang di lakukan oleh masyarakat simatorkis sangat baik dalam menjaga hubungan sesame masayarakat yaitu dengan cara mengadakan kegiatan yang bersifat sosial didesa,seperti acara kegiatan penyambutan bulan suci romadan ,penyambutan msaulid nabi dan DLL. Pada dasarnya tujuan dari dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakatadalah dapat meberikan memberikan ide-ide baru tentang Peran masyarakat dalam memajukan madrasah bagi ibu –ibu supaya mau menyekolahkan anaknya ke madrasah .Target yang ingin dicapai adalah masyarakat menjadi mempunyai pemikiran yang lebih luas lagi karena madrasah itu berfungsi sebagai mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama.. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pemberian pemikiran dan diskusi mengenai bahwa pentingnya sebbuah sekolah madrasah .Sedangkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada semester genap2021/2022. Hasil dan Luaran yang ditargetkan oleh pengabdian adalah denganadanya pelatihantukar fikiran masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelestarian nilai keramat Kanemoton pada masyarakat adat Suku Wambon di Kampung Tinggam, Distrik Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel. Kanemoton merupakan warisan…
isan budaya yang memiliki makna sakral sebagai pedoman kehidupan masyarakat adat dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia, leluhur, alam, dan Tuhan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat adat Suku Wambon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Kanemoton masih dilakukan melalui pewarisan nilai secara lisan, pelaksanaan ritual adat, penghormatan terhadap kawasan keramat, penerapan hukum adat, serta pembinaan oleh tokoh adat kepada generasi muda. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penjaga nilai budaya sekaligus penyelesai konflik adat. Namun demikian, pelestarian Kanemoton menghadapi berbagai tantangan berupa modernisasi, globalisasi, masuknya budaya luar, berkurangnya regenerasi pemangku adat, serta minimnya dokumentasi budaya. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya menjadi peluang untuk menjaga keberlangsungan nilai Kanemoton. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelestarian Kanemoton memerlukan sinergi antara masyarakat adat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan generasi muda melalui dokumentasi budaya, pendidikan berbasis kearifan lokal, serta penguatan kelembagaan adat agar nilai budaya tersebut tetap lestari sebagai identitas masyarakat Suku Wambon di tengah dinamika perubahan sosial
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:This study provides an overview of the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 in Merauke Regency. The purpose of this study is to analyze and comprehensively describe the implementation…
mentation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 in Merauke Regency and to identify the factors inhibiting its implementation in the region. This study applies Edward C. III’s policy implementation theory and uses a qualitative research approach through in-depth interviews with 16 informants to explore their meanings, perceptions, and understandings. A semi-structured interview approach was employed to enable the researcher to obtain flexible yet focused data, as stated by Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2014). The study utilized an interactive data analysis technique consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Merauke Regency has been carried out in accordance with directives from the central government through a tiered and continuous communication mechanism. However, its implementation has not yet been optimal at the regional level. The main obstacles include limited socialization, low understanding and acceptance of the policy among implementers, the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) for IKD, and the lack of motivation, commitment, and integrity of human resources, ICT infrastructure, and budgetary support. In addition, the social, economic, cultural, and geographical conditions of the community also hinder the utilization of IKD, resulting in its limited use and the continued dominance of physical population documents. The findings of this study emphasize the need to strengthen communication aspects, resources, implementers’ commitment, and policy adjustments to local conditions in order to achieve the objectives of the IKD policy effectively and equitably.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transformasi Diditalisasi Pendidikan untuk Mengatasi Tantangan Digitalisasi di Wilayah 3T Merauke Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, Hasil…
asil penelitian menunjukan bahwa Dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan di wilayah tertinggal, transformasi struktur dan desain organisasi pendidikan sangat penting, karena organisasi yang kaku tidak mampu merespons perkembangan teknologi yang cepat; oleh karena itu, dibutuhkan struktur yang fleksibel dan adaptif, didukung pembentukan tim digital, kepemimpinan transformasional, serta manajemen berbasis data, sementara infrastruktur teknologi harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kompetensi digital tenaga kependidikan ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, dengan proses perubahan yang sistematis, sehingga melalui desain organisasi yang kontekstual dan kolaborasi multipihak, digitalisasi pendidikan di wilayah 3T dapat mendorong transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan.