Abstract:Pengelolaan sampah organik rumah tangga di Indonesia menjadi isu lingkungan yang krusial, terutama di kawasan perkotaan dengan populasi padat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting, sebagaimana diatur dalam UU No. 18…
8 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan limbah yang efektif melalui kebijakan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sampah organik, yang mendominasi limbah rumah tangga hingga 70%, menghadirkan tantangan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan risiko pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan terkini untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan limbah domestik. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi volume limbah. Studi kasus di pemerintahan daerah mengilustrasikan keberhasilan program berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur, alokasi anggaran, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, insentif bagi sektor swasta, dan inovasi teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Abstract:Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dalam melaksanakan dan melaksanakan SDGs karena SDGs merupakan agenda jangka panjang yang telah dilaksanakan dan merupakan visi pembangunan di Indonesia, sehingga keikutsertaan…
ikutsertaan Indonesia dalam SDGs tidak hanya sekedar berpartisipasi dalam program pembangunan berkelanjutan global Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi dan motivasi manajemen pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Metode yang digunakan adalah teknik Systematic Literature Review (SLR). SLR digunakan untuk menemukan, mengkaji, dan mengevaluasi semua penelitian yang ada mengenai topik fenomena yang menarik dan penting.Dari 127 artikel terdapat 52 artikel yang diterbitkan mulai tahun 2017 hingga 2024 yang dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini berbagai studi dan literatur terkait dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi tren, tantangan dan praktik terbaik dalam integrasi SDGs ke dalam laporan keberlanjutan. Hasil SLR menunjukkan bahwa manajemen semakin menyadari pentingnya SDGs dan mendukung integrasinya dalam strategi dan laporan Keberlanjutan. Namun, terdapat tantangan signifikan dalam implementasi dan pelaporan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya data yang dapat diandalkan, dan kesulitan dalam mengukur dampak jangka panjang. Rekomendasi untuk masyarakat dan pemerintah agar memanfaatakan sumber daya alam berdasarkan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Penelitian ini juga menemukan bahwa transparansi dalam pelaporan keberlanjutan memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dianggap penting untuk mengatasi tantangan dan mencapai SDGs secara efektif.
Abstract:Kementerian Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan kesiapsiagaan dalam penanganan krisis kesehatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi setelah bencana…
na adalah dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsipprinsip pemulihan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 17 Tahun 2010. Peraturan tersebut mencakup prinsip-prinsip kesehatan mental, yang sangat penting dalam penanggulangan bencana. Fokus pemerintah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk meningkatkan sistem kesehatan masyarakat dan akses ke layanan kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs bergantung pada peran aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas semua negara dalam sistem peringatan dini dan langkah-langkah pengurangan risiko. Karena pertanyaan ini secara khusus berkaitan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi cara Indonesia menangani krisis kesehatan. Ini termasuk kepadatan penduduk, geografi (sebagai negara kepulauan), efek perubahan iklim seperti bencana alam atau wabah penyakit akibat perubahan lingkungan. Selain itu, stabilitas politik juga dapat berperan dalam seberapa efektif kebijakan diterapkan.
Abstract:Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak…
dampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.