Abstract:Manajemen strategi perlu dikelola secara optimal agar suatu lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren salaf, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan pengelolaan yang tepat, pondok pesantren salaf dapat mempertahankan…
mempertahankan eksistensinya dan tetap diminati oleh masyarakat di era
modern. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil focus permasalahan: 1) Bagaimana manajemen
strategi dalam mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Salaf Al Fadllu Kaliwungu, Kendal di era
modern, 2) Bagaimana hambatan dan peluang dalam menjaga eksistensi Pondok Pesantren Salaf Al
Fadllu Kaliwungu, Kendal di era modern. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi lapangan, serta
dokumentasi yang diperoleh dari sekolah. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik
triangulasi dan bahan referensi sebagai pendukung. Analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan
berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) strategi manajemen yang digunakan dalam
mempertahankan eksistensi Pondok Pesantren Salaf Al Fadllu Kaliwungu, Kendal di era modern
meliputi tiga tahapan yaitu dengan formulasi strategi seperti melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan
pesantren, mengadakan rapat awal tahun untuk menyusun program pondok pesantren. Implementasi
strategi dengan merealisasikan program yang sudah dilaksanakan seperti penyusaian pesantren dengan
mengadakan pengenalan dan pelatihan dasar computer untuk kelas atas. Evaluasi strategi dengan
mengadakan rapat evaluasi bulanan untuk mengetahui efektivitas dari program yang sudah dirancang
dan implementasikan. 2) Hambatan dan peluang dalam menjaga eksistensi Pondok Pesantren Salaf Al
Fadllu Kaliwungu, Kendal mencakup kesiapan manajemen pesantren dalam menghadapi berbagai
hambatan, seperti tantangan perubahan sosial global dan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana
prasarana. Selain itu, manajemen pondok juga siap memanfaatkan peluang yang ada, seperti melalui
pengembangan kebijakan pendidikan dan penguatan jaringan sosial.
Kata Kunci: Manajemen Strategi, Eksistensi Pondok Pesantren Salaf, Era Moder
Abstract:Pada pembelajaran pendidikan jasmani banyak guru yang sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada aspek kognitif guru sudah memiliki acuan yang ada pada buku Pendidikan Jasmani dan LKS siswa,…
a, Pada aspek Psikomotor dan Afektif sudah diterapakan hal-hal yang sesuai dengan tingkat pembelajaran siswa. Tetapi dalam pembelajaran pendidikan jasmani sering ada hal yang sering terlupakan, yaitu kebugaran siswa. Kenyataan nya kebugaran siswa adalah salah satu dari tujuan pendidikan jasmani itu sendiri. Tahun 2023 kemendikbud Indonesia telah mengeluarkan Tes Kebugaran Siswa Indonesia, yang mana tes ini sesuai dengan kondisi sarana prasarana yang ada di daerah-daerah Indonesia. Tes Kebugaran Siswa Indonesia. (TKSI) merupakan satu paket rangkaian tes kebugaran siswa Indonesia yang harus dilakukan secara keseluruhan tanpa mengurangi dan menambahkan item tes lain. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian terhadap masyarakat ini adalah untuk menjadi panduan bagi guru-guru tingkat SMA di kota Banjarbaru dalam pelaksanaan tes dan latihan, serta sebagai alat pengolahan dan penyimpanan data, bahkan sebagai prediktor dalam pengembangan bakat peserta didik di bidang olahraga. TKSI adalah sebuah web untuk mengukur Tingkat kebugaran jasmani dan mengukur serta indeks massa tubuh (BMI) yang bertujuan untuk mengukur berat dan tinggi ideal siswa. Sosialisasi ini dilaksanakan, terlebih dahulu diadakan pretes kemampuan tentang pengetahuan tentang tes kebugaran siswa Indonesia. Begitu pula setelah selesai rangkaian sosialisasi, Para guru diberikan 18 soal tentang (TKSI) post tes tentang pengetahuan tentang tes dan kebugaran siswa. Ada peningkatan sekitar 80% pengetahuan tentang tes kebugaran siswa indonesia yang terlihat dari post test dari kegiatan yang meningkat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan, Efektivitas Pengawasan dan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. Data yang…
g berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan teknis analisis kualitatif deskriptif melalui langkah – langkah,atau komponen-komponen analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dimana, terhadap pihak – pihak yang dipandang dekat dan mengetahui secara langsung data dan informasi mengenai masalah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berjumlah 11 orang. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa efektivitas pengelolaan dana desa, efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa berada dalam kondisi cukup baik, hal ini didukung oleh faktor kebijakan pemerintah daerah, dan faktor SDM, faktor Anggaran serta faktor sarana dan prasarana berada pada kondisi kurang mendukung.
Abstract:Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah faktor-faktor yang menghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.…
otai. Metode pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Intrumen peneliti, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretas Dinas Pariwisata dan kepala bagian selaku pejabat berwewenang/terkait dan Masyarakat, pelaku Obyek Wisata Lokal di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menemukan bahwa, untuk mencapai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintada daerah perlu langka-langka teknis, praktis, dan strategi dengan berpedoman peraturan yang berlaku: (1). Peraturan No. 09/2014 tentang (RIPPDA); (2). Pengembangan SDM; (3) Kebijakan prioritas mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan pariwisata; (4) Menyiapkan sarana dan prasarana aksebilitas, infrastur, akomodasi pariwisata: (5) Merevisi RIPPDA. Dengan dirumuskan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu. standar sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi, komonikasi, sikap, lingkungan sosial ekonomi politik, dari 6 faktor sehingga membentuk dukungan model pengendalian kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. mendorong peningkatan APBN, APBD dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Abstract: Kelompok melati putih yang terletak di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan salah satu kelompok keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan Peningkatan…
atan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dalam peningkatan kemampuan ini perlu adanya pelatihan keterampilan bagi ibu- ibu kelompok PKH. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi masalah dalam pengoperasiannya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia sebagai pelatih atau tutor dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan pembuatan produk sabun. Yang kedua, Sarana dan prasarana berupa bahan – bahan yang diperlukan dalam membuat produk sabun cuci piring seperti bahan- bahan kimia, air galon, dll dinilai masih kurang. Yang ketiga, masalah kurangnya informasi dan pengetahuan bagaimana menambah pendapatan. Kegiatan pengabdian dimulai dari tahap observasi lapangan, pemaparan materi ekonomi kreatif, pengadaan bahan – bahan pembuatan sabun cuci piring. Hasil dari kegiatan ini anggota kelompok melati putih terlihat antusias dengan mengikuti pelatihan pembuatan sabun cuci piring serta sangat senang karena adanya bantuan yang telah diberikan. Kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci piring ini juga memenuhi keterampilan softskill ibu – ibu kelompok melati putih dan kiranya bisa menjadi sumber pendapatan keluarga.
Kata Kunci : pelatihan, ekonomi kreatif, sabun cuci piring
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Selatan yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang…
ng kompleks. Kondisi tersebut menuntut adanya formulasi kebijakan kesehatan yang adaptif dan berbasis karakteristik wilayah agar mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil di Papua Selatan serta merumuskan model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih secara purposive sampling yang terdiri atas pejabat Dinas Kesehatan, Bappeda, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, meliputi keterbatasan akses geografis, distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Proses formulasi kebijakan masih didominasi oleh pendekatan administratif sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik lokal. Penelitian ini menghasilkan model formulasi kebijakan kesehatan berbasis karakteristik wilayah terpencil yang menekankan lima komponen utama, yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis karakteristik geografis dan sosial budaya, analisis kapasitas sumber daya kesehatan, kolaborasi multipihak, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Model tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi…
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan dan mendukung transformasi digital dalam manajemen kepegawaian, namun belum optimal. Dari aspek komunikasi, penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai media seperti rapat, bimbingan teknis, dan grup digital, meskipun masih terdapat perbedaan pemahaman teknis antar pegawai. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama jumlah komputer dan stabilitas jaringan internet, serta kompetensi SDM yang belum merata. Dari aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif terhadap SIASN, namun masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem digital. Dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan koordinasi telah berjalan cukup baik, meskipun masih bersifat insidental.Faktor yang mempengaruhi implementasi SIASN meliputi faktor pendukung seperti dukungan pimpinan, kebijakan nasional, dan pendampingan teknis, serta faktor penghambat seperti keterbatasan jaringan internet, sarana prasarana, kompetensi SDM, dan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur, serta penguatan koordinasi untuk mengoptimalkan implementasi SIASN.
Abstract:Strategic planning of educational support facilities and infrastructure constitutes an essential aspect in enhancing the overall quality and efficacy of educational systems. The availability and suitability of educational…
l facilities serve as critical determinants influencing the smooth execution of teaching and learning activities, as well as the attainment of long-term institutional objectives. A frequent challenge encountered by educational institutions is the discrepancy between actual needs and the allocation of facilities and infrastructure, potentially leading to resource inefficiencies and degradation of educational service quality. Hence, an in-depth investigation into comprehensive strategic planning mechanisms is imperative to support precise, data-driven decision-making processes. This study employs a literature review methodology, integrating diverse scholarly sources, including indexed international journals, academic textbooks, national education policies, and other pertinent documents, to delineate an adaptive and sustainable conceptual framework for strategic planning. The findings affirm that the strategic planning process for educational facilities and infrastructure encompasses three principal stages: (1) empirical and prospective needs analysis, taking into account learner dynamics and curricular changes; (2) budget planning prioritizing fiscal efficiency and optimal resource utilization; and (3) procurement prioritization based on urgency, relevance, and impact on educational quality enhancement. The scope of facilities and infrastructure planned includes various categories ranging from physical infrastructure, consumables, immovable assets, to modern educational technology devices. The novelty of this research lies in the development of a holistic and participatory strategic planning model that accommodates the needs of all stakeholders and adapts to the evolving global educational landscape. Practical implications of this study are anticipated to reinforce governance in the procurement of educational facilities and infrastructure, ensuring effectiveness, transparency, and sustainability, while simultaneously supporting national educational transformation toward superior quality and heightened competitiveness.
Abstract:Lembaga Pemasyarakatan Cilegon merupakan lembaga pelatihan penjara sekaligus sarana pelatihan yang melakukan pengawasan terhadap narapidana dengan membekali mereka dengan keterampilan untuk kehidupan di masa depan setelah…
lah menjalani hukuman penjara.
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana program Lapas memberikan kegiatan orientasi kepada narapidana, (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Lapas dalam memberikan orientasi kepada narapidana, (3) Solusi apa yang diterapkan Lapas untuk mengatasi kendala dalam melakukan orientasi terhadap narapidana? proses perkembangan narapidana? Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan wawancara tatap muka dengan petugas dan narapidana atau mantan narapidana Lapas Cilegon. Tujuan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, terutama untuk mengenal sumber informasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan di Lapas Cilegon sudah sesuai dengan UU No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan merupakan peraturan perundang-undangan yang positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Faktor pendukung upaya Lembaga Pemasyarakatan Cilegon dalam mengembangkan keterampilan narapidana antara lain kondisi penjara yang baik, pelatihan narapidana yang bersifat bottom-up, sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan berbasis keluarga dan pemberian gaji. . Faktor-faktor yang menghambat upaya Lembaga Pemasyarakatan Cilegon untuk mengembangkan keterampilan narapidana antara lain kurangnya keterampilan penjaga penjara, terbatasnya pemasaran produk keterampilan dan populasi penjara yang kelebihan kapasitas.