Search Articles & Publications

Showing 5693 articles found for "Alam"

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Cyntia Ridhayana, Wiene Surya Putra
Abstract: Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian… ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Pengaruh Kebijakan Pendidikan Dalam Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Cindy Fitria, Wiene Surya Putra
Abstract: Pendidikan karakter merupakan merupakan modal utama seseorang untuk sukses. Hal ini juga tengah digalakkan oleh pemerintah melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset… t dan Teknologi (Kemendikbudristek).Pendidikan karakter harus diajarkan, dijadikan kebiasaan secara konsisten sehingga bisa membawa dampak yang baik pada setiap peserta didik. Adapun, guru dan lembaga pendidikan merupakan sosok yang berperan besar dalam proses tersebut. Meski begitu, saat ini masih banyak yang belum secara pasti mengerti dengan apa yang dimaksud sebagai pendidikan karakter. Maka dari itu kebjakan pendidikan juga sangat perpengaruh terhadap pendidikan karakter karena kebijakan pendidikan sendiri mempunyai makna dan arti Kebijakan pendidikan terdiri dari asas-asas dan keputusan-keputusan kebijakan yang mempengaruhi bidang pendidikan, serta kumpulan undang-undang dan aturan yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan. Tata kelola pendidikan dapat dibagi antara pemerintah lokal, negara bagian, dan federal di berbagai tingkat.dengan itu kebijakan pendidikan juga sangat berpengaruh pada pendidikan karakter.

Eksekusi Hak Tanggungan Syariah

Alfian Syukron, M. Ramadhani, Mariani
Abstract: Perkembangan perbankan syariah telah menjadi salah satu bagian penting dalam sistem keuangan global dengan pertumbuhan yang signifikan di banyak negara. Seperti munculnya Eksekusi hak tanggungan syariah, eksekusi hak tanggungan… ggungan syariah dilakukan ketika peminjam gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Ini bisa terjadi jika peminjam tidak dapat membayar pinjaman sesuai jadwal atau tidak memenuhi syarat-syarat lain yang telah disepakati dalam perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber kajian artikel ini adalah buku, tesis, artikel atau jurnal, serta prosiding yang sesuai dengan tema atau topik yaitu eksekusi hak tanggungan syariah. kesimpulan dari penelitian ini pertama Hak tanggungan syariah adalah salah satu jenis jaminan yang sering diterapkan dalam akad pembiayaan perbankan syariah. Hak tanggungan ini memberikan rasa aman bagi kreditur dan perlindungan hukum dari kerugian. Hak Tanggungan sendiri diatur dalam Undang undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah: “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Manajemen Konflik di Tempat Kerja Pada Solusi Konstruktif untuk Tim yang Harmonis

Andri Priadi, Widhi Wicaksono, Ramdan Yusuf, Syamsu Rijal, Adi Suroso
Abstract: Penelitian ini membahas implementasi manajemen konflik di tempat kerja dengan fokus pada solusi konstruktif untuk membangun tim yang harmonis. Melalui analisis mendalam terhadap latar belakang konflik di lingkungan kerja,… , penelitian ini mengeksplorasi strategi penyelesaian yang efektif dan dampaknya terhadap kesehatan organisasi. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan tinjauan literatur. Temuan utama menunjukkan bahwa pemahaman konsep konflik dan penerapan teknik penyelesaian yang sesuai merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang seimbang. Pelatihan keterampilan komunikasi, pengembangan budaya inklusif, dan mendorong partisipasi aktif dalam penyelesaian konflik diidentifikasi sebagai solusi konstruktif yang efektif. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan implementasi manajemen konflik menjadi aspek krusial dalam memastikan dampak positif. Penggunaan metode seperti penilaian kinerja tim, survei kepuasan anggota tim, dan evaluasi 360 derajat memberikan pemahaman yang holistik tentang pencapaian dan potensi perbaikan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman praktik manajemen konflik yang efektif dan berkelanjutan di lingkungan kerja. Dengan mengimplementasikan solusi konstruktif, organisasi dapat membentuk tim yang tidak hanya produktif tetapi juga harmonis, menciptakan dampak positif pada produktivitas dan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi untuk pengembangan program pelatihan dan strategi manajemen konflik yang dapat diintegrasikan ke dalam praktik kerja sehari-hari.

Studi Kritis Terhadap Dinamika Pendidikan Islam Pada Masa Khulaffah Rasyidin Serta Perananya Dalam Pengembngan Pendidikan Islam

Muhamad Azmy, Zulmuqim, Fauza Masyudi
Abstract: Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw pada tahun 632 M di Madinah, munculah pengganti Nabi yang diberi gelar Khalifah artinya secara harfiah adalah orang yang mengikuti, pengganti. Khalifah tersebut terdiri dari Abu Bakar (632-634M),… 632-634M), Umar bin Khattab (634-644M), Utsman bin Affan (644-656M), dan Ali ibn Abi Thalib (656-661M). Mereka merupakan para sahabat Nabi, yang semuanya dekat hubungannya dengan beliau, baik melalui darah ataupun melalui perkawinan. Abu Bakar adalah ayah istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah, dan juga salah seorang pendukungya yang paling tua dan terpercaya. Abu Bakar lah yang menancapkan otoritas Madinah ke seluruh pelosok Jazirah Arabia setelah suku-suku Badui membatalkan Bai’at (sumpah setia) pribadi mereka kepada Muhammad (Peperangan Ridda). Begitulah pula dengan Umar mempunyai putri yang juga menikah dengan Nabi. Di bawah umar yang perkasa, energi pemberani orang-orang Arab gurun diarahkan untuk menaklukan wilayah-wilayah Byzantium. Utsman adalah menantu Nabi, Ia dipilih menjadi Khalifah setelah terbunuhnya Umar oleh dewan kecil yang beranggotakan sejumlah tokoh kaum muslim. Pemerintahan Utsman berakhir karena adanya pemberontakan oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak puas yang mengakibatkan kematiannya sendiri pada tahun 656M. Kemudian digantilah Ali. Ali merupakan saudara sepupu, saudara angkat, dan menantunya. Periode empat Khalifah pertama dipandang sebagai zaman emas, suatu zaman ketika kebajikan-kebajikan Islam yang murni berkembang pesat, dan karena itulah zaman Khalifah diberi gelar bimbingan di jalan lurus. Untuk lebih mengetahui bagaimana Pembentukan Kekhalifahan dan Sistemnya, Tipe Kepemimpinan Khalifah serta Kontribusi Khalifah dalam Peradaban Islam maka akan dibahas dimakalah ini lebih lanjut.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dipengadilan Agama

Mayang Putri Budiani, Mariani
Abstract: Tulisan ini akan mengeksplorasi peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kami akan menjelaskan kompleksitas sengketa-sengketa ini, tantangan dalam penyelesaiannya, dan potensi Pengadilan Agama… dalam memfasilitasi proses penyelesaian yang efektif dan adil. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas pentingnya pendidikan dan pelatihan yang tepat untuk hakim dan personel Pengadilan Agama dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah. Semua elemen ini bersama- sama memberikan gambaran lengkap tentang relevansi dan peran kunci PengadilanAgama dalam menangani sengketa-sengketa yang melibatkan ekonomi syariah di Indonesia. penelitian ini bertujuan memberikan pandangan holistik terhadap dinamika penyelesaian sengketa di ranah ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengupas dampak sosial dan ekonomi dari penyelesaian sengketa yang berhasil, menyoroti kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan agama. Melalui pendekatan interdisipliner, penelitian ini berusaha mengintegrasikan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial untuk menggambarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berarti terhadap pengembangan sistem peradilan yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui  Konsiliasi

Mumpuni Gati Lintang, Mariani
Abstract: Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut… ut adalah melalui konsiliasi. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsiliasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah serta untuk menganalisis keefektifan metode ini dalam mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data primer dan sekunder terkait pengalaman praktis konsiliasi dalam konteks ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsiliasi memiliki potensi besar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan cara yang meminimalkan ketegangan antara pihak yang bersengketa. Keberhasilan konsiliasi tergantung pada keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa, kualitas mediator yang dipilih, dan proses komunikasi yang terbuka dan jujur. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum, lembaga keuangan syariah, dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan memahami potensi konsiliasi, para pemangku kepentingan dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efisien dan bermartabat dalam ranah ekonomi syariah.

Fungsi Kebijakan Pendidikan

Anisa Lestari, Wiene Surya Putra, Aisyah Alda
Abstract: Tulisan ini akan memaparkan tentang fungsi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam paparan ini bersifat deskriptif dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku saat ini, tulisan-tulisan para… pakar pendidikan dan teori-teori yang sesuai. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan. Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Aisyah Alda, Wiene Surya Putra, Aminah Puspita Sari
Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang evaluasi kebijakan pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur review. Penulis mengumpulkan berbagai salinan dokumen evaluasi kebijakan pendidikan.… ikan. Pada penelitian kajian pustaka ini yang digunakan adalah buku, dan jurnal nasional yang telah diringkas dan dianalisa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui suatu kebijakan pendidikan tersebut benar-benar tepat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan serta memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan. Prosesnya harus dilakukan dalam penerapan analisis kebijakan pendidikan, agar dapat diketahui apakah kebijakan pendidikan tersebut bisa terlaksana dengan baik atau tidak, apa perlu adanya perubahan atau perbaikan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kebijakan pendidikan tersebut diaplikasikan. Evaluasi kebijakan pendidikan bukan merupakan tahapan akhir dari sebuah proses kebijakan, dapat dilakukan ditengah proses analisis, dengan adanya pertimbangan program kebijakan itu mengarah kepada kegagalan atau kurang sesuai dengan keinginan yang diinginkan.

Formulasi Kebijakan Pendidikan

Devy Anggreny, Wiene Surya Putra, Armayuza Yunita
Abstract: Setiap manusia pasti berharap agar bisa berkembang dan memiliki pedoman hidup yang teratur dalam dunia pendidikan, guna menunjang pemenuhan kebutuhan agar menjadi lebih kompleks. Pendidikan merupakan usaha sadar dan  terencana… rencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses  dalam pembelajaran supaya menjadi lebih baik agar dapat peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mengendalikan diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa sebuah pendidikan, seseorang akan merasa sulit dalam beradaptasi dan juga mendapatkan suatu pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, masa depan suatu bangsa itu tergantung dari formulasi pendidikan yang sudah berlaku. Dalam melakukan perumusan formulasi kebijakan pendidikan tentunya saja melainkan mempertimbangkan banyak faktor dan beberapa kondisinya. Formulasi kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh negara akan semakin bagus ketika  pelaksana yang sudah berpengalaman dalam mengimplementasikannya. Sehingga perlu melakukan penyesuaian kompetensi para stakeholder yang menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan formulasi kebijakan pendidikan.